SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i (ISSN 2356-1459) is a national journal published by the Faculty Sharia and Law Syarif Hidayatullah State Islamic University of Jakarta, INDONESIA. The focus is to provide readers with a better understanding of Indonesia social and sharia culture and present developments through the publication of articles, research reports, and book reviews. SCOPE of SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i specializes in Indonesian social and sharia culture, and is intended to communicate original researches and current issues on the subject. This journal warmly welcomes contributions from scholars of related disciplines. SCOPE of SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i specializes in Indonesian social and sharia culture, and is intended to communicate original researches and current issues on the subject. This journal warmly welcomes contributions from scholars of related disciplines.
Articles
24 Documents
Search results for
, issue
"Vol 9, No 4 (2022)"
:
24 Documents
clear
<![CDATA[Kewenangan Pemerintah Dalam Pengaturan Pinjaman Online Di Google Play Store ]]>
<![CDATA[Nada Ulya Qinvi]]>;
<![CDATA[Henry Darmawan Hutagaol]]>
<![CDATA[ SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 9, No 4 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15408/sjsbs.v9i4.26456
<![CDATA[The more technology develops, the more complaints from the public against illegal online loan applications on the Google Play Store. Online loans that carry out illegal actions such as debt collector behavior, disbursement without the applicant's approval, threats to spread personal data and terrorize cellphone contacts are increasingly being carried out. The research method used is a juridical-empirical type of legal research using a case approach and a statutory approach. The results of this study are the government that has the authority to online loans on the Google Play Store is the Financial Services Authority, the Investment Alert Task Force and the Ministry of Communication and Information of the Republic of Indonesia by providing administrative sanctions and blocking online loan applications that perform illegal acts.Keyword: Authority; Governement; Online Loans; Google Play Store AbstrakSemakin berkembangnya teknologi semakin banyak juga pengaduan dari masyarakat terhadap aplikasi pinjaman online ilegal yang ada di Google Play Store. Pinjaman online yang melakukan tindakan ilegal seperti perilaku debcolletor, pencairan tanpa persetujuan pemohon ancaman penyebaran data pribadi dan melakukan terror kepada kontak handphone semakin banyak dilakukan. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum yuridis-empiris dengan menggunakan pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini adalah pemerintah yang memiliki kewenangan terhadap pinjaman online di Google Play Store ialah Otoritas Jasa Keuangan, Satgas Waspada Investasi dan Kementerian Komunikasi dan Informatika Repubik Indonesia dengan memberikan sanksi administratif dan pemblokiran aplikasi pinjaman online yang melakukan tindakan ilegal.Kata Kunci: Kewenangan; Pemerintah; Pinjaman Online; Google Play Store]]>
<![CDATA[Tinjauan Hukum Penerapan Lembaga Paksa Badan Terhadap Direksi Perseroan Terbatas Yang Dijatuhi Putusan Pailit ]]>
<![CDATA[Widiyanto Widiyanto]]>;
<![CDATA[Tofik Yanuar Chandra]]>;
<![CDATA[Mohamad Ismed]]>
<![CDATA[ SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 9, No 4 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15408/sjsbs.v9i4.26637
<![CDATA[A Limited Liability Company is a legal entity that aims to seek profit to develop its business, one of which is by borrowing credit, both for working capital and capital goods. However, in practice many companies suffer losses which then become bankrupt and/or bankrupt, thus affecting the repayment of these credit loans. One of the settlements of debts and their relevance to the bankruptcy of the business world is bankruptcy as regulated in the Bankruptcy Law and this is related to the liability of the debtor. The Board of Directors is the person who is fully responsible, because he is the one who runs and is responsible for a company. during the bankruptcy process of the Bankruptcy Law and PKPU, the Bankrupt Debtor was held hostage because he deliberately failed to fulfill the obligations as regulated in Articles 93 – 96. 