cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dr. Evi Mu'afiah
Contact Email
muafiahevi@gmail.com
Phone
(0352) 481277
Journal Mail Official
-
Editorial Address
LPPM IAIN Ponorogo Jl. Pramuka No.156 Ponorogo
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
Kodifikasia: Jurnal Penelitian Islam
Published by Institusi Agama Islam Negeri Ponorogo
ISSN : 19076371     EISSN : 25279254     DOI : -
Core Subject : Economy, Education, Social,
Economics, Econometrics & Finance Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Kodifikasia: Jurnal Penelitian Islam is a journal based on Islamic research published by Institute for Research and Community Services, State Islamic Institute of Ponorogo. This journal first published in 2007 to facilitate the publication of research, articles, and book review. The Journal issued biannually in June and December.
Arjuna Subject : Seni dan Humaniora - Studi Agama
Articles 420 Documents
 30   31   32   33   34 
RELASI GURU DAN MURID (PEMIKIRAN IBNU ‘ATHAILLAH DALAM TINJAUAN KAPITALISME PENDIDIKAN) Muhammad Nurdin; Muhammad Harir Muzakki; Sutoyo Sutoyo
Kodifikasia: Jurnal Penelitian Islam Vol 9, No 1 (2015)
Publisher : IAIN PONOROGO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/kodifikasia.v9i1.463

Abstract

Kapitalisme pendidikan telah merubah orientasi pendidikan dan pola relasi guru-murid ke arah yang materialis dan mekanis. Sebaliknya, tujuan pendidikan dan model hubungan guru-murid dalam pendidikan yang Islami lebih bersifat spiritual dan berupa penghambaan demi meraih ridla Allah. Penelitian kepustakaan ini mengkaji pandangan Ibnu ‘Athaillah tentang relasi guru-murid ditinjau dari perspektif kapitalisme pendidikan. Sumber data utamanya adalah buku-buku karangan Ibnu ‘Athaillah tentang relasi guru-murid, terutama kitab al- Hikam, dan buku-buku karangan penulis lain yang mengulas tentang kapitalisme pendidikan. Artikel ini menyimpulkan bahwa pandangan Ibnu ‘Athaillah tentang relasi guru-murid secara khusus dan hakekat pendidikan secara umum perlu direvitalisasi di masa sekarang, karena kapitalisme pendidikan dalam beberapa segi telah menghilangkan spirit ruhaniah dalam pendidikan dan justru mendukung proses-proses yang mengarah kepada dehumanisasi.
LAW IS A TOOL OF SOCIAL ENGINEERING DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESI Martha Safira
Kodifikasia: Jurnal Penelitian Islam Vol 11, No 1 (2017)
Publisher : IAIN PONOROGO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/kodifikasia.v11i1.1140

Abstract

Tindak pidana korupsi merupakan suatu masalah sangat serius dan perlu diperhatikan, karena tindak pidana korupsi dapat membahayakan stabilitas dan keamanan negara dan masyarakatnya, membahayakan pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat, politik, bahkan dapat pula merusak nilai-nilai demokrasi serta moralitas bangsa karena dapat berdampak membudayanya tindak pidana korupsi. Korupsi dalam Islam digolongkan sebagai suatu perbuatan yang tercela dan sangat merugikan orang lain maupun bangsa Indonesia serta pelakunya termasuk sebagai orang-orang yang munafik, dzalim, kafir, dan merupakan dosa yang besar karena mereka telah memakan atau mengambil sesuatu yang bukan haknya atau bukan miliknya dan ancaman hukumannya adalah neraka jahanam. Alloh SWT melarang umatnya untuk memakan atau mengambil harta maupun hak orang lain dengan cara yang tidak halal, baik melalui pencurian, copet, rampok, pemerasan, pemaksaan, ataupun bentuk-betuk lainnya. Pandangan Al Qur’an tentang korupsi sangatlah tegas yaitu haram, karena termasuk dalam memakan harta sesama dengan cara yang tidak halal.Penegakkan hukum terhadap Undang-Undang Korupsi masih sangat sulit diterapkan di Indonesia. Oleh sebab itu Undang-Undang No. 31Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi (disingkat UU Korupsi) harus bisa menjadi sarana rekayasa sosial bagi masyarakat. Serta bagaimana hukum Islam juga bisa menjadi kontrol sosial untuk membantu pemerintah dalam menerapkan efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi. 
PENEGAKAN HUKUM DAN KESADARAN HUKUM NARAPIDANA WANITA DI LAPAS PONOROGO Dewi Iriani
Kodifikasia: Jurnal Penelitian Islam Vol 13, No 1 (2019)
Publisher : IAIN PONOROGO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/kodifikasia.v13i1.1680

