cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Erwin Hikmatiar
Contact Email
jurnal.salam@uinjkt.ac.id
Phone
+6281282648901
Journal Mail Official
jurnal.salam@uinjkt.ac.id
Editorial Address
Jl. Ir. H. Juanda No. 90 Ciputa Tangsel
Location
Kota tangerang selatan,
Banten
INDONESIA
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i
Published by Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
ISSN : 23561459     EISSN : 26549050     DOI : 10.15408
Core Subject : Religion, Humanities, Education, Social,
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i (ISSN 2356-1459) is a national journal published by the Faculty Sharia and Law Syarif Hidayatullah State Islamic University of Jakarta, INDONESIA. The focus is to provide readers with a better understanding of Indonesia social and sharia culture and present developments through the publication of articles, research reports, and book reviews. SCOPE of SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i specializes in Indonesian social and sharia culture, and is intended to communicate original researches and current issues on the subject. This journal warmly welcomes contributions from scholars of related disciplines. SCOPE of SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i specializes in Indonesian social and sharia culture, and is intended to communicate original researches and current issues on the subject. This journal warmly welcomes contributions from scholars of related disciplines.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 30 Documents
 1   2   3 
Search results for , issue "Vol 8, No 6 (2021)" : 30 Documents clear
Metode Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Di Masa Pandemi COVID 19 Arifin, Zaenal
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 8, No 6 (2021): November-Desember
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v8i5.22518

Abstract

Learning is the process of students interacting with educators and learning resources in a learning environment in order to acquire knowledge, master skills and character, and develop a trusting attitude in students. During the COVID-19 pandemic, the distance learning process (PJJ) agreed upon to break the chain of COVID-19 spread requires collaboration between existing methods while adhering to the PJJ system teaching method's principles. Circular Letter No. 4 of 2020 from the Minister of Education and Culture recommends that all activities in educational institutions be kept at a distance and that all material submissions be made at the students' respective homes. During the Covid-19 pandemic, the following learning methods may be used: 1) Project-Based Learning, 2) Online Learning, 3) Offline Learning, 4) Home Visit Learning, 5) Integrated Curriculum, 6) Blended Learning, and 7) Radio Learning.Keywords: Islamic Education; Covid 19 Pandemic Period AbstrakPembelajaran merupakan proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar, agar dapat terjadi proses perolehan ilmu pengetahuan, penguasaan kemahiran dan tabiat, serta pembentukan sikap kepercayaan pada peserta didik.  Pada masa pandemi covid 19 proses pembelajaran jarak jauh (PJJ) yang telah disepakati untuk memutus mata rantai meluasnya covid 19 diperlukan adanya kolaborasi atara metode yang ada dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip metode mengajar sistem PJJ. Surat Edaran nomor 4 tahun 2020 dari Menteri Pendidikan dan kebudayaan yang menganjurkan seluruh kegiatan di institusi pendidikan harus jaga jarak dan seluruh penyampaian materi akan disampaikan di rumah masing-masing. Metode pembelajaran yang dapat dipakai pada masa Pandemi Covid 19, diantaranya; 1) Project Based Learning, 2) Daring Method, 3. Luring Method, 4. Home Visit Method, 5. Integrated Curriculum, 6. Blended Learning, 7. Pembelajaran melalui RadioKata Kunci: Pendidikan Islam; Masa Pandemi Covid 19
Pengaturan Tata Cara Pemeriksaan Upaya Keberatan oleh Pihak Ketiga Pada Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Gunawan Gunawan; Kristiwanto Kristiwanto; Mohamad Ismed
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 8, No 6 (2021)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v8i6.23411