1 of 2000 concerning Agency Forced Institutions. because it is forced by the body in bankruptcy cases to make the debtor cooperative.Keywords: Bankruptcy; Detention Body Abstrak Perseroan Terbatas adalah suatu badan hukum yang bertujuan mencari keuntungan untuk mengembangkan bisnisnya, salah satunya dengan cara melakukan peminjaman kredit, baik untuk modal kerja maupun modal barang. Namun dalam prakteknya banyak perusahaan yang mengalami kerugian yang kemudian menjadi bangkrut dan/atau pailit, sehingga berpengaruh terhadap pengembalian pinjaman kredit tersebut. Salah satu penyelesaian utang-piutang dan relevansinya dengan kebangkrutan dunia usaha adalah kepailitan sebagaimana diatur dalam UU Kepailitan dan hal ini terkait dengan pertanggung jawaban Debitur. Direksi adalah orang yang bertanggung jawab penuh, karena ia yang menjalankan dan bertanggung jawab atas suatu perseroan. untuk selama proses pailit UU Kepailitan dan PKPU adanya penyanderaan terhadap Debitur Pailit karena dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal-Pasal 93 – 96. Hal ini dikaitkan dengan Pengaturan Lembaga Paksa Badan yang terdapat pada Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2000 tentang Lembaga Paksa Badan. karena paksa badan dalam perkara kepailitan bertujuan agar Debitur kooperatif.Kata Kunci: Pailit; Penahanan Badan]]>
<![CDATA[Judicial Activism Di Pengadilan Tata Usaha Negara Sebagai Upaya Progresivisme Hakim Dalam Melindungi Hak Konstitusional Warga Negara ]]>
<![CDATA[Zul Amirul Haq]]>;
<![CDATA[M. Faiz Putra Syanel]]>
<![CDATA[ SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 9, No 4 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15408/sjsbs.v9i4.26659
<![CDATA[AbstractJudicial Activism as the basis for court decisions is an event that is difficult to find. So far the practice of judicial activism has been seen several times in the decisions of the Constitutional Court. The purpose of this study is to examine the protection of citizens' constitutional rights resulting from judicial activism. The research used in this paper is a qualitative research with a descriptive type of approach. The data were collected by using the library study technique. The findings of this study indicate that judicial activism carried out by state administrative court judges is a legal breakthrough that is balanced with the concept of protecting citizens' constitutional rights. This situation is something that has happened and has been proven in several state administrative court decisions.AbstrakJudicial Activism yang merupakan basis dari putusan pngadilan merupakan peristiwa yang jarang terjadi. Sejauh ini praktek judicial activism beberapa kali muncul dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Namun di luar dari pada itu keberadaan judicial activism juga muncul di peradilan tata usaha negara. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat perlindungan hak konstitusional warga negara yang di hasilkan melalui judicial activism Penelitian yang di gunakan dalam penulisan ini ialah penelitian kualitatif dengan tipe pendekatan deskriptif. Data di kumpulkan dengan tekhnik studi Pustaka. Temua penelitian ini enunjukan bahwa judicial activism yang di lakukan oleh hakim pengadilan tata usaha negara merupakan suatu trobosan hukum yang di imbangi dengan konsep perlindungan hak konstitusional warga nwgara. Keadaa ini merupakan hal yang sudah terjadi dan di buktikan dalam beberapa putusan pengadilan tata usaha negara.]]>
<![CDATA[KEDAULATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA: PERSPEKTIF SIYASAH SYAR’IYYAH ]]>
<![CDATA[Khamami Zada]]>
<![CDATA[ SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 9, No 4 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15408/sjsbs.v9i4.26558
<![CDATA[Keuangan negara merupakan kebijakan negara yang berdimensi kedaulatan. Studi ini bertujuan untuk menelusuri politik dan hukum keuangan negara Indonesia dalam tinjuan siyasah syar’iyyah. Metode dalam studi ini adalah library research (penelitian kepustakaan) dengan pendekatan politik dan yuridis formal. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan negara dilaksanakan untuk kemakmuran rakyat. Tujuan besar ini dapat terselenggara jika keuangan negara dikelola dan dilaksanakan secara transparan, akuntabel dan partisipatif sebagai karakteristik utama dari tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Kedaulatan rakyat yang telah menjadi konsensus nasional dilaksanakan dalam wujud pengelolaan keuangan negara untuk kemakmuran rakyat. Dari aspek siyasah syar’iyyah, pengelolaan keuangan negara juga mencerminkan tujuan kemaslahatan rakyat yang mencerminkan prinsip amanah dan tidak bertentangan dengan aturan syariat.]]>
<![CDATA[Pelaksanaan Demokrasi Tanpa Norma Moral ]]>
<![CDATA[Mukhammad Makhfudz]]>
<![CDATA[ SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 9, No 4 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15408/sjsbs.v9i4.26635
