cover
Contact Name
Erwin Hikmatiar
Contact Email
jurnal.salam@uinjkt.ac.id
Phone
+6281282648901
Journal Mail Official
jurnal.salam@uinjkt.ac.id
Editorial Address
Jl. Ir. H. Juanda No. 90 Ciputa Tangsel
Location
Kota tangerang selatan,
Banten
INDONESIA
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i
ISSN : 23561459     EISSN : 26549050     DOI : 10.15408
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i (ISSN 2356-1459) is a national journal published by the Faculty Sharia and Law Syarif Hidayatullah State Islamic University of Jakarta, INDONESIA. The focus is to provide readers with a better understanding of Indonesia social and sharia culture and present developments through the publication of articles, research reports, and book reviews. SCOPE of SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i specializes in Indonesian social and sharia culture, and is intended to communicate original researches and current issues on the subject. This journal warmly welcomes contributions from scholars of related disciplines. SCOPE of SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i specializes in Indonesian social and sharia culture, and is intended to communicate original researches and current issues on the subject. This journal warmly welcomes contributions from scholars of related disciplines.
Articles 880 Documents
Langkah Taktis Pemerintah Daerah Dalam Pencegahan Penyebaran Virus Corona Covid-19 di Indonesia Zahrotunnimah Zahrotunnimah
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 7, No 2 (2020)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v7i3.15103

Abstract

Abstract Since the World Health Organization or WHO has declared the Corona Covid-19 virus a pandemic. Following up on this, the Indonesian government also stated that the Corona virus problem had become a non-natural national disaster. The President of the Republic of Indonesia and the Regional Government along with their staffs provided each other hand in hand to make some tactical steps as an effort to prevent the spread of Corona Covid-19 Virus in the community. From the ministerial level to the heads of the provinces, regencies and even the municipal government. This research uses content analysis method, where content analysis is limited to newspaper media that deliver information related to some tactical steps taken by each head of government, both in several regions and countries. The purpose of this study is to provide education to the public in facing global disasters and their prevention. The results showed that local governments have done a lot of communication strategies to their respective regional communities through coercive, informative, canalizing, educative, persuasive and redundancy techniques in packaging messages in the form of instructions, appeals to the public to prevent Covid-19 transmission in their respective regions. . However, there is still no coercive technique up to the stage of imposing sanctions for deterrent effects for offenders. The central government also has not yet maximized its role in using a comprehensive communication strategy for all local governments. This is because there is no national command from the central government which is known to be slow in preventing the transmission of Covid-19 which has become a global disaster.Keywords: Tactical Steps, Local Government, Corona Virus Abstrak:Sejak Badan kesehatan Dunia atau WHO telah menyatakan bahwa virus Corona Covid-19 sebagai pandemi. Menindaklanjuti hal tersebut, pemerintah Indonesia juga menyatakan masalah virus Corona sudah menjadi bencana nasional non alam. Presiden Republik Indonesia dan Pemerintah Daerah beserta jajarannya memberikan untuk saling bahu membahu membuat beberapa langkah taktis sebagai upaya pencegahan penyebaran Virus Corona Covid-19 di masyarakat. Dari level menteri sampai kepala daerah Provinsi, Kabupaten bahkan Pemkot. Penelitian Ini menggunakan metode analisis isi, dimana content analisis dibatasi pada media surat kabar yang menyampaikan informasi terkait beberapa langkah taktis yang diambil oleh masing-masing kepala pemerintahan, baik di beberapa daerah maupun negara. Tujuan penelitian ini untuk memberikan edukasi kepada masyarakat dalam menghadapi bencana global dan pencegahannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah banyak melakukan stategi komunikasi kepada masyarakat wilayahnya masing-masing melalui teknik koersif, informatif, canalizing, edukatif, persuasif dan redudancy dalam mengemas pesan berupa instruksi, himbauan kepada masyarakat untuk mencegah penularan Covid-19 di wilayahnya masing-masing. Akan tetapi masih belum melakukan teknik koersif sampai pada tahap memberikan sanksi untuk efek jera bagi pelanggarnya. Pemerintah pusat juga belum memaksimalkan perannya dalam menggunakan strategi komunikasi secara komprehensif bagi seluruh pemerintah daerah. Hal ini karena tidak adanya komando nasional dari pemerintah pusat yang dikenal lambat dalam mencegah penularan Covid-19 yang sudah menjadi bencana global.Kata Kunci: Langkah Taktis, Pemerintah Daerah, Virus Corona
HAK DAN KEWAJIBAN ASASI MANUSIA DALAM PERSPEKTIF ISLAM Ahmad Mukri Aji
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 2, No 2 (2015)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v2i2.2386

