cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kab. kampar,
Riau
INDONESIA
Hukum Islam
Published by Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
ISSN : 14118041     EISSN : 24430609     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Hukum Islam dengan nomor (Print ISSN 1411-8041) (Online ISSN 2443-0609) merupakan jurnal yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau sebagai media pengkajian dan penyajian karya ilmiah terutama bidang hukum Islam. Jurnal ini pertama kali terbit sejak tahun Desember 1998, Jurnal ini terbit 2 kali dalam satu tahun yakni pada bulan Juni dan Nopember
Arjuna Subject : -
Articles 223 Documents
 3   4   5   6   7 
PENGALIHAN RISIKO DALAM EKONOMI ISLAM Ahmad Adri Riva’i dan Muhammad Fauzi
Hukum Islam Vol 15, No 2 (2015): Hukum Islam, Vol. XV No. 1 Nopember 2015
Publisher : Fakultas Syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24014/hi.v15i2.2070

Abstract

Manajemen risiko pedagang buah di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru terdapat beberapa masalah dengan cara manajemen risiko dalam perdagangan Islam, yaitu dalam hal mengidentifikasi, ada pedagang buah yang memikirkan risiko yang akan terjadi kedepannya yang berjumlah 13 orang, sedangkan yang tidak memikirkan risiko hanya 3 orang. Dan pada saat mengukur risiko semua pedagang melakukannya. Di dalam mengendalikan risiko dalam perdagangan, ada beberapa langkah-langkah yaitu menghindari risiko, mengendalikan kerugian, pemisahan risiko, kombinasi, memindahkan dan menanggung risiko sendiri. Dari langkah-langkah tersebut di dalam pandangan Islam ada yang dibolehkan dan ada tidak dibolehkan. Adapun cara yang tidak dibolehkan ialah mengendalikan kerugian, yaitu 2 pedagang menggunakan cara mencampurkan buah busuk dengan buah yang bagus dengan cara curang sementara 4 pedagang lagi dibolehkan dalam Islam. Cara yang lain berupa menghindari risiko, pemisahan risiko, kombinasi, memindahkan, dan menanggung risiko sendiri dibolehkan dalam Islam
ANALISIS PENJULAN REMPEYEK JANGKRIK PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM ahmad Darbi dan Siti Fariza
Hukum Islam Vol 15, No 2 (2015): Hukum Islam, Vol. XV No. 1 Nopember 2015
Publisher : Fakultas Syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24014/hi.v15i2.2075

Abstract

Didalam Islam, bekerja merupakan suatu kewajiban kemanusiaan, bahwa area daerah  pemasaran rempeyek jangkrik lebih dominan di luar negeri karena keunikan yang dimilikinya, namun permintaan rempeyek jangkrik di Riau sedikit. Hal ini disebabkan oleh masih banyaknya masyarakat yang geli dengan jangkrik sebagai bahan baku rempeyek jangkrik. Sedangkan area pemasaran rempeyek kacang dan rempeyek udang hanya disekitar daerah Pekanbaru saja. Dalam Islam pemasaraan yang dibenarkan adalah pemasaran yang mengandung nilai kejujuran, transparan dan menjelaskan apa adanya. Yang didalamnya tidak terdapat unsur kebohongan atau tipuan. Jika dilihat menurut ekonomi Islam, bahwa pemasaran yang dilaksanakan oleh usaha  rempeyek jangkrik, rempeyek kacang dan rempeyek udang  tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan Islam. Karena harga diterima setelah barang diserahkan
PEMANFAATAN LAHAN KOSONG PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM Amrul Muzan Titin Suprihatin
Hukum Islam Vol 16, No 2 (2016): VOL 16 NO. 2 (2006) NOPEMBER 2016
Publisher : Fakultas Syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24014/hi.v16i2.2677

Abstract

Terdapat empat macam sistem pemanfaatan lahan kosong yang terjadi di Desa Sri Gading yaitu sistem sewa, bagi dua, bagi tiga, dan sistem tolong-menolong/pinjam gratis tidak ada ketentuan dalam bagi hasil pertanian. Adapun yang menjadi kendala dalam sistem pemanfaatan lahan kosong ini kurangnya lahan dikarenakan lahan yang digarapnya terbatas sedangkan kemampuan untuk menggarapnya ada, kurangnya tenaga disebabkan mereka tidak memiliki waktu untuk mengolah lahan mereka, karena sudah tidak kuat lagi (sudah tua) dan kendala yang lain yaitu adanya perselisihan antara pemilik lahan dan penggarap mengenai pembagian hasil karena kurangnya keterbukaan atau transparansi petani kepada pemilik lahan, hal ini selain dapat mempengaruhi pembagian hasil juga dapat mempengaruhi hilangnya kepercayaan pemilik lahan terhadap petani.
PEMIKIRAN KONTEMPORER EKONOMI ISLAM DALAM JUAL BELI HUTANG Arisson Arisson
Hukum Islam Vol 16, No 2 (2016): VOL 16 NO. 2 (2006) NOPEMBER 2016
Publisher : Fakultas Syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24014/hi.v16i2.2682

