cover
Contact Name
Dr. Evi Mu'afiah
Contact Email
muafiahevi@gmail.com
Phone
(0352) 481277
Journal Mail Official
-
Editorial Address
LPPM IAIN Ponorogo Jl. Pramuka No.156 Ponorogo
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
Kodifikasia: Jurnal Penelitian Islam
ISSN : 19076371     EISSN : 25279254     DOI : -
Kodifikasia: Jurnal Penelitian Islam is a journal based on Islamic research published by Institute for Research and Community Services, State Islamic Institute of Ponorogo. This journal first published in 2007 to facilitate the publication of research, articles, and book review. The Journal issued biannually in June and December.
Articles 420 Documents
Metode Rasional dalam Memahami Islam (Metode seni dan Metode Filsafat) Eka Putra Romadona
Kodifikasia Vol 16, No 1 (2022)
Publisher : IAIN PONOROGO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/kodifikasia.v16i1.3505

Abstract

Seni dan filsafat merupakan dua kata yang masing-masing memiliki akar kata tersendiri. Namun demikian, sejatinya seni dan filsafat adalah satu kesatuan yang tidak dapat di pisahkan. Bukan hanya dalam aspek keilmuan, dalam aspek penggunaan dalam kehidupan pun seni dan filsafat adalah dua hal yang selalu bersinggungan dengan kita. Tidak terkecuali dalam memahami Islam. Banyak dari cendekiawan kita yang luput dalam memahami Islam dari perspektif seni. Padahal pada realitasnya seni selalu ada dalam agama, mulai dari arsitektur, kaligrafi hingga syair. Pada penelitian ini penulis ingin menggali lebih dalam terkait metodologi seni dalam memahami agama. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan analitis kualitatif dengan berpaku pada literatur-literatur yang berkaitan dengan tema. Penelitian ini sendiri menghasilkan kesimpulan bahwa metode seni dan metode filsafat adalah dua jenis keilmuan yang saling melengkapi. Di dalam seni ada usaha filosofis seniman untuk mengaktualisasi ide-ide seninya. Begitu pun sebaliknya, dalam filsafat terdapat seni-seni untuk memahami serta menggali makna akan suatu hal yang sedang diteliti. [ Art and philosophy are two words, each of which has its own root. However, in fact art and philosophy are a unity that cannot be separated. Not only in the scientific aspect, in the aspect of use in life, art and philosophy are two things that always intersect with us. No exception in understanding Islam. Many of our scholars miss in understanding Islam from an artistic perspective. Whereas in reality art has always existed in religion, ranging from architecture, calligraphy to poetry. In this study, the author wants to dig deeper into the methodology of art and philosophy in understanding religion. The approach used in this study is a qualitative analytical approach by sticking to the literature related to the theme. This research itself concludes that the method of art and the method of philosophy are two types of science that complement each other. In art there is an artist's philosophical effort to actualize his artistic ideas. And vice versa, in philosophy there are arts to understand and explore the meaning of something that is being studied.] Keyword: 
THE TRADITION OF LET PELLET IN MADURA COMMUNITY BETENG: CASE STUDY OF ASAM RIVER VILLAGE, KUBU RAYA REGENCY Nur Rofiq; M. Zidny Nafi' Hasbi; Muhammad Adnan Firdaus; Sulaiman️ Sulaiman️
Kodifikasia Vol 16, No 1 (2022)
Publisher : IAIN PONOROGO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/kodifikasia.v16i1.3860