Abstract

Human rights in Islam are not foreign goods, because the discourse on human rights in Islam is earlier when compared to other concepts or teachings. In other words, Islam came inherently carrying teachings about human rights. Islamic teachings on human rights can be found in the main source of Islamic teachings, namely the Koran and Hadith which are the source of normative teachings, also found in the practice of Muslim life. Apart from Human Rights (HAM), there are Human Obligations (KAM) which act as a balance and harmonization in order to achieve the benefit of the ummah.Keywords: Islamic law, human rights, KAM AbstrakHAM dalam Islam sebenarnya bukan barang asing, karena wacana tentang HAM dalam Islam lebih awal jika dibandingkan dengan konsep atau ajaran lainnya. Dengan kata lain, Islam datang secara inheren membawa ajaran tentang HAM. Ajaran Islam tentang HAM dapat dijumpai dalam sumber utama ajaran Islam yaitu al-Qur`an dan Hadis yang merupakan sumber ajaran normatif, juga terdapat dalam praktik kehidupan umat Islam. Selain Hak Asasi Manusia (HAM) ada Kewajiban Asasi Manusia (KAM) yang menjadi penyeimbang dan penyelaras guna mencapai kemaslahatan umat. Kata kunci: Hukum Islam, HAM, KAM
Pesan Politik Pemerintah Daerah Papua Dalam Merespon Pelarangan Lockdown Pemerintah Pusat Guna Pencegahan Penularan Coronavirus Covid-19 Zahrotunnimah Zahrotunnimah; Latifah Ratnawaty; Norunnajjah Ahmat
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 7, No 4 (2020)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v7i10.17373

Abstract

AbstractCurrently, the spread of Covid-19 in Indonesia is very fast. However, until now the Government of Indonesia has not implemented a lockdown as has been done by other countries. For several reasons, including the imposition of a lockdown will disrupt the economy of the country and the people. Apart from that every state society has different characteristics and culture as well as different levels of discipline. In this case, the government is making efforts to prevent the transmission of Covid-19 by issuing Government Regulation Number 21 of 2020 concerning Large-Scale Social Restrictions (PSBB) and considering the proposed implementation of a civil emergency, so that the implementation of the PSBB can be carried out effectively. This study uses a qualitative descriptive research method with content analysis techniques. The results of the study indicate that the lockdown in all regions has not always been responded positively by the heads of regional governments. The Political Message of the Papua regional government has been conveyed firmly against the Central government not to carry out a lockdown, as an effort to protect Papuans from Covid-19 transmission. In a disaster condition, the government should provide flexibility to local governments through two-way communication and not always Top Down in the form of instructions or rules. In communication, openness, empathy, supportive behavior, positive behavior, and equality between central and regional governments are needed. So that it can achieve an effective communication in handling the prevention of Covid-19 transmission together.Keywords: Lockdown, Papua, Coronavirus AbstrakSaat ini penyebaran Covid-19 di Indonesia sangat cepat, namun sampai saat ini Pemerintah Indonesia belum memberlakukan Lockdown seperti yang dilakukan oleh negara-negara lain. Dengan beberapa alasan, diantaranya pemberlakuan lockdown akan mengganggu perekonomian negara dan rakyat. Selain bahwa setiap masyarakat negara memiliki karakteristik dan budaya yang berbeda serta tingkat kedisiplinan yang berbeda. Dalam hal ini, pemerintah melakukan upaya dalam pencegahan penularan Covid-19 dengan mengeluarkan PP Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan mempertimbangkan usulan pemberlakuan darurat sipil, agar penerapan PSBB dapat dijalankan secara efektif. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik analisis isi (Content Analysis). Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Larangan pemberlakuan Lockdown di seluruh daerah ternyata tidak selalu direspon positif oleh kepala pemerintah Daerah. Pesan Politik Pemerintah daerah Papua telah disampaikan secara tegas menolak pemerintah Pusat untuk tidak melakukan Lockdown, sebagai Upaya melindungi warga masyarakat Papua dari penularan Covid-19. Dalam kondisi bencana, seharusnya pemerintah memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah melalui komunikasi dua arah dan tidak selalu Top Down berupa instruksi atau aturan saja. Dalam komunikasi diperlukan sikap keterbukaan, empati, perilaku suportif, perilaku positif, dan kesamaan antara pemerintah Pusat dan Daerah. Sehingga dapat mencapai suatu komunikasi yang efektif dalam menangani pencegahan penularan Covid-19 secara bersama-sama.Kata Kunci: Lockdown, Papua, Coronavirus
Relevansi Agama dan Kemiskinan; Upaya Memahami Kemiskinan Secara Multidimensional dan Solusi yang Ditawarkan dalam Ekonomi Islam Melis Melis
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 6, No 2 (2019)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v6i2.11227