Abstract

Praktek jual beli hutang pada pedagang ayam di Kecamatan Kelayang biasa diberikan kepada pelanggan dalam bentuk benda yaitu ayam. Pedagang ayam akan memberikan ayamnya dengan jumlah tertentu yang diminta oleh pembeli tanpa ada uang muka terlebih dahulu, hanya ada perjanjian lisan tanpa ada bentuk perjanjian tertulis. danhanya ada kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu pembeli ini akan membayar piutang setelah selesai berjualan, Sehingga dalam praktek jual beli ini seringkali membuat pedagang ayam mengalami kerugian karna tidak melunasi hutang pada waktunya, hal ini yang sangat berdampak pada pendapatan dan kehidupan ekonomi pedagang ayam.
PIDANA MATI DITINJAU DARI PERSPEKTIF TEORI HUKUM DAN KAITANNYA DENGAN HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI PEKANBARU DAN PENGADILAN NEGERI PEKANBARU) Febri Handayani
Hukum Islam Vol 16, No 1 (2016): VOL 16 NO. 1 (2006) JUNI 2016
Publisher : Fakultas Syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24014/hi.v16i1.2690

Abstract

Pidana mati atau yang lebih dikenal sebagai hukuman mati, dewasa ini menjadi topik menarik dalam berbagai diskursus politik, kemanusiaan, akademik, hingga keagamaan. Fenomena hukuman mati begitu booming seiring dengan bertambahnya jumlah orang yang dijerat pidana mati karena telah melakukan tindak pidana tertentu yang secara yuridis telah memenuhi syarat untuk dipidana dengan pidana mati. Sekalipun demikian pada kenyataannya secara yuridis formalnya pidana mati memang dibenarkan. Dalam konteks Indonesia, pidana mati masih diadopsi sebagai salah satu hukuman pokok yang dapat dijatuhkan, sekalipun pelaksanaan itu tidaklah sesederhana yang dibayangkan, kapan eksekusi terhadap pidana mati itu harus dilaksanakan. Masih dibutuhkan sebuah kepastian hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan seseorang. Maka pertimbangan dan keyakinan hakim menjadi satu hal yang sangat penting untuk menjatuhkan pidana mati di Indonesia.
KAJIAN HUKUM ISLAM TENTANG WANPRESTASI (INGKAR JANJI) PADA KONSUMEN YANG TIDAK MENERIMA SERTIFIKAT KEPEMILIKAN PEMBELIAN RUMAH yuni harlina
Hukum Islam Vol 17, No 1 (2017): PROBLEMATIKA HUKUM KELUARGA
Publisher : Fakultas Syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24014/hi.v17i1.3909

Abstract

AbstrakKegiatan jual beli memang sudah menjadi sesuatu kegiatan yang setiap hari terjadi, dan semua barang yang dapat dimiliki merupakan barang yang telah dibeli dari penjual dengan syarat-syarat perjanjian, pedoman dan prosedur yang telah ditetapkan. Karena itu perlu diketahui berbagai bentuk pedoman pelaksanaannya agar tidak terjadi kesalah pahaman antara kedua belah pihak yang berjanji, dengan begitu kita sebagai muslimin bisa menghindarinya. Penelitian ini bersumber dari kasus Wanprestasi (ingkar janji) yang terjadi pada konsumen yang tidak menerima sertifikat kepemilikan pembelian rumah dari developer. Dari hasil penelitian ditemukan bahwaAkibat hukum konsumen atau pembeli yang tidak menerima sertifikat pembelian rumah, antara lain adalah bahwa status kepemilikan rumah tersebut belum jelas, pembeli tidak dapat mengalihkan atau menjual rumah tersebut kepada pihak lain, serta tidak memiliki kekuatan hukum apabila terjadi sengketa. Sedangkan dalam hukum islam, islam melarang praktek jual beli yang bercacat karena tidak jujur, cidera janji dan hal-hal lain yang dilarang karena yang demikian tidak memberikan suatu keuntungan melainkan kemadlaratan. Jika seorang melakukan yang demikian itu setelah dibuatnya suatu perjanjian, bisa dikatakan mereka telah melakukan wanprestasi yaitu mereka tidak melakukan prestasi yang seharusnya dilakukan atau ada unsur lalai dalam prestasinya setelah dilakukannya suatu perjanjian atau akad.  Kata Kunci : Wanprestasi, Sertifikat kepemilikan rumah, Islam
AKHLAK ISLAM DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN Muslim Muslim
Hukum Islam Vol 17, No 1 (2017): PROBLEMATIKA HUKUM KELUARGA
Publisher : Fakultas Syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24014/hi.v17i1.4044

