cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota adm. jakarta pusat,
Dki jakarta
INDONESIA
Sosioinforma
ISSN : 24428094     EISSN : 25027913     DOI : -
Core Subject : Social,
Sosio Informa merupakan nama baru dari Majalah Informasi Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial. Majalah Sosio Informa menyajikan tulisan hasil kajian literatur dan kajian pemikiran kritis mengenai pembangunan kesejahteraan sosial. Sosio Informa merupakan media publikasi Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial dan pihak-pihak yang menekuni bidang pembangunan kesejahteraan sosial.
Arjuna Subject : -
Articles 398 Documents
KESEJAHTERAAN SOSIAL DALAM PERSPEKTIF EKONOMI POLITIK INDONESIA Moch. Syawie
Sosio Informa Vol 19 No 2 (2014): INFORMASI: Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial
Publisher : Politeknik Kesejahteraan Sosial

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33007/inf.v19i2.920

Abstract

Artikel tentang kesejahteraan sosial dalam perspektif ekonomi politik akan mengungkap persoalankesejahteraan sosial dengan pendekatan ekonomi politik, dengan menggunakan metode studi literatur.Dengan pendekatan nalar ekonomi politik diharapkan ada strategi baru yang bisa mengubah dari paradigmalama, sehingga negara berkembang sebagai subordinasi kepentingan negara maju menjadi negara yanglebih mandiri. Persoalannya apakah peran pemerintah/lembaga kesejahteraan sosial yang ada saat ini akandapat berfungsi efektif untuk memecahkan masalah-masalah sosial di dalam konteks ekonomi pasar yangsemakin marak. Kajian dengan menggunakan pendekatan ekonomi politik ada indikasi pelaku/pengeloladapat lebih memahami masalah-masalah kesejahteraan dan berimplikasi pada penanganan permasalahansosial.Kata kunci: kesejahteraan sosial, perspektif politik, perspektif ekonomi
KEPUASAN KLIEN TERHADAP PELAYANAN SOSIAL DI LEMBAGA REHABILITASI SOSIAL KORBAN PENYALAHGUNAAN NAPZA Suradi Suradi
Sosio Informa Vol 4 No 1 (2018): Sosio Informa
Publisher : Politeknik Kesejahteraan Sosial

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33007/inf.v4i1.1039

Abstract

Implementasi program rehabilitasi sosial bagi korban penyalahgunaan NAPZA di lembaga rehabilitasi sosial atau Institusi Penerima Wajiba Lapor (IPWL), perlu didukung dengan informasi mengenai kepuasan klien. Sampai saat ini, sepengetahuan penulis, informasi mengenai kepuasan klien terhadap pelayanan sosial di IPWL masih sangat terbatas. Padahal, informasi mengenai kepusan klien ini sangat penting dalam proses rehabilitasi sosial bagi korban penyalahgunaan NAPZA. Artikel ini bertujuan untuk mendeskrisikan konsep, pandangan dan pemikiran mengenai kepuasan klien terhadap pelayanan sosial. Informasi mengenai kepuasan klien ini akan bermanfaat bagi IPWL dan para pemangku kepentingan dalam proses rehabilitasi sosial. Penulisan artikel ini sebagai  hasil analisis data sekuder dari berbagai literatur. Adapun metode dalam penulisan artikel ini adalah  deskripftif - interpretatif. Penulis berupaya mengadaptasi dan menginterpretasikan  konsep, pandangan dan pemikiran ke dalam konteks rehabilitasi sosial.  Hasil interpretasi, bahwa kepuasan klien dipengaruhi oleh produk, pelayanan, kemudahan, harga, emosional dan situasi. Pada akhirnya, kepusan klien  berpengaruh terhdap loyalitas dan motivasi klien untuk mengikuti program di IPWL. Keterlibatan secara aktif klien di IPWL akan mendukung proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial dalam keluarga dan masyarakat.Kata kunci : penyalahgunaan NAPZA, kepuasan klien, rehabilitasi sosial.
PENGEMBANGAN KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN SOSIAL EKONOMI KELUARGA DALAM RANGKA MEMPERKOKOH KETAHANAN NASIONAL B Mujiyadi
Sosio Informa Vol 1 No 1 (2015): Sosio Informa
Publisher : Politeknik Kesejahteraan Sosial