Abstract

AbstractIslam has warned its people not to be unemployed so that it slips into poverty because it is feared that with poverty someone will do anything, including harming others to meet their needs. There is a hadith which says "Poverty will bring closer to disbelief." The fact shows that the unemployment rate in a country with a majority Muslim population is relatively high. Increasing people's understanding of unemployment as a bad thing, both for individuals, society and the state will increase motivation to work more seriously. Even though God promises to bear our sustenance, it does not mean without any conditions that need to be fulfilled. The most important requirement is to try to find the promised sustenance because Almighty God has created a "system" that is whoever works will get sustenance and whoever sits will lose a fortune. That is, there is a process that must be passed to get sustenance.Keywords: Religion, Poverty, Solutions, Islamic Economy AbstrakIslam telah memperingatkan umatnya agar tidak menganggur sehingga tergelincir ke jurang kemiskinan, karena dikhawatirkan dengan kemiskinan seseorang akan melakukan apa saja, termasuk merugikan orang lain demi memenuhi kebutuhan dirinya. Ada sebuah hadis yang mengatakan "Kemiskinan akan membawa lebih dekat kepada kekafiran." Fakta menunjukkan bahwa tingkat pengangguran di negara yang berpopulasi mayoritas muslim relatif tinggi. Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang pengangguran sebagai hal yang buruk, baik bagi individu, masyarakat maupun negara akan meningkatkan motivasi untuk bekerja lebih serius. Meskipun Tuhan berjanji untuk menanggung rezeki kita semua, tetapi itu tidak berarti tanpa persyaratan apa pun yang perlu dipenuhi. Syarat yang paling penting adalah harus berusaha menemukan rezeki yang dijanjikan itu, karena Tuhan Yang Mahakuasa telah menciptakan "sistem" yaitu siapapun yang bekerja maka akan mendapatkan rezeki dan siapa pun yang duduk maka akan kehilangan rezeki. Artinya, ada proses yang harus dilalui untuk mendapatkan rezeki.Kata kunci: Agama, Kemiskinan, Solusi, Ekonomi Islam
PENTINGNYA KEBERADAAN LPS BAGI NASABAH PENYIMPAN Zulkarnain Sitompul
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 1, No 2 (2014)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v1i2.1536

Abstract

Abstract: The Importance of Deposit Insurance Corporation for Customers. The safety of customers in saving their money is an important thing to be guaranteed by every financial agency. This is a part of proves of trust principal given to the banks. Its aim is that the trust from customers is important as the more the customers trust the banks the more services used by them. This principal also builds trust between customers and the banks. For this reason, there are many banks act as financial advisers for their customers. This relationship, then, creates fiduciary duty for the banks when dealing with their customers. Keywords: trust, financial advisers, fiduciary duty Abstrak: Pentingnya Keberadaan LPS Bagi Nasabah Penyimpan. Keamanan nasabah dalam penyimpanan uangnya merupakan hal yang paling penting dijamin oleh setiap lembaga keuangan. Keamanan bagi nasabah adalah realisasi dari prinsip kepercayaan (trust) yang diberikan nasabah kepada pihak perbankan. Tujuannya adalah semakin nasabah menaruh kepercayaan kepada bank, maka akan semakin banyak kuantitasnya nasabah yang menggunakan jasa perbankan. Pentingnya kepercayaan masyarakat terhadap bank telah menciptakan hubungan kepercayaan antara bank dengan nasabahnya. seringkali menyebabkan bank berperan sebagai penasehat keuangan (financial adviser) bagi nasabahnya menciptakan hubungan kepercayaan dan kerahasiaan (confidentiality) anatara bank dengan nasabah. Hubungan kepercayaan tersebut pada  gilirannya menghasilkan fiduciary duty bagi bank ketika berurusan dengan nasabahnya. Kata kunci: kepercayaan penasehat keuangan, fiduciary dutyDOI:10.15408/sjsbs.v1i2.1536
Kebijakan Pemberian Insentif Pada Tenaga Medis Virus Corona Covid-19 Pendekatan Maslahah Harisah Harisah
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 7, No 3 (2020): Special Issue Coronavirus Covid-19
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v7i6.15320

