Articles
10 Documents
Search results for
, issue
"Vol 6, No 1: Juli 2018"
:
10 Documents
clear
<![CDATA[STRATEGI INTEGRASI SISTEM TRANSPORTASI UMUM DALAM MENUNJANG PARIWISATA KOTA YOGYAKARTA ]]>
<![CDATA[Gilang Rizki Ramadhan]]>;
<![CDATA[Imam Buchori]]>
<![CDATA[ Jurnal Pengembangan Kota Vol 6, No 1: Juli 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Diponegoro University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (580.537 KB)
|
DOI: 10.14710/jpk.6.1.84-95
<![CDATA[The development of Yogyakarta City arises the issue of congestion that might interfere various activities, one of them is tourism activity. This aims at strategizing integration of public transport system for reducing congestion. It seeks an integration strategy of public transport system that can improve accessibility and support tourism in Yogyakarta City based on domestic tourist preference. Using descriptive statistics, service quality (servqual), and importance-performance analysis (IPA), it was revealed that respondents feel less satisfied with the quality of service of integration of public transport system, for which an improvement is needed. This can be done by strategizing integration of public transport system, from the strategy will be known the order of handling priority each variable, i.e. (1) schedule integration, (2) network integration, (3) land use integration, (4) physical integration, and (5) information integration which is done by improving its performance. Furthermore, (6) social integration, (7) environmental integration, and (8) fare and ticket integration which is done by maintaining its performance.]]>
<![CDATA[KAJIAN IDENTIFIKASI KOTA AMAN (SAFECITY) di SEMARANG ]]>
<![CDATA[Eko Setiawan]]>;
<![CDATA[Holi Bina Wijaya]]>
<![CDATA[ Jurnal Pengembangan Kota Vol 6, No 1: Juli 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Diponegoro University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (628.449 KB)
|
DOI: 10.14710/jpk.6.1.1-8
<![CDATA[Keamanan (safety) menjadi isu yang penting khususnya dalam suatu kota. Aspek keamanan tersebut meliputi meningkatnya tindakan kriminalitas di suatu kota sehingga menggangu aktivitas dan mobilitas masyarakat yang ada di dalamnya. Kemanan menjadi aspek penting sehingga perlu dilakukan pengkajian mengenai bagaiman identifikasi Kota Aman (Safecity) sehingga dapat meningkatkan keaman Kota Semarang? Metode menggunakan konsep Three Onion layers yang melihat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi dan mengakibatkan kemanan terganggu. Hasil temuan berupa Semarang terdapat kepadatan penduduk tinggi, sektor perdagangan dan jasa memiliki aktivitas tinggi, perlu upaya peningkatan respon kota baik sector pemerintah berkaitan dengan sumber daya manusia dan sektor kepolisian yang berkaitan langsung dengan penindakan kejahatan dan kekerasan di Semarang.]]>
<![CDATA[PENGENDALIAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN SKALA KECIL TAK BERIZIN DI KAWASAN LINDUNG PAMURBAYA ]]>
<![CDATA[Siti A'isyah]]>;
<![CDATA[Asnawi Manaf]]>
<![CDATA[ Jurnal Pengembangan Kota Vol 6, No 1: Juli 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Diponegoro University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (673.159 KB)
|
DOI: 10.14710/jpk.6.1.26-34
<![CDATA[Kawasan lindung Pamurbaya merupakan kawasan yang rentan terjadinya perubahan lahan akibat dari ekspansi pertumbuhan perkotaan sampai ke pinggiran kota. Sementara di pinggiran Kota Surabaya bagian timur terdapat kawasan lindung Pamurbaya yang terancam akibat pembangunan perumahan skala kecil yang tidak berizin tepatnya di Kelurahan Medokan Ayu Kecamatan. Tujuan penelitian ini untuk melakukan kajian pengendalian pemanfaatan ruang pembangunan perumahan skala kecil tak berizin pada kawasan lindung Pamurbaya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan strategi studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan upaya pengendalian pembangunan perumahan skala kecil tak berizin ini efektif telah dilakukan baik dengan cara pengaturan zonasi, perizinan, insentif dan disinsentif, penghentian sementara pemberian hak atas tanah oleh BPN, kelembagaan dan koordinasi maupun keterbukaan informasi rencana tata ruang. Tetapi pemerintah menghadapi kesulitan dalam hal pengenaan sanksi administratif guna penertiban kawasan. Salah satu rekomendasi guna lebih mengefektifkan pengendalian yaitu Pemerintah Kota Surabaya segera melegalkan dan merealisasikan rencana kegiatan atau rencana strategis serta pembiayaan pada kawasan tersebut.]]>