Abstract

This article aims to provide an understanding of the position of third parties as owners of assets in corruption crimes and to regulate procedures for trial examinations by third parties on corruption crimes in Indonesia. The method used in the article related to the regulation of the examination method is an effort made by a third party in this corruption crime in Indonesia to overcome the law with a normative juridical type, by utilizing a statutory approach to analyze the issues in this article. The results of this study found that if the position of a third party as the owner of assets in a criminal act of corruption, in the third part, they are parties other than the party who carried out a corruption case, and has a relationship with the confiscation of assets that have been carried out, which belongs to a third party. For this reason, if the asset is confiscated from a third party, the third party must prove that the acquisition of the asset is based on an acquisition containing good faith. Furthermore, until now there has been no regulation regarding the procedures for examining efforts by third parties on corruption crimes in Indonesia, although in the Anti-Corruption Law, namely Article 19, a third party can prove if the asset is indeed in the possession of a third party and part of a criminal act. corruption or possession of the convict. Therefore, a special regulation is needed regarding the procedures for examination for the benefit of third parties on corruption.Keywords: Objection Effort; Third-party; Corruption Crime Abstrak:Artikel ini memiliki tujuan untuk memberi pemahaman tentang kedudukan pihak ketiga sebagai pemilik aset pada kasus tindak pidana korupsi dan agar mengetahui pengaturan tata cara pemeriksaan upaya keberatan oleh pihak ketiga pada tindak pidana korupsi di Indonesia. Metode yang dipergunakan pada artikel terkait pengaturan tata cara pemeriksaan upaya keberatan oleh pihak ketiga dalam tindak pidana korupsi di Indonesia ini mempergunakan penelitian hukum dengan jenis yuridis normatif, dengan mempergunakan pendekatan perundang-undangan untuk menganalisis isu hukum pada artikel ini. Hasil dari studi ini menemukan jika kedudukan pihak ketiga sebagai pemilik aset pada kasus tindak pidana korupsi, pada intinya kedudukan pihak ketiga yakni mereka pihak selain  pihak yang melakukan dari suatu kasus tipikor, serta memiliki keterkaitan dengan penyitaan yang di tuju pada asset yang sudah dilakukan pengalihan kepunyaannya pada pihak ketiga, untuk itu apabila asset yang dilakukan perampasan dari pihak ketiga, pihak ketiga tersebut harus melakukan pembuktian jika perolehan atas aset itu dilandasi pada perolehan yang mengandung itikad baik. Selanjutnya, hingga saat ini belum terdapat pengaturan terkait tata cara pemeriksaan upaya keberatan oleh pihak ketiga pada tindak pidana korupsi di Indonesia, walaupun pada UU Tipikor yakni Pasal 19, pihak ketiga bisa melaksanakan pembuktian jika aset itu memang atas kepemilikan pihak ketiga serta tidaklah bagian dari suatu tindak pidana korupsi ataupun kepemilikan terpidana. Sehingga diperlukan suatu aturan khusus mengenai tata cara pemeriksaan upaya keberatan oleh pihak ketiga pada tindak pidana korupsi.Kata Kunci: Upaya Keberatan; Pihak Ketiga; Tindak Pidana Korupsi
Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Korban Penyalahguna Narkotika Nurhakim Nurhakim; Ramlani Lina Sinaulan; Mohamad Ismed
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 8, No 6 (2021)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v8i6.23094

Abstract

The purpose of this research is to analyze the criminal responsibility of narcotics abuse against narcotics criminals, and the factors that influence it. This type of research is empirical juridical, with qualitative research methods. The results of the study authors found that criminal liability for narcotics abuse against perpetrators of criminal acts is based on the applicable laws and regulations, namely the Criminal Procedure Code and Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, where judges in examining and deciding cases can seek medical rehabilitation and social rehabilitation.Keywords: Narcotics; Abuse; Accountability AbstrakTujuan penelitian untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana penyalahgunaan narkotika terhadap pelaku tindak pidana narkotika, dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Tipe penelitian ini adalah yuridis empiris, dengan metode penelitian kualitatif. Hasil Penelitian penulis mendapatkan bahwa Pertanggungjawaban pidana penyalahgunaan narkotika terhadap pelaku tindak pidana didasarkan atas peraturan perundangundangan yang berlaku yakni KUHAP serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana hakim dalam memeriksa dan memutus perkara dapat mengupayakan rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial.Kata Kunci: Narkotika; Penyalahgunaan; Pertanggungjawaban
Penerapan Restorative Justice Sebagai Implementasi Dari Ultimum Remedium Dalam Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Malik Ohoiwer; Abdul Manan; Mohamad Ismed
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 8, No 6 (2021)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v8i6.23229