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33007/inf.v1i1.91

Abstract

Studi ini merupakan kajian atas kebijakan pemberdayaan sosial dan ekonomi keluarga serta kondisiketahanan sosial pada keluarga. Dengan pendekatan deskriptif-evaluatif, studi ini dimaksudkan untukmendalami tingkat pemenuhan kebutuhan dasar minimum bagi setiap keluarga serta menemukan alternatifkebijakan dalam rangka meningkatkan ketahanan sosial keluarga. Keluarga merupakan unit terkecil dalamsistem kemasyarakatan, yang mempunyai berbagai fungsi bagi setiap insan di dalamnya. Namun demikian,oleh karena sesuatu hal maka fungsi-fungsi dimaksud tidak dapat berjalan secara optimal. Terdapat keluargakeluargayang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar minimumnya yang meliputi kebutuhan fisik,psikis, sosial dan spiritual. Kondisi yang lebih parah dialami keluarga yang karena kecilnya pendapatan,maka keluarga dimaksud tidak mampu memenuhi kebutuhan yang sangat minimal seperti pangan, sandangdan papan. Dalam rangka terpenuhinya pemenuhan kebutuhan dasar maka keluarga-keluarga dimaksudperlu diberdayakan. Sebagai tahap awal, keluarga itu perlu diberdayakan dari aspek sosial dan ekonominya.Dengan meningkatnya keberdayaan sosial ekonomi, keluarga dimaksud diharapkan akan dapat mencapaipeningkatan kesejahteraannya, yang ditandai dengan terwujudnya keluarga yang kokoh dan mampumelaksanakan fungsinya secara optimal. Keluarga yang dapat melaksanakan fungsinya secara optimal akanmemperkuat ketahanan nasional.Kata kunci: fungsi keluarga, pemberdayaan, ketahanan nasional
ANCAMAN PEREDARAN NARKOBA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUMAN SECURITY Aulia Rahman
Sosio Informa Vol 2 No 3 (2016): Sosio Informa
Publisher : Politeknik Kesejahteraan Sosial

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33007/inf.v2i3.261

Abstract

Salah satu kejahatan transnasional yakni perdagangan narkoba (drugs trafficking) yang menjadi permasalahan intens bagi dunia internasional saat ini khususnya kawasan Asia Tenggara. Tulisan ini merupakan kajian teori dan kajian literatur yang mendiskripsikan bagaimana peredaran narkoba menjadi ancaman bagi keamanan individu (human security) dan bagaimana perkembangan peredaran narkoba di Indonesia. Ditinjau melalui konsep human security, peredaran narkoba memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap keamanan individu. Perkembangan peredaran narkoba di Indonesia semakin tinggi dengan adanya metode kitchen lab. Sinergi sistem hukum dan pranata sosial diperlukan untuk menanggulangi peredaran narkoba.
PERANAN SEKTOR INFORMAL DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN Suradi Suradi
Sosio Informa Vol 16 No 3 (2011): INFORMASI: Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial
Publisher : Politeknik Kesejahteraan Sosial

