cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
sujarwoto
Contact Email
sujarwoto@ub.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
sujarwoto@ub.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Ilmiah Administrasi Publik
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : 23022698     EISSN : 25032887     DOI : -
Core Subject : Science,
Decision Sciences, Operations Research & Management
Jurnal Ilmiah Administrasi Publik is published two times a year in June and November. This journal contains scientific articles on public administration science written in two languages: Bahasa Indonesia and English. The article is published in form of empirical research, conceptual or theoretical framework. JIAP is published by Department of Public Administration Faculty of Administrative Science Brawijaya University Malang.
Arjuna Subject : -
Articles 258 Documents
 6   7   8   9   10 
PERENCANAAN KARIR PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KOTA BANJARBARU Irfani, Muhammad Rizki
Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Vol 15, No 1 (2014): Jurnal Ilmiah Administrasi Publik
Publisher : FIA UB

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.9874/fia-ub.v15i1.427

Abstract

Perencanaan Karir Pegawai Negeri Sipil Di Kota Banjarbaru (Studi pada Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan, Pelatihan Kota Banjarbaru). Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masalah keterbatasan kuantitas dan kualitas sumber daya aparatur BKD dan Diklat Kota Banjarbaru, terbatasnya pemahaman terhadap konsep perencanaan karir yang objektif dan transparan, sistem politik di daerah yang berpotensi menggerus kepercayaan PNS terhadap arah pengembangan karirnya, serta tidak adanya tolok ukur yang jelas dalam pengembangan karir sebagai bentuk akuntabilitas kepada publik. Hasil penelitian menunjukan bahwa ketiadaan payung hukum di bidang perencanaan karir PNS telah mengakibatkan ketidakjelasan arah pengembangan karir PNS. Proses yang berjalan selama ini hanya melibatkan unsur pengelola kepegawaian dan belum menyentuh aspirasi individu pegawai secara mendalam dan seimbang. Sedangkan hasil dari proses tersebut belum secara spesifik dirumuskan dalam suatu bentuk pedoman perencanaan. Sehingga pelaksanaan pengembangan karir PNS di Kota Banjarbaru belum berjalan dalam pola yang terencana dan terukur.
PERENCANAAN PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT DALAM PELAYANAN PAJAK REKLAME DI KABUPATEN MALANG Febriyanti, Nanie
Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Vol 15, No 1 (2014): Jurnal Ilmiah Administrasi Publik
Publisher : FIA UB

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.9874/fia-ub.v15i1.428

Abstract

Perencanaan Pengembangan E-Government Dalam Pelayanan Pajak Reklame Di Kabupaten Malang. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD) dimana PAD diperlukan sebagai penopang pembangunan daerah. Inovasi dalam pelayanan publik, terutama dalam pelayanan pajak, akan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan masyarakat (wajib pajak) dalam melakukan kewajiban perpajakannya agar pelayanan yang selama ini terlihat berbelit-belit, adanya biaya yang tidak jelas, dan terkadang belum bisa diakses oleh masyarakat menjadi lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Inovasi bertujuan untuk menjawab tuntutan masyarakat kepada pemerintah untuk semakin meningkatkan pelayanannya menuju tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis perencanaan pengembangan e-government dalam pelayanan pajak reklame beserta faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya. Salah satu inovasi yang perlu dilakukan oleh pemerintah adalah peningkatan penggunaan sistem informasi dalam lingkup e-government. Peningkatan penggunaan sistem informasi dalam lingkup e-government dalam pelayanan pajak bisa dilakukan dengan pelayanan pajak secara online. Diharapkan dengan pelayanan pajak secara online bisa mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, mempersingkat birokrasi, dan bisa meningkatkan penerimaan pajak.
PERENCANAAN PELAYANAN PUBLIK Haya, Nirmalasari
Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Vol 15, No 1 (2014): Jurnal Ilmiah Administrasi Publik
Publisher : FIA UB

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.9874/fia-ub.v15i1.429

Abstract

Perencanaan Pelayanan Publik (Studi Penanganan Pengaduan Masyarakat tentang Pelayanan Publik di Bagian Humas, Sekretariat Daerah Kota Parepare, Propinsi Sulawesi Selatan). Penanganan pengaduan masyarakat sebagai produk pelayanan publik di Kota Parepare merupakan layanan yang menampung berbagai saran, ide, harapan maupun kritik dari masyarakat Kota Parepare. Harapan untuk mewujudkan pelayanan berkualitas dalam konteks penanganan pengaduan yang dikelola di Bagian Humas, Setdako Parepare, ternyata belum sepenuhnya terwujud. Ketidakpedulian unit-unit penyelenggara layanan menangani keluhan menjadi persoalan pelik yang terjadi pada layanan ini. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya memberikan model alternatif sebagai solusi untuk merencanakan penanganan pengaduan yang lebih baik. Pendekatan perencanaan yang digunakan dalam konteks penanganan pengaduan masyarakat di Kota Parepare adalah pendekatan teknokratik bersifat top down. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis penanganan pengaduan masyarakat di Pemkot Parepare, mengkaji tentang partisipasi masyarakat dalam layanan tersebut, serta menggambarkan tentang perencanaan penanganan pengaduan masyarakat di Pemkot Parepare.
PROSES PERENCANAAN PENGEMBANGAN KAWASAN MINAPOLITAN BERBASIS PERIKANAN BUDIDAYA DI KABUPATEN TRENGGALEK Pujianto, .
Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Vol 15, No 1 (2014): Jurnal Ilmiah Administrasi Publik
Publisher : FIA UB