Abstract

One of the basic objectives of eradicating corruption in Indonesia is to restore state losses. However, the retributive justice paradigm which is the legal basis for eradicating corruption and criminalizing corruption is not relevant to the main objective of corruption eradication law in Indonesia. What is even more important in the spirit of eradicating corruption, namely the return of state losses, is only an additional crime that can also be replaced by imprisonment. This article is intended to examine the concept of punishment for perpetrators of corruption that is relevant to be applied in Indonesia in accordance with what is required by law by considering the current development of the nation and state. The study focuses on deepening the elaboration of the concept of restorative justice to maximize the return of state finances in convicting perpetrators of corruption in Indonesia. By using normative juridical research methods, this study concludes that the concept of restorative justice in punishing perpetrators of criminal acts of corruption can be implemented in the form of strengthening norms for returning state losses from being an additional crime to being a principal crime. As for anticipating the perpetrators being unable to pay the losses, the concept of forced labour can be applied instead of imprisoning the perpetrators of corruption.Keywords: Restorative Justice; Ultimum Remedium; State Finance; Legal Benefits; SentencingAbstrakSalah satu tujuan dasar dari pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia adalah untuk mengembalikan kerugian negara. Namun paradigma retributif justice yang menjadi landasan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi serta pemidanaan pelaku korupsi tidak relevan dengan tujuan utama hukum pemberantasan korupsi di Indonesia. Hal yang justru penting dalam semangat pemberantasan korupsi yakni pengembalian kerugian negara justru hanya menjadi pidana tambahan yang juga dapat diganti oleh pidana penjara. Artikel ini dimaksudkan untuk meneliti konsep pemidanaan pelaku tindak pidana korupsi yang relevan untuk diterapkan di Indonesia sesuai dengan yang dikehendaki oleh undang-undang dengan mempertimbangkan perkembangan kehidupan bangsa dan negara dewasa ini. Kajian terfokus pada pendalaman mengelaborasi konsep restoratif justice untuk memaksimalkan pengembalian keuangan negara dalam pemidanaan pelaku korupsi di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, kajian ini menyimpulkan bahwa konsep restoratif justice dalam pemidanaan pelaku tindak pidana korupsi dapat diimplementasikan dalam bentuk penguatan norma-norma pengembalian kerugian negara dari sebagai pidana tambahan menjadi pidana pokok. Adapun untuk mengantisipasi pelaku tidak mampu membayar kerugian tersebut, maka konsep kerja paksa dapat terapkan ketimbang memenjarakan pelaku tindak pidana korupsi.Kata Kunci: Restoratif Justice; Ultimum Remedium; Keuangan Negara; Kemanfaatan Hukum; Pemidanaan
Kemerosotan Ekonomi Negara Sebagai Dampak Pembatasan Sosial Covid 19 di Indonesia Annissa Rezki; Nur Rohim Yunus
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 8, No 6 (2021)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v8i6.23393

