cover
Contact Name
Erwin Hikmatiar
Contact Email
jurnal.salam@uinjkt.ac.id
Phone
+6281282648901
Journal Mail Official
jurnal.salam@uinjkt.ac.id
Editorial Address
Jl. Ir. H. Juanda No. 90 Ciputa Tangsel
Location
Kota tangerang selatan,
Banten
INDONESIA
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i
ISSN : 23561459     EISSN : 26549050     DOI : 10.15408
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i (ISSN 2356-1459) is a national journal published by the Faculty Sharia and Law Syarif Hidayatullah State Islamic University of Jakarta, INDONESIA. The focus is to provide readers with a better understanding of Indonesia social and sharia culture and present developments through the publication of articles, research reports, and book reviews. SCOPE of SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i specializes in Indonesian social and sharia culture, and is intended to communicate original researches and current issues on the subject. This journal warmly welcomes contributions from scholars of related disciplines. SCOPE of SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i specializes in Indonesian social and sharia culture, and is intended to communicate original researches and current issues on the subject. This journal warmly welcomes contributions from scholars of related disciplines.
Articles 25 Documents
Search results for , issue "Vol 9, No 3 (2022)" : 25 Documents clear
Peran Pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) Pada Pemilu Serentak 2019: Studi Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kota Padang Darma Wijaya; Asrinaldi Asrinaldi; Indah Adi Putri
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 9, No 3 (2022)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v9i3.25861

Abstract

The 2019 simultaneous elections in the city of Padang carried out re-voting (PSU) in six sub-districts of Lubuk Begalung, East Padang, Kuranji, Lubuk Kilangan, Kuranji and Koto Tangah. The re-voting (PSU) is carried out because the voting rights users do not meet the requirements to be served but are given the right to vote by KPPS. The purpose of this study was to describe and analyze the role of TPS Supervisors. This study uses a descriptive approach and uses the concept of PTPS supervision and the principles of the Electoral Management Body. Data were collected by using in-depth interviews and documentation collection. The research findings show that the implementation of the PTPS role in the 2019 Election in the sub-districts where the PSU has carried out its main tasks and based on the principles of election implementation, the implementation of the PTPS is still constrained by the technical understanding of the election organizers caused by brief technical guidance. Errors in the voting process in selecting voters and PTPS giving permission and orders to KPPS in allowing unregistered voters to vote.Keywords: Election, Re-Voting, Role Polling AbstrakPemilu serentak tahun 2019 di Kota Padang dilakukan pemungutan suara ulang (PSU) di enam kecamatan Lubuk Begalung, Padang Timur, Kuranji, Lubuk Kilangan, Kuranji dan Koto Tangah. Pemungutan Suara Ulang (PSU) dilakukan karena pengguna hak suara yang belum memenuhi syarat untuk dilayani akan tetapi diberikan hak pilih oleh KPPS. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan dan menganalisis peran Pengawas TPS. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif dan menggunakan konsep pengawasan PTPS dan prinsip Electoral Management Body. Data dikumpulkan dengan teknik wawancara mendalam dan pengumpulan dokumentasi. Temuan penelitian menunjukan pelaksanaan peran PTPS pada Pemilu 2019 di kecamatan yang terjadi PSU sudah menjalankan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan prinsip penyelenggaraan Pemilu, pelaksanaan tugas PTPS masih terkendala pemahaman teknis penyelenggara pemilu yang disebabkan oleh bimbingan teknis yang singkat. Kekeliruan dalam proses pemungutan suara dalam penanganan pemilih pindah memilih serta PTPS memberikan izin dan perintah kepada KPPS dalam membolehkan pemilih yang tidak terdaftar untuk bisa ikut memilih.Kata Kunci: Pemilu, Pemungutan Suara Ulang (PSU), Pengawasan 
Problematika Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) Dalam Menghimpun Royalti Hak Cipta Di Indonesia Yoyo Arifardhani
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 9, No 3 (2022)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v9i3.26065