<![CDATA[PENGEMBANGAN POTENSI PERTANIAN PERKOTAAN DI KAWASAN SUNGAI PALU ]]>
<![CDATA[Wildani Pingkan S. Hamzens]]>;
<![CDATA[Meidy Widayanto Moestopo]]>
<![CDATA[ Jurnal Pengembangan Kota Vol 6, No 1: Juli 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Diponegoro University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (579.165 KB)
|
DOI: 10.14710/jpk.6.1.75-83
<![CDATA[Ide Pengembangan Pertanian Perkotaan di Kawasan Sungai Palu berasal dari peneliti. Ketertarikan meneliti berawal dari adanya keinginan Pemerintah Kota Palu untuk mengembangkan Kota Palu menjadi Kota Hijau. Selain itu, kehadiran Kawasan Ekonomi Khusus di Kota Palu kelak akan menyebabkan peningkatan jumlah penduduk, merupakan peluang menghasilkan bahan pangan. Kawasan Sungai Palu merupakan salah satu lokasi potensial untuk Pengembangan Pertanian Perkotaan, namun Kawasan Sungai Palu perlu ditangani khusus, di sinilah penelitian ini menjadi menarik. Tujuan penelitian untuk mengidentifikasi upaya-upaya yang perlu dilakukan untuk Pengembangan Potensi Pertanian Perkotaan. Penelitian ini termasuk penelitian survei, dan fenomena yang berlangsung adalah data utama yang diolah pada penelitian ini. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif berdasarkan hasil observasi. Hasil Penelitian memperlihatkan upaya-upaya yang perlu dilakukan meliputi: (1) Konsolidasi Tanah; (2) Penetapan Jenis Aktivitas ; (3) Perekrutan Pelaksana dan Pembinaan Sumber Daya Manusia ; (4) Penyiapan Prasarana dan Sarana ; dan (5) Manajemen Berkelanjutan.]]>
<![CDATA[PELIBATAN MASYARAKAT DALAM PENATAAN PERMUKIMAN KAMPUNG NELAYAN ]]>
<![CDATA[Diana Kristina]]>;
<![CDATA[Wido Prananing Tyas]]>
<![CDATA[ Jurnal Pengembangan Kota Vol 6, No 1: Juli 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Diponegoro University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (617.22 KB)
|
DOI: 10.14710/jpk.6.1.35-44
<![CDATA[Kawasan Tambaklorok merupakan permukiman nelayan di Kota Semarang, yang rentan terhadap rob dan penurunan tanah. Laju penurunan tanah saat ini mencapai > 8 cm/tahun dan akan semakin parah. Sebagai satu-satunya permukiman nelayan dan masuk dalam deliniasi kawasan kumuh, pemerintah merencanakan program pembangunan berkonsep kampung nelayan. Program ini diharapkan mampu mengurangi permasalahan lingkungan serta meningkatkan perekonomian. Sebagai program yang direncanakan di kawasan yang sudah terbangun, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan serta preferensi masyarakat terhadap program kampung nelayan. Metode yang digunakan adalah explanatory sequential mixed methods. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar responden tidak terlibat dalam proses perencanaan. Masyarakat tidak memiliki wadah untuk menyampaikan aspirasinya. Sebagian masyarakat nelayan memiliki preferensi yang berbeda dengan desain yang ditawarkan. Warga lebih memilih penataan kawasan dengan desain yang sederhana. Rekomendasi terkait dengan penelitian ini adalah perlunya bentuk-bentuk pelibatan masyarakat yang lebih banyak melibatkan masyarakat, di antaranya sosialisasi yang lebih intensif. Sudah ada sosialisasi namun perlu lebih ditingkatkan.]]>
<![CDATA[PENILAIAN SAFETY DRIVING PADA BUS RAPID TRANSIT (BRT) KORIDOR 6 DI KOTA SEMARANG UNTUK MEWUJUDKAN TRANSPORTASI YANG BERKELANJUTAN ]]>
<![CDATA[Birta Nino Tanayo]]>;
<![CDATA[Yudi Basuki]]>