Abstract

The case of Corona Covid-19 is now in its second year. The impacts that occur are very numerous and greatly affect every level of society from all sides and aspects of life. The many impacts and changes that occur during the pandemic are not easy and can be accepted by the community. The many pros and cons as well as issues that lead to public opinion on the emergence of the Covid-19 case also make the condition of the country more difficult. The imposition of restrictions that are always extended and the difficulty of accessing public transportation until there is a reduction in employees not only adds to the number of cases of poverty in Indonesia but also adds to the increasing number of criminal cases caused by difficult economic conditions. In this paper, the author tries to describe and provide views on the journey of covid-19 into Indonesia and what impacts it has during this covid-19 pandemic.Keywords: Corona Covid-19; Social distancing; Impact of Covid AbstrakKasus Corona Covid-19 kini sudah memasuki tahun kedua. Dampak yang terjadi sangat banyak dan sangat mempengaruhi setiap lapisan masyarakat dari segala sisi dan aspek kehidupan. Banyaknya dampak dan perubahan yang terjadi selama pandemi tidak mudah dan dapat diterima oleh masyarakat. Banyaknya pro kontra serta isu yang memunculkan opini publik terhadap munculnya kasus Covid-19 juga membuat kondisi negara semakin sulit. Pemberlakuan pembatasan yang selalu diperpanjang dan sulitnya akses transportasi umum hingga terjadi pengurangan pegawai tidak hanya menambah jumlah kasus kemiskinan di Indonesia, tetapi juga menambah jumlah kasus kriminal yang disebabkan oleh kondisi ekonomi yang sulit. Dalam tulisan ini, penulis mencoba mendeskripsikan dan memberikan pandangan tentang perjalanan covid-19 masuk ke Indonesia dan apa dampaknya selama pandemi covid-19 ini.Kata Kunci: Corona Covid-19; Jarak sosial; Dampak Covid
Kewenangan BPSK Dalam Memeriksa dan Mengadili Perkara Asuransi; Studi Kasus Pada Perkara Antara Drs. Khamdani dengan PT Asuransi Bina Dana Arta Tbk. Cabang Banjarmasin dan PT Oto Multiartha Cabang Sampit Tahun 2016 Jaibril Zukhri Arief Suwarsogo; Bambang Arwanto
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 8, No 6 (2021)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v8i6.23245

Abstract

Consumers are positioned as vulnerable parties as a result of business actors frequently violating their rights. BPSK is present as a solution for violations committed by business actors against consumers, having regard for the condition of consumers who are frequent victims. BPSK's presence is mandated by law to provide legal protection for consumers. However, BPSK's authority is frequently questioned when it comes to resolving insurance disputes. The writing style is normative juridical with a literature review to describe a fact contained in the Consumer Insurance Legal Protection Decision, which was later decided by BPSK Sampit. According to the study's findings, BPSK was established to resolve simple small-scale consumer disputes in accordance with the two laws and regulations, ensuring that BPSK's decisions were binding on the parties and that all actions had strong legal legitimacy as court decisions.Keywords: Consumer Protection Act; Insurance; BPSK; Court Decision; Review AbstrakKonsumen diposisikan sebagai pihak yang rentan karena haknya sering dilanggar oleh pelaku usaha. Melihat kondisi Konsumen yang kerap menjadi korban maka hadir BPSK sebagai solusi atas pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha terhadap konsumen. Hadirnya BPSK sebagai badan yang diamanatkan undang-undang untuk memberikan jaminan perlindungan hukum konsumen. Namun BPSK sering dipertanyakan kewenangannya terkait penyelesaian sengketa dalam kasus perasuransian. Metode penulisan yang digunakan adalah metode yuridis normatif dan studi literatur yang memaparkan suatu fakta yang ada dalam Putusan Perlindungan Hukum Asuransi Konsumen, yang kemudian diputuskan oleh BPSK Sampit. Hasil penelitian menyatakan bahwa BPSK dibentuk untuk menyelesaikan kasus-kasus sengketa konsumen skala kecil yang bersifat sederhana berdasarkan kedua peraturan perundang-undangan tersebut sehingga Putusan BPSK bersifat kasasi bagi para pihak dan pada segala tindakan mempunyai legitimasi hukum yang kuat sebagai putusan pengadilan.Kata Kunci: UU Perlindungan Konsumen, Asuransi, BPSK, Putusan Pengadilan, Peninjauan Kembali
The Determinant of Banking Profitability of BUKU IV Bank in Indonesia (2019-2020) Monica Chandra; Maria Widyarini
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 8, No 6 (2021)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v8i6.23129