Abstract

Indonesia is an archipelagic country with a diverse range of arts, cultures, ethnicity, and religions that must be considered and protected as national assets. Copyright is one of the world’s most extensive intellectual property rights and involves a large number of people. According to Article 4 of Copyright Law No. 28 of 2014, a creator has the exclusive right to reproduce and distribute his work to third parties. Furthermore, the concept of economic rights, which is related to copyright, is defined as the right to benefit economically from the creation. According to Article 1 Paragraph 21 of the Copyright Law, royalties are defined as a reward for the use of the economic rights of a particular work or related rights products received by the creator or the owner of the related rights. Consequently, an institution known as the National Collective Management Organization (LMKN) was formed to implement the license to announce songs and music in Indonesia and also had the authority to draw, collect, and distribute royalties for commercial users. This study examined the role of LMKN in the collection of royalties in copyright and how the LMKN regulation in Government Regulation No. 56 of 2021 concerning the Management of Royalties for Song and Music Copyrights can guarantee the fulfilment of the creator’s economic rights. Lastly, an empirical juridical legal research method was used to address these issues.Keywords: Authority; LMKN; Government Regulation; Royalties. AbstrakIndonesia merupakan negara kepulauan dengan keragaman seni, budaya, suku, dan agama yang harus diperhatikan dan dilindungi sebagai aset nasional. Hak cipta adalah salah satu hak kekayaan intelektual paling luas di dunia dan melibatkan banyak orang. Menurut Pasal 4 Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014, pencipta memiliki hak eksklusif untuk memperbanyak dan mendistribusikan ciptaannya kepada pihak ketiga. Selanjutnya konsep hak ekonomi yang berkaitan dengan hak cipta diartikan sebagai hak untuk memperoleh manfaat secara ekonomis dari ciptaan. Menurut Pasal 1 Ayat 21 Undang-Undang Hak Cipta, royalti didefinisikan sebagai imbalan atas penggunaan hak ekonomis suatu ciptaan atau produk hak terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait. Oleh karena itu, dibentuklah lembaga yang bernama Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) untuk melaksanakan izin mengumumkan lagu dan musik di Indonesia serta berwenang untuk menarik, memungut, dan mendistribusikan royalti bagi pengguna komersial. Penelitian ini mengkaji tentang peran LMKN dalam pemungutan royalti pada hak cipta dan bagaimana pengaturan LMKN dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan Musik dapat menjamin pemenuhan hak ekonomi pencipta. Terakhir, metode penelitian hukum yuridis empiris digunakan untuk mengatasi masalah ini.Kata Kunci: Wewenang; LMKN; Peraturan Pemerintah; Royalti.
Pembinaan Warga Binaan Tindak Pidana Korupsi Melalui Pendidikan Karakter: Studi Kasus Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kupang Yulsy Marselina Nitte
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 9, No 3 (2022)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v9i3.26141

Abstract

This research aims to know the way of character building included heart learning, thought learning, sport learning, sense and worklearning, to know the problems of implementing character building program regarding heart learning, thought learning, sport learning, sense and work learning. This study used analytical descriptive qualitative. The result of this research shows that the inhibiting factors in character building development for corruptors are the lack of human resource in quality and quantity. The lack of human resources in quantity because the rasio of officers in correction department do not appropriate with the number of curruptors. In quantity, correction department does not have good human resource in supporting the character building of thought learning because it needs professional staffs. The efforts to solve the problems of implementing character building through human resource empowerment. Namely involving human resources who have an education background in the correction department Class IIA Kupang, both staff and inmates, to become coaches for other inmates, so that the coaching program does not stagnate and with the support of a third partyKeywords: Character Education; Learning Model; Corruptors AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola pembinaan karakter yang meliputi Olah Hati, Olah Pikir, Olah Raga serta Olah Rasa dan Karsa terhadap warga binaan tindak pidana korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Kupang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis dengan pendekatan kualitatif. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini bahwa faktor-faktor penghambat dalam pembinaan karakter para warga binaan tipikor adalah kurangnya sumber daya manusia secara kuantitas maupun kualitas. Kurangnya sumber daya manusia secara kuantitas karena rasio petugas lapas dan pembina tidak sesuai dengan jumlah warga binaan. Sedangkan, secara kualitas lapas tidak memiliki SDM yang mendukung pembinaan olah pikir karena membutuhkan tenaga atau sumber daya yang professional. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi faktor-faktor penghambat tersebut adalah melalui pemberdayaan sumber daya yang ada yaitu melibatkan SDM yang mempunyai latar belakang dalam olah pikir, olah raga, dan olah rasa dan karsa yang ada dalam Lapas Kelas IIA Kupang baik staf maupun warga binaan untuk menjadi pembina bagi warga binaan lainnya, sehingga program pembinaan tidak tersendat dan dengan adanya dukungan dari pihak ketiga.Kata Kunci: Pendidikan Karakter; Pola Pembinaan; Warga Binaan Tipikor
Kewenangan Notaris Terhadap Akta Kuasa Jual Sebagai Tindak Lanjut Dalam Ikatan Jual-Beli Moch. Syamsudin; Dwi Nensy Permata Soeyoto
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 9, No 3 (2022)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v9i3.26167