Abstract

AbstractIndonesia is one of the countries affected by the corona virus that occurred in early 2020. When the corona virus outbreak hit Indonesia, the state of the country was not ready to deal with it, so that a quick reaction to prevention socialization had not yet been carried out by Indonesia. Finally, the spread of the corona virus epidemic is very bad for all Indonesian people, because many Indonesians affected by the transmission of this virus, including the health team, are the main group in handling this virus outbreak. Therefore, the government adopted a policy to provide incentives for health teams that fought against the corona virus to benefit the health team and the general public. The study uses a normative legal method with three approaches namely; statute approach, case approach, and philosophical approach. Data was obtained from government policies on presidential policies, policies of the Governor of DKI Jakarta, and other policies. The results of the study stated that the health team is the main group that fights against the corona virus with a very high risk, so the government needs to provide incentives as an effort to benefit and support the health team in fighting the corona covid-19 virus.Keywords: Covid-19, Policy, Incentives. Abstrak Indonesia merupakan salah satu Negara terserang virus corona yang terjadi pada awal 2020. Pada saat wabah virus corona menimpa Indonesia, keadaan negara belum siap untuk menghadapinya, sehingga reaksi cepat sosialisasi pencegahan belum sempat dilakukan oleh Indonesia. Akhirnya penyebaran wabah virus corona ini menjadi hal yang sangat buruk bagi seluruh masyarakat Indonesia, karena banyak warga Indonesia yang terkena dampak penularan virus ini termasuk para tim kesehatan yang menjadi kelompok utama dalam menangani wabah virus ini. Oleh karenanya, pemerintah mengambil kebijakan untuk memberikan insentif bagi tim kesehatan yang berperang melawan virus corona guna memberikan kemaslahatan bagi tim kesehatan dan masyarakat umum. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan tiga pendekatan yaitu; statute approach, case approach, dan philosophical approach. Data diperoleh dari kebijakan pemerintah kebijakan presiden, kebijakan gubernur DKI Jakarta, serta kebijakan lainnya. Hasil penelitian menyatakan bahwa tim kesehatan merupakan kelompok utama yang berperang melawan virus corona dengan risiko yang sangat tinggi, sehingga pemerintah perlu memberikan insentif sebagai upaya kemaslahatan dan dukungan terhadap tim kesehatan dalam melawan virus corona covid-19.Kata Kunci: Covid-19, Kebijakan, Insentif.
Sistem Waris Dalam Perspektif Islam dan Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia Afidah Wahyuni
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 5, No 2 (2018)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v5i2.9412