Abstract

This research focuses on the study the determinant on banking profitability of seven private banking in Indonesia. The data panel was analyzed using a fixed-effect model. This study results partially that the independent variables of capital adequacy ratio and BOPO significantly affected profitability (return on asset), while the independent variables of non-performing loan and loan to deposit ratio had no significant effect on profitability (return on asset) in 2020. However, generally, these four variables affect profitability (return on asset) during the Covid-19 pandemic. The global and national macroeconomic conditions are one of the reasons that effect the banking sector returns on assets (ROA). The challenging global economic conditions with the ongoing US-China Trade War triggered a major impact on the Chinese economy and the volatility of the Asian Region from commodity prices. After the US General Election in November 2020, many industrial players took a “wait and see” attitude, waiting and seeing the upcoming policies on trade and capital flows in the region. The health crisis due to the Covid-19 pandemic also put pressure on the global and national economy as well as the handling of the pandemic with the global social situation that creates financial market uncertainty in 2020. People's mobility is greatly reduced until it reaches its lowest point in March-May 2020. The existence of these uuncertainfinances has an impact on market conditions and the investment behavior of the public.Keywords: covid-19; profitability; return on the asset; banking industry AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap profitabilitas perbankan, khususnya pada 7 Bank yang termasuk dalam kategori Bank BUKU IV di Indonesia. Data didapatkan berdasarkan laporan keuangan perbankan, dianalisa menggunakan alat regresi dengan metode data panel. Pendekatan model estimasi regresi yang digunakan yaitu pendekatan efek tetap. Hasil penelitian menunjukan bahwa secara parsial, variabel independen capital adequacy ratio dan BOPO secara signifikan berpengaruh terhadap profitabilitas (return on asset), sedangkan variabel independen lainnya yaitu non performing loan dan loan to deposit ratio tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas (return on asset) pada tahun 2020. Akan tetapi, secara keseluruhan, keempat variabel independen tersebut berpengaruh terhadap profitabilitas (return on asset) pada masa pandemi Covid-19. Kondisi ekonomi makro secara global dan nasional merupakan salah satu alas an pengaruh return on asset sektor perbankan. Kondisi perekonomian global yang penuh tantangan dengan berlanjutnya Perang Dagang AS-China memicu dampak besar bagi perekonomian China dan volatilitas Kawasan Asia dari harga komoditas.  Pasca Pemilihan Umum AS pada November 2020, banyak pelaku industri mengambil sikap “wait and see”, menunggu dan melihat kebijakan perdagangan serta arus modal yang akan datang.  Krisis kesehatan akibat pandemi Covid-19 juga memberikan tekanan pada perekonomian global dan nasional serta penanganan pandemi dengan situasi sosial global yang menciptakan ketidakpastian pasar keuangan pada tahun 2020. Mobilitas masyarakat sangat berkurang hingga mencapai titik terendah pada Maret-Mei 2020. Adanya ketidakpastian keuangan tersebut berdampak pada kondisi pasar dan perilaku investasi masyarakat.Keywords: Covid-19; profitabilitas; return on asset, industri perbankan
Tanggungjawab Debitur Atas Utang Piutang Dengan Menggunakan Persetujuan Isteri atau Suami Palsu Yang Dilakukan Di Koperasi Erianto Krisbiantoro; Bambang Arwanto
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 8, No 6 (2021)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v8i6.23246