<![CDATA[ Jurnal Pengembangan Kota Vol 6, No 1: Juli 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Diponegoro University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (670.976 KB)
|
DOI: 10.14710/jpk.6.1.56-65
<![CDATA[Transportasi berkelanjutan diperlukan agar kebutuhan mobilitas penduduk dapat terpenuhi dengan meminimalkan dampak negative pada aspek social, ekonomi, dan politik. Perwujudan konsep transportasi berkelanjutan bisa diterapkan pada transportasi publik salah satunya yakni BRT. Beberapa penelitian sebelumnya tentang BRT lebih banyak membahas tentang tingkat pelayanan, kinerja, dan preferensi masyarakat secara umum tentang pengoperasian BRT. Transportasi berkelanjutan bisa dilhat pada aspek social yang fokus pada terciptanya keamanan dan kenyamanan bagi penumpang dan pengguna jalan lain. Safety Driving merupakan konsep yang tepat untuk diterapkan pada BRT yang memiliki tujuan mengurangi resiko kecelakaan dan meningkatkan kenyamanan penumpang melalui penerapan beberapa indikator atau cara mengemudi yang aman. BRT merupakan salah satu sarana untuk mewujudkan transportasi yang berkelanjutan sehingga penelitian Safety Driving pada BRT perlu dilakukan. Penelitian dilakukan pada BRT Koridor 6 Kota Semarang yang didasarkan pada beberapa kasus kecelakaan yang pernah terjadi pada koridor 6. Hasil analisis menunjukkan bahwa tingkat Safety Driving koridor 6 termasuk ke kategori sedang. 61% pengemudi tergolong ke tingkat Safety Driving sedang dan 31% pengemudi tergolong ke tingkat Safety Driving tinggi. Hal tersebut menunjukan bahwa konsep Safety Driving sudah dijalankan seluruh pengemudi, namun pada 11 pengemudi dengan tingkat Safety Driving sedang masih perlu ditingkatkan lagi dalam menerapkan Safety Driving selama mengemudi. Pelanggaran terjadi pada 7 indikator Safety Driving disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor eksternal yakni kondisi lalu lintas yang menyebabkan pengemudi melakukan pelanggaran. Saat tidak ditemukan faktor eksternal yang mempengaruhi perilaku mengemudi, diambil kesimpulan bahwa penyebabnya adalah faktor internal atau keputusan yang diambil berdasar sikap dan kondisi setiap pengemudi.]]>
<![CDATA[KAPASITAS PEMERINTAH KOTA BANDUNG DALAM PENYEDIAAN TAMAN TEMATIK GUNA MEWUJUDKAN KOTA LAYAK HUNI ]]>
<![CDATA[Rani Widyahantari]]>;
<![CDATA[Iwan Rudiarto]]>
<![CDATA[ Jurnal Pengembangan Kota Vol 6, No 1: Juli 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Diponegoro University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (593.14 KB)
|
DOI: 10.14710/jpk.6.1.9-16
<![CDATA[RTH merupakan tuntutan dasar yang jika tidak dipenuhi maka dapat menunjukan ketidakmampuan pemerintah dalam meningkatkan kualitas kehidupan kota dan keseimbangan ekologi. Pemerintah Kota Bandung berupaya memenuhi RTH dengan membangun taman tematik yakni taman yang diberi daya tarik agar dapat merubah taman yang semula pasif menjadi taman aktif. Taman tematik dibangun untuk meningkatkan indeks kebahagiaan warga serta mewadahi aktivitas komunitas dalam rangka mewujudkan kota layak huni. Sebanyak 30 taman tematik telah dibangun namun lokasinya masih terfokus di pusat kota. Penelitian ini hendak melihat kapasitas pemerintah daerah dalam penyediaan taman tematik yang dianalisis menggunakan kerangka tata kelola ruang publik meliputi komposisi, pemangku kepentingan, sarana serta tugas pemerintah. Dalam mewujudkan kota layak huni, pemerintah harus memegang peran utama dengan melakukan kolaborasi bersama stakeholders lainnya untuk percepatan penyediaan ruang publik terutama dalam hal anggaran. Hasil penelitian menunjukan bahwa kapasitas Pemerintah Kota Bandung cukup baik terutama dalam hal anggaran dan SDM, namun ketersediaan lahan masih menjadi kendala utama sehingga belum dapat menyediakan taman tematik yang merata di seluruh wilayah Kota Bandung.]]>
<![CDATA[FUNGSI RUMAH SEBAGAI TEMPAT USAHA BIDANG PARIWISATA DI DESA COLO, KUDUS ]]>
<![CDATA[Deny Aditya Puspasari]]>;
<![CDATA[Maya Damayanti]]>