Abstract

Abstract:Inheritance law according to Islamic law is one part of family law (al-Ahwalus Syahsiyah). This science is very important to learn so that in the implementation of the division of inheritance there is no mistake and can be carried out as fairly as possible, because by studying the Islamic inheritance law for Muslims, will be able to fulfill the rights relating to inheritance after being abandoned by Muwarris (heir) and submitted to the heirs who have the right to receive it. Thus, one can avoid sin, namely not eating the property of people who are not their rights, because there is no fulfillment of Islamic law regarding inheritance. The inheritance legal system according to the Civil Code does not distinguish between sons and daughters, between husbands and wives, they have the right to inheritance, and the sons share sons and daughters, the part of a wife or husband is the same as the child. When linked to the hereditary system, the Civil Code adheres to a bilateral descent system, where each person connects himself to the descendants of his father and mother, meaning that heirs are entitled to inherit from the father if the father dies and has the right to inherit from the mother if the mother dies.Keywords: Inheritance System, Islamic Law, Indonesian Legislatio Abstrak:Hukum Kewarisan menurut hukum Islam merupakan salah satu bagian dari hukum keluarga (al-Ahwalus Syahsiyah). Ilmu ini sangat penting dipelajari agar dalam pelaksanaan pembagian harta waris tidak terjadi kesalahan dan dapat dilaksanakan dengan seadil-adilnya, sebab dengan mempelajari hukum kewarisan Islam bagi umat Islam, akan dapat menunaikan hak-hak yang berkenaan dengan harta waris setelah ditinggalkan oleh muwarris (pewaris) dan disampaikan kepada ahli waris yang berhak untuk menerimanya. Dengan demikian, seseorang dapat terhindar dari dosa yakni tidak memakan harta orang yang bukan haknya, karena tidak ditunaikannya hukum Islam mengenai kewarisan. Sistem hukum kewarisan menurut KUHPerdata tidak membedakan antara anak laki-laki dan anak perempuan, antara suami dan isteri, mereka berhak terhadap harta warisan, dan bagian anak laki-laki sama dengan bagian anak perempuan, bagian seorang isteri atau suami sama dengan bagian anak. Apabila dihubungkan dengan sistem keturunan, maka KUHPerdata menganut sistem keturunan bilateral, dimana setiap orang itu menghubungkan dirinya dengan keturunan ayah maupun ibunya, artinya ahli waris berhak mewaris dari ayah jika ayah meninggal dan berhak mewaris dari ibu jika ibu meninggal.Kata Kunci: Sistem Waris, Hukum Islam, Perundang-undangan Indonesia
IMPLIKASI KEBIJAKAN POLITIK TERHADAP MANAJEMEN PERGURUAN TINGGI zahrudin zahrudin
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 2, No 1 (2015)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v2i1.2246

Abstract

Abstract: Implication of Education Policy to Campus Management. After the reformation, the policy on the regional autonomy arise, including campus’s autonomy, called “State-Own Legal Body” and General Services Body. A legal body State University has a full authority in academic and non-academic matters. In Addition, it exists separate asset and person in charge working for University has the authority to make legal action. On the other hand, the General Services Body doesn’t have the authority as big as a legal body one, such as the separation of assets and flexibility in financial management.Key Words: policy, campus’s management  Abstrak: Implikasi Kebijakan Politik terhadap Manajemen Perguruan Tinggi. Sejak era reformasi, berbagai kebijakan muncul mulai dari kebijakan terkait dengan otonomi daerah hingga kebijakan terkait dengan otonomi perguruan tinggi yang lebih dikenal dengan istilah Badan Hukum Milik Negara (BHMN) dan Badan Layanan Umum (BLU). Perguruan tinggi negeri yang berstatus badan hukum mempunyai wewenang penuh dalam hal akademik dan nonakademik. Selain itu, juga memiliki kekayaan yang dipisahkan serta para pengelola dapat melakukan perbuatan yang mengandung hukum. Sedangkan perguruan tinggi negeri berstatus badan layanan umum mempunyai wewenang tidak sepenuh yang dimiliki pergurun tinggi berbadan hukum. Termasuk dalam hal pemisahan kekayaan dan pengelola yang tidak memiliki hak melakukan perbuatan yang mengandung hukum. serta yang menjadi karakteristiknya adalah mempunyai fleksibilitas dan kemandirian dalam hal pengelolaan keuangan. Kata Kunci: Kebijakan Politik, Manajemen Perguruan Tinggi DOI: 10.15408/sjsbs.v2i1.2246
OPTIMALISASI PERAN STRATEGIS AMIL ZAKAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF INDONESIA Ahmad Mukri Aji
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 1, No 1 (2014)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v1i1.1523