Abstract

Penelitian ini mendeskripsikan tentang pelet betteng yang dikenal dengan istilah bunting tujuh bulan pada masyarakat Madura di Desa Sungai Asam Kabupaten Kubu Raya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tradisi let pelet betteng masyarakat Madura di Desa Sungai Asam. Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif cluster dengan pendekatan fenomenologis yang dilakukan dengan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Tahapan analisis data dilakukan secara bertahap; reduksi data, pemaparan data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelet betteng suku Madura di Desa Sungai Asam Kabupaten Kubu Raya Kalimantan Barat sangat religius, memiliki filosofi adat yang kuat untuk dilakukan dan bersifat sakral, tradisi ritual ini berawal dari mitos yang berkembang di masyarakat. . Alat dan benda yang disiapkan sangat unik, seperti mengajak masyarakat sekitar dan bacaan doa khusus serta ibu hamil mandi dengan memegang ayam kampung dan syarat bagi yang mandi harus membawa uang. Tradisi ini merupakan perubahan warna budaya dan warisan nenek moyang. [This study describes the let pellet betteng which is known as the seven months of pregnancy in the Madurese community in Sungai Asam Village, Kubu Raya Regency. The purpose of this study was to determine the let pellet betteng tradition of the Madurese community in Sungai Asam Village. This research is included in a qualitative research cluster with a phenomenological approach which is carried out using observation, interviews, and documentation. The stages of data analysis are carried out in steps; data reduction, data exposure, and conclusion. The results showed that the let pellet betteng of the Madurese tribe in Sungai Asam Village, Kubu Raya Regency, West Kalimantan was very religious, had a strong customary philosophy to do and was sacred, this ritual tradition came from the myths that developed in the community. The tools and objects prepared are very unique, such as inviting local people and reading special prayers as well as pregnant women taking a bath by holding a free-range chicken and the requirement for the person who bathes to bring money. This tradition is a cultural discoloration and heritage of ancestors.]
PRINCIPLES OF MASLAHAH MURSALAH ON WOMEN'S EQUALITY AND JUSTICE: An Analysis towards Supreme Court Regulation of Republic of Indonesia Number 3 2017 Concerning with Guidelines for Adjudicating Women's Cases Against the Law Endrik Safudin; Uswatul Khasanah
Kodifikasia Vol 16, No 1 (2022)
Publisher : IAIN PONOROGO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/kodifikasia.v16i1.3925

Abstract

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum lahir dimaksudkan untuk mewujudkan keadilan bagi perempuan agar mendapatkan akses yang sama atas sumber daya di dalam proses persidangan. Dengan kata lain, peraturan tersebut memuat ketentuan yang berkenaan dengan kontrol yang sejajar terhadap relasi antara laki-laki dan perempuan atas pemberian hak dan kewajiban khususnya pada proses persidangan sehingga keadilan substantif bagi perempuan dapat terwujud. Dengan kata lain, peraturan tersebut memberikan pedoman bagi hakim agar memberikan akses yang sama terhadap perempuan yang berhadapan dengan hukum, misalnya, akses pengambilan keputusan terhadap hak mendapatkan ganti kerugian, akses menjelaskan dampak kasus dan kebutuhan pemulihan. Dengan menggunakan penelitian kepustakaan (library research), penelitian ini akan menggali yaitu pertama, kesetaraan gender dan keadilan gender dalam prinsip maslahah mursalah. kedua, prinsip maslahah mursalah kesetaraan dan keadilan gender dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Ketiga, prinsip maslahah mursalah dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan pertama, kesetaraan gender dan keadilan gender sejalan dengan prinsip maslahah mursalah. Kedua, prinsip maslahah mursalah kesetaraan dan keadilan gender sangat terakomordir oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Ketiga, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dikonstruksikan dengan tujuan utuk merubah relasi kuasa sedemikian rupa antara laki-laki dan perempuan, baik dalam tataran pengetahuan maupun tindakan khususnya dalam ruang persidangan. [The Supreme Court Regulation of Republic of Indonesia Number 3 of 2017 concerning with the Guidelines for Adjudicating Women's Cases Against the Law is intended to create justice for women in order to have equal access on the resources in the trial process. In other words, the regulation contains provisions relating to equal control towards the relationship between men and women over the granting of rights and obligations, especially in the trial process, so that substantive justice for women can be realized. In other words, the regulation provides guidelines for judges to provide equal access to women conflicting with the law, for example, access to decision-making on the right to compensation, access to explain the impact of cases and the need for remedies. By using library research, it will explore, firstly, gender equality and gender justice in the principle of maslahah mursala; secondly, the principle of maslahah mursalah on equality and gender justice in the Regulation of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 3 of 2017 concerning with the guidelines for Adjudicating Women's Cases with the Law; thirdly, the principle of maslahah mursalah in the Regulation of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 3 of 2017 concerning with guidelines for Adjudicating Women's Cases conflicting with the Law. The results of this study show that first, gender equality and gender justice are in line with the principle of maslahah mursalah, second, the principle of maslahah mursalah on equality and gender justice is accommodated by the Regulation of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 3 of 2017 concerning with the Guidelines for Adjudicating Women's Cases Against the Law, third, the Regulation of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 3 of 2017 concerning with the Guidelines for adjudicating women's cases against the law are constructed with the aim of changing power relations in such a way between men and women,at the level at both knowledge and action, especially in the courtroom.]
Infrastruktur sebagai Dakwah: Muhammadiyah dan Bentuk Lain Dakwah Karunia Haganta; Firas Arrasy; Muria Khusnun Nisa
Kodifikasia Vol 16, No 1 (2022)
Publisher : IAIN PONOROGO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/kodifikasia.v16i1.3864