Abstract

Lamanya Napi wanita untuk mengikuti persidangan sebanyak 15 kali / 4 bulan, dan pada umumnya Napi wanita tersebut banyak yang tidak paham hukum. Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) sedangkan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Penelitian ini akan membahas bagaimana penegakan hukum dan kesadaran hukum narapidana wanita di Lapas Ponorogo dan bagaimana proses pembinaan dari petugas lapas terhadap narapidana wanita di Lapas Ponorogo. Hasil dari penelitian ini bahwa  hukuman yang diberikan Napi wanita berkisar 3 bulan – 9 bulan kurungan penjara, setelah dipotong masa tahanan menjadi 1-3 bulan masa tahanan. Putusan hukuman yang diberikan oleh hakim dan diterapkan di lapas Ponorogo akan sesuai apabila diterapkan sesuai kenyataan. Namun apabila penegak hukum yang terdiri dari hakim, polisi, jaksa, dan petugas lapas meminta sejumlah uang tertentu kepada narapidana wanita hal ini tidak diperbolehkan dan melanggar hukum. Setelah di penjara barulah napi wanita sadar akan kejahatannya. Proses pembinaan di lapas Ponorogo sudah berjalan secara baik, hanya saja proses pembinaan tersebut belum sampai pendampingan sampai keluarnya narapidana. [The length of time for female prisoners to take a part in the trial is 15 times / 4 months, and in general there are many female prisoners who do not understand the law. This type of research is a field research (field research), the method used in this study using a qualitative research approach. This study will discuss how law enforcement and legal awareness of female prisoners in Ponorogo prison and how the process of coaching from prison officers to female prisoners in Ponorogo prison. The results of this study that the sentences given by female prisoners ranged from 3 months to 9 months in prison, after being detained the prison period was 1-3 months in prison. The verdict given by the judge and applied to the Ponorogo prison will be appropriate if applied according to reality. However, if law enforcers consisting of judges, police, prosecutors, and prison officers request a certain amount of money to female prisoners this is not permitted and breaks the law. After being imprisoned, women prisoners are aware of their evil. The process of coaching in the Ponorogo prison has been going well, except that the coaching process has not reached assistance until the release of inmates].
PENCITRAAN AMERICAN NIGHTMARE MELALUI PENGGUNAAN ARCHETYPEDAN LOOSE SENTENCE STRUCTUREDALAM “THE GREAT GATSBY” KARYA F. SCOTT. FIZGERALD Tintin Susilowati
Kodifikasia: Jurnal Penelitian Islam Vol 8, No 1 (2014)
Publisher : IAIN PONOROGO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/kodifikasia.v8i1.792

Abstract

Penelitian ini adalah penelitian stilistika yang mengkaji tentang penggunaan archetype dan loose sentence structure dalam membangun kesan mental pembaca tentang American Nightmare. Melalui penelitian ini, peneliti peneliti menggali pola-pola penggunaan archetype, loose sentence structure, serta konsep mental pembaca dalam memahami bacaan.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektifitas gaya penulisan Fizgerald dengan menggunakan ornamen berupa archetype, loose sentence structure guna membangun kesan mental pembaca tentang America Nightmare. Pendekatan penelitian ini adalah deskriptive kualitatif sedangkan desainnya adalah library research. Data yang digunakan adalah data primer berupa kutipankutipan yang dicari dari novel, selain itu juga data sekunder berupa referensireferensi pendukung. Peneliti juga menggunakan coding dalam proses koleksi data. Teknik ini digunakan untuk membantu peneliti dalam mengklasifikasikan data. Lebih lanjut, penelitian ini merupakan penelitian dokumentasi maka dalam analisis peneliti menggunakan pendekatan content analysis selain itu interactive analysis juga digunakan peneliti dalam tahap analisis data. Dalam penelitian ini diperoleh data sebagai berikut, 1.ditemukan data tentang penggunaan archetype sejumlah 851 data/ 70.79%; 2. ditemukan data tentang penggunaan loose sentence structure sejumlah 351 data/ 29.20 %; 3. ditemukan data tentang penggunaan archetype dan loose sentence structure secara bersamaan sejumlah 1202 data/ 100%. Sedangkan kesimpulan dari penelitian ini adalah:penggunaan kedua ornamen khususnya berupa archetype didukung juga oleh penggunaan loose sentence structure membuat kontek dari sebuah teks mudah dipahami, Kedua ornamen tersebut meminimalis kesulitan pembaca dalam berinteraksi dengan teks.
Pola Berfikir Reflektif Ditinjau Dari Adversity Quotient Ulum Fatmahanik
Kodifikasia: Jurnal Penelitian Islam Vol 12, No 2 (2018)
Publisher : IAIN PONOROGO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/kodifikasia.v12i2.1525