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33007/inf.v16i3.50

Abstract

Kemiskinan masih menjadi permasalahan utama dalam konteks pembangunan nasional. Padadan orang hampir miskin berjumlah 72.12 juta. Sesungguhnya pemerintah telah melaksanakankegiatan penanggulangan kemiskinan dengan dukungan anggaran yang cukup besar. Salah satuprogram yang dikembangkan pemerintah (Kementerian Sosial) yaitu pengembangan sektorinformal melalui Program Pemberdayaan Fakir Miskin (P2FM). Tetapi pelaksanaan skematersebut belum efektif mengurangi jumlah penduduk miskin. Padahal, skema pengembangansektor informal secara konseptual sudah tepat dalam penanggulangan kemiskinan. Sehubungandengan itu, perlu dilakukan penguatan-penguatan pada program yang sudah ada berdasarkankondisi masyarakat yang dinamis. Pilihan-pilihan jenis usaha yang dikelola orang miskin dalammekanisme KUBE, kemungkinan sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan pasar. Hal ini tentumenimbulkan kejenuhan pada sistem produksi maupun sistem distribusi, sehingga mempengaruhikesinambungan pengelolaan usaha penduduk miskin.Key word : sektor informal, kemiskinan, kebijakan sosial.
DAMPAK SOSIAL BUDAYA TAYANGAN IKLAN KOSMETIKA PADA MEDIA TELEVISI YANG BIAS GENDER Yanuar Farida Wismayanti
Sosio Informa Vol 16 No 2 (2011): INFORMASI : Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial
Publisher : Politeknik Kesejahteraan Sosial

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33007/inf.v16i2.961

Abstract

Televisi adalah salah satu media publik yang mengalami perkembangan yang cukup pesat. Namun demikian, hal ini juga membawa dampak dalam kehidupan manusia, dimana media informasi ini menyebar dalam seluruh aspek kehidupan manusia. Beberapa tayangan telivisi, melalui iklannya menyajikan beberapa informasi yang berkiatan dengan berita tertentu, pendidikan maupun tayangan yang bersigat hiburan. Televisi mempunyai kelebihan untuk menyajikan siaran secara langsung (live broadcasting) yang dapat mencapai pemirsanya ke seluruh pelosok negeri, bahkan televisi dapat memungkinkan terjadinya diskusi secara langsung, serta mempengaruhi kehidupan sosial dan budaya termasuk segala sesuatu yang berhubungan dengan komersialisasi, budaya konsumtif, kemewahan serta pujian atas kecantikan, kemewahan karena daya tarik iklan yang ditawarkan kepada pemirsa. Untuk itu kita harus mempunyai startegi yang tepat untuk mengurangi dampak negatif dari aspek sosial budaya yang mempengaruhi masyarakat.
MODEL IDENTIFIKASI PERMASALAHAN SOSIAL DI KAWASAN KUMUH PERKOTAAN Suradi Suradi
Sosio Informa Vol 1 No 2 (2015): Sosio Informa
Publisher : Politeknik Kesejahteraan Sosial

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33007/inf.v1i2.141

Abstract

Migrasi desa kota yang tidak terkendali mengakibatkan terjadinya urbanisasi berlebih. Di perkotaan terjadikepadatan penduduk yang berimplikasi pada tuntutan lapangan pekerjaan dan kebutuhan permukiman.Apabila kota tidak siap memenuhi tuntuan tersebut, maka kondisi ini berpotensi menyebabkan terjadinyaberbagai problema di perkotaan. Berkaitan dengan itu, artikel ini ditulis dengan tujuan untuk mengidentifikasipermasalahan sosial di kawasan slumperkotaan. Berdasarkan hasil kajian literatur, di kawasan slumperkotaant erdapat berbagai permasalahan sosial. Permasalahan sosial tersebut perlu temukenali dengantepat, dan di dalam artikel ini ditawarkan sebuah “model identifikasi”. Model ini berbentuk lingkaran yangdi dalamanya mencakup berbagai aspek, dan aspek-aspek tersebut membentuk hubungan sebab akibat.Melalui model ini, akan diperoleh informasi permasalahan sosial secara komprehensif dan mendalamtentang hakikat dan kedalaman masalah, serta keterkaitan antar masalah. Sumber informasi untuk menyusunartikel ini dikumpulkan melalui studi dokumentasi terhadap literatur, dokumen tertulis maupun internet.Artikel ini diharapkan sebagai bahan pengembangan kebijakan dan program sosial berbasis data dalamrangka mewujudkan kota yang bersih, sehat dan sejahtera.Kata kunci: permukiman slum, permasalahan sosial, kebijakan sosial.
MULTIKULTURALISME DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI Mu'man Nuryana
Sosio Informa Vol 7 No 1 (2002): INFORMASI : Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial
Publisher : Politeknik Kesejahteraan Sosial

