cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Erwin Hikmatiar
Contact Email
jurnal.salam@uinjkt.ac.id
Phone
+6281282648901
Journal Mail Official
jurnal.salam@uinjkt.ac.id
Editorial Address
Jl. Ir. H. Juanda No. 90 Ciputa Tangsel
Location
Kota tangerang selatan,
Banten
INDONESIA
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i
Published by Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
ISSN : 23561459     EISSN : 26549050     DOI : 10.15408
Core Subject : Religion, Humanities, Education, Social,
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i (ISSN 2356-1459) is a national journal published by the Faculty Sharia and Law Syarif Hidayatullah State Islamic University of Jakarta, INDONESIA. The focus is to provide readers with a better understanding of Indonesia social and sharia culture and present developments through the publication of articles, research reports, and book reviews. SCOPE of SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i specializes in Indonesian social and sharia culture, and is intended to communicate original researches and current issues on the subject. This journal warmly welcomes contributions from scholars of related disciplines. SCOPE of SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i specializes in Indonesian social and sharia culture, and is intended to communicate original researches and current issues on the subject. This journal warmly welcomes contributions from scholars of related disciplines.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 20 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 8, No 1 (2021)" : 20 Documents clear
Itikad Baik Dalam Perjanjian Suatu Perspektif Hukum Dan Keadilan Endang Suprapti; Arihta Esther Tarigan
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 8, No 1 (2021)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v8i1.19377

Abstract

Contract or agreement is a first step in carrying out a fulfillment of needs and interests so humans are always in touch with each other in various places and times with various events.How good faith becomes the basis for parties to make an agreement. To answer this problem, research sources in the form of primary legal materials are needed, both in the form of laws and regulations, court decisions and secondary sources in the form of books, texts, legal dictionaries, legal journals. The research method in this paper uses primary and secondary legal materials, the law approach and conceptual approach. This type of research is normative and qualitative in nature.Keywords: Good faith, Agreement, Justice AbstrakKontrak atau perjanjian adalah suatu langkah awal dalam menyelenggarakan suatu pemenuhan kebutuhan dan kepentingan maka manusia selalu berhubungan satu sama lain di berbagai tempat dan waktu dengan berbagai macam peristiwa. Bagaimana itikad baik menjadi dasar bagi pihak  dalam membuat suatu perjanjian. Untuk menjawab permasalahan ini diperlukan sumber penelitian berupa bahan hukum primer, baik berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan dan sumber sekunder berupa buku-buku, teks, kamus-kamus hukum, jurnal hukum. Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan bahan hukum primer dan sekunder, pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Jenis Penelitian ini adalah Normatif dan bersifat kualitatif.Kata Kunci: Itikad Baik, Perjanjian, Keadilan
POLITIK HUKUM PENGALIHAN IZIN PERTAMBANGAN PADA PEMERINTAH PUSAT TERHADAP KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH Rika Putri Wulandari; Muhammad Helmi Fahrozi
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 8, No 1 (2021)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v8i1.19445