Abstract

The transfer of land rights cannot be separated from the Sale and Purchase Agreement, which is usually accompanied by a Power of Sale. Based on the Minister of Home Affairs Number 14 of 1982 in conjunction with Article 39 paragraph 1 letter d the Selling Authorization is prohibited by the sanction of the process of turning his name rejected by the land office. Based on the description above, it will be investigated why the selling power of attorney is still made by a notary even though there are provisions that prohibit it and how legal protection is for the parties who have made the transfer of land rights by using the selling power. This research is a normative juridical research that is researching legal literature materials, equipped with legal and conceptual approaches. The results of the study, that the making of a Notary Sale and Purchase Agreement deed is not only limited to expressing the will of the parties. Based on Article 16 number (1) letter a UUJN, a Notary has the obligation to protect the interests of the parties in it by making a selling power of attorney. However, the problem is that the Land Office often refuses to process the name transfer if the Sale and Purchase Deed made by the PPAT is based on a Selling Authorization. To avoid this, the Notary inserts a selling power of attorney clause in the Sale and Purchase Agreement. From this conclusion, it is suggested that the selling power of attorney be handled wisely by the land office.Keywords: Power of Sale, Pijb, Transfer of Name AbstrakPengalihan hak atas tanah tidak lepas dari Perjanjian Ikatan Jual Beli, yang biasanya diiringi dengan Kuasa Jual. Berdasarkan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1982 jo Pasal 39 ayat 1 huruf d Kuasa Jual dilarang dengan sanksi proses balik namanya ditolak oleh kantor pertanahan. Berdasarkan uraian di atas, akan diteliti mengapa Kuasa Jual tetap dibuat notaris meskipun terdapat ketentuan yang melarang dan bagaimana perlindungan hukum terhadap para pihak yang melakukan peralihan hak atas tanah dengan memakai kuasa jual. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yakni meneliti bahan hukum pustaka, dilengkapi dengan pendekatan undang-undang dan konseptual. Hasil penelitian tersebut, bahwa pembuatan akta Perjanjian Ikatan Jual Beli Notaris tidak hanya sebatas menuangkan kehendak para pihak saja. Berdasarkan Pasal 16 angka (1) huruf a UUJN, Notaris mempunyai kewajiban melindungi kepentingan para pihak di dalamnya dengan cara membuat kuasa jual. Namun kendalanya yaitu Kantor Pertanahan seringkali menolak untuk proses balik nama apabila Akta Jual Beli yang dibuat PPAT didasari dengan Kuasa Jual. Untuk menghindari hal tersebut, Notaris menyisipkan klausul kuasa jual dalam Perjanjian Ikatan Jual Beli. Dari kesimpulan tersebut disarankan agar kuasa jual disikapi secara bijaksana oleh kantor pertanahan.Kata Kunci: Kuasa jual; PIJB; Balik Nama
Pendidikan Politik Pada Generasi Muda Di Pesantren Baitul Arqam Kecamatan Suka Makmur Aceh Besar Sutri Helfianti; Rusnin Rusnin; Alamsyah Alamsyah; Yeri Afdal; M. Razi; Aida Fitria
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 9, No 3 (2022)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v9i3.26158