Abstract

Berbagai kajian yang dilakukan terhadap dakwah masih didominasi oleh dakwah dalam bentuk lisan maupun tulisan. Penggunaan media atau suatu tindakan juga sudah memperoleh perhatian sebagai bagian dari dakwah, meski masih belum sebanding dengan dakwah lisan dan tulisan. Artikel ini mengangkat pembangunan fasilitas publik yang dilakukan organisasi Muhammadiyah sebagai bentuk dakwah. Pembangunan fasilitas publik ini kerap dianggap sekadar wujud filantropi. Kami melihat bahwa pembangunan fasilitas publik adalah bagian dari dakwah yang dilakukan Muhammadiyah. Dengan perspektif komunikasi dari James W. Carey dan komunikasi profetik, proses komunikasi tidak hanya dilihat dalam bentuk lisan, tulisan, atau gestur/tindakan, tetapi juga bentuk lain seperti materi, dalam konteks artikel ini adalah infrastruktur fasilitas publik, yang ditujukan sebagai pengamalan nilai-nilai profetik, termasuk di dalamnya adalah dakwah. Perspektif infrastruktur puitis dari Brian Larkin memungkinkan infrastruktur tidak hanya dilihat dari aspek fungsionalnya saja, tetapi juga aspek politisnya, termasuk nilai-nilai yang dibawa lewat pembangunan infrastruktur. Muhammadiyah dengan nilai Islam modern menerapkan dakwah Islam modern lewat fasilitas publik sesuai kebutuhan masyarakat, pendidikan campuran agama dan sains, dan Kawasan Tanpa Rokok (KTR).
KONSEP MUQASAH PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH DALAM PERSPEKTIF FATWA DSN-MUI Devid Frastiawan Amir Sup; Ifandi Suhendi
Kodifikasia Vol 16, No 1 (2022)
Publisher : IAIN PONOROGO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/kodifikasia.v16i1.3818