Abstract

AbstractLaw Number 3 of 2020 is a new chapter in the development of mining law politics in Indonesia. The latest Minerba Law brings a number of major changes, one of which is the regulation of the authority to issue mining permits which has been transferred entirely to the central government. These changes caused controversy because the were considered contrary to constitutional values and the spirit of reform by eliminating the role of local governments in mineral and coal mining activities. The purpose of this study is to determine the legal politics of transferring mining permits to the central government and its implications for local government authority. This research is quantitative study using a normative juridical method through a statue approach and conceptual approach. This research finds that the legal politics of transferring mining permits to the central government is aimed at solving mining permit problems that facilitate investment activities so as to increase the country’s economic growth. However, the implications of this transfer of authority make regional governments no longer have attributive authority to issue mining permits. The current mining law should move to create synergy between governments, not by placing the central government and local governments on different paths for the sustainability of future development.Keywords : Politics of law; Mining Permit; Local Government Authority.                     AbstrakUU Nomor 3 Tahun 2020 merupakan babak baru dalam perkembangan politik hukum pertambangan di Indonesia. UU Minerba terbaru membawa sejumlah perubahan besar salah satunya mengenai pengaturan kewenangan penerbitan izin pertambangan yang dialihkan seluruhnya kepada pemerintah pusat. Perubahan tersebut menimbulkan kontroversi karena dianggap bertentangan dengan nilai konstitusi dan semangat reformasi dengan menihilkan peran pemerintah daerah dalam kegiatan pertambangan minerba. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui politik hukum pengalihan izin pertambangan kepada pemerintah pusat dan implikasinya terhadap kewenangan pemerintah daerah. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan metode yuridis normatif melalui pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Penelitian ini menemukan bahwa politik hukum pengalihan izin pertambangan kepada pemerintah pusat ditujukan untuk mengurai permasalahan izin pertambangan yang memudahkan kegiatan investasi sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara. Namun, implikasi yang ditimbulkan akibat pengalihan kewenangan tersebut membuat pemerintah daerah tidak lagi memiliki kewenangan atributif dalam melakukan penerbitan izin pertambangan. Seharusnya hukum pertambangan yang ada saat ini bergerak untuk menciptakan sinergisitas antar pemerintahan bukan dengan menempatkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah pada jalan yang berbeda demi keberlangsungan pembangunan di masa depan.Kata kunci : Politik Hukum, Izin Pertambangan; Kewenangan Pemerintah Daerah.
Pengelolaan Wakaf Ditinjau Dari Hukum Islam dan Hukum Positif; Studi Kasus Yayasan Taman Mandiri Syari’ah Tangerang Banten Heru Birowo; Irvan Iswandi
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 8, No 1 (2021): Januari-Februari
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v8i1.19655

Abstract

Taman Mandiri Syari'ah Foundation is an organization in the social, humanitarian and religious. The foundation aims to raise the social dignity of orphans and poor people with zakat, infaq, shodaqoh, and waqf that are permitted by the Shari'a and legal funds from individuals, companies, community groups, or other institutions. The study uses Qualitative method with literary and empirical approach. The findings of this study are state waqf management of Taman Mandiri Syari'ah Foundation, based on the perspective of Islamic Law and Positive Law, the waqf process of Taman Mandiri Syari'ah Foundation, the provisions of the waqf have required the pillars and conditions. Yet the waqf letter, YTS as Nadzir for land waqf in Depok, has not completed the waqf document by register to National Land Agency. The waqf management has doing are land waqf and cash waqf.Keywords: Waqf, Management, Law. AbstrakYayasan Taman Mandiri Syari’ah merupakan lembaga yang bergerak di bidang sosial, kemanusiaan dan keagamaan. Yayasan ini dibangun dengan tujuan mengangkat harkat sosial kemanusiaan kaum yatim dan dhuafa dengan dana zakat, infak, shodaqoh serta wakaf dan dana-dana yang dihalalkan oleh syariat dan legal, baik dari perorangan, perusahaan, kelompok masyarakat, atau sumber lembaga lainnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Kualitatif, dengan pendekatan literatur dan empiris. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Pengelolaan wakaf di Yayasan Taman Mandiri Syari’ah, berdasarkan tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif, proses perwakafan di Yayasan Taman Mandiri Syari’ah, ketentuan wakafnya sudah memenuhi rukun dan syarat. Namun dalam kelengkapan surat wakaf, YTS sebagai Nadzir atas wakaf tanah di Depok, belum melengkapi surat wakaf yang seharusnya didaftarkan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN). Pengelolaan wakaf yang sudah berjalan di Yayasan Taman Mandiri Syari’ah berupa wakaf tanah dan wakaf tunai.Kata Kunci: Pengelolaan, Wakaf, Hukum
Etika Bisnis Unit Usaha Pesantren (Studi Kasus Pondok Pesantren Sahid Bogor dan Pondok Pesantren Ummul Qura’ Al-Islami Bogor) Dwi Irfan Cahyo
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 8, No 1 (2021): Januari-Februari
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v8i1.19383

