Articles
213 Documents
<![CDATA[Komunikasi dalam Komunikasi Kelompok ]]>
<![CDATA[Ririn Puspita Tutiasri]]>
<![CDATA[ CHANNEL: Jurnal Komunikasi Vol 4, No 1 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ahmad Dahlan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (146.661 KB)
|
DOI: 10.12928/channel.v4i1.4208
<![CDATA[Â Komunikasi adalah suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan bersosialisasi sejak manusia diciptakan oleh Sang Penciptanya. Komunikasi menjadikan apa yang diamksut oleh seseorang dapat di mengerti oleh orang lain. Bahkan terciptanya suatu kesepakatan dikarenakan adanya komunikasi. Individu-individu bisa menjadi satu yakni mengerti apa yang disampaikan oleh individu yang lain. Serta memberi dukungan terhadap apa yang dimaksutkan oleh individu tersebut baik berupa persetujuan maupun suatu kritik yang membangun terhadap apa yang disampaikan oleh individu tersebut. Kekompakan, kebersaman yang terjalin akibat adanya tujuan bersama ini yang menjadikan individu-individu itu terbentuk menjadi suatu kelompok. Adanya kelompok menjadikan individu-individu itu menjadi kuat karena mereka mempunyai tujuan yang sama. Kelompok yang baik adalah kelompok yang mampu memberikan kesempatan pada individu-individu yang ada didalamnya untuk mengaktualisasikan diri, sehingga kelompok merupakan perwujudtan dari individu-individu yang ada didalamnya. Begitupun dengan komunikasi yang dilakukan oleh kelompokkelompok yang ada didalamnya, harus terjadi dengan seimbang tidak ada yang mendominasi atau terdominasi. Komunikasi yang terjadi didalam kelompok menarik untuk dipelajari karena akan menemukan bagaimana membuat suatu kelompok yang efektif.Kata Kunci: Komunikasi Kelompok]]>
<![CDATA[KOMUNIKASI POLITIK ANTAR KOALISI PARLEMEN DI DPR RI ]]>
<![CDATA[Dani Fadillah]]>
<![CDATA[ CHANNEL: Jurnal Komunikasi Vol 5, No 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ahmad Dahlan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (198.943 KB)
|
DOI: 10.12928/channel.v5i1.6357
<![CDATA[AbstrakPolitik adalah sesuatu yang sangat dinamis, sehingga ada premis yang menyatakan tak adakawan dan lawan yang abadi dalam politik, begitu pun dalam dunia perpolitikan yang terjadi diIndonesia. Pasca terjadinya peralihan kepengurusan negara setelah pemilu 2014 kemarin kutubperpolitikan nasional di parlemen terpisah menjadi dua; Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan KoalisiMerah Putih (KMP), dimana yang satu perupakan kubu pendukung pemerintah dan yang lainadalah kubu penyeimbang. Akan tetapi politik tetaplah politik dimana banyak terjadi komunikasidan konsolidasi di dalamnya, perbedaan ijtihad politik tidak serta merta dapat dijadikan patokanbahwa mereka tidak ada komunikasi antar partai atau antar tokoh yang berbeda jalur koalisinya,bahkan tidak menutup kemungkinan dalam internal koalisi pun ada komunikasi-komunikasi khususyang dilakukan oleh salah satu anggota koalisi dengan koalisi lainnya. Untuk itu lah penelitian inikami coba untuk laksanakan gunan mengetahui praktik komunikasi politik yang berjalan antarorganisasi (fraksi) dalam gedung parlemen DPR RIKata kunci: Komunikasi Politik, Komunikasi Organisasi, DPR RI.]]>
<![CDATA[DIALOG DAN MEDIASI: PERSPEKTIF KOMUNIKASI KONFLIK DALAM STRATEGI MANAJEMEN KONFLIK (Studi Fenomenologi terhadap Konflik Perguruan Pencak Silat di Madiun – Jawa Timur) ]]>
<![CDATA[Estu Widiyowati]]>;
<![CDATA[Rachmat Kriyantono]]>;
<![CDATA[Bambang Dwi Prasetyo]]>
<![CDATA[ CHANNEL: Jurnal Komunikasi Vol 6, No 1 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ahmad Dahlan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (119.037 KB)
|
DOI: 10.12928/channel.v6i1.10210