Abstract

Abstract: Optimizing the Strategic Role of Zakat in the Perspective of Islamic Law and the Positive Law in Indonesia. Zakat is a part of the religious pillars that must be enforced. It is an important component that has a vertical and horizontal dimension of worship in order to maintain the benefit of human life. Zakat has a particularly significant role in maintaining the stability of the economy. Hence require good management, it is recommended in the Qur'an as Amilin. The Amilin is expected to mediate professionally and seriously to take care of, manage, collect, and distribute zakat. In this paper, zakat is expected to play an optimal role in order to empower the existing charity. So it can contribute to the welfare of mankind. Keywords: Optimizing, Strategic Role, The Amil of Zakat Abstrak: Optimalisasi Peran Strategis Amil Zakat Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia. Zakat merupakan bagian dari pilar agama yang harus ditegakkan. Ia merupakan komponen penting yang memiliki dimensi ibadah vertikal dan horizontal guna menjaga kemaslahatan hidup manusia. Zakat memiliki peran yang signifikan terutama dalam menjaga kestabilan perekonomian. Karenanya diperlukan manajemen pengelolaan yang baik, yang dalam hal ini direkomendasikan Alquran dengan sebutan amilin. Pihak ini diharapkan mampu memediasi secara profesional dan serius untuk mengurus, memanage, mengumpulkan, dan mendistribusikan zakat. Dalam tulisan ini, amil zakat diharapkan berperan secara optimal guna memberdayakan zakat yang ada. Sehingga dapat memberikan sumbangsih kesejahteraan bagi umat manusia. Kata kunci: Optimalisasi, Peran Strategis, Amil ZakatDOI:10.15408/sjsbs.v1i1.1523
Negosiasi Sosiologis Masyarakat Gresik Dalam Seni Religi Hadrah Agni Kusumawati; Setyo Yanuartuti
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 7, No 2 (2020)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v7i4.15204

Abstract

AbstractCulture that develops in society is a reflection of social society and community assessment. One form of culture is art. In the Gresik community, its development lies in Islamic religious art, so the developing arts also adapt Islamic religion to Hadrah's religious art forms. The existence of Hadrah in society is a shared responsibility, which is seen from the public awareness of the growth of Hadrah's religious arts. This study discusses the sociological negotiations of the Hadrah Art of Religion on the development and growth of the Gresik community. This research included content analysis research on how Hadrah's religious arts influenced economic, cultural and educational aspects in Gresik, East Java, Indonesia. The sociological point of view of Homi K. Babha is used to see the development and continuity of Hadrah's religious arts that negotiate with the community so that they can contribute to it. The results of the study show that to maintain the existence of the Gresik community, an awareness is maintained to continue to support and recognize the present presentation of the religious arts of Hadrah. Besides through approaches to support and recognize Hadrah's religious arts, they also try to find out how the history of Hadrah's religious art is found in the Gresik community. By knowing the existence of Hadrah's religious art and how it is known to the public, it will help to add appreciation to Hadrah's religious art. The religious art of Hadrah and its presidents is expected to be able to create the present Hadrah religious art innovations that reflect without leaving the form of presentation of Hadrah's religious art. Keywords: Sociological view, Hadrah’s religious art, society, Homi K. Bhabha, Gresik AbstrakKebudayaan yang berkembang pada masyarakat merupakan cermin dari sosial masyarakat dan penilaian masyarakat. Salah satu wujud dari kebudayaan adalah kesenian. Di masyarakat Gresik, perkembangannya terletak pada seni religi Islami, maka kesenian yang berkembangpun juga menyadur religi Islami dengan bentuk seni religi Hadrah. Keberadaan Hadrah pada masyarakat merupakan tanggung jawab bersama, yang dilihat dari kesadaran masyarakat terhadap pertumbuhan seni religi Hadrah. Penelitian ini membahas tentang negosiasi sosiologis Seni Religi Hadrah terhadap perkembangan dan pertumbuhan masyarakat Gresik. Penelitian ini termasuk penelitian analisis konten tentang bagaimana seni religi Hadrah memengaruhi aspek ekonomi, budaya, dan pendidikan di Gresik, Jawa Timur, Indonesia. Sudut pandang sosiologis milik Homi K. Babha dipakai untuk melihat perkembangan dan kontinuitas seni religi Hadrah yang bernegosiasi dengan masyarakat sehingga mampu berkontribusi di dalamnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk menjaga eksistensi pada masyarakat Gresik diperlakukan kesadaran untuk tetap mendukung dan mengenal penyajian seni religi Hadrah saat ini. Selain melalui pendekatan untuk mendukung dan mengenal seni religi Hadrah, namun juga berusaha mengetahui bagaimana sejarah seni religi Hadrah yang terdapat pada masyarakat Gresik. Dengan mengetahui keberadaan seni religi Hadrah dan bagaimana ia dikenal masyarakat, maka akan turut membantu menambah apresiasi terhadap seni religi Hadrah. Seni religi Hadrah dan para pelestarinya diharapkan mampu menciptakan inovasi seni religi Hadrah kekinian yang bercermin tanpa meninggalkan bentuk penyajian seni religi Hadrah.Kata Kunci: sosiologis, seni religi Hadrah, masyarakat, Homi K. Bhabha, Gresik 