Abstract

AbstractEthics in Islamic business cannot be separated, because without it there will be confusion in determining the truth in doing business and there will be many crimes in business, thus the purpose of this study is to determine the application of business ethics in the pesantren business unit. The research methodology used is qualitative descriptive with a case study of the Sahid Bogor modern Islamic boarding school and also the Ummul Qura al-Islami Islamic boarding school in Bogor. The results of the study indicate that Islamic boarding school is able to apply business ethics through Islamic boarding school business unit as a place for Islamic teaching values and values as well as the principles of business ethics as materials that can be taught to teacher, student and the community around Islamic boarding school.Key words: Islamic business ethics, business units, Islamic boarding school AbstrakEtika dalam bisnis Islam tidak dapat terpisahkan, karena tanpanya akan menjadikan kerancuan dalam menentukan kebenaran dalam berbisnis serta akan terjadi banyak kejahatan dalam bisnis. Dengan begitu tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan etika bisnis pada unit usaha pesantren. Metodologi penelitian yang digunakan berupa kualitatif deskriptif dengan studi kasus pondok pesantren modern Sahid Bogor dan juga pondok pesantren Ummul Qura al-Islami Bogor. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pesantren mampu menerapkan etika bisnis melalui unit usaha pesantren sebagai wadah dan nilai ajaran Islam serta prinsip etika bisnis sebagai bahan yang dapat diajarkan kepada asatidz dan santri serta masyarakat sekitar pesantren.Kata kunci: Etika bisnis Islam, Unit usaha, Pesantren
Pembentukan Pengadilan Agraria dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan Di Indonesia Cindy Nabila Saraswati; Atik Winanti
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 8, No 1 (2021)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v8i1.19475

Abstract

AbstractThe background of this research is due to the high number of land disputes in Indonesia that have not been resolved by the District Courts and State Administrative Courts. Land dispute cases that have not been resolved and are still in the process of being resolved result in the absence of legal certainty and expediency to the disputing parties over the status of the disputed land.This journal writing focuses on the role of the District Courts and State Administrative Courts in resolving land disputes in Indonesia and the urgency of establishing a special agrarian court to realize legal certainty and benefits.The research method used in writing this journal is juridical normative through a conceptual approach and a statutory approach. The results of this research is that the District Courts and State Administrative Courts have not been able to resolve existing land disputes optimally, this can be seen from the very high percentage of land disputes and it is necessary to establish an Agrarian Court as a Special Court that will resolve land disputes in Indonesia, a judgement issued by a Agrarian Court will provide more legal certainty and expediency to the disputing parties.Keyword: Agrarian Court, Special Court, Land Disputes, Legal Certainty, Expediency. AbstrakLatar belakang dilakukannya penelitian ini dikarenakan tingginya angka sengketa pertanahan di Indonesia yang belum terselesaikan oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tata Usaha Negara.  Kasus sengketa pertanahan yang belum terselesaikan dan masih dalam proses penyelesaian mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum dan kemanfaatan hukum kepada para pihak yang bersengketa atas status tanah yang dipersengketakan. Penulisan jurnal ini bertujuan untuk mengetahui peran Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam mengatasi sengketa pertanahan di Indonesia dan urgensi pembentukan pengadilan khusus agraria untuk mewujudkan kepastian dan kemanfaatan hukum. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah yuridis normatif melalui pendekatan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa Pegadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Negeri belum bisa menyelesaikan sengketa pertanahan yang ada secara optimal  hal ini terlihat dari presentase angka sengketa pertanahan masih sangat tinggi, dan diperlukan adanya pembentukan Pengadilan Agraria sebagai Pengadilan Khusus yang akan menyelesaikan sengketa pertanahan di Indonesia, putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan khusus pertanahan akan lebih memberi kepastian hukum dan kemanfaatkan hukum kepada pihak yang bersengketa.Kata kunci: Pengadilan Agraria, Pengadilan Khusus, Sengketa Pertanahan, Kepastian Hukum, Kemanfaatan Hukum.
Legal Politics on the Regulation of Obligations to Hold General Meeting of Shareholders in Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies Yusman, Yusman; Rezki, Annissa; Yunus, Nur Rohim
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 8, No 1 (2021): Januari-Februari
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v8i1.19940