<![CDATA[IntisariKonflik di Madiun yang terjadi antara perguruan pencak silat Persaudaraan Setia Hati Terate dengan Persaudaraan Setia Hati Winongo Tunas Muda tergolong ke dalam konflik masyarakat. Konflik terjadi secara berulang pada dua waktu yaitu terjadi pada Bulan Suro dan terjadi dalam keseharian anggota perguruan. Perspektif komunikasi konflik memberikan sudut pandang bahwa dialog dan mediasi menjadi strategi manajemen konflik yang efektif digunakan dalam mengelola konflik masyarakat. Namun, dalam fenomena konflik perguruan pencak silat yang terjadi di Madiun, dialog dan mediasi belum mampu mengelola konflik secara keseluruhan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi proses manajemen konflik yang telah dilakukan oleh jajaran pengurus perguruan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode fenomenologi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat dua faktor utama yang menghambat proses dialog dan mediasi, yaitu adanya pengaruh dari kepentingan politik dan ekonomi, sosialisasi kebijakan yang belum menyeluruh, dan proses pengelolaan konflik yang bersifat kondisional. Terwujudnya efektifitas proses dialog dan mediasi didorong oleh faktor netralitas pihak yang berkonflik, pemberdayaan komunitas, dan program kerja yang berkelanjutan.Kata Kunci: Konflik Masyarakat, Manajemen Konflik, Komunikasi Konflik]]>
<![CDATA[Pengelolaan Digital Public Relations Rumah Sakit “JIH†Yogyakarta Tahun 2017 ]]>
<![CDATA[Yusuf Efendi Nasution]]>;
<![CDATA[Tri Hastuti Nur R]]>
<![CDATA[ CHANNEL: Jurnal Komunikasi Vol 6, No 2 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ahmad Dahlan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (793.74 KB)
|
DOI: 10.12928/channel.v6i2.11583
<![CDATA[ABSTRAKTransformasi perkembangan teknologi informasi yang semakin pesatmengharuskan bagi para profesional PR untuk mulai menerapkan digitalPR dalam kegiatan komunikasi organisasinya. Penelitian ini menganalisispengelolaan digital public relations di salah satu perusahaan yang bergerakdibidang kesehatan dengan jumlah traffic media sosial tertinggi di D.IYogyakarta yakni Rumah Sakit “JIHâ€. Tujuan dari penelitian ini adalahuntuk mendeskripsikan pengelolaan digital public relations Rumah Sakit“JIH†dimulai dari perencanaan, implementasi hingga evaluasi pada tahun2017. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif denganpendekatan studi kasus. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa perencanaanyang dilaksanakan pada tahun 2017 mengalami transisi perubahan yangawalnya singkat dan spontanitas hingga menjadi lebih panjang, bertema, dantersusun. Perancangan pesan atau konten bedasarkan kalender medis kemudiandituangkan pada editorial plan yang menjadi acuan dalam implementasikegiatan PR. Evaluasi yang dilakukan bedasarkan data yang diperoleh darianalis media sosial.]]>
<![CDATA[Strategi Tata Kelola Komunikasi Krisis Humas Pemerintahan Kabupaten Kuningan Jawa Barat dalam Menghadapi Krisis ]]>
<![CDATA[Fitri Permata Sari]]>;
<![CDATA[Rah Utami Nugrahani]]>
<![CDATA[ CHANNEL: Jurnal Komunikasi Vol 7, No 2 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ahmad Dahlan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.12928/channel.v7i2.8504
<![CDATA[Crisis is something that can suddenly unnoticed. A Public Relations is required to be able to control that impact. Every Public Relations should make a plan in handling crisis, the planning referred as Crisis Management. Kuningan District Government has a planning strategy in handling the crisis. The problem of e-ID card is an external crisis that occurred in Kuningan. This research uses descriptive qualitative research method in order to give description about Crisis Communication Management conducted by Public Relations of Regional Government of Kuningan Regency in handling e-KTP crisis that happened in Kuningan. There are three stages in handling the crisis that is with pre-crisis planning, during crisis and post crisis. The result of this research is communications crisis management activities conducted by the Regional Government of Kuningan Regency has gone through three stages. The first stage is pre crisis, the existence of planning on what to do if the crisis occurs. Local Government of Kuningan Regency in handling e-KTP crisis, they are quick response in handling crisis and also transparent to society. The last thing done after the crisis is by providing guidance and input to the Ahmadiyah community and related Islamic organizations.]]>