Abstract

Abstrak  Masalah kerusakan lingkungan dalam perspektif  Islam adalah tentang akhlak. Masalah kerusakan lingkungan didasarkan pada antroposentrisme. Selanjutnya, antroposentrisme didukung oleh skala pertumbuhan ekonomi yang digerakkan oleh kapitalisme. Sementara itu kapitalisme membutuhkan sumberdaya alam, disisi lain, hak lingkungan diabaikan. Resistensi antroposentrisme adalah biosentrisme dan ekosentrisme.  Etika merupakan nilai yang diterima secara universal. Sementara itu, Islam mengajarkan hidup harmoni dengan alam. Dalam Al-Qur`an,  Allah SWT sebagai pencipta mengutamakan lingkungan untuk penggunaan umat manusia. Manusia sebagai penjaga,  pemelihara alam. Namun manusia bukanlah penguasa alam. Masalah lingkungan memiliki dampak buruk bagi kehidupan manusia. Kelangkaan sumber daya alam sering dianggap sebagai sumber potensi terjadi komplik bencana.
SISTEM PELAYANAN PEMULIHAN KETERGANTUNGAN NAPZA PADA RS. JIWA TAMPAN PROVINSI RIAU DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Muhammad Said; Syafiah Syafiah
Hukum Islam Vol 17, No 2 (2017): Hukum Keluarga dan Ekonomi Syariah
Publisher : Fakultas Syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24014/hi.v17i2.4980

Abstract

Di Negara-negara manapun di dunia sampai hari ini, sangat boleh jadi senantiasa mengalami tiada hari tanpa masalah Napza atau lazimnya disebut masalah Narkoba yang dihadapi. Dampak multi sosial bahayanya yang sangat luar biasa dahsyatnya, sehingga menjadi musuh yang niscaya bagi setiap bangsa-bangsa, negara dan oleh siapa pun. Oleh karena itu, dalam bahasa agamanya wajib hukumnya bagi siapapun untuk senantiasa melakukan upaya-upaya penanggulangan dan penanganannya secara serius dan intensif. Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau, sejak tahun 2013 sudah berkontribusi melakukan pelayanan kesehatan masyarakat khususnya di bidang pelayanan pemulihan ketergantungan Napza. Kecenderungannya semakin meningkat jumlah pasien pemakai, pecandu atau korban Napza yang ditanganinya, baik secara psiko farma maupun secara psiko terapi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi RSJ. Tampan Provinsi Riau dalam memberikan pelayanan upaya pemulihan ketergantungan Napza oleh para pemakai, pecadu atau korban Narkoba dapat dikatakan efektif dan positif, baik melalui metode psiko farma, terlebih-lebih melalui metode psiko terapi dengan berbagai bentuk program dan kegiatannya. Berbagai bentuk sistem pelayanan, perawatan dan penanganan yang dilakukan terhadap para pasien atau para residen rehabilitasi, pada umumnya dapat dikatakan ada sisi-sisi relevansinya dengan sistem hukum-hukum ajaran Islam itu sendiri.
KONSEP PEMBATALAN PERKAWINAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1947 dan KOMPILASI HUKUM ISLAM Deni Rahmatillah; A.N Khofify
Hukum Islam Vol 17, No 2 (2017): Hukum Keluarga dan Ekonomi Syariah
Publisher : Fakultas Syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24014/hi.v17i2.4985