Abstract

Pembahasan tentang potongan angsuran, termasuk dalam definisi lain cashback atau potongan harga dalam pembiayaan murabahah, secara definitif, pelaksanaan, dan sistem pencatatannya, sudah lazim dikenal dengan sebutan muqasah. Mengenai pembiayaan murabahah, MUI telah membentuk DSN yang di antara tugasnya adalah mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan dan produk keuangan syariah, sekaligus mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkannya melalui DPS. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan konsep muqasah pada pembiayaan murabahah dalam perspektif Fatwa DSN-MUI. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif, deskriptif, dan kepustakaan. Hasil yang didapat, muqasah dalam pembiayaan murabahah dimungkinkan dapat terjadi dalam tiga kondisi, yaitu diskon dalam murabahah (Fatwa DSN No: 16/DSN-MUI/IX/2000), potongan pelunasan dalam murabahah (Fatwa DSN No: 23/DSN-MUI/III/2002), dan potongan tagihan murabahah (Fatwa DSN No: 46/DSN-MUI/II/2005). Adapaun metode dalam pemberiannya adalah diberikan pada saat pelunasan, yaitu LKS mengurangi piutang murabahah dan keuntungan murabahah, atau diberikan setelah pelunasan, yaitu LKS menerima pelunasan piutang dari nasabah dan kemudian membayarkan potongan pelunasannya kepada nasabah. [The discussion on installment discounts, including in other definitions of cashback or price discounts in murabaha financing, definitively, its implementation, and its accounting system, is commonly known as muqasah. Regarding murabaha financing, MUI has established a DSN whose duties include issuing fatwas on types of financial activities and Islamic financial products, as well as supervising the implementation of fatwas that have been issued through DPS. This research aims to describe the concept of muqasah in murabahah financing in the perspective of Fatwa DSN-MUI. This research used qualitative, descriptive, and literature methodology. The results obtained, muqasah in murabaha financing is possible in three conditions, namely discounts in murabaha (Fatwa DSN No: 16/DSN-MUI/IX/2000), repayment discounts in murabaha (Fatwa DSN No: 23/DSN-MUI/ III/2002), and discounts on murabaha installment (Fatwa DSN No: 46/DSN-MUI/II/2005). The method of giving it is given at the time of settlement, i.e. LKS reduces murabahah receivables and murabahah profits, or it is given after settlement, i.e. LKS receives repayment of receivables from the customer and then pays the repayment discount to the customer.]
EDUCATION AUTONOMY IN THE DISRUPTION ERA: CONSTRUCTION OF SCHOOL BASED MANAGEMENT IMPLEMENTATION IN MADRASAH Fery Diantoro
Kodifikasia Vol 16, No 1 (2022)
Publisher : IAIN PONOROGO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/kodifikasia.v16i1.4709

Abstract

Besarnya peluang kemandirian yang diberikan pemerintah kepada satuan pendidikan melalui otonomi dan desentralisasi pendidikan yang ditambah juga dengan perkembangan zaman di era revolusi industry 4.0 menjadi sebuah tantangan dan tuntutan yang harus dipenuhi. Disrupsi yang terjadi pada semua aspek termasuk pendidikan mengharuskan pengelola pendidikan banyak melakukan penyesuaian terutama dalam aspek manajemen. Artikel ini adalah penelitian lapangan (field research) yang menggunakan pendekatan kualitatif dengan pengumpulan datanya melalui interview, observasi dan dokumentasi. Fokus terletak pada bagaimana kontruksi otonomi pendidikan dan keberhasilannya di MIN 1 Trenggalek di era disrupsi, dengan tujuan untuk mengetahui dan menganalisis kontruksi otonomi pendidikan di MIN 1 Tenggalek dan keberhasilannya dalam melaksanakan kebijakan Manajemen Berbasis Sekolah di era disrupsi. Temuan yang diperoleh bahwa otonomi pendidikan yang dikonstruk pada MIN 1 Trenggalek dengan membangun kesiapan antara pemerintah dan satuan pendidikan atas pembagian tugas (job discriptions), penggunaan kesempatan wewenang yang dilakukan oleh Kepala Madrasah untuk mengorganisir program pendidikan, pemberdayaan madrasah dengan memanfaatkan sumberdaya (SDM dan SDA) yang ada di madrasah. Keberhasilannya diantaranya, MIN 1 Trenggalek memiliki visi, misi dan tujuan yang jelas, sebagai ciri khas serta keberhasilan pada program pendidikan dan program-program pengembangan lainnya yang menunjukkan peningkatan mutu yang dihasilkan. [The magnitude of the opportunities for independence provided by the government to education units through education autonomy and decentralization coupled with the times in the era of the industrial revolution 4.0 is a challenge and demands that must be met. The disruption in many aspects, including education, requires education managers to make many adjustments, especially in the management aspect. This article is field research that uses a qualitative approach by collecting data through interviews, observation, and documentation. The focus lies on how the construction of educational autonomy and its success in MIN 1 Trenggalek in the era of disruption, to know and analyze educational autonomy at MIN 1 Tenggalek and its success in implementing School-Based Management policies in the era of disruption. The findings show that educational autonomy is constructed at MIN 1 Trenggalek by building readiness between the government and education units for job descriptions, using authority by the head of the madrasah to organize educational programs, empowering madrasah by utilizing resources in the madrasah. Its successes include MIN 1 Trenggalek has a clear vision, mission, and objectives, as a characteristic and success in educational programs and other development programs that show the quality improvement produced.]
THE EXISTENCE OF THE SHIDDIQIYAH ORDER OF KALIBAGOR KEBUMEN AND ITS SOCIO-RELIGIOUS INFLUENCE Moh Ashif Fuadi; Ahmad Mudhofir Annuroni; Ika Maula Nur Fauziyah
Kodifikasia Vol 16, No 1 (2022)
Publisher : IAIN PONOROGO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/kodifikasia.v16i1.3757