Abstract

This research is based on the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Law no. 17 of 2012 concerning cooperatives, the Criminal Code and the Civil Code or other regulations that are relevant or relevant to quote, as well as theories from library materials that are in accordance with the problems raised in this study. The conclusion of this study is that the first factor that causes the debtor to falsify the consent of a fake husband or wife can be due to several factors, namely: the existence of a disharmonious relationship with the husband or wife, the desire of the debtor to reap personal benefits, the desire of the debtor to obtaining benefits for other people, the existence of such forgery is for corporate crimes, or just to facilitate the process of realizing credit applications by debtors. Secondly, the accountability of debts and receivables in cooperatives with the approval of a fake wife or husband then is a criminal act of forgery which can be subject to Article 263 of the Criminal Code. fake letters or falsifying letters, Article 264 of the Criminal Code falsifying authentic deeds or Article 266 of the Criminal Code (ordering to enter false information into an authentic deed. Thirdly, the Accountability of the Debtor for Debts and Receivables in a civil manner Using Approval I fake wife or husband that is done in a cooperative. The liability of the debtor in the event of a default action carried out on the credit agreement contract carried out by the debtor of the cooperative, where in the event of a default, the debtor must remain accountable for the contract he has made on the basis of Articles 1243, 1266, 1267. The Civil Code (KUHPer). In essence, the debtor is required to pay compensation, the creditor asks for the cancellation of the agreement through the court, or the creditor can ask for the fulfilment of the agreement, the fulfilment of the agreement with compensation and the cancellation of the agreement with compensation.Keywords: Responsibility; Accounts Payable; Counterfeit AbstrakPenelitian ini didasarkan undang-undang dasar NKRI 1945, undang-undang no. 17 tahun 2012 tentang perkoperasian, Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Kitab undang-undang hukum perdata atau peraturan lainya yang berkaitan atau relefan untuk di kutip, serta teori-teori dari bahan pustaka yang sesuai dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah yang pertama factor penyebab debitur melakukan pemalsuan terhadap persetujuan suami atau istrei palsu bisa dikarenakan beberapa factor yakni : adanya hubungan yang tidak harmonis dengan pasangan suami atau isteri, adanya keinginan dari debitur untuk meraup keuntungan pribadi, adanya keinginan dari debitur untuk memperoleh keuntungan untuk oranglain, adanya pemalsuan tersebut untuk kejahatan koorporasi, atau hanya untuk memudahkan proses realisasi pengajuan kredit oleh debitur.yang kedua pertanggungjawaban utang piutang di koperasi atas persetujuan istri atau suami palsu maka hal tersebut merupakan tindak pidana pemalsuan yang bisa dikenai Pasal 263 KUHPidana membuat surat palsu atau memalsukan surat, Pasal 264 KUHPidana memalsukan akta-akta otentik atau Pasal 266 KUHPidana (menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik.yang ketiga Pertanggungjawaban Debitur Atas Utang Piutang secara perdata Dengan Menggunakan Persetujuan Isteri Atau Suami Yang Palsu Yang Dilakukan Di Koperasi. Pertanggungjawaban debitur tersebut dalam hal tindakan wanprestasi yang dilakukan atas akad perjanjian kredit yang dilakukan oleh debitur dikoperasi, dimana dalam hal telah terjadi wanprestasi maka debitur harus tetap mempertanggungjawabkan akad yang telah dibuatnya dengan landasan pada Pasal 1243, 1266 , 1267. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer). Yang intinya Debitur diharuskan membayar ganti rugi, Kreditur minta pembatalan perjanjian melalui pengadilan, atau Kreditur dapat minta pemenuhan perjanjian, pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi dan pembatalan perjanjian dengan ganti rugi.Kata Kunci: Tanggungjawab; Utang Piutang; Pemalsuan
DEMOKRASI DAN PRAKTIK KONSERVATISME ORMAS KEAGAMAAN DI SUMATRA BARAT Hairunnas Hairunnas; Afrizal Afrizal; Asrinaldi Asrinaldi
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 8, No 6 (2021): November-Desember
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v8i6.23082

Abstract

This article discusses the practice of conservatism religious organizations in West Sumatra. After the implementation of regional autonomy law, various religious organizations appeared en masse with variations in the focus of the movement. The purpose of this study is to look at the practices and factors that cause conservatism by using the concept of religious conservatism as an analytical tool. This research uses qualitative research with a case study approach, data is collected by in-depth interview techniques and collection of documentation. The results of this study indicate that the practice of conservatism religious organizations in West Sumatra places the value of religious teachings on the traditions of the Prophets and Apostles with a rigid spirit of purification of the Qur'an and Sunnah. In practice, religious norms and cultural identities are the main instruments for the formation of morals and political attitudes. In addition, narratives based on religion and customs as ideological elements are considered fixed and final.Keywords: Religious Conservatism; Religious Organizations; Minangkabau AbstrakArtikel ini menjelaskan mengenai praktik konservatisme ormas keagamaan di Sumatra Barat. Pasca diberlakukan undang-undang otonomi daerah, berbagai ormas keagamaan bermunculan secara massif dengan variasi fokus gerakan. Tujuan dalam penelitian ini ingin melihat praktik dan faktor penyebab konservatisme dengan menggunakan konsep konservatisme agama sebagai pisau analisis. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus, data dikumpulkan dengan teknik wawancara mendalam, dan pengumpulan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan praktik konservatisme ormas keagamaan di Sumatra Barat meletakan nilai ajaran agama pada tradisi masa Nabi dan Rasul dengan semangat pemurnian kembali kepada Alquran dan Sunnah secara kaku. Dalam praktiknya norma agama dan identitas kultural sebagai instrumen utama pembentukan moral dan sikap politik. Selain itu narasi berbasis keagamaan dan adat sebagai elemen ideologis yang dinilai sudah tetap dan final.Kata Kunci : Konservatisme Agama; Ormas Keagamaan; Minangkabau.
Principle of Strict Liability in Narcotics Crimes and Efforts to Protect The Rights of Perpetrators Cony Dehas Ratna Devi; Yaris Adhial Fajrin; Syariful Alam; Yohana Puspitasari Wardoyo
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 8, No 6 (2021)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v8i6.23026