<![CDATA[ Jurnal Pengembangan Kota Vol 6, No 1: Juli 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Diponegoro University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (620.085 KB)
|
DOI: 10.14710/jpk.6.1.17-25
<![CDATA[Perkembangan aktivitas wisata di Desa Wisata Colo telah meningkat pada beberapa dekade terakhir, di mana dengan adanya aktivitas tersebut telah menyerap sumber daya manusia di sekitarnya. Fenomena yang terjadi saat ini adalah banyak dari masyarakat yang tinggal di Desa Colo menggunakan rumah sebagai media untuk melakukan bisnis di bidang pariwisata. Manfaat yang dirasakan oleh masyarakat dengan bisnis wisata adalah adanya peningkatan pendapatan yang diterima. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi jenis-jenis usaha yang menggunakan rumah sebagai tempat usaha bidang pariwisata. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif. Hasil di lapangan menunjukkan bahwa fungsi rumah tidak hanya dapat digunakan sebagai tempat tinggal saja melainkan sebagai tempat usaha dalam penyediaan jasa pariwisata.]]>
<![CDATA[EVALUASI PROGRAM PENYEDIAAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT MISKIN DI KABUPATEN BELITUNG ]]>
<![CDATA[Bambang Winarno]]>
<![CDATA[ Jurnal Pengembangan Kota Vol 6, No 1: Juli 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Diponegoro University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (554.129 KB)
|
DOI: 10.14710/jpk.6.1.66-74
<![CDATA[Permasalahan pemenuhan rumah bagi masyarakat miskin merupakan hal rumit karena faktor ekonomi, kurangnya partisipasi dan tidak menarik dari sisi bisnis, serta ketidakmampuan berusaha karena usia. Pemerintah sebagai fasilitator penyediaan perumahan yang layak bertanggung jawab atas hal tersebut, sehingga muncul pertanyaan bagaimana penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat miskin? Tujuan penelitian adalah mengevaluasi penyediaan rumah layak huni di Kabupaten Belitung. Hal ini penting untuk mengetahui kesesuaian sasaran program dan mekanisme bantuan bagi masyarakat miskin. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, melalui penjelasan suatu fenomena secara mendalam. Hasil penelitian menunjukan bahwa bantuan penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat miskin di Kabupaten Belitung sesuai sasaran, namun perlu dilakukan penelitian lanjutan terkait pengelolaan rumah layak huni pasca pembangunan.]]>
<![CDATA[PROSES PEMBERDAYAAN DENGAN MODEL EPE (ENGAGEMENT–PARTICIPATION–EMPOWERMENT) DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DESA DI KABUPATEN TEGAL ]]>
<![CDATA[Noor Sofiah]]>;
<![CDATA[Sunarti Sunarti]]>
<![CDATA[ Jurnal Pengembangan Kota Vol 6, No 1: Juli 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Diponegoro University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (595.882 KB)
|
DOI: 10.14710/jpk.6.1.45-55
<![CDATA[PPIP merupakan salah satu program pembangunan infrastruktur berbasis pemberdayaan masyarakat. Meskipun dalam setiap program berbasis pemberdayaan sudah ada pedoman pelaksanaannya, namun pada pelaksanaan kegiatan PPIP di Kabupaten Tegal, terdapat perbedaan proses pemberdayaan antardesa satu dengan lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji proses pemberdayaan dikaitkan dengan proses pemberdayaan model EPE (Engagement–Participation–Empowerment) pada PPIP di Kabupaten Tegal. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif, dengan pendekatan studi multi kasus. Peneliti mengambil dua kasus pada dua lokasi berdasarkan topografi wilayahnya yaitu lokasi di daerah perdesaan di pegunungan (Desa Dukuhbenda) dan daerah perkotaan di daerah dataran rendah (Desa Slawi Kulon). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan analisis dengan model EPE diketahui pada Desa Dukuhbenda (perdesaan) proses pemberdayaan berproses secara linier sesuai tahapannya. Sedangkan pada Desa Slawi Kulon (perkotaan) proses pemberdayaan berproses tidak sesuai dengan tahapannya, fase pemberdayaan terputus pada fase partisipasi.]]>
