Articles
645 Documents
<![CDATA[PENGARUH INTEGRITAS PERBANKAN SYARIAH SEBAGAI SEKTOR KEUANGAN DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN INDONESIA PADA MASA PANDEMI ]]>
<![CDATA[Fitri, Winda]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunikasi Hukum Vol 8 No 1 (2022): Februari ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jkh.v8i1.44409
<![CDATA[Pertumbuhan ekonomi Indonesia terkontraksi 0,7% karena dipengaruhi oleh pandemi Covid-19, penelitian ini mengkaji potensi dan kontribusi perbankan syariah dalam meningkatkan kondisi perekonomian Indonesia pada masa pandemi. Sektor perbankan merupakan salah satu sektor yang sangat mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi suatu negara dan perbankan syariah berpotensi besar untuk berkembang lebih pesat di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan pendekatan penelitian Hukum Normatif dengan menggunakan objek penelitian berupa objek data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbankan syariah mempunyai peran yang sangat penting dalam mendorong sektor pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Secara historis, sistem ekonomi Islam merupakan sistem yang “kuat” dalam menghadapi goncangan ekonomi maupun kesulitan zaman dibandingkan sistem konvensional, kapitalis, atau sosialis. Hal ini dikarenakan Bank Syariah memiliki peran untuk memasyarakatkan praktik bagi hasil dan menghindari praktik riba (bunga). Perbankan syariah merupakan lembaga keuangan yang sehat dan tetap stabil bahkan ketika runtuhnya kurs mata uang. Di sisi lain, dengan disahkannya UUPS maka membuat para investor lebih percaya diri untuk menanamkan modalnya di perbankan syariah sehingga menambah arus investasi di Indonesia. Selain itu, upaya yang akan dilakukan oleh Bank Syariah dalam meningkatkan mutu perekonomian Indonesia adalah dengan mengalokasikan dana dari DPK pada sektor perekonomian dan memberikan dukungan permodalan terhadap sektor UMKM.]]>
<![CDATA[URGENSI OTONOMI DESA DALAM PENGELOLAAN DESA WISATA BERBASIS PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN ]]>
<![CDATA[Hardiyanti, Marzellina]]>;
<![CDATA[Diamantina, Amalia]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunikasi Hukum Vol 8 No 1 (2022): Februari ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jkh.v8i1.44410
<![CDATA[Keberadaan Desa semakin diakui sejak diberlakukannya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pembangunan Desa pada sektor pariwisata dikembangkan melalui konsep “desa wisata”. Fokus permasalahan pengelolaan desa wisata yang terjadi di Desa Wonocolo Kabupaten Bojonegoro yaitu belum adanya pelaksanaan otonomi desa dalam pengelolaan desa wisata berbasis pembangunan berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan non doktrinal atau metode yuridis-empiris yang diperoleh melalui sumber data primer dan sumber data sekunder yang dianalisis dengan metode deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan diperlukan adanya pelaksanaan otonomi desa dalam pengelolaan desa wisata di Desa Wonocolo Kabupaten Bojonegoro yaitu sudah ada dasar pengaturan hukum yaitu UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Perda Kabupaten Bojonegoro No. 1 Tahun 2016 tentang Kepariwisataan yang memberikan kewenangan Pemerintah Desa dalam mengelola potensi wisata desa namun belum ada pelaksanaan yang berlanjut dari Pemerintah Desa Wonocolo serta ancaman kerusakan lingkungan hidup terhadap kegiatan penambangan pada sumur-sumur tua yang dilakukan secara terus menerus. Upaya mewujudkan penyelenggaraan pengelolaan desa wisata berbasis pembangunan di antaranya dengan membangun sinergitas antara Pemerintah Desa dengan masyarakat setempat agar dapat diberdayakan dalam pengembangan potensi desa wisata yang berkelanjutan.]]>
<![CDATA[KAJIAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI YANG MENOLAK GUGATAN UJI MATERI UNDANG-UNDANG PEMILIHAN UMUM ]]>
<![CDATA[Muzayanah, Muzayanah]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunikasi Hukum Vol 8 No 1 (2022): Februari ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jkh.v8i1.44426