Abstract

Kemampuan berpikir seseorang menjadi salah satu tolak ukur untuk tercapainya tujuan pembelajaran matematika. Salah satu kemampuan berpikir yang mendukung keterampilan dalam belajar matematika adalah berpikir reflektif. Berfikir reflektif dapat terjadi ketika dalam proses menyelesaikan masalah matematika siswa mengalami kebingungan, kesulitan, dan keragu-raguan. Kemampuan berfikir reflektif merupakan kemampuan berfikir dengan menggunakan pengetahuan yang telah dimiliki untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam mencapai tujuan. Untuk mengetahui bagaimana kemampuan berpikir reflektif siswa maka siswa perlu melakukan suatu aktivitas memecahkan masalah matematika, yang dalam prosesnya tidak hanya melibatkan proses berfikir reflektif saja namun dibutuhkan juga usaha keras dan ketangguhan (adversity quotient) dalam mengatasi masalah tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mendiskripsikan pola berfikir reflektif dalam memecahkan masalah matematika khususnya pada materi bangun datar ditinjau dari Adversity Quotient kategori climber yang dimiliki oleh siswa. Subjek yang dipilih yaitu siswa kelas 5 SD Tarbiyatul Islam. Instrumen yang digunakan dalam penelitian berupa lembar angket ARP (Adversity Respon Profile), lembar tes pemecahan masalah, dan pedoman wawancara tes proses berpikir reflektif. Hasil penelitian menunjukan bahwa pola berfikir reflektif pada siswa climber berada pada tingkatan reflektif karena dalam proses berfikirnya mampu melalui fase reacting, comparing, dan contemplating.
Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Anak Sebagai Upaya Untuk Melindungi Hak Asasi Anak: Studi Wilayah Kepolisian Resot Kabupaten Ponorogo Layyin Mahfiana
Kodifikasia: Jurnal Penelitian Islam Vol 5, No 1 (2011)
Publisher : IAIN PONOROGO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/kodifikasia.v5i1.753

Abstract

Abstrak:Kedudukan  anak  dengan  segala  ciri  dan  sifatnya  yang khas  perlu dipertimbangkan  dalam  menghadapi  dan  menanggulangi  perbuatan dan tingkah laku anak nakal. Dalan realitanya kedudukan anak dengan ciri dan sifat yang khas ini seringkali dilanggar oleh penegak hukum, sehingga anak kehilangan hak asasinya. Artikel ini akan menjelaskan: pertama,  proses  penyidikan  guna  melindungi  hak  asasi  anak.  Anak mempunyai  beberapa  hak  di  antaranya  hak  untuk  segera  diperiksa; penyidik  wajib  meminta pertimbangan  atau  saran  dari  pembimbing kemasyarakatan;  penyidik  tidak  memakai  pakaian  dinas;  hak  anak yang dikenakan upaya paksa penahanan, maka tempat tahanan anak harus  dipisahkan  dari  tempat  tahanan  orang  dewasa,  dan  selama anak  ditahan,  kebutuhan  jasmani,  rohani,  dan  sosial  anak  harus tetap dipenuhi; hak mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan; hak untuk memberi keterangan dalam keadaan bebas, tidak butuh waktu lama, menggunakan bahasa lugas dan dimengerti anak;  dalam  penyidikan  anak  perlu  dirahasiakan;  dan  lamanya waktu penahanan. Hak-hak tersebut diatas, dalam prakteknya tidak semuanya terpenuhi dengan baik dengan beberapa alasan, diantaranya keterbatasan personel, ruangan yang terbatas, prosedur yang lambat, keterbatasan  dana  dan  kurangnya  kesadaran  dari  penyidik.  Kedua, faktor-faktor yang menjadi penghambat perlindungan hukum terhadap anak. Rata-rata tersangka anak itu adalah anaknya golongan menengah kebawah, sehingga tidak mampu membayar pengacara. Dalam proses penyidikan terkadang penyidik juga susah meminta keterangan kepada anak. Dalam aturan kasus anak harus tertutup tetapi dalam realitanya media selalu mencari berita, akhirnya terekspos. Belum maksimalnya peran PPT (Pusat Pelayanan Terpadu) sehingga visum untuk perbuatan tindak pidana (korban/pelaku) khususnya anak harus bayar sendiri dan hasilnya kadang membutuhkan waktu lama; Ruangan pemeriksaan dan shelter yang terbatas; Belum adanya LSM yang benar-benar konsen menangani masalah anak yang bermasalah dengan hukum; Selama ini PPT terfokus pada perlindungan korban, sedangkan dalam aturan dan prakteknya  juga,  masih  sangat  minim  sekali  perlindungan  terhadap pelaku terutama masalah pelayanan kesehatan.
IMPLEMENTASI KONSEP ISLAM WASATHIYYAH (Studi Kasus MUI Eks. Karesidenan Madiun) Ahmad Munir; Agus Romdlon Saputra
Kodifikasia: Jurnal Penelitian Islam Vol 13, No 1 (2019)
Publisher : IAIN PONOROGO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/kodifikasia.v13i1.1678