Abstract

Pernikahan adalah sesuatu yang sangat prinsip dalam agama Islam karenanya harus dilaksanakan dengan benar sesuai aturan hukum yang berlaku baik peraturan agama (fikih munakahat) maupun peraturan yang disahkan pemerintah. di Indonesia ada hukum positif yang berlaku yang mengatur dan menjadi pedoman bagi instansi pemerintah terkait dan juga masyarakat dalam hal perkawinan adalah Undang-undang no.1 tahun 1974 dan Kompilasi hukum islam.Antara Undang-undang No.1 tahun 1974 dan kompilasi hukum islam tidak bertentangan tapi saling melengkapi dan sudah menjadi qanun ( peraturan yang di sahkan oleh pemerintah ), dan pembatalan perkawinan adakalanya batal demi hukum karena melanggar ketentuan Agama tentang larangan perkawinan dan adakalanya pula dapat dibatalkan karena beberapa hal yang bersifat administratif dan harus melalui putusan pengadilan.
SAKSI IKRAR TALAK MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN PARA FUQAHA syukran syukran
Hukum Islam Vol 17, No 2 (2017): Hukum Keluarga dan Ekonomi Syariah
Publisher : Fakultas Syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24014/hi.v17i2.4414

Abstract

Di dalam Islam talak adalah merupakan hak suami, sehingga Jumhur ulama berpendapat bahwa talak dipandang sah dan tidak memerlukan bukti ataupun saksi di saat mengikrarkanya. Sedangkan menurut peraturan tentang perkawinan yang berlaku di Indonesia, talak baru dianggap sah apabila diikrarkan dan disaksikan di depan Pengadilan Agama. Keluar dari perbedaan tersebut dan untuk lebih selamatnya, sebaiknya pengucapan ikrar talak itu hendaknya disaksikan di depan Pengadilan Agama. Hal ini bertujuan untuk menghindari terjadinya perselisihan antara suami dan istri terkait status hubungan mereka, pembayaran nafkah, atau bahkan masalah waris jika salah satu di antara mereka meninggal dunia.

Page 5 of 23 | Total Record : 223

 3   4   5   6   7 

Filter by Year

2013 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 25, No 1 (2025): Islamic Law Vol 24, No 2 (2024): ISLAMIC FAMILY AND ACONOMIC LAW Vol 24, No 1 (2024): ISLAMIC LAW Vol 23, No 2 (2023): HUKUM ISLAM Vol 23, No 1 (2023): HUKUM ISLAM Vol 22, No 2 (2022): HUKUM KELUARGA SOSIOLOGIS-ANTROPOLOGIS Vol 22, No 1 (2022): HUKUM KELUARGA DAN MUAMALAH Vol 21, No 2 (2021): PROBLEMATIKA HUKUM KELUARGA DAN EKONOMI SYARI'AH Vol 21, No 1 (2021): PROBLEMATIKA HUKUM KELUARGA DAN EKONOMI SYARI'AH Vol 20, No 2 (2020): PROBLEMATIKA HUKUM KELUARGA DAN EKONOMI SYARI'AH Vol 20, No 1 (2020): PROBLEMATIKA HUKUM KELUARGA DAN EKONOMI SYARI'AH Vol 19, No 2 (2019): HUKUM TATA NEGARA, KELUARGA DAN EKONOMI SYARIAH Vol 19, No 1 (2019): HUKUM TATA NEGARA, KELUARGA DAN EKONOMI SYARIAH Vol 18, No 2 (2018): Hukum Ekonomi dan Hukum Keluarga Syariah Vol 18, No 2 (2018): Hukum Ekonomi dan Hukum Keluarga Syariah Vol 18, No 1 (2018): HUKUM KELUARGA DAN EKONOMI SYARIAH Vol 17, No 2 (2017): Hukum Keluarga dan Ekonomi Syariah Vol 17, No 1 (2017): PROBLEMATIKA HUKUM KELUARGA Vol 16, No 2 (2016): VOL 16 NO. 2 (2006) NOPEMBER 2016 Vol 16, No 1 (2016): VOL 16 NO. 1 (2006) JUNI 2016 Vol 15, No 1 (2015): VOL 15, NO 1 (2015): JUNI 2015 Vol 15, No 2 (2015): Hukum Islam, Vol. XV No. 1 Nopember 2015 Vol 14, No 2 (2014): Vol 14, No 2 (2014) Nopember 2014 Vol 14, No 2 (2014): Vol 14, No 2 (2014) Nopember 2014 Vol 14, No 1 (2014): Vol 14, No 1 (2014): Juni 2014 Vol 13, No 2 (2013): Nopember 2013 Vol 13, No 2 (2013): Nopember 2013 Vol 13, No 1 (2013): Juni 2013 More Issue