Abstract

Penelitian ini membahas tentang kemunculan tarekat shiddiqiyyah di Desa Kalibagor Kabupaten Kebumen. Permasalahan yang akan dibahas adalah tentang sejarah, dinamika penyebaran, dan pengaruhnya dalam masyarakat. Berdasarkan permasalahan yang ada, penelitian ini tergolong penelitian sejarah yang secara metodologis dimulai dari pemilihan topik, pengumpulan sumber, verifikasi sumber, interpretasi data dan historiografi. Adapun metode penggalian data adalah observasi, Interwiew dan dokumentasi dengan menitikberatkan pada sumber primer berupa buku tarekat shiddiqiyyah, Interwiew, dan penelitian terdahulu. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa Tarekat Shiddiqiyyah Kalibagor dibawa oleh Kiai Ja’far Shodiq, seorang khodamul ulum sepulangnya dari Pesantren Shiddiqiyyah Ploso Jombang. Masa perkembangan tarekat dimulai dengan berdirinya pesantren Mambā’ul Mubasysyirīn Majma’al Bahroin pada tahun 2001, yang menjadi pusat kegiatan shiddiqiyyah seperti kautsaran dan khalwat. Vonis tarekat ghoiru mu’tabar dan klaim sesat shiddiqiyyah di Kalibagor menjadi cair atas penjelasan dan bukti sanad tarekat. Eksistensi shiddiqiyyah Kalibagor mampu memberikan dampak positif terhadap perkembangan sosial keagamaan seperti dalam pendidikan pesantren, rutinan dzikir kautsaran bersama dan kegiatan santunan anak yatim membawa pengaruh masyarakat lebih agamis. [This research discusses the emergence of shiddiqiyyah orders in Kalibagor Village, Kebumen Regency. The issues that will be discussed are history, the dynamics of its spread, and its influence on society. Based on existing problems, this research is classified as historical research that methodologically starts from topic selection, source collection, verification, interpretation, and historiography. While the method of extracting data through observation, interviews, and documentation by focusing on the primary source in the form of shiddiqiyyah order books, interviews, and previous research. This research resulted in the conclusion that the Kalibagor shiddiqiyyah order was brought by Kiai Ja'far Shodiq, a khodamul ulum, after returning from the Shiddiqiyyah Pesantren Ploso Jombang, the period of development of the order began the establishment of the Mambā'ul Mubasysyirīn Majma'al Bahrain pesantren in 2001 which became the center of shiddiqiyyah activities such as kautsaran and khalwat, the verdict of the ghairu mu'tabar order and the false claims of shiddiqiyyah in Kalibagor became liquid on the explanation and evidence of the order sanad (transmission). The existence of shiddiqiyyah Kalibagor can have a positive impact on the development of religious society is realized in pesantren education, routine dhikr kautsaran together, and orphan compensation activities bring the influence of a more religious society.]
REFLECTION OF HUYULA TIAYO'S VALUE IN WAGE ACCOUNTING PRACTICES: ISLAMIC ETHNOMETHODOLOGY STUDY Mohamad Anwar Thalib
Kodifikasia Vol 16, No 2 (2022)
Publisher : IAIN PONOROGO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/kodifikasia.v16i2.4830