<![CDATA[There are many assumptions that state that the rules in life are only laws. Many put aside the moral norms called formal legalistic. But basically, not many understand that the true scope of law includes spiritual or theological values. So the law includes many aspects that are very complex and complicated, even as complicated as human life. Because humans are governed by laws that cover all aspects of life, not just physical but spiritual. So the law does not only belong to legal people, but belongs to everyone. The research method used in this article is a qualitative research method with an empirical juridical approach. In this paper, the author discusses leadership, democracy and the morals of a leader in carrying out their duties and responsibilities. The results of the study state that democracy in Indonesia is a political joke. Because it seems that there is a commotion that is not voiced by the people, but is carried out by individuals with certain interests. The true voice of the people is not even taken into account. So the word "slapstick" represents a democratic sentence that is not based on morals.Keywords: Democracy; Moral; Normal AbstrakBanyak anggapan yang menyatakan bahwa aturan dalam hidup hanya hukum semata. Banyak yang menyampingkan norma moral yang disebut formal legalistic. Namun pada dasarnya, tidak banyak yang mengerti bahwa lingkup hukum sejatinya meliputi nilai-nilai spiritual atau teologis. Jadi hukum meliputi banyak segi yang sangat komplek dan rumit, bahkan serumit kehidupan manusia. Karena manusi diatur oleh hukum yang meliputi segala segi kehidupan bukan fisik saja tetapi spiritual. Jadi hukum bukan hanya milik orang hukum, tetapi milik semua orang. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Dalam penulisan ini penulis membahas tentang kepemimpinan, demokrasi dan moral seorang pemimpin dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Hasil penelitian menyatakan bahwa, demokrasi di Indonesia adalah dagelan politik. Karena terlihat adanya kegaduhan yang tidak disuarakan oleh rakyat, melainkan dilakukan oleh oknum kepentingan tertentu. Suara rakyat yang sejati malah tidak diperhitungkan. Sehingga kata “dagelan” mewakili kalimat demokrasi yang tidak berdasarkan moral.Kata Kunci: Demokrasi; Moral; Normal]]>
<![CDATA[Kewenangan Penuntut Umum Selaku Dominus Litis Dalam Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif ]]>
<![CDATA[Marjudin Djafar]]>;
<![CDATA[Tofik Yanuar Chandra]]>
<![CDATA[ SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 9, No 4 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15408/sjsbs.v9i4.26640
<![CDATA[There are so many criminal cases that are in the public spotlight/viral because the community is considered not worthy of being punished. Of the many cases, the Public Prosecutor is very often criticized and criticized, especially if the demands for sentences that are read out and submitted to judges in court are considered too high. For this reason, the Public Prosecutor and the Prosecutor's Office are considered as parties who have injured the sense of justice in the community. Whereas the Public Prosecutor as dominus litis holds an important position in the criminal justice system in order to settle a criminal case and achieve the legal objectives as a whole. The method used in writing this journal uses an empirical juridical and normative juridical approach. Based on the results of the research, the Public Prosecutor has the authority to terminate the prosecution if the legal objectives are not achieved if a case is transferred to the court based on the provisions of Article 139 of the Criminal Procedure Code and the Indonesian Attorney General's Regulation Number: 15 of 2020 concerning Termination of Prosecution Based on Justice. Restorative.Keywords: Public Prosecutor; Dominus Litis; Restorative Justice AbstrakBanyak sekali kasus pidana yang menjadi sorotan masyarakat/ viral karena bagi masyarakat dianggap tidak layak dipidana. Dari sekian banyak kasus, Penuntut Umum sangat sering mendapat kritikan dan kecaman khususnya apabila tuntutan atas hukuman yang dibacakan dan diajukan kepada hakim dipersidangan dianggap terlalu tinggi. Karena itulah kemudian Penuntut Umum dan instansi kejaksaan dianggap sebagai pihak yang mencederai rasa keadilan di masyarakat. Padahal Penuntut Umum selaku dominus litis memegang posisi yang penting di dalam sistem peradilan pidana guna penyelesaian suatu perkara pidana dan mencapai tujuan hukum secara utuh. Metode yang digunakan dalam penulisan jurnal ini menggunakan pendekatan secara yuridis empiris dan yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian, Penuntut Umum memiliki wewenang untuk melakukan penghentian penuntutan apabila tujuan hukum menjadi tidak tercapai jika suatu perkara dilimpahkan ke pengadilan berdasarkan ketentuan Pasal 139 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Jaksa Agung RI Nomor: 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.Kata Kunci: Penuntut Umum; Dominus Litis; Keadilan Restoratif]]>
<![CDATA[Penyelesaian Sengketa Asuransi Melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan ]]>