Abstract

Undang-undang nomor 2 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik menyatakan “Pendidikan politik adalah proses pembelajaran tentang hak, kewajiban dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Politik sering diartikan sebagai seni atau ilmu untuk meraih kekuasaan, pada pratiknya banyak timbul penyimpangan-penyimpangan dalam rangka memperoleh kekuasaan itu sendiri. Pemuda sebagai generasi penerus yang akan memegang tampuk kepemimpinan kedepan, tentu harus melek politik, tidak hanya politik praktis, tetapi juga menentukan arah kemajuan negara. Tujuan dilakukanya pengabdian masyarakat ini untuk memberikan pemahaman kepada siswa di Sekolah Madrasah Aliyah Swasta, Pesantren Baitul Arqam Sibreh tentang pendidikan politik, pemahaman bagi siswa Sekolah Madrasah Aliyah Swasta, di Pesantren Baitul Arqam Sibreh tentang politik. Hasil yang dicapai dalam kegiatan pengabdian masyarakat adalah menunjukan peningkatan pengetahuan dan pemahaman, ditandai dengan partisipasi peserta yang mengajukan pertanyaan sesuai dengan materi penyuluhan hukum. Diharapkan dapat menumbuhkan pengetahuan peserta dan dapat berpartisipasi secara aktif dalam penggunaan hak politik baik bagi sendiri maupun orang lain.  Subtansi pemuda sebagai pemilih pemula tidak menjadi objek politik tetapi juga berperan sebagai subjek politik.  Disarankan kepada peserta penyuluhan agar menindak lanjuti aspek pengetahuan dan sikap untuk diperaktikan dalam kehidupan sehari-hari  berkaitan dengan pendidikan politik. Kegiatan penyuluhan hukum kepada santri dan santriwati Pesantren Darul Arqam Kecamatan Suka Makmur Aceh Besar, seharusnya dilakukan bersama instansi terkait dengan materi-materi hukum lain, sehingga dapat tercapi tujuan yang ingin di inginkan..Kata kunci : Pendidikan Politik, Pemuda, Pesanteren.ABSTRACTThe Law Number 2 Year 2011 amandment of The Law Number 2 Year 2008 about Political Party saysthat, ‘ Political education is a learning process about rights, obligations and responsibility every citizens in the life of the people and of the nation. Politics commonly interpreted as art or knowledge to gain power, in fact there are distortions in order to gain it power. Youths as next generation who will hold the reins of power in the future, surely have to open their eyes on politics, not only political practice, but also determine the direction of the country. The goal of this community service was to educate students in Baitul Arqam Senior High School Sibreh about political education. The results achieved in community service activities are showing an increase in knowledge and understanding, seen at the participation of participants who asked questions in accordance with the legal counseling material. It is hoped that it will increase the knowledge of participants and be able to participate actively in the use of political rights, both for themselves and for others. The substance of youth as novice voters does not become a political object but also acts as a political subject. It is suggested to the counseling participants to follow up on aspects of knowledge and attitudes to be practiced in dailylife related to political education. Legal counseling activities for students of the Darul Arqam Islamic Boarding School, Suka Makmur District, Aceh Besar, should be carried out together with related agencies with other legal materials, so that the goals to be achieved can be achieved.Keywords: Political Education, Youth, Boarding School
Implementasi Manajemen Masjid Dalam Memakmurkan Masjid Al-Huda Sukajati Haurgeulis Sri Widartik; Ahmad Asrof Fitri; Meity Suryandari
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 9, No 3 (2022)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v9i3.26220