Abstract

The implementation of the General Meeting of Shareholders (GMS) has been regulated in law number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. However, it should be noted that in the implementation there are two implementations that must be considered, namely the implementation of an open and closed GMS, each of which has differences and its own rules. In addition, the implementation of the GMS if it can be done in the form of a teleconference which has different points of view from several parties. It should also be noted that the implementation of General Shareholders (GMS) has weaknesses and strengths that must also be known as stated in law number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. In this paper, the author uses descriptive qualitative research methodology in order to make it easier for the author to explain about the implementation of the General Meeting of Shareholders (GMS) considering that this knowledge is indispensable for law students in particular and parties from government and private agencies as one of the ingredients. writing and research in general.Keywords: GMS, Limited Liability Company, Company Law, Media Teleconference AbstrakPelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sudah diatur dalam undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Namun perlu diketahui dalam penyelenggaraannya terdapat dua pelaksanaan yang harus diperhatikan, yaitu pelaksanaan RUPS terbuka dan tertutup yang masing-masingnya terdapat perbedaan dan aturannya sendiri. Selain itu, pelaksanaan RUPS jika bisa dilakukan dalam bentuk teleconference yang memiliki sudut pandang berbeda dari beberapa pihak. Dan perlu diketahui juga bahwa pelaksaan Umum Pemegang Saham (RUPS) memiliki kelemahan dan kelebihan juga yang harus diketahui juga seperti yang disebutkan dalam undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metodologi penelitian kualitatif deskriptif guna untuk lebih memudahkan penulis untuk menjelaskan tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) mengingat pegetahuan ini sangat diperlukan bagi kalangan mahasiswa hukum secara khususnya dan pihak-pihak dari instansi pemerintah maupun swasta sebagai salah satu bahan tulisan maupun penelitian pada umumnya.Kata Kunci: RUPS, Perseroan Terbatas, UUPT, Media Teleconference
Hak Asuh Anak Dalam Keluarga Perspektif Keadilan Gender Mohamad Faisal Aulia; Nur Afifah; Gilang Rizki Aji Putra
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 8, No 1 (2021)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v8i1.19388

Abstract

One of the crucial issues in family law in Indonesia that needs attention today is the issue of gender justice in family law, including post-divorce custody of children. This is due to the historical-empirical reality of family law that still places unequal status and roles between men and women. This article discusses how the provisions of child custody disputes in Islamic family law and how the legal provisions for post-divorce child custody have a gender perspective. Based on the above study it can be concluded; First, the legal provisions regarding child custody regulated in articles 105 and 156 are not gender responsive, this is because in determining that a person is given custody based on sex, not based on the aspects of morality, health, educating and caring for children, which in the end is for the realization of interests. the best boy. Second, aspects of morality, health, the ability to educate and care for children cannot be mastered and only owned by a certain gender, but all aspects can be owned by both men (fathers) and women (mothers).Keywords: Child Custody, Family Law, Gender Justice Abstrak:Salah satu persoalan krusial dalam hukum keluarga di Indonesia yang perlu diperhatikan dewasa ini adalah persoalan keadilan gender dalam hukum keluarga, termasuk hak asuh anak pasca perceraian. Hal ini dikarenakan kenyataan historis-empiris hukum keluarga masih menempatkan status dan peran yang tidak setara antara laki-laki dan perempuan. Artikel ini membahas tentang bagaimana ketentuan sengketa hak asuh anak dalam hukum keluarga Islam dan bagaimana ketentuan hukum terhadap hak asuh anak pasca perceraian perspektif gender. Berdasarkan kajian diatas dapat disimpulkan; pertama, ketentuan hukum tentang hak asuh anak yang diatur dalam pasal 105 dan 156 tidak responsif gender, hal ini dikarenakan dalam menentukkan bahwa seseorang diberi hak asuh berdasarkan jenis kelamin bukan berdasarkan aspek moralitas, kesehatan, mendidik dan memelihara anak yang pada akhirnya adalah demi terwujudnya kepentingan anak yang terbaik. Kedua, aspek moralitas, kesehatan, kemampuan mendidik dan memelihara anak tidak bisa dikuasai dan hanya dimiliki oleh jenis kelamin tertentu akan tetapi semua aspek dapat dimiliki baik kaum laki-laki (ayah) maupun kaum perempuan (ibu).Kata Kunci: Hak Asuh Anak, Hukum Keluarga, Keadilan Gender
Keikutsertaan Anak di Bawah Umur Dalam Aksi Demonstrasi Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia Sofyan Nur Hardiansyah; Mufidah Mufidah
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 8, No 1 (2021)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v8i1.19490