Abstract

Narcotics abuse cases in Indonesia have been at an alarming level, which causes all levels of society to become targets of victims of narcotics abuse. Efforts to overcome this use two approaches in the narcotics law that regulate it, namely the penal approach and the non-penal approach, which are commonly referred to as the double-track system. As a form of transnational organized crime, narcotics crimes need special efforts to overcome them. Among the many substances of criminal legislation, one of the special measures that can be used is applying the benefits of the existence of the principle of strict liability. The discussion regarding the existence of the principle of strict liability will be the object of study in this paper, namely by using the normative legal research method which prioritizes the study of positive legal provisions and general legal principles. So, it can be found what the strict liability principle is in the teachings of criminal law and the use of the strict liability principle in enforcing criminal law in the field of narcotics in Indonesia. The principle of strict liability can be an option for a new breakthrough in the effectiveness and efficiency of combating narcotics crimes in Indonesia. Although the existence of the principle of strict liability in its implementation provides convenience and practicality for law enforcement officials in carrying out their duties, it also provides an opportunity for injustice. So that the focus of the application of the principle of strict liability is not only used as a means of making it easier but is more used to overcome injustice for the victim or the perpetrator in cases of narcotics abuse so that it will no longer cause an injustice that can injure the basic human rights contained in the paragraph 1 Article 28D of the Indonesia Constitution.Keywords: Narcotics, strict liability, transnational organized crime. Abstrak:Kasus penyalahgunaan narkotika di Indonesia sudah berada pada level yang mengkhawatirkan, yang menyebabkan semua lapisan masyarakat menjadi sasaran korban penyalahgunaan narkotika. Upaya penanggulangannya menggunakan dua pendekatan dalam undang-undang narkotika yang mengaturnya, yaitu pendekatan penal dan pendekatan non penal yang biasa disebut dengan sistem jalur ganda. Sebagai salah satu bentuk kejahatan transnasional terorganisir, kejahatan narkotika memerlukan upaya khusus untuk menanggulanginya. Di antara sekian banyak substansi peraturan perundang-undangan pidana, salah satu upaya khusus yang dapat digunakan adalah dengan menerapkan manfaat dari adanya prinsip pertanggungjawaban yang tegas. Pembahasan mengenai adanya asas strict liability akan menjadi objek kajian dalam tulisan ini, yaitu dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif yang mengutamakan kajian ketentuan hukum positif dan asas hukum umum. Sehingga dapat diketahui apa prinsip strict liability dalam ajaran hukum pidana dan penggunaan prinsip strict liability dalam penegakan hukum pidana di bidang narkotika di Indonesia. Prinsip strict liability dapat menjadi pilihan terobosan baru dalam efektivitas dan efisiensi pemberantasan tindak pidana narkotika di Indonesia. Meskipun adanya prinsip strict liability dalam pelaksanaannya memberikan kemudahan dan kepraktisan bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya, namun juga memberikan peluang terjadinya ketidakadilan. Sehingga fokus penerapan prinsip strict liability tidak hanya digunakan sebagai sarana untuk mempermudah tetapi lebih banyak digunakan untuk mengatasi ketidakadilan bagi korban atau pelaku dalam kasus penyalahgunaan narkotika sehingga tidak lagi menimbulkan kerugian. ketidakadilan yang dapat mencederai hak asasi manusia yang terkandung dalam ayat 1 Pasal 28D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.Kata Kunci: Narkotika; Strict Liability; Kejahatan Terorganisir Transnasional.