Abstract

The implementation of mosque management is an activity that takes place in a mosque and refers to certain rules about mosque management. When running its business, the mosque always refers to a rule that has been set up and follows all of its rules. By following all of the mosque's rules, the mosque can do well. This is because the people in charge of mosques now talk to each other well. There are also things that help and things that hurt the management of a mosque. This study uses a method called "qualitative descriptive" to get the information it needs. The information is then written out in words. The results show that the Al-Huda Sukajati Haurgeulis Mosque already has a well-organized system for running things. The activities of the Mosque Youth Association (IRMAS), congregational prayers, ta'lim assemblies, the Al-Qur'an Education Park (TPA), and the celebration of Hari Raya also help the Al-Huda Sukajati Haurgeulis Mosque do well (HBI). In the meantime, the Al-Huda Sukajati Haurgeulis Mosque isn't doing well because the management organizational structure hasn't been put into place yet. This is because no one in charge of the mosque feels responsible.Keywords: Implementation; Mosque Management; Prosperity AbstrakImplementasi manajemen masjid merupakan penerapan suatu kegiatan yang ada di masjid dan mengacu pada peraturan pengelolaan masjid tertentu. Dalam pengelolaannya, masjid selalu mengacu pada sebuah peraturan yang telah dibentuk dan menjalankan semua peraturannya. Dengan menjalankan semua peraturan masjid, maka masjid dapat menjadi makmur. Hal itu disebabkan karena terjalinnya komunikasi yang baik antar pengurus masjid. Selain itu, adanya faktor pendukung dan penghambat dalam mengimplementasi suatu manajemen masjid. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan mengumpulkan data yang diperlukan untuk penelitian. Kemudian data tersebut dideskripsikan dalam bentuk kata-kata. Hasil temuan menunjukkan bahwa Masjid Al-Huda Sukajati Haurgeulis sudah memiliki struktur organisasi yang tersusun. Selain itu, adapun faktor pendukung dalam memakmurkan Masjid Al-Huda Sukajati Haurgeulis yaitu dengan adanya kegiatan Ikatan Remaja Masjid (IRMAS), shalat berjama’ah, majelis ta’lim, Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPA), dan perayaan Hari Besar Islam (HBI). Sedang faktor penghambat dalam memakmurkan Masjid Al-Huda Sukajati Haurgeulis yaitu belum berjalannya struktur organisasi kepengurusan karena belum adanya rasa tanggungjawab oleh setiap pengurus masjid.Kata Kunci: Implementasi; Manajemen Masjid; Makmur
Implementasi Gaya Kepemimpinan Transformasional Dalam Sebuah Organisasi Kependidikan Imam Prawoto
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 9, No 3 (2022)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v9i3.25914

Abstract

Seorang pemimpin merupakan seseorang yang mengarahkan, mengawasi dan membimbing anggotanya untuk mencapai tujuan organisasi. Sedang kunci kepemimpinan transformasional yaitu dengan melakukan peningkatan partisipasi anggota dalam nilai hasil dan cara mendapatkannya, memotivasi dan menunjukkan bahwa kebutuhan organisasi adalah penting dan mampu mengaktualisasikan diri mereka untuk dapatkan potensi seseorang yang terbaik. Penelitian ini dilakukan denga pendekatan normative empiris, dengan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menyatakan bahwa diperlukan penerapan Gaya kepemimpinan transformasional dalam membangun organisasi kependidikan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan membangun solidaritas organisasi dan membangun loyalitas organisasi dengan mengedepankan aspek keikhlasan dan kesukarelaan pemimpin dan anggotanya.Kata Kunci: Kepemimpinan Tranformasional; Organisasi; Kependidikan
Analisa Upaya Debitur Dalam Penyelesaian Atau Melaksanakan Kewajiban Kredit Pada Masa Bencana Non Alam Nasional Pandemi Covid-19 Artanta Barus; Tofik Yanuar Chandra; Ramlani Lina Sinaulan
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 9, No 3 (2022): Mei - Juni
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v9i3.26426

Abstract

Prior to the commencement of lending activities, it is necessary to have a good and thorough analysis of all aspects of credit that can support the process of granting credit. This is done to prevent the emergence of a credit risk. This financing is very helpful for the community in meeting their needs. It's just that in providing these financing facilities, the parties to financial institutions must act extra carefully. The research method used is a qualitative method with a statutory approach. The results of the study state that credit financing does provide many benefits, but on the other hand it also poses a number of fairly large risks. This can be seen from whether the funds and interest from loans that can be received back or not. The author in this case wants to analyze efforts to fulfill obligations by debtors due to the Covid-19 Pandemic in a credit agreement associated with relevant rules and legislation in terms of handling a credit agreement during the Covid-19 Pandemic.Keywords: National Non-Natural Disasters; Covid-19 pandemic; Forced State (Overmacht) AbstrakSebelum dimulainya kegiatan pemberian kredit diperlukan suatu analisis yang baik dan seksama terhadap semua aspek perkreditan yang dapat menunjang proses pemberian kredit. Hal itu dilakukan guna mencegah timbulnya suatu risiko kredit. Pembiayaan ini sangat membantu masyarakat didalam pemenuhan kebutuhannya. Hanya saja dalam pemberian fasilitas pembiayaan tersebut, para pihak lembaga keuangan harus bertindak secara ekstra hati-hati. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menyatakan bahwa pembiayaan pengkreditan memang banyak memberikan manfaat, namun disisi lain juga menimbulkan sejumlah resiko yang cukup besar. Hal itu terlihat dari apakah dana dan bunga dari kredit yang dipinjamkan yang dapat diterima kembali atau tidak. Penulis dalam hal ini ingin menganalisa upaya pemenuhan kewajiban oleh debitur akibat Pandemi Covid-19 dalam suatu perjanjian kredit dikaitkan dengan aturan-aturan dan perundang-undangan yang relevan dalam hal penanganan suatu perjanjian kredit pada masa Pandemi Covid-19.Kata Kunci: Bencana Non Alam Nasional; Pandemi Covid-19; Keadaan Memaksa (Overmacht)
Model Pembelajaran Magang dalam MBKM Prodi PG-PAUD Universitas Trilogi Roostrianawahti Soekmono; Mia Rachmawaty; Duana Fera Risina
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 9, No 3 (2022): Mei - Juni
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v9i3.26319