Abstract

ABSTRAKAnak adalah anugerah Allah Yang Maha Kuasa sebagai harapan masa depan bangsa. Sedangkan demonstrasi adalah hal yang lazim dilakukan oleh negara-negara yang menggunakan sistem demokarasi. Belakangan ini terjadi aksi demonstrasi yang melibatkan anak di bawah umur. Jurnal ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan demokrasi yang ada di Indonesia dan juga menjelaskan tentang keikutsertaan anak di bawah umur dalam aksi demonstrasi menurut Hukum Islam dan Hukum Positif. Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dan pendekatan undang-undang (statue approach) dan pendekaatan konseptual (conseptual approach). Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan fenomena yang ada di masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa prinsip demokrasi di Indonesia yaitu Demokrasi Pancasila. Keikutsertaan anak di bawah umur dalam aksi demonstrasi yaitu tidak diperbolehkan karena seorang anak belum memenuhi syarat sebagai seorang mukallaf sehingga belum dapat diberikan pembebanan (taklif). Kata Kunci : Anak di Bawah Umur, Aksi Demonstrasi, Demokrasi ABSTRACTChildren are a gift from Allah the Almighty as the hope for the future of the nation. Meanwhile, demonstrations are common in countries that use a democratic system. Recently there was a demonstration involving minors. This journal aims to find out about the implementation of democracy in Indonesia and also explain the participation of minors in demonstrations according to Islamic Law and Positive Law. The author uses a qualitative method and a statue approach and a conceptual approach. Sources of data in this study are law and phenomenon of data sources. Based on the research results, it is concluded that the principle of democracy in Indonesia is Pancasila Democracy. The participation of minors in demonstrations is not allowed because a child has not met the requirements as a mukallaf so that he cannot be charged with taklif.Keywords : Underage Children, Demonstrations, Democracy
Performance Analysis of Asset BMN Managers At The Head Office Ministry of Health os The Republic of Indonesia Parikesit Mardianto
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 8, No 1 (2021)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v8i1.17685