<![CDATA[Raina Rafika]]>
<![CDATA[ SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 9, No 4 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15408/sjsbs.v9i4.26601
<![CDATA[Upaya penyelesaian masalah melalui pengaduan oleh konsumen kepada Pelaku Usaha Jasa Keuangan tidak selalu menyelesaikan permasalahan sehingga mengakibatkan sengketa. penyelesaian sengketa dapat dilakukan baik melalui pengadilan atau di luar pengadilan. Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS SJK) menjadi lembaga yang memfasilitasi penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang menyelenggarakan kegiatannya secara independen dengan prinsip keadilan, efektif, efisiensi. LAPS SJK berdiri berdasarkan amanah Peraturan OJK No. 61/POJK.07/2020 Tentang LAPS SJK sebagai penyempurnaan dengan sentralisasi lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang dahulu terpisah untuk menangani sengketa sesuai dengan industri jasa keuangan tertentu baik konvensional maupun syariah, yakni perbankan, pasar modal, modal ventura, dana pensiun, perasuransian, penjaminan, perusahaan pembiayaan, hingga finance technology (fintech). Sengketa asuransi antara ratusan konsumen yang tergabung dalam Komunitas Korban Asuransi dengan tiga perusahaan asuransi yakni PT AXA Mandiri, PT Prudential Life dan PT AIA Finansial menemui hambatan dalam penyelesaiannya dikarenakan LAPS SJK dianggap tidak dapat menyelesaikan sengketa yang bersifat masif dan sengketa diasumsikan harus diselesaikan kasus demi kasus. Penelitian ini mengkaji tentang tahapan penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui LAPS SJK terutama melalui arbitrase dan bagaimana sengketa perasuransian yang melibatkan banyak konsumen juga banyak perusahaan asuransi dapat diselesaikan melalui LAPS SJK, metode penelitian hukum yuridis normatif digunakan untuk mengatasi masalah ini.]]>
<![CDATA[Mcdonalisasi ala Ritzer dan Modernitas Juggernaut ala Gidden ]]>
<![CDATA[Munadhil Abdul Muqsith]]>;
<![CDATA[Radita Gora Tayibnapis]]>
<![CDATA[ SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 9, No 4 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15408/sjsbs.v9i4.26628
<![CDATA[McDonalization in the world created a new concept of a new modernization style of Popular Culture. The representation built by McDonald's then changed the capitalization system of the fast-food industry to one that prioritizes time and cost efficiency and offers the prestige of higher consumer class values through a sign system and the formation of a structure in a new service culture at McDonald's. Through a literature review viewed from the perspective of Ritzer's social definition paradigm and Giddens's Modernity, it can be explained that McDonald's makes a mass culture system at the global level for fast food restaurants and a modern system of product services. Meanwhile, McDonald's seems to be simulating a sign and icon that attracts consumers' attention to focus on the goal of forming a higher consumption society with the aim of supporting a smooth capitalization system in the culture industry.Keywords: Modernity; Ritzer; Gidden; Modern Culture Abstract McDonalisasi di dunia menciptakan sebuah konsep baru tentang Budaya Populer baru ala modernisasi. Representasi yang dibangun McDonald kemudian merubah sistem kapitalisasi industri makanan cepat saji menajdi yang mengutamakan efisiensi waktu dan biaya serta menawarkan prestise nilai kelas konsumen yang lebih tinggi melalui sistem tanda dan pembentukan struktur pada budaya pelayanan baru di McDonald. Melalui kajian literatur dilihat dari perspektif paradigma definisi sosial Ritzer dan Modernitas Giddens, dapat dijelaskan bahwa McDonald menjadikan sistem budaya massa ditingkat global untuk resto cepat saji dan sistem modern dari layanan produknya. Adapun McDonald terlihat mensimulasikan sebuah tanda dan icon yang menarik perhatian konsumen untuk menitik beratkan pada tujuan membentuk masyarakat konsumsi yang lebih tinggi dengan tujuan mendukung lancarnya sistem kapitalisasi di industri budaya.Keywords: Modernitas; Ritzer, Gidden; Budaya Modern ]]>
<![CDATA[Opsi Terbaik Penyelamatan BUMN Dari Pailit dan Bunga Utang ]]>
<![CDATA[Mochamad Hanafi]]>
<![CDATA[ SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 9, No 4 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15408/sjsbs.v9i4.26664