<![CDATA[Negara Republik Indonesia merupakan negara merdeka yang melaksanakan pemerintahan dan menyelenggarakan pemerintahan dengan sistem demokrasi. Pemerintahan diselenggarakan dengan sistem demokrasi dimana kedaulatan tertinggi berada ditangan rakyat. Pelaksanaan kedaulatan rakyat diwujudkan dengan penyelenggaraan pemilihan umum dengan memberi kesempatan kepada rakyat untuk menyatakan dan memilih pemimpin yang memegang kekuasaan pemerintahan di Negara Republik Indonesia. Pemilu dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagai landasan hukum yang sampai saat ini masih berlaku. Pelaksanan pemilihan umum berdasarkan UU Pemilu pada tahun 2019 telah dilaksanakan secara serentak untuk pemilihan Presiden dan Wakili Presiden, Pemilihan anggota Legislatif baik Untuk DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Pelaksanaan pemilihan serentak yang dilaksanakan tentu saja memiliki nilai kemanfaatan yang sangat baik bagi negara, masyarakat pemilih maupun penyelenggara pemilihan umum dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU). Disisi lain tentu saja terdapat adanya kekurangan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan umum, mengingat pelaksanaan pemilihan umum serentak ini sangat menguras tenaga, waktu dan beban kerja yang berat dan maksimal dalam penyelenggaraannya khususnya bagi Tenaga Pelaksana Pemilihan Umum dibawah kewenangan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Penelitian ini mengangkat permasalahan tentang : Bagaimanakah kajian yuridis terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak tentang Uji materiel UU Pemilihan Umum?. Penelitian ini merupakan penelitian Normatif dengan spesikasi penelitian Pustaka (Library reserach). Hasil penelitian melakukan kajian yuridis tentang Uji materiel yang diajukan oleh 4 (empat) orang petugas Pemilihan umum tahun 2019 tentang pelaksanaan pemilihan umum serentak yang dilaksanakan berdasarkan pada ketentuan Pasal 167 Ayat (3) dan Pasal 347 Ayat (1) U.U. Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalil yang dikemukakan sebagai alasan mengajukan Uji materiel UU Pemilu terhadap pelaksanaan pemilihan umum serentak yang memiliki kelemahan akibat beban berat bagi petugas penyelenggara Pemilihan umum tersebut, sehingga berakibat terjadi adanya tenaga yang stres dan ada pula yang berakibat yang sakit dan bahkan meninggal dunia. Pasal 167 Ayat (3) dan Pasal 347 Ayat (1) UU Pemilu dengan Frasa ”Pemungutan suara secara serentak” merupakan pasal yang dajukan pengujiannya terhadap UUD tahun 1945 dan menghendaki agar Pemilu tahun 2024 mendatang dilakukan pemisahan dalam pelaksanaan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden dengan Pemilihan anggota Legislatif untuk tidak dilaksanakan secara serentak. Gugatan yang diajukan oleh para Pemohon Uji materiel yang diantarnya merupakan anggota KPPS tersebut ditolak oleh Mahkamah Konstitusi (MK) karena Pemisahan penyelenggaraan Pemilu serentak tersebut bukan merupakan ranah MK, melainkan merupakan ranah Pembentuk UU.]]>
<![CDATA[DIGITAL BANKING CONSUMER PROTECTION: DEVELOPMENTS & CHALLENGES ]]>
<![CDATA[Kornelis, Yudi]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunikasi Hukum Vol 8 No 1 (2022): Februari ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jkh.v8i1.44477
<![CDATA[Teknologi dan digitalisasi semakin berkembang dan mempengaruhi berbagai macam bidang ekonomi dan industri, salah satunya adalah industri perbankan. Kehadiran teknologi dan fenomena digitalisasi tersebut mengarahkan industri ini pada proses transformasi digital melalui digital banking. Digital banking dikembangkan untuk melayani nasabah dengan lebih cepat, mudah, dan sesuai dengan pengalaman nasabah, serta dapat dilakukan sepenuhnya secara mandiri oleh nasabah dengan tetap memperhatikan aspek keamanan melalui pengoptimalan sistem teknologi digital. Kehadiran integrasi gaya hidup, otomatisasi dalam banking services merupakan aspek penting yang perlu mendapat perhatian. Keamanan dan kepercayaan nasabah merupakan hal yang penting bagi bank, sehingga nasabah mempercayai bank sebagai one-stop service untuk kebutuhan finansialnya. Namun permasalahan yang dihadapi di era digital banking yakni sejauh mana digital banking dapat dilakukan dengan meningkatkan kualitas layanan kepada nasabah dengan tetap memperhatikan dan tanpa mengorbankan keamanan transaksi. Selain itu, terdapat isu keamanan siber terkait perlindungan data konsumen yang hingga saat ini belum memiliki regulasi khusus untuk memberikan kepastian hukum. Urgensi perlindungan konsumen terhadap layanan perbankan digital akan dikaji dengan menggunakan metode penelitian hukum dengan pendekatan doktrinal yang terdapat pada bahan hukum primer dan sekunder. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis perkembangan dan tantangan hukum perlindungan konsumen digital banking di Indonesia.]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIRIDIS TERKAIT PROSEDUR ABSENSI PEGAWAI NEGERI SIPIL DENGAN METODE FACE DETECTOR DI PROVINSI BALI ]]>