<![CDATA[Manajemen Komunikasi Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta dalam Penanganan Limbah Perak di Kotagede ]]>
<![CDATA[Raditia Yudistira Sujanto]]>
<![CDATA[ CHANNEL: Jurnal Komunikasi Vol 3, No 1 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ahmad Dahlan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (331.393 KB)
|
DOI: 10.12928/channel.v3i1.2413
<![CDATA[Kesadaran akan bahaya limbah yang terdapat di dalam lingkungan tidak selalu dimiliki oleh semua lapisan masyarakat. Kesadaran tentunya tidak akan berguna tanpa adanya perbuatan dan perubahan. Kotagede merupakan daerah yang cukup terkenal dengan industri kerajinan peraknya. Dari pengerjaan kasar sampai penjualan hasil jadi kerajinan peraknya terdapat di Kotagede. Pada tahun 2004 BLH kota Yogyakarta mengadakan sosialisasi di Kotagede mengenai pentingnya menangani limbah perak secara benar dan efisien. Hal ini menjadi tanggung jawab BLH karena bagian dari tugas dan fungsi BLH dalam hal pelayanan publik. Pada sosialisasi terakhir BLH gagal meyakinkan audiens sosialisasinya. Dengan dasar di atas peneliti melihat bagaimana manajemen komunikasi BLH dengan masyarakat Kotagede kaitannya dengan pembangunan kesadaran akan pentingnya penanganan limbah perak demi keselamatan dan kesehatan masyarakatnya sendiri serta lingkungan. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif eksploratoris dengan metode pengumpulan data yaitu wawancara serta studi dokumen. Metode penelitian sendiri adalah studi kasus. Penelitian ini menggunakan teori-teori dasar komunikasi dan manajemen, serta komunikasi krisis. Peneliti menilai bahwa terdapat krisis di dalam manajemen komunikasi BLH saat menjalankan program sosialisasinya. Penelitian ini menemukan bahwa terdapat beberapa hal yang memang menjadi kendala saat pembentukan program sosialisasi, dimulai dari tahapan ‘perencanaan’ sampai tahapan ‘pengontrolan’. Secara garis besar masalah -masalah yang sempat ada meliputi keputusan-keputusan tim pelaksana program dalam proses manajemennya yang tidak didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan budaya dan sosial sesuai dengan apa yang terdapat di Kotagede. Pada saat tahap ‘pengorganisasian’ pun tim pelaksana program tidak mempertimbangkan penugasan atas dasar kompetensi atau keahlian yang dimiliki anggota-anggotanya, melainkan atas dasar struktur jabatan atau organisasi. Terlebih lagi pada tahapan ‘pengontrolan’, tim pelaksana program tidak melakukan pelaporan dengan semestisnya, tidak melakukan pengarsipan, serta tidak melakukan pengawasan paska-program. Meskipun demikian, tidak sepenuhnya peneliti hanya menemukan hal-hal negatif atau kekurangan-kekurangan selama pelaksanaan penelitian. Melalui hasil temuan serta saran-saran yang peneliti lampirkan di akhir tesis ini, diharapkan BLH kembali melaksanakan program sosialisasi di Kotagede terkait masalah keberadaan bahaya limbah perak dan logam lainnya, karena peneliti tidak berharap BLH kecolongan waktu jika tindakan BLH di depannya nanti tidak lagi bersifat antisipatif melainkan reaktif terhadap kondisi lingkungan di daerah Kotagede. Kata Kunci: manajemen komunikasi, limbah perak Kotagede, organisasi pemerintah, badan  ]]>
<![CDATA[Politisi Perempuan Dalam Bingkai Media (Analisis Framing Robert Entment Atas Pemberitaan Politisi Perempuan Di Media Cetak) ]]>
<![CDATA[Amalia Djuwita]]>