Abstract

The management of assets BMN is a very important part of state finances (Law no.17 / 2003. The phenomenon shows the tendency that the quality of the performance of BMN asset managers in the office Ministry of Health Republic of Indonesia is strongly influenced by its human resources, so it is interesting to study more deeply, the extent of its influence. The aim of this research is to find out and analyze the effect of human resources competence, financial compensation and asset management on the performance of BMN asset managers at the Head Office of the Ministry of Health of the Republic of Indonesia. The sample of this research is the 120 BMN Asset Managers. While the data analysis uses PLS (Partial Least Square). The results showed that the acquisition of pvalues of 0.105> 0.05, it can be seen that the Human Resource competency variable does not have significant effect to the performance of BMN asset managers at the Ministry of Health Headquarters. Thus even though the asset manager has good Human Resource competencies, it has no significant effect or only has a small effect on improving the performance of the asset manager.The variable of financial compensation gets pvalues of 0.121> 0.05, so it can be seen that the variable of financial compensation does not have no significant effect the performance of BMN asset managers at the Ministry of Health Headquarters. Thus even though the asset manager is given a large and adequate financial compensation, it has no significant effect or only has a small effect on improving the performance of the asset manager. Asset management variable has a value of 0.023 <0.05, it can be seen that the asset management variable has a significant effect on the performance of BMN asset managers at the Ministry of Health Headquarters. Thus this value indicates that the better the implementation of asset management felt by the asset manager, the better the performance of the asset manager will be.Keywords: Human Resources Competency, Financial Compensation, Asset Management and Performance Abstrak:Pengelolaan aset BMN merupakan bagian yang sangat penting dalam keuangan negara (UU No.17 / 2003). Fenomena tersebut menunjukkan kecenderungan bahwa kualitas kinerja asset manager BMN di kantor Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sangat dipengaruhi oleh sumber daya manusianya, sehingga menarik untuk dikaji lebih dalam, sejauh mana pengaruhnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kompetensi sumber daya manusia, kompensasi finansial dan manajemen aset terhadap kinerja pengelola aset BMN di Kantor Pusat Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Sampel dari penelitian ini adalah 120 Asset Manager BMN. Sedangkan analisis datanya menggunakan PLS (Partial Least Square). Hasil penelitian menunjukkan perolehan pvalues sebesar 0,105> 0,05 terlihat bahwa variabel kompetensi Sumber Daya Manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja asset manager BMN di Kantor Pusat Kementerian Kesehatan. Dengan demikian meskipun Manajer Aset memiliki kompetensi Sumber Daya Manusia yang baik, namun tidak berpengaruh signifikan atau hanya berpengaruh kecil terhadap peningkatan kinerja manajer aset. Variabel kompensasi finansial mendapatkan nilai p 0,121> 0,05, sehingga dapat diketahui bahwa variabel kompensasi finansial tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja pengelola aset BMN di Kantor Pusat Kementerian Kesehatan. Dengan demikian meskipun pengelola aset diberikan kompensasi finansial yang besar dan memadai, namun tidak berpengaruh signifikan atau hanya berpengaruh kecil terhadap peningkatan kinerja pengelola aset. Variabel manajemen aset memiliki nilai 0,023 <0,05, terlihat bahwa variabel manajemen aset berpengaruh signifikan terhadap kinerja pengelola aset BMN di Kantor Pusat Kementerian Kesehatan. Dengan demikian nilai tersebut menunjukkan bahwa semakin baik implementasi manajemen aset yang dirasakan oleh pengelola aset maka akan semakin baik pula kinerja pengelola aset tersebut.Kata Kunci: Kompetensi Sumber Daya Manusia, Kompensasi Finansial, Manajemen Aset dan Kinerja
Cognitive Dissonance in Health-Seeking Behavior of People in Indonesia to Prevent Covid-19 Firda Ayu Kusuma Dewi Subagyo; Irwansyah Irwansyah
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 8, No 1 (2021)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v8i1.18692

Abstract

During the Covid-19 pandemic, many people experience cognitive dissonance, including in the process of seeking health. In the Covid-19 pandemic, people have to deal with various kinds of information, thoughts, and beliefs about Covid-19. Having a relevant but inconsistent cognition can create psychological discomfort or dissonance. The feeling of discomfort has made people try to seek health. Indonesian people’s health-seeking behavior is unique because of certain beliefs, information, perceptions, cultures, and unique environments in Indonesia. So, this study aims to analyze the cognitive dissonance process that occurs in Indonesian people's health-seeking behavior in the Covid-19 pandemic. This study is a literature study. We use secondary data of literary works, scientific journals, books, articles in the mass media, and statistical data as study objects. The results of this study indicate that the cognitive dissonance theory can be applied to answer the health-seeking behavior of Indonesian people in the Covid-19 pandemic. Many people in Indonesia choose traditional medicine to prevent Covid-19 because it is believed to be a natural treatment, has empirical evidence, and is easy to do independently. Many people in Indonesia choose traditional medicine because it is influenced by hereditary beliefs, culture, and also the variety of information they hold.