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33007/inf.v7i1.898

Abstract

Selama tiga dekade yang lalu, berkembang suatu pandangan bahwa kebhinekaan masyarakat menghambat pembangunan. Pandangan ini dipengaruhi pendapat beberapa ahli ekonomi pembangunan sebelumnya yang menemukan bukti bahwa diversitas menghambat pembangunan. Pandangan negatif tersebut didukung oleh hasil penelitian tahun 1960-andan 1970-an, dengan sebaran negara sample yang sangat terbatas dan menggunakan cross-section analysis.Namun hasil survey komprehensif terakhir terhadap sejumlah negara berkembang pada tahun 1990-an dengan menggunakan data longitudinal, menunjukkan sebaliknya bahwa diversitas budaya ternyata tidak ada korelasinya dengan pembangunan. Oleh karena itu, tidak perlu ada kekhawatiran bagi kita untuk melaksanakan pembangunan dalam kondisi masyarakat Indonesia yang multikutur. Dalam banyak hal, multikulturalisme dapat memberikan kontribusi positif bagi pembangunan.
KETIMPANGAN PENDAPATAN DAN PENURUNAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT Mochamad Syawie
Sosio Informa Vol 18 No 2 (2013): INFORMASI : Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial
Publisher : Politeknik Kesejahteraan Sosial

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33007/inf.v18i2.70

Abstract

Artkel ini akan membahas perihal ketimpangan pendapatan dan relevansinya dengankecendrungan menurunnya kesejahteraan masyarakat. Meski kinerja ekonomi paska krisiscenderung membaik, indikator ketimpangan dan kemiskinan menunjukkan bukti adanya ekslusisosial-ekonomi bagi kebanyakan manusia Indonesia. Memburuknya ketimpangan sejalan denganstatistik yang menunjukkan kecenderungan semakin parahnya kemiskinan. Berbagai pihakmengkaitkan ketimpangan dengan pola pembangunan yang tak berpihak kepada kelompok miskin.Persoalan yang perlu dipertimbangkan yang terkait dengan perbaikan kesejahteraan masyarakatdapat dikemukakan di sini, yaitu relevansi pendidikan yang membuat anggota masyarakat lebihkapabel dan sesuai dengan kebutuhan lokal, arah investasi kepada penguatan ekonomi rakyat.Kata Kunci: ketimpangan pendapatan dan penurunan kesejahteraan masyarakat.
PENETAPAN UPAH MINIMUM PROVINSI (UMP) TERHADAP PEMENUHAN HAK ATAS KESEJAHTERAAN Utami, Penny Naluria
Sosio Informa Vol 5, No 2 (2019): Sosio Informa
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33007/inf.v5i2.1732