<![CDATA[ CHANNEL: Jurnal Komunikasi Vol 4, No 1 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ahmad Dahlan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (138.596 KB)
|
DOI: 10.12928/channel.v4i1.4203
<![CDATA[Gebner dalam buku Boyd-Barret, Approach to Media: a Reader (1995; 12), memperkenalkan konsep resonansi. Hal ini terjadi saat media massa dan realitas sebenarnya menghasilkan koherensi yang powerfull, di mana pesan media menerpa khalayak secara terus menerus secara signifikan. Ketika realitas media mirip dengan realitas sosial yang terjadi di lingkungannya, proses resonansi itu berlaku. Dalam konteks kekuataannya inilah media menjadi alat ampuh dalam pembentukan opini publik, jika asumsinya digeser ke wilayah realitas masyarakat maka opini publik akan membentuk persepsi simpati dan empati. Peran media dalam memberitakan kasus korupsi yang dilakukan oleh politisi perempuan yang sangat gencar, telah memberikan pencerahan pada masyarakat akhir-akhir ini. Hampir setiap hari Media cetak maupun Televisi menayangkan para pelaku korupsi yang terlibat atau tertangkap tangan, bahkan sering menjadi perbincangan atau program tersendiri dalam pengupasan persoalan korupsi. Diantara nama Perempuan yang dituduh terlibat korupsi ini adalah Wa Ode, Miranda Goeltom, Nunun Nurbaeti, Malinda Dee, Anggelina Sondakh, Mindo Rosalinda Manulang. Dibandingkan dengan laki-laki yang terlibat dalam masalah korupsi serta dari data statistik, maka sedikit sekali Perempuan yang terlibat dalam kasus korupsi tersebut. Tetapi dalam Pemberitaan media, Perempuan yang terlibat korupsi yang disebutkan di atas menjadikan berita yang sangat menonjol. Kata Kunci: Politik Perempuan, Media Massa, Framing Entman]]>
<![CDATA[EVALUASI PEMANFAATAN MEDIA SOSIAL BAGI PELAKSANAAN FUNGSI ANGGOTA DPRD JAWA TENGAH ]]>
<![CDATA[Nuriyatul Lailiyah]]>
<![CDATA[ CHANNEL: Jurnal Komunikasi Vol 5, No 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ahmad Dahlan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (310.775 KB)
|
DOI: 10.12928/channel.v5i1.6352
<![CDATA[AbstrakDalam rangka peningkatan kinerja DPRD Jawa Tengah media sosial digunakan sebagaisarana yang mudah, murah, dan bisa menjangkau berbagai lapisan masyarakat yang tersebar diseluruh wilayah Jawa Tengah. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pemanfaatan mediasosial dalam pelaksanaan fungsi anggota DPRD untuk berkomunikasi dengan masyarakat.Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode studi kasus. Pengambilan datamelalui wawancara mendalam terhadap anggota DPRD Jawa Tengah yang aktif di media sosialdan masyarakat yang ada dalam jejaring mereka. Hasil penelitian terdiri dari tiga hal. Pertama,media sosial digunakan oleh anggota DPRD Jawa Tengah untuk tiga hal, antara lain: (1)mengkomunikasikan fungsi dewan (legislasi, pengawasan, dan anggaran); (2) berkomunikasidengan publik dalam rangka mendengar aspirasi dan mendapatkan masukan; (3) sarana hiburanyang diwujudkan dengan menggunakan media sosial sebagai penyaluran ekspresi diri daninformasi kegiatan pribadi maupun dengan keluarga. Kedua, terkait fungsi dewan yangdikomunikasikan melalui media sosial, fungsi pengawasan merupakan fungsi yang paling seringdilakukan. Sementara fungsi legislasi dilakukan secara moderat, dan fungsi anggaran sebagaifungsi yang paling jarang dikomunikasikan. Ketiga, informan masyarakat yang ada dalam jaringanmedia sosial anggota DPRD Jawa Tengah yang aktif di media sosial mempersepsikan anggotadewan tersebut sebagai wakil rakyat yang benar-benar bekerja untuk rakyat.Kata kunci: media sosial, anggota dewan, fungsi DPRD]]>
<![CDATA[PERAN BIDANG HUBUNGAN MASYARAKAT KEPOLISIAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM MANAJEMEN KOMUNIKASI PUBLIK ]]>
<![CDATA[Medi Trilaksono Dwi Abadi]]>