Abstract

Munas MUI ke-9 yang digelar di Surabaya tahun 2015, mengusung tema “Islam wasathiyyah untuk Indonesia dan dunia yang berkeadilan dan berkeadaban.” Tema dikehendaki untuk   membumikan Islam yang berkeadilan, moderat, seimbang, berkemajuan dan toleran. Posisi MUI sebagai tenda besar umat Islam, memiliki posisi strategis bagi umat Islam di Indonesia yang majemuk. Namun, sejauh mana tema tersebut tersosialisasikan kepada struktur organisasi di bawahnya?. Dengan menggunakan logika induktif menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian menemukan bahwa  wasathiyyah dimaknai sebagai pertengahan,   akomodatip,  adil,  dan moderat. Konsep tersebut diimplementasikan pada program kerja yang terfokus pada empat hal yaitu a) Pembentukan kesadaran terhadap aturan, baik agama maupun Negara. b) Penyatuan umat. c) Edukasi sosial dan pemberdayaan kesejahteraan masyarakat. d) Kaderisasi dan pengkajian. Faktor Pendukung program adalah wilayah Karesidenan Madiun yang kental sistem kekerabatannya, wilayah pesantren,   struktur dan kepengurusan MUI yang akomodatif, serta program kerja MUI yang mengacu pada kemaslahatan umum. Sementara faktor penghambat adalah adanya ketidakterwakilan dari sebagian elemen keagamaan, peluang keterlibatan sebagian anggota MUI dalam kontestasi politik dukung mendukung, kuatnya dominasi dan doktrinasi ormas keagamaan dan ketaatan kepada tokoh,  dan kurang maksimalnya transformasi konsep wasathiyyah. The 9th MUI National Conference held in Surabaya in 2015 carries the theme "Wasathiyyah Islam for Indonesia and the world that is just and civilized." The theme is intended to ground Islam that is just, moderate, balanced, progressive and tolerant. MUI's position as a large Muslim tent has a strategic position for Muslims in a pluralistic Indonesia. However, to what extent is the theme socialized to the organizational structure below? By using inductive logic and using a qualitative approach. The study found that wasathiyyah was interpreted as mid, accommodative, fair and moderate. The concept is implemented in a work program that focuses on four things, namely: a) Establishing awareness of rules, both religion and state. b) Unification of the Ummah. c) Social education and empowerment of community welfare. d) Cadreization and assessment. Program Supporting Factors are the Madiun Residency area which has a strong kinship system, boarding area, accommodative MUI structure and management, and MUI work programs that refer to general welfare. While the inhibiting factor is the absence of representation from some religious elements, the chance of involvement of some members of the MUI in supporting political contestation supports, strong domination and doctrination of religious organizations and obedience to figures, and a less than optimal transformation of the concept of wasathiyyah.
NAHDLATUL ULAMA PONOROGO MOVEMENT IN SHARIA ECONOMY DEVELOPMENT Luthfi Hadi Aminuddin; Isnatin Ulfah
Kodifikasia Vol 16, No 1 (2022)
Publisher : IAIN PONOROGO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/kodifikasia.v16i1.3914