Abstract

Refleksi Nilai Huyula Tiayo pada Praktik Akuntansi Upah: Studi Etnometodologi Islam. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkonstruksi cara masyarakat Gorontalo mempraktikkan akuntansi upah. Paradigma yang digunakan adalah paradigma Islam, Etnometodologi Islam dipilih sebagai pendekatan penelitian Terdapat lima tahapan analisis data yaitu; amal, ilmu, iman, informasi wahyu, dan ihsan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat dua jenis upah yang diterima oleh warga saat membantu dihajatan pernikahan, yaitu upah uang dan upah bukan uang. Upah uang diterima melalui cara diberikan langsung oleh pihak yang mengadakan hajatan. Upah bukan uang diterima melalui cara meminta kepada pihak yang mengadakan hajatan. Praktik akuntansi upah tersebut hidup dengan semangat tolong menolong pada pelaksanaan upacara pernikahan atau dalam kebudayaan masyarakat Gorontalo kegiatan tersebut dikenal dengan istilah atau nilai huyula ti’ayo. Nilai yang seirama dengan perintah-Nya dalam Quran Surat Al Maidah ayat 2. Penelitian ini memberikan kontribusi tentang hadirnya konsep praktik akuntansi upah berbasis nilai kearifan lokal masyarakat Gorontalo. [Reflection Of Huyula Tayo's Value In Wage Accounting Practices: Islamic Ethnomethodology Study. The purpose of this study is to construct the way the people of Gorontalo practice wage accounting. The paradigm used is Islam, with an Islamic ethnomethodology approach. There are five stages of data analysis; amal, ilmu, iman, informasi wahyu, and ihsan. The results showed that there were two types of wages received by residents when helping with celebrations; cash and non-monetary wages. Money-type wages are received by way of being given directly by the party holding the celebration. Non-monetary wages are received by asking the party holding the celebration. The practice of accounting for wages lives in the spirit of helping at the wedding ceremony (huyula ti’ayo). Values that are in tune with His commands in Q.S Al Maidah: 2. This research contributes to the existence of the concept of wage accounting practices based on the value of local wisdom of the Gorontalo community]
THE CONCEPT OF MONOTHEISM ACCORDING TO JUNAYD AL-BAGHDA>DI> AND ITS IMPLEMENTATION FOR MODERN COMMUNITY Anis Hidayatul Imtihanah; Asep Syahrul Mubarok
Kodifikasia Vol 16, No 2 (2022)
Publisher : IAIN PONOROGO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/kodifikasia.v16i2.3301