Filter by Year

2014 2025


Filter By Issues
All Issue Vol 12, No 2 (2025): Summer Edition Vol. 12 No. 2 (2025): Summer Edition Vol. 12 No. 1 (2025): Spring Edition Vol 12, No 1 (2025): Spring Edition Vol 11, No 4 (2024): Winter Edition Vol. 11 No. 4 (2024): Winter Edition Vol. 11 No. 3 (2024): Autum Edition Vol 11, No 3 (2024): Autum Edition Vol 11, No 2 (2024): Summer Edition Vol. 11 No. 2 (2024): Summer Edition Vol 11, No 1 (2024): Spring Edition Vol. 11 No. 1 (2024): Spring Edition Vol 10, No 6 (2023) Vol. 10 No. 6 (2023) Vol 10, No 5 (2023): Article-in-Press Vol 10, No 5 (2023) Vol 10, No 4 (2023) Vol 10, No 3 (2023) Vol. 10 No. 3 (2023) Vol 10, No 3 (2023): Article-in-Press Vol 10, No 2 (2023) Vol 10, No 1 (2023) Vol 10, No 1 (2023): Article-in-Press Vol 9, No 6 (2022) Vol. 9 No. 6 (2022) Vol 9, No 5 (2022) Vol 9, No 4 (2022) Vol 9, No 3 (2022) Vol 9, No 3 (2022): Mei - Juni Vol 9, No 2 (2022): Maret-April Vol 9, No 2 (2022) Vol 9, No 1 (2022) Vol 9, No 1 (2022): Januari-Februari Vol 8, No 6 (2021) Vol 8, No 6 (2021): November-Desember Vol 8, No 5 (2021): September - Oktober Vol 8, No 5 (2021) Vol 8, No 4 (2021): Juli - Agustus Vol 8, No 4 (2021) Vol 8, No 3 (2021) Vol 8, No 3 (2021): Mei-Juni Vol 8, No 2 (2021) Vol 8, No 2 (2021): Maret-April Vol 8, No 1 (2021) Vol 8, No 1 (2021): Januari-Februari Vol 7, No 10 (2020): Special Issue Coronavirus Covid-19 Vol 7, No 8 (2020): Special Issue Coronavirus Covid-19 Vol 7, No 7 (2020): Special Issue Coronavirus Covid-19 Vol 7, No 6 (2020): Special Issue Coronavirus Covid-19 Vol 7, No 5 (2020): Special Issue Coronavirus Covid-19 Vol 7, No 3 (2020): Special Issue Coronavirus Covid-19 Vol 7, No 12 (2020) Vol 7, No 11 (2020) Vol 7, No 9 (2020) Vol. 7 No. 6 (2020) Vol 7, No 6 (2020) Vol 7, No 5 (2020) Vol 7, No 4 (2020) Vol 7, No 2 (2020) Vol 7, No 1 (2020) Vol 6, No 5 (2019) Vol 6, No 4 (2019) Vol 6, No 3 (2019) Vol 6, No 2 (2019) Vol 6, No 1 (2019) Vol 5, No 4 (2018) Vol 5, No 3 (2018) Vol 5, No 2 (2018) Vol 5, No 1 (2018) Vol 4, No 3 (2017) Vol 4, No 2 (2017) Vol 4, No 1 (2017) Vol 3, No 3 (2016) Vol 3, No 2 (2016) Vol 3, No 1 (2016) Vol 2, No 2 (2015) Vol 2, No 1 (2015) Vol 1, No 2 (2014) Vol 1, No 1 (2014) More Issue