Abstract

Gerakan NU dalam membangun usaha ekonomi berbasis syari’ah mengalami pasang surut. Tulisan ini bertujuan untuk mengungkap gerakan sosial PCNU Ponorogo dalam pengembangan ekonomi syariah melalui pendirian PT. Karya Bintang Swalayan. Dengan pendekatan gerakan sosial, penelitian ini menemukan bahwa latarbelakang gerakan sosial kemandirian ekonomi PCNU Ponorogo diilhami oleh semangat para mu’assis/ pendiri NU yang mendirikan Nahdlatut Tujjar  sebagai basis gerakan dan perjuangan di NU. Gerakan sosial tersebut dilaksanakan melalui dua tahap; framing dan mobilisasi. Proses framing dimulai dari adanya sebuah ide dasar kemandirian ekonomi dari Rais Syuriah, KH. Imam Sayuti yang disampaikan kepada Ketua PCNU Ponorogo, Fatchul Aziz, dan pada tahap berikutnya di sampaikan kepada pengurus NU yang lain. Sedangkan pada tahapan mobilisasi dilaksanakan dengan penuangan gagasan kemandirian ekonomi pada kegiatan Konferensi Cabang PCNU Ponorogo pada tanggal 15 Februari 2015 di PP. Darul Huda Mayak Tonatan Ponorogo dan Musyawarah Kerja Cabang I pada tanggal 15 Juni 2015 di PP. Al-Islam Joresan Mlarak Ponorogo. Tahapan ini dalam perspektif teori gerakan sosial dikenal pada tahapan formalisasi gagasan/ide pokok kemandirian ekonomi NU Ponorogo. Sedangkan tahapan pelembagaan gagasan kemandirian ekonomi NU Ponorogo terjadi pada saat di bentuknya tim ekonomi untuk mendirikan Bintang Swalayan. Tahapan dimulai dari penjualan saham hingga pada kegiatan grand opening Bintang Swalayan. Sedangkan dampak dari gerakan sosial kemandirian ekonomi bisa diklasifikasikan pada dampak secara finansial maupun non finasial. [The NU movement to build a sharia-based economic business has had its ups and downs. This paper aims to reveal the social movement of PCNU Ponorogo in the development of the sharia economy through the establishment of PT. Supermarket Star Works. By a social movement approach, this study finds that the background of the PCNU Ponorogo social movement for economic independence was inspired by the spirit of the mu'assis/NU founders who founded Nahdlatut Tujjar as the basis for the movement and struggle at NU. The social movement was carried out in two stages; framing and mobilization. The framing process started from the existence of a basic idea of economic independence from Rais Syuriah , KH. Imam Sayuti conveyed to the Chair of the PCNU Ponorogo, Fatchul Aziz, and in the next stage, to other NU administrators. Meanwhile, at the mobilization stage, it was carried out by pouring out the idea of economic independence at the Ponorogo PCNU Branch Conference on February 15, 2015, in PP. Darul Huda Mayak Tonatan Ponorogo and Branch I Working Meeting on 15 June 2015 in PP. Al-Islam Joresan Mlarak Ponorogo. This stage in the perspective of social movement theory is known as the stage of formalizing the main ideas of NU Ponorogo's economic independence. Meanwhile, the stage of institutionalizing the idea of NU Ponorogo's economic independence occurred when an economic team was formed to establish Bintang Swalayan. The stages start from selling shares to the grand opening of Bintang Swalayan. Meanwhile, the impact of the social movement on economic independence can be classified into financial and non-financial impacts]
IMPLEMENTATION OF AGRICULTURAL LAND PARTY IN THE CONTEXT OF ISLAMIC ECONOMY Dini Syahadatina; Firza Oktavia Nurul Kumala
Kodifikasia Vol 16, No 1 (2022)
Publisher : IAIN PONOROGO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/kodifikasia.v16i1.3434