<![CDATA[AbstractState-Owned Enterprises (BUMN) as one of the economic actors have a large role nationally. In addition to its role as a BUMN business entity, it is also a state agency that functions to provide public services in fields that transport the livelihood of many people, this is done by BUMN in the form of Perum. Meanwhile, SOEs in the form of Persero were established with the aim of making profits. So that some steps taken by the company are not achieved and tend to lead to losses and even bankruptcy. The company's initial capital sourced from separated state assets makes SOEs seem to have to always be trapped if they are trapped in debt bondage. Not infrequently the addition of State Capital Participation (PMN) is carried out to save SOEs. The research method in this article uses a normative method with a conceptual approach. The results of the study show that the government's steps in the journey of SOEs through PM, one of which is a step that must always be taken to release SOEs that are trapped in bankruptcy or debt interest. Because the company is also subject to limited regulations and the APBN cannot actually develop BUMN debt, so the addition of State Capital Participation (PMN) does not necessarily guarantee the success of BUMN for debt.Keywords: BUMN; APBN; Bankruptcy AbstrakBadan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai salah satu pelaku perekonomian memiliki peran yang besar secara nasional. Selain peran sebagai badan usaha BUMN juga menjadi badan negara yang berfungsi untuk memberikan pelayanan publik pada bidang yang mengangkut hajat hidup orang banyak, hal ini dilakukan oleh BUMN yang berbentuk Perum. Sementara itu, BUMN yang berbentuk Persero didirikan dengan tujuan untuk mencari keuntungan. Sehingga terkadang langkah yang diambil oleh perusahaan tidak tercapai dan cenderung membawa kearah kerugian bahkan pailit. Modal awal perusahaan yang bersumber dari kekayaan negara yang dipisahkan membuat BUMN seakan harus selalu diselamatkan jika terjebak dalam jeratan utang. Tak jarang Penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) dilakukan untuk menyelamatkan BUMN. Metode penelitian pada artikel ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan langkah pemerintah dalam penyelamatan BUMN melalui PMN bukanlah satu satunya langkah yang harus selalu dilakukan untuk melepaskan BUMN yang terjebak dalam pailit maupun bunga utang. Mengingat BUMN juga tunduk dengan aturan undang-undang perseroan terbatas yang berlaku di Indonesia dan APBN sejatinya tidak dapat menanggung utang BUMN, sehingga langkah Penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) belum tentu menjamin keberhasilan BUMN untuk melunasi hutang.Kata Kunci: BUMN; APBN; Pailit ]]>
<![CDATA[Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kepemilikan Obat Keras Tanpa Resep Dokter ]]>
<![CDATA[Nynda Fatmawati Octarina]]>;
<![CDATA[Muhammad Hasan]]>;
<![CDATA[Danang Teguh Ari Bowo]]>
<![CDATA[ SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 9, No 4 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15408/sjsbs.v9i4.26697
<![CDATA[Medicine is one of the human needs when the human body is not healthy. Drugs also have various types with different ways of consuming them. There are some drugs that cannot be consumed freely, in other words, they must be determined by a doctor using a doctor's prescription. Many of the drugs that use a doctor's prescription that have a hard label such as heart drugs, or drugs that contain narcotics and so on. Therefore, in order to avoid things that are detrimental to the user, the purchase of this drug must be with a doctor's prescription. The issue that I will discuss here is whether it is permissible to have medicine without a doctor's prescription, and are there any sanctions. The research method that I use is the statute approach and the conceptual approach. The results of this study are that all purchases of hard drugs must use a doctor's prescription, otherwise it is an illegal act and can be subject to sanctions in accordance with statutory regulations.Keywords: Hard Drugs; Doctor's prescription; Criminal Liability AbstrakObat merupakan salah satu daripada kebutuhan manusia dikala manusia itu kurang sehat kondisi badannya. Obat juga mempunyai berbagai jenis dengan cara mengkonsumsi yang berbeda-beda. Ada beberapa obat yang tidak bisa dikonsumsi secara bebas, dengan kata lain harus ditentukan oleh dokter dengan menggunakan resep dokter. Banyak dari obat yang menggunakan resep dokter yang memiliki label keras seperti obat jantung, atau obat yang mengandung narkotika dan sebagainya. Oleh karenanya, agar tidak terjadi hal-hal yang merugikan bagi pengguna, pembelian obat ini harus dengan resep dokter. Persoalan yang akan saya bahas disini yaitu bolehkah memiliki obat tanpa resep dokter, dan apakah ada sanksinya. Metode penelitian yang saya gunakan yaitu pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan konsep (conseptual approach). Hasil penelitian ini yaitu semua pembelian obat keras harus dengan menggunakan resep dokter jika tidak maka termasuk perbuatan yang illegal dan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.Kata kunci: Obat Keras; Resep Dokter; Pertanggungjawaban Pidana]]>