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.9874/fia-ub.v15i1.430

Abstract

Proses Perencanaan Pengembangan Kawasan Minapolitan Berbasis Perikanan Budidaya di Kabupaten Trenggalek. Tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan serta menganalis proses perencanaan pengembangan kawasan minapolitan berbasis perikanan budidaya di Kabupaten Trenggalek, yang menjelaskan tentang mekanisme dan tahapan sebagai bagian dari perencanaan pembangunan daerah yang sudah dilaksanakan secara berjenjang melalui musrenbang tingkat desa, musrenbang tingkat kecamatan, rapat koordinasi yang merupakan inovasi dari DKP Kabupaten Trenggalek, forum SKPD dan musrenbang tingkat kabupaten. Paradigma perencanaan yang digunakan menggunakan pendekatan top down, bottom up dan partisipatif. Keterlibatan stakeholder (Bupati, DPRD dan LSM) masih minim dan belum optimal, sehingga terjadi stagnasi dalam Pengembangan Kawasan Minapolitan Berbasis Perikanan Budidaya di Kabupaten Trenggalek.
PERENCANAAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK MELALUI PENGEMBANGAN E GOVERNMENT DI KABUPATEN KUDUS Kustiah, Retno
Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Vol 15, No 1 (2014): Jurnal Ilmiah Administrasi Publik
Publisher : FIA UB

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.9874/fia-ub.v15i1.431

Abstract

Perencanaan Keterbukaan Informasi Publik melalui Pengembangan e Government di Kabupaten Kudus. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyelenggaraan keterbukaan informasi publik di Kabupaten Kudus, perencanaan keterbukaan informasi publik melalui pengembangan e government serta faktor yang mendukung dan menghambat dalam perencanaan keterbukaan informasi publik melalui pengembangan e government. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelenggaraan keterbukaan informasi publik belum dijalankan secara optimal dikarenakan kurangnya pemahaman dan kesadaran berbagi informasi serta belum dikelolanya manajemen pengelolaan informasi dengan baik. Perencanaan didasarkan pada kebijakan pemerintah pusat bukan mengacu pada masterplan e government. Aktor yang terlibat dalam perencanaan hanya berasal dari aparatur pemerintah sehingga pendekatan perencanaan yang bersifat top down ini dipandang kurang mengakomodasi kebutuhan pengguna. Rekomendasi penelitian ini yaitu dalam rangka mengatasi kelemahan perencanaan top down maka diperlukan pendekatan partisipatif dan teknokratis untuk tercapainya tujuan perencanaan yaitu terwujudnya good governance.
EVALUASI FORMATIF KEBIJAKAN SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (SIAK) DI KABUPATEN TRENGGALEK Ngindana, Rispa
Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Vol 15, No 1 (2014): Jurnal Ilmiah Administrasi Publik
Publisher : FIA UB

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.9874/fia-ub.v15i1.432

Abstract

Evaluasi Formatif Kebijakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Di Kabupaten Trenggalek. Penerapan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) dalam lingkup Sistem Administrasi Kependudukan di Indonesia telah merupakan upaya memperbaiki kualitas data kependudukan. Pekembangan terakhir dari penerapan ini adalah adanya Sistem Informasi Administrasi Kependudukan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) di Kabupaten Trenggalek dengan menggunakan pendekatan evaluasi formatif. Hasil menunjukkan bahwa penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan baik itu dari segi input, proses, dan output sebagian besar mengindikasikan cukup memadai. Sedangkan dari kesesuaian antara policy guideline dengan implementasi dalam bentuk program-program input, proses dan pencapaian output menunjukkan kebijakan ini sebagian besar sudah dapat dilaksanakan sesuai dengan policy guideline.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TUGAS PERBANTUAN TNI KEPADA POLRI DI WILAYAH DKI JAKARTA Subekti, .
Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Vol 15, No 1 (2014): Jurnal Ilmiah Administrasi Publik
Publisher : FIA UB

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.9874/fia-ub.v15i1.433

Abstract

Implementasi Kebijakan Tugas Perbantuan TNI Kepada Polri di Wilayah DKI Jakarta. Tugas OMP dan OMSP di darat, termasuk menjaga keamanan masyarakat dalam rangka keselamatan seluruh warga negara, juga merupakan tugas dan tanggung jawab TNI AD. Namun faktor