<![CDATA[Kartikasari, Putu Santhi]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunikasi Hukum Vol 8 No 1 (2022): Februari ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jkh.v8i1.45121
<![CDATA[Fenomena yang terjadi adalah dimana kehadiran norma kosong dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2021 karena perangkat Face Detector tersebut harus dipasangkan pada masing – masing smartphone yang dimiliki oleh para Aparatur Sipil Negara. Jika terjadi kerusakan sistem, pihak pemerintah meminta Pegawai Negeri Sipil tersebut melaporkan kepada teknisi yang menangani bagian teknologi, namun belum diatur apakah para Pegawai Negeri Sipil dapat meminta perbaikan dari perangkat smartphone jika terjadi kerusakan fisik seperti terbanting, terendam air atau kerusakan fisik lainnya. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap penggunaan metode face Detector terkait prosedur absensi pegawai negeri sipil di Provinsi Bali dan untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh pemerintah Provinsi Bali dalam penegakan huum terhadap pengaturan terkait prosedur absensi pegawai negeri sipil dengan metode face Detector. Metode penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan hukum empiris. Teknik analisa data yang digunakan adalah Analisa data kualitatif. Hasil penelitian ini adalah Pengaturan hukum terhadap penggunaan metode face Detector terkait prosedur absensi pegawai negeri sipil di Provinsi Bali diatur dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2021 menjelaskan bahwa absensi Face Detector adalah suatu sistem yang terdiri dari aplikasi Absensi Pemerintah Provinsi, infrastruktur, data scan wajah, dan prosedur yang digunakan untuk mengetahui kehadiran pegawai melalui identifikasi elektronik. Face Detector dipasang pada Perangkat Daerah/Unit Kerja ditempat yang mudah diakses oleh PNS. Kendala yang dihadapi oleh pemerintah Provinsi Bali dalam penegakan huum terhadap pengaturan terkait antara lain adalah tidak semua perangkat Aparatur Sipil Negara yang menjalani work from home memiliki perangkat smartphone. Beberapa ASN hanya memiliki perangkat telepon genggam biasa yang tidak dapat dipasangkat perangkat absesnsi face detector. Hal tersebut menjadi dilema dimana para ASN harus membeli perangkat smartphone dengan dana pribadi tanpa tanggungan dari pihak pemerintah daerah atau pemerintah pusat.]]>
<![CDATA[PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA RUMAH ANTARA KONSUMEN DENGAN PERUMAHAAN PALEM ASRI NATAR ]]>
<![CDATA[Robianti, Masayu]]>;
<![CDATA[Zanariyah, Sri]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunikasi Hukum Vol 8 No 1 (2022): Februari ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jkh.v8i1.45134
<![CDATA[Sebagai upaya memenuhi kebutuhan akan rumah, dapat dilakukan melalui perjanjian sewa menyewa antara pemilik rumah dan penyewa sehingga lahirlah suatu kesepakan antara kedua pihak. Namun dalam pelaksanaan dari perjanjian tersebut salah satu pihak atau keduanya ada yang tidak memenuhi apa yang diperjanjikan (wanprestasi) sehingga mengakibatkan pihak lainnya menderita kerugian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan bentuk perjanjian sewa menyewa rumah antara konsumen dengan Perumahan Palem Asri Natar, serta dapat memberikan penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa rumah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif empiris. Data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer, yang diperoleh melalui studi pustaka dan wawancara, dianalisis secara kualitatif. Bardasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa bentuk perjanjian sewa menyewa rumah dilakukan secara tertulis dengan mengikuti syarat sah perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Penyelesaian wanprestasi apabila terjadi perselisihan antara konsumen dengan pihak Perumahan Palem Asri Natar, dilaksanakan secara musyawarah dan mufakat di kantor pusat perusahaan PT. Sabar Ganda, hasil musyawarah disusun dalam bentuk tertulis dan ditandatangani kedua pihak di atas materai.]]>