Page 2 of 2 | Total Record : 20

 1   2 

Filter by Year

2021 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12, No 2 (2025): Summer Edition Vol. 12 No. 2 (2025): Summer Edition Vol 12, No 1 (2025): Spring Edition Vol. 12 No. 1 (2025): Spring Edition Vol 11, No 4 (2024): Winter Edition Vol. 11 No. 4 (2024): Winter Edition Vol 11, No 3 (2024): Autum Edition Vol. 11 No. 3 (2024): Autum Edition Vol 11, No 2 (2024): Summer Edition Vol. 11 No. 2 (2024): Summer Edition Vol. 11 No. 1 (2024): Spring Edition Vol 11, No 1 (2024): Spring Edition Vol 10, No 6 (2023) Vol. 10 No. 6 (2023) Vol 10, No 5 (2023): Article-in-Press Vol 10, No 5 (2023) Vol 10, No 4 (2023) Vol 10, No 3 (2023) Vol. 10 No. 3 (2023) Vol 10, No 3 (2023): Article-in-Press Vol 10, No 2 (2023) Vol 10, No 1 (2023): Article-in-Press Vol 10, No 1 (2023) Vol 9, No 6 (2022) Vol. 9 No. 6 (2022) Vol 9, No 5 (2022) Vol 9, No 4 (2022) Vol 9, No 3 (2022): Mei - Juni Vol 9, No 3 (2022) Vol 9, No 2 (2022) Vol 9, No 2 (2022): Maret-April Vol 9, No 1 (2022) Vol 9, No 1 (2022): Januari-Februari Vol 8, No 6 (2021) Vol 8, No 6 (2021): November-Desember Vol 8, No 5 (2021) Vol 8, No 5 (2021): September - Oktober Vol 8, No 4 (2021): Juli - Agustus Vol 8, No 4 (2021) Vol 8, No 3 (2021) Vol 8, No 3 (2021): Mei-Juni Vol 8, No 2 (2021) Vol 8, No 2 (2021): Maret-April Vol 8, No 1 (2021) Vol 8, No 1 (2021): Januari-Februari Vol 7, No 10 (2020): Special Issue Coronavirus Covid-19 Vol 7, No 8 (2020): Special Issue Coronavirus Covid-19 Vol 7, No 7 (2020): Special Issue Coronavirus Covid-19 Vol 7, No 6 (2020): Special Issue Coronavirus Covid-19 Vol 7, No 5 (2020): Special Issue Coronavirus Covid-19 Vol 7, No 3 (2020): Special Issue Coronavirus Covid-19 Vol 7, No 12 (2020) Vol 7, No 11 (2020) Vol 7, No 9 (2020) Vol. 7 No. 6 (2020) Vol 7, No 6 (2020) Vol 7, No 5 (2020) Vol 7, No 4 (2020) Vol 7, No 2 (2020) Vol 7, No 1 (2020) Vol 6, No 5 (2019) Vol 6, No 4 (2019) Vol 6, No 3 (2019) Vol 6, No 2 (2019) Vol 6, No 1 (2019) Vol 5, No 4 (2018) Vol 5, No 3 (2018) Vol 5, No 2 (2018) Vol 5, No 1 (2018) Vol 4, No 3 (2017) Vol 4, No 2 (2017) Vol 4, No 1 (2017) Vol 3, No 3 (2016) Vol 3, No 2 (2016) Vol 3, No 1 (2016) Vol 2, No 2 (2015) Vol 2, No 1 (2015) Vol 1, No 2 (2014) Vol 1, No 1 (2014) More Issue