Abstract

Tasawuf merupakan salah satu disiplin ilmu klasik dalam kajian Islam. Artikel ini mengupas pemikiran salah satu tokoh besar tasawuf, Junaydal-Baghda>di>, tentang konsep tauhid. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana konsep tauhid dalam pandangan Junayd al-Baghda>di> dan bagaimana implementasi konsep tauhid Junayd al-Baghda>di> pada era kontemporer. Metode dalam makalah ini adalah penelitian kepustakaan. Ini melibatkan mengidentifikasi dan menemukan sumber yang memberikan informasi faktual. Artikel ini menyimpulkan bahwa konsep tauhid Junayd al-Baghda>di> didasarkan pada kematian (kefanaan). Artinya lenyapnya sifat-sifat manusia, akhlak tercela, dan kebodohan seorang sufi selanjutnya sifat ketuhanan, akhlak mulia, dan ilmu yang abadi dalam dirinya. Dengan demikian, penerapan konsep tauhid-kematian bagi umat awam di era modern ini adalah memadukannya dengan amalan spiritual (riyadhoh) melalui tiga tahapan seperti takhalli, tahalli, dan tajalli. [Sufism is one of the classical disciplines in the Islamic studies. This article explores the thoughts of one of the great figure in Sufism, Junaydal-Baghda>di>, about the concept of monotheism. The problem in this research is how the concept of monotheism in Junayd al-Baghda>di>'s view and how the implementation of Junayd al-Baghda>di>'s concept of monotheism in the contemporary era. The method in this paper is library research. It involves identifying and locating sources that provide factual information. This article concludes that Junayd al-Baghda>di>'s concept of monotheism is based on mortality (kefanaan). It means the disappearance of human traits, despicable morals, and ignorance of a Sufi subsequently the eternal nature of divinity, noble character, and knowledge in him. Thus, the implementation of the concept of monotheism-mortality for ordinary people in this modern era is to combine it with spiritual practice (riyadhoh) through three stages such as takhalli, tahalli, and tajalli.]
QUESTIONING ZAKAT PROFESSION AND ITS CONTROVERSIES IN THE CONTEMPORARY ERA
Kodifikasia Vol 16, No 2 (2022)
Publisher : IAIN PONOROGO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/kodifikasia.v16i2.4694

Abstract

Kajian ini bertujuan untuk menjelaskan hal-hal mendasar terkait keberadaan zakat profesi dan membahas berbagai konsekuensi zakat di era kontemporer. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa zakat profesi merupakan hal yang baru dimana jenis zakat ini belum pernah ada sebelumnya di masa Nabi. Zakat ini diketahui baru muncul pada abad ke-20 dengan digagas oleh salah seorang ulama kontemporer, Yusuf Qardhawi, melalui karyanya yang berjudul Fiqh Az-Zakat. Munculnya zakat memicu berbagai pro dan kontra, terutama dari berbagai ulama fikih modern. Sebagian ulama kontemporer menentang keberadaan zakat ini karena dianggap tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah, juga tidak memiliki dalil dan nash yang jelas. Di sisi lain, pendapat ulama yang mendukung zakat dalam profesi ini didasarkan pada penafsiran pemotongan Q.S Al-Baqarah ayat 276 tentang kewajiban memberikan sebagian dari hasil usaha yang wajar. Ada beberapa perbedaan pendapat tentang penanaman zakat dalam profesi ini, antara lain zakat pertanian, zakat emas, zakat perdagangan, dan zakat rikhaz. [This study aims to review essential matters related to the existence of professional Zakat and the various controversies that cover Zakat in the contemporary era. The research method used is a literature study. From the study results, it is known that professional Zakat is a new case where this type of Zakat never existed before in the time of the Prophet. This Zakat is known to have only emerged in the 20th century with the idea of a contemporary scholar, Yusuf Qardhawi, through his work entitled Fiqh Az-Zakat. The emergence of Zakat has triggered various pros and cons, mainly from various modern fiqh scholars. Some contemporary scholars oppose the existence of this Zakat because they are considered to have never been exemplified by the Prophet and do not have clear arguments and texts. On the other hand, the opinion of scholars who support professional Zakat is based on the interpretation of the excerpt of Q.S. Al-Baqarah verse 276 regarding the obligation to pay Zakat on a portion of the results of a good business. There are several differences of opinion regarding the analogy of Zakat in this profession, which include the metaphor of Zakat on agriculture, Zakat on gold, Zakat on trade, and Zakat on wealth.]