Abstract

Industri gadai saat ini cukup menantang, bukan hanya pada sektor keuangan non bank saja akan tetapi sudah merambah ke masyarakat wilayah pedesaan melakukan system gadai. Dalam pelaksanaanya, alasan terjadinya transaksi ini adanya tuntutan kebutuhan ekonomi, sehingga mayoritas pihak yang melakukan praktik gadai lahan pertanian adalah masyarakat menengah kebawah. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kesesuaian praktik gadai jika ditinjau dari ekonomi Syariah. Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transaksi gadai lahan pertanian yang dilakukan oleh masyarakat guluk-guluk berawal dari rasa simpatisme atau meluapkan iwa sosialnya sehingga dapat saling membantu. Terdapat dua system yang digunakan sebagai acuan menggadaikan lahan ini yakni Sebagian pihak yang menerima gadai memberikan syarat ketentuan atas pengembalian pinjaman dengan memperhatikan objek yang digunakan dalam mengembalikan pinjaman yang sudah dibahas Ketika awal perjanjian dibuat.Apabila dilhat dari sudut pandang penerima gadai, pihak ini tidak merasa keberatan akan transaksi yang dilakukan. Akan tetapi jika pada akhir transaksi tidak sesuai akad awal dalam hal patokan harga yang ditentukan maka ransaksi ini tidak diperbolehkan. [The pawning industry is currently quite challenging, not only in the non-bank financial sector but has penetrated the community in rural areas to carry out the pawn system. In practice, the reason for this transaction is an economic need, so that the parties who practice pawning agricultural land are the lower middle class. The purpose of this study is to determine the practice of pawning from a Sharia economics point of view. The research method used is a descriptive approach. The results showed that the agricultural land pawn transactions carried out by the guluk-guluk community originated from a sense of sympathy or expressed their social spirit so that they could help each other. There are two systems that are used as a reference for mortgaging this land, namely that some of the parties who receive the pawn provide conditions on advice by taking into account the object used in returning the credit which was discussed when the initial agreement was made. feel speech about the transaction made. However, if at the end of the transaction it is not in accordance with the initial contract in terms of the specified price benchmark, then this transaction is not permitted.]
ISLAMISASI ILMU PENGETAHUAN DAN RELEVANSINYA DENGAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN Zulfah Lis Syafawati; Nasiwan Nasiwan
Kodifikasia Vol 16, No 1 (2022)
Publisher : IAIN PONOROGO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/kodifikasia.v16i1.3484

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis islamisasi ilmu pengetahuan dan relevansinya dengan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan cara studi kepustakaan sebagai teknik pengumpulan data dari berbagai referensi yang terkait untuk menganalisis konten. Hasil penelitian. Ilmu pengetahuan barat terdapat dampak negatif bersifat materialis dan sekular. Hal tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip agama Islam sehingga dilakukan proses islamisasi ilmu pengetahuan melihat kebenaran ilmu berdasarkan akal dan Al Qur’an Hadits. Prinsip mengutamakan tauhid dalam mengembangkan ilmu pengetahuan memiliki relevansi terhadap Pancasila terutama sila pertama Ketuhanan yang Maha Esa sebagai dasar pedoman pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia. Penerapan sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima dapat menjadi jawaban dari perkembangan ilmu pengetahuan dari barat yang bersifat materialis dan sekular. Adapun relevansi tujuan islamisasi ilmu pengetahuan dengan pendidikan kewarganegaraan bahwa pembentukan karakter pertama dan utama ialah karakter religius yang mencerminkan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Penguatan karakter religius bagi bangsa Indonesia melalui pendidikan kewarganegaraan untuk menjalani dan menjaga hubungan kehidupannya dengan Tuhan maupun dengan sesama manusia di lingkungan masyarakat dan bernegara.

Page 32 of 42 | Total Record : 420

 30   31   32   33   34 

Filter by Year

2010 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 19 No 2 (2025): Kodifikasia: Jurnal Penelitian Islam Vol 19 No 1 (2025): Kodifikasia: Jurnal Penelitian Islam Vol 18 No 2 (2024): Kodifikasia: Jurnal Penelitian Islam Vol 18 No 1 (2024): Kodifikasia: Jurnal Penelitian Islam Vol 17 No 2 (2023) Vol 17 No 1 (2023) Vol 17, No 1 (2023) Vol 16, No 2 (2022) Vol 16, No 1 (2022) Vol 15, No 2 (2021) Vol 15, No 1 (2021) Vol 14, No 2 (2020) Vol 14, No 1 (2020) Vol 13, No 2 (2019) Vol 13, No 1 (2019) Vol 12, No 2 (2018) Vol 12, No 1 (2018) Vol 12, No 1 (2018) Vol 11, No 1 (2017) Vol 11, No 1 (2017) Vol 10, No 1 (2016) Vol 10, No 1 (2016) Vol 9, No 1 (2015) Vol 9, No 1 (2015) Vol 8, No 1 (2014) Vol 8, No 1 (2014) Vol 7, No 1 (2013) Vol 7, No 1 (2013) Vol 6, No 1 (2012) Vol 6, No 1 (2012) Vol 5, No 1 (2011) Vol 5, No 1 (2011) Vol 4, No 1 (2010) More Issue