Abstract

This study aims to describe the results of the MBKM implementation survey in the PG-PAUD Study Program, Trilogy University. In particular, this study aims to describe the implementation of the internship program carried out in the PG-PAUD Study Program, Trilogy University. Based on the results of a survey conducted in the PG-PAUD Study Program, the highest percentage was in the implementation of the internship/work practice program at 54%. The internship model at MBKM that has been developed in the PG-PAUD study program is Field observation practice or internship 1 in semester 3 (s credits), teaching practice or internship 2 in semester 5 (2 credits), and advanced teaching practice or internship 3 in semester 7 (4 credits). This internship program is in the form of an internship for 6 months and 8 days and is greater than the minimum target of an internship, which is 5 months. In addition, the internship method is carried out in stages and can be done offline or online. During the COVID-19 pandemic, the internship program will continue to be carried out online. In addition, students are also free to choose public and private PAUD schools and PAUD schools that have certain characteristics.Keywords: Learning model; Internship; Merdeka Learning Merdeka Campus (MBKM) Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan hasil survey pelaksanaan MBKM di Program Studi PG-PAUD Universitas Trilogi. Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan program magang yang dilaksanakan di Program Studi PG-PAUD Universitas Trilogi. Berdasarkan hasil survey yang dilakukan di Program Studi PG-PAUD hasil prosentase tertinggi pada pelaksanaan program magang/praktik kerja sebesar 54%. Model magang pada MBKM yang sudah dikembangkan pada program studi PG-PAUD yaitu Praktek observasi lapangan atau magang 1 pada semester 3 (s sks), Praktik mengajar atau magang 2 pada semester 5 (2 sks) dan praktik mengajar lanjutan atau magang 3 pada semester 7 (4 sks). Program pelaksanaan magang ini berupa magang selama 6 bulan 8 hari dan lebih besar dari target minimal magang yaitu 5 bulan. Selain itu metode magang dilakukan secara bertahap dan bisa dilakukan secara luring maupun daring. Selama pandemic covid 19 program magang tetap dilaksanakan secara daring. Selain itu mahasiswa juga dibebaskan untuk memilih sekolah PAUD Negeri maupun Swasta dan sekolah PAUD yang memiliki ciri khas tertentu.Keywords: Model pembelajaran; Magang; Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)
Problematika Penerapan Pidana Di Bawah Minimum Khusus Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika Muhamad Fuady; Kristiawanto Kristiawanto; Mohamad Ismed
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 9, No 3 (2022)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v9i3.26425

Abstract

Juridically, Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics is a legislative product produced in order to provide certainty in law enforcement for narcotics crime. The substance of this law regulates the criminal act of narcotics, which is about prohibited or permissible acts accompanied by criminal threats if the prohibition is violated. However, in the current practice of criminal justice there are problems related to legal certainty for the implementation of the narcotics law, because it turns out that the convictions made by judges against the accused of narcotics crime are not in line with the narcotics law. The imposition of crimes below the special minimum limit by the judge is very contrary to the provisions of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics so that this creates legal uncertainty which has implications for the effectiveness of law enforcement on narcotics crime in Indonesia.Keywords: Special Minimum Crime, Narcotics Crime AbstrakSecara yuridis, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika merupakan produk legislatif yang dihasilkan dalam rangka memberikan kepastian dalam penegakan hukum tindak pidana narkotika. Substansi undang-undang tersebut mengatur mengenai tindak pidana narkotika, yakni tentang perbuatan yang dilarang atau dibolehkan yang disertai ancaman pidana apabila larangan tersebut dilanggar. Namun dalam praktik peradilan pidana saat ini terdapat permasalahan terkait dengan kepastian hukum atas pelaksanaan undang-undang narkotika, karena ternyata putusan-putusan pemidanaan yang diputuskan oleh hakim kepada terdakwa tindak pidana narkotika tidak sejalan dengan undang-undang narkotika. Adanya penjatuhan pidana di bawah batas minimum khusus oleh hakim sangat bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum yang berimplikasi pada efektifitas penegakan hukum tindak pidana narkotika di Indonesia.Kata Kunci: Pidana Minimum Khusus, Tindak Pidana Narkotika