<![CDATA[ CHANNEL: Jurnal Komunikasi Vol 5, No 2 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ahmad Dahlan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (226.369 KB)
|
DOI: 10.12928/channel.v5i2.7981
<![CDATA[AbstrakKepolisian merupakan organisasi pemerintah yang fungsinya adalah sebagai pelindung,pengayom, dan pelayan masyarakat di Indonesia. Peran polisi sangat berat dalam melaksanakanfungsinya tersebut, mengingat pelanggaran hukum yang ditangani oleh polisi dari waktu ke waktusemakin meningkat. Dalam kondisi tersebut. Profesionalitas polisi harus lebih ditingkatkan demimenjaga nama baik polisi di mata masyarakat. Banyaknya komitmen pemerintah untuk lebihmenstabilkan kondisi bangsa Indonesia berbagai masalah pelanggaran hukum, seperti pembasmianterorisme, ungkap kasus narkoba, penangkapan buronan, dan lain sebagainya, serta peningkatankeamanan dan ketertiban masyarakat yang merupakan bagian penting dari stabilitas politik adalahbentuk tanggungjawab polisi untuk pemerintah yang harus dijalankan dengan baik. Sebagaipendukung yang berfungsi menjadi jembatan penghubung antara kepolisian dengan khalayak luasmaka dibentuk satuan kerja yang khusus menangani hubungan masyarakat yang disebut BidangHubungan Masyarakat (Bidhumas). Kinerja kepolisian dibagi menjadi beberapa wilayah hukumyaitu dari tingkat tertinggi Mabes Polri, Polda, Polres,d an Polsek. Penelitian ini bertujuan untukmenganalisa proses pengelolaan informasi yang dilakukan Bidhumas Polda DIY yang berkaitandengan manajemen komunikasi publik. Peran Bidhumas Polda DIY dalam proses pengelolaaninformasi dan manajemen komunikasi menjadi fokus utama dalam penelitian ini. Penelitian inimengambil lokasi di wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, maka penelitian ini menunjukPolda DIY melalui satuan kerja Bidhumas sebagai subjek penelitian yang menjadi jembatanpenghubung utama antara Polda DIY dengan masyarakat umum DIY dalam mengelola interaksidan berkomunikasi. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Teknikwawancara dan observasi langsung digunakan untuk mendapatkan kesesuaian data antarainforman dan objek penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Bidhumas Polda DIY dalammengelola informasi terkait proses manajemen komunikasi publik dengan cara memanfaatkanmedia. Media yang dimaksud adalah media sebagai alat bantu penyebar informasi dan mediasebagai lembaga yang mengelola informasi yaitu media pemberitaan. Media sebagai alat bantuoleh Bidhumas Polda DIY dibedakan menjadi dua yaitu media konvensional: media cetak dan mediaelektronik, serta yang kedua adalah media baru yaitu media yang berbasis pada teknologi internetyang mengutamakan kecepatan dan jangkauan luas dalam penyebaran informasi.Kata kunci: manajemen komunikasi, peran humas, pemanfaatan media.]]>
<![CDATA[Konstruksi Ujaran Kebencian Melalui Status Media Sosial ]]>
<![CDATA[Tangguh Okta Wibowo]]>
<![CDATA[ CHANNEL: Jurnal Komunikasi Vol 6, No 2 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ahmad Dahlan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (672.91 KB)
|
DOI: 10.12928/channel.v6i2.11578
<![CDATA[ABSTRAKStudi ini mengeksplorasi kompleksitas pergolakan yang dialami penggunamedia sosial, karena kehadiran Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentangInformasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) (khususnya pasal 27 ayat 3)yang menjerat banyak korban. Sejak delapan tahun terakhir (2008-2016),korban pelaporan ke pihak kepolisian sekitar 141 kasus dengan pasal 27 ayat 3ini atas dugaan ujaran kebencian (tercatat oleh Safenet Voice). Studi ini fokusterhadap praktik pengguna media sosial (khususnya Facebook dan Twitter),sebagai media —ketika pengguna lebih mudah untuk mencurahkan emositertentu— untuk mengekspresikan berbagai pendapat. Selanjutnya tulisan inimembahas permasalahan privasi dan penubuhan dalam bermedia sosial.]]>