<![CDATA[PENCURIAN DATA PRIBADI DI INTERNET DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI ]]>
<![CDATA[Anugerah, Fiqqih]]>;
<![CDATA[Tantimin, Tantimin]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunikasi Hukum Vol 8 No 1 (2022): Februari ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jkh.v8i1.45434
<![CDATA[Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sudah membawa pada pemikiran sosial, sikap dan gaya hidup, termasuk pola perilaku manusia, tidak terbatas pada penegakan hukum, hubungan budaya, ekonomi dan sosial. Kerahasiaan data pribadi penting karena berkaitan dengan harga diri dan kebebasan berekspresi. Sejauh ini, belum ada regulasi khusus untuk memerangi penyalahgunaan data pribadi yang menimbulkan persoalan hukum atas data pribadi oleh negara. Terdapat beberapa faktor yang mendorong terjadinya tindak pidana kejahatan kasus pencurian data. Dengan demikian, penelitian bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang kebijakan perlindungan hukum terhadap kejahatan pencurian data pribadi di internet dan apa saja faktor yang dapat menyebabkan tindak pidana kejahatan pencurian data pribadi di internet. Artikel ini memakai metode penelitian normatif yang dilakukan dengan cara mengamati bahan pustaka seperti bahan hukum, seperti jurnal, konsep, skripsi, teori, prinsip, serta norma hukum yang saat ini berlaku di Indonesia.]]>
<![CDATA[ANALISIS PENYEBAB KEBAKARAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I TANGERANG ]]>
<![CDATA[Buyung, Abdul Rachman]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunikasi Hukum Vol 8 No 1 (2022): Februari ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jkh.v8i1.45851
<![CDATA[Penulisan artikel ini bertujuan untuk menjelaskan dan mendeskripsikan penyebab terjadinya kebakaran di Lapas Kelas 1 Tangerang. Berbagai permasalahan yang tidak terduga-duga seringkali terjadi di unit pelaksana teknis di Indonesia. Berita di awal september tahun 2021 ini, Lapas Kelas 1 Tangerang terbakar, dengan menewaskan sejumlah 44 warga binaan dan yang lainnya mengalami luka-luka. Dugaan yang dilayangkan sementara adalah karena adanya hubungan arus pendek pada listrik. Dengan kebakaran yang melalap salah satu blok hunian, kerugian ditaksir mencapai 1,5 miliar. Tidak hanya karena konsleting listrik, namun overcrowded dan kelalaian petugas diduga menjadi beberapa penyebab terjadinya kebakaran.]]>
<![CDATA[FAKTOR KESIAPAN BERWIRAUSAHA WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN ]]>
<![CDATA[Faishal, Akhmad]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunikasi Hukum Vol 8 No 1 (2022): Februari ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jkh.v8i1.45923
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara empiris faktor-faktor yang mempengaruhi entrepreneurship readinees warga binaan yang difokuskan pada entrepreneurship training, social support dan self efficacy. Sampel dalam penelitian ini yakni warga binaan di Lapas Terbuka IIB Kendal Semarang. Pengumpulan data dalam penelitian ini, menggunakan teknik dokumentasi dan kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yakni regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh entrepreneurship Training, social support dan self efficacy terhadap entrepreneurship readinees.]]>
<![CDATA[INTERNATIONAL LAW AND THE ROLE OF THE STATE OF INDONESIA IN ASEAN AS A CONFLICT MEDIUM ON SOUTH CHINA SEA ISSUES ]]>
<![CDATA[Dewa Gede Sudika Mangku]]>;
<![CDATA[Muhammad Adam Firdaus]]>;
<![CDATA[Ni Luh Wayan Yasmiati]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunikasi Hukum Vol 8 No 1 (2022): Februari ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jkh.v8i1.47022
<![CDATA[This study discusses the role of Indonesia as a conflict mediator on the issue of the development of problems related to the sovereignty conflict of China which claims most of the South China Sea zone. This problem received intervention from a third country, one of which was the United States. Indonesia and other ASEAN member countries that claim parts of the South China Sea against China's policies are still in the discussion process and in the process of signing the draft SCS Code of Conduct with China.]]>