Abstract

Pemerintah Indonesia berupaya agar masyarakat mempunyai kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan. Dengan demikian, setiap pekerja mempunyai hak memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja serta pemberian upah yang layak. Metode Penelitian menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan mengungkap fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berjalan dan menyuguhkan apa adanya. Dengan simpulan, pro kontra terkait upah minimum provinsi masih akan ada karena Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan itu bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mana undang-undang menghendaki adanya perundingan antara serikat pekerja dengan konsesi pengusaha. Namun, Peraturan Pemerintah 78/2015 tersebut malah membatasi ruang-ruang diskusi melalui formulasi inflasi dan pertumbuhan ekonomi sehingga hasil survei dalam bentuk rekomendasi dewan pengupahan tidak digunakan lagi karena nilai kenaikannya sudah bisa dihitung melalui formulasi yang ada. Tidak ada perusahaan yang mengajukan penangguhan pembayaran upah, namun masih ditemukan pekerja/buruh menerima dibawah upah minimum provinsi. Hal ini terjadi karena pekerja/buruh tidak mampu menolak pemberian upah tersebut dan pengusaha menganggap bahwa upah yang diberikan sudah memenuhi kehidupan secara normatif.  Kata Kunci: UMP, Pengusaha, Pekerja/Buruh, Pemerintah.

Filter by Year

2002 2021


Filter By Issues
All Issue Vol 7 No 3 (2021): Sosio Informa Vol 7 No 1 (2021): Sosio Informa Vol 6, No 1 (2020): Sosio Informa Vol 5, No 3 (2019): Sosio Informa Vol 5, No 2 (2019): Sosio Informa Vol 5, No 1 (2019): Sosio Informa Vol 4, No 3 (2018): Sosio Informa Vol 4, No 3 (2018): Sosio Informa Vol 4, No 2 (2018): Sosio Informa Vol 4, No 2 (2018): Sosio Informa Vol 4, No 1 (2018): Sosio Informa Vol 4 No 1 (2018): Sosio Informa Vol 3 No 3 (2017): Sosio Informa Vol 3 No 2 (2017): Sosio Informa Vol 3 No 1 (2017): Sosio Informa Vol 2 No 3 (2016): Sosio Informa Vol 2 No 2 (2016): Sosio Informa Vol 2 No 1 (2016): SOSIO INFORMA Vol 1 No 3 (2015): Sosio Informa Vol.1.edisi 3 tahun 2015 Vol 1, No 3 (2015) Vol 1, No 2 (2015): Sosio Informa Vol 1 No 2 (2015): Sosio Informa Vol 1, No 1 (2015): Sosio Informa Vol 1 No 1 (2015): Sosio Informa Vol 19, No 3 (2014) Vol 19 No 3 (2014): INFORMASI : Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 19, No 2 (2014): INFORMASI: Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 19 No 2 (2014): INFORMASI: Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 19, No 1 (2014): INFORMASI: Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 19 No 1 (2014): INFORMASI: Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 18, No 3 (2013): INFORMASI: Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 18 No 3 (2013): INFORMASI: Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 18 No 2 (2013): INFORMASI : Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 18, No 2 (2013) Vol 18, No 1 (2013): INFORMASI: Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 18 No 1 (2013): INFORMASI: Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 17, No 3 (2012) Vol 17 No 3 (2012): INFORMASI : Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 17 No 2 (2012): INFORMASI : Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 17, No 2 (2012) Vol 17, No 1 (2012): INFORMASI: Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 17 No 1 (2012): INFORMASI: Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 16, No 3 (2011): INFORMASI : Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 16, No 3 (2011): INFORMASI: Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 16 No 3 (2011): INFORMASI: Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 16 No 2 (2011): INFORMASI : Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 16 No 1 (2011): INFORMASI: Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 16, No 1 (2011): INFORMASI: Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 14 No 3 (2009): INFORMASI : Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 12 No 3 (2007): INFORMASI : Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 12 No 2 (2007): INFORMASI : Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 12 No 1 (2007): INFORMASI : Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 11 No 1 (2006): INFORMASI : Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 11, No 1 (2006): INFORMASI : Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 10 No 3 (2005): INFORMASI : Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 10 No 2 (2005): INFORMASI : Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 10 No 1 (2005): INFORMASI : Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 9 No 1 (2004): INFORMASI : Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 8 No 4 (2003): INFORMASI : Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 8 No 3 (2003): INFORMASI : Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 8 No 2 (2003): INFORMASI : Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 7 No 2 (2002): INFORMASI : Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 7 No 1 (2002): INFORMASI : Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial More Issue