Page 1 of 3 | Total Record : 30

 1   2   3 

Filter by Year

2021 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12, No 2 (2025): Summer Edition Vol. 12 No. 2 (2025): Summer Edition Vol. 12 No. 1 (2025): Spring Edition Vol 12, No 1 (2025): Spring Edition Vol 11, No 4 (2024): Winter Edition Vol. 11 No. 4 (2024): Winter Edition Vol 11, No 3 (2024): Autum Edition Vol. 11 No. 3 (2024): Autum Edition Vol 11, No 2 (2024): Summer Edition Vol. 11 No. 2 (2024): Summer Edition Vol 11, No 1 (2024): Spring Edition Vol. 11 No. 1 (2024): Spring Edition Vol 10, No 6 (2023) Vol. 10 No. 6 (2023) Vol 10, No 5 (2023) Vol 10, No 5 (2023): Article-in-Press Vol 10, No 4 (2023) Vol. 10 No. 3 (2023) Vol 10, No 3 (2023): Article-in-Press Vol 10, No 3 (2023) Vol 10, No 2 (2023) Vol 10, No 1 (2023) Vol 10, No 1 (2023): Article-in-Press Vol 9, No 6 (2022) Vol. 9 No. 6 (2022) Vol 9, No 5 (2022) Vol 9, No 4 (2022) Vol 9, No 3 (2022) Vol 9, No 3 (2022): Mei - Juni Vol 9, No 2 (2022): Maret-April Vol 9, No 2 (2022) Vol 9, No 1 (2022): Januari-Februari Vol 9, No 1 (2022) Vol 8, No 6 (2021): November-Desember Vol 8, No 6 (2021) Vol 8, No 5 (2021): September - Oktober Vol 8, No 5 (2021) Vol 8, No 4 (2021) Vol 8, No 4 (2021): Juli - Agustus Vol 8, No 3 (2021) Vol 8, No 3 (2021): Mei-Juni Vol 8, No 2 (2021): Maret-April Vol 8, No 2 (2021) Vol 8, No 1 (2021): Januari-Februari Vol 8, No 1 (2021) Vol 7, No 10 (2020): Special Issue Coronavirus Covid-19 Vol 7, No 8 (2020): Special Issue Coronavirus Covid-19 Vol 7, No 7 (2020): Special Issue Coronavirus Covid-19 Vol 7, No 6 (2020): Special Issue Coronavirus Covid-19 Vol 7, No 5 (2020): Special Issue Coronavirus Covid-19 Vol 7, No 3 (2020): Special Issue Coronavirus Covid-19 Vol 7, No 12 (2020) Vol 7, No 11 (2020) Vol 7, No 9 (2020) Vol. 7 No. 6 (2020) Vol 7, No 6 (2020) Vol 7, No 5 (2020) Vol 7, No 4 (2020) Vol 7, No 2 (2020) Vol 7, No 1 (2020) Vol 6, No 5 (2019) Vol 6, No 4 (2019) Vol 6, No 3 (2019) Vol 6, No 2 (2019) Vol 6, No 1 (2019) Vol 5, No 4 (2018) Vol 5, No 3 (2018) Vol 5, No 2 (2018) Vol 5, No 1 (2018) Vol 4, No 3 (2017) Vol 4, No 2 (2017) Vol 4, No 1 (2017) Vol 3, No 3 (2016) Vol 3, No 2 (2016) Vol 3, No 1 (2016) Vol 2, No 2 (2015) Vol 2, No 1 (2015) Vol 1, No 2 (2014) Vol 1, No 1 (2014) More Issue