Page 2 of 3 | Total Record : 25


Filter by Year

2022 2022


Filter By Issues
All Issue Vol 12, No 2 (2025): Summer Edition Vol. 12 No. 2 (2025): Summer Edition Vol 12, No 1 (2025): Spring Edition Vol. 12 No. 1 (2025): Spring Edition Vol 11, No 4 (2024): Winter Edition Vol. 11 No. 4 (2024): Winter Edition Vol 11, No 3 (2024): Autum Edition Vol. 11 No. 3 (2024): Autum Edition Vol. 11 No. 2 (2024): Summer Edition Vol 11, No 2 (2024): Summer Edition Vol. 11 No. 1 (2024): Spring Edition Vol 11, No 1 (2024): Spring Edition Vol 10, No 6 (2023) Vol. 10 No. 6 (2023) Vol 10, No 5 (2023) Vol 10, No 5 (2023): Article-in-Press Vol 10, No 4 (2023) Vol 10, No 3 (2023) Vol. 10 No. 3 (2023) Vol 10, No 3 (2023): Article-in-Press Vol 10, No 2 (2023) Vol 10, No 1 (2023) Vol 10, No 1 (2023): Article-in-Press Vol. 9 No. 6 (2022) Vol 9, No 6 (2022) Vol 9, No 5 (2022) Vol 9, No 4 (2022) Vol 9, No 3 (2022): Mei - Juni Vol 9, No 3 (2022) Vol 9, No 2 (2022): Maret-April Vol 9, No 2 (2022) Vol 9, No 1 (2022) Vol 9, No 1 (2022): Januari-Februari Vol 8, No 6 (2021) Vol 8, No 6 (2021): November-Desember Vol 8, No 5 (2021) Vol 8, No 5 (2021): September - Oktober Vol 8, No 4 (2021): Juli - Agustus Vol 8, No 4 (2021) Vol 8, No 3 (2021) Vol 8, No 3 (2021): Mei-Juni Vol 8, No 2 (2021) Vol 8, No 2 (2021): Maret-April Vol 8, No 1 (2021): Januari-Februari Vol 8, No 1 (2021) Vol 7, No 10 (2020): Special Issue Coronavirus Covid-19 Vol 7, No 8 (2020): Special Issue Coronavirus Covid-19 Vol 7, No 7 (2020): Special Issue Coronavirus Covid-19 Vol 7, No 6 (2020): Special Issue Coronavirus Covid-19 Vol 7, No 5 (2020): Special Issue Coronavirus Covid-19 Vol 7, No 3 (2020): Special Issue Coronavirus Covid-19 Vol 7, No 12 (2020) Vol 7, No 11 (2020) Vol 7, No 9 (2020) Vol. 7 No. 6 (2020) Vol 7, No 6 (2020) Vol 7, No 5 (2020) Vol 7, No 4 (2020) Vol 7, No 2 (2020) Vol 7, No 1 (2020) Vol 6, No 5 (2019) Vol 6, No 4 (2019) Vol 6, No 3 (2019) Vol 6, No 2 (2019) Vol 6, No 1 (2019) Vol 5, No 4 (2018) Vol 5, No 3 (2018) Vol 5, No 2 (2018) Vol 5, No 1 (2018) Vol 4, No 3 (2017) Vol 4, No 2 (2017) Vol 4, No 1 (2017) Vol 3, No 3 (2016) Vol 3, No 2 (2016) Vol 3, No 1 (2016) Vol 2, No 2 (2015) Vol 2, No 1 (2015) Vol 1, No 2 (2014) Vol 1, No 1 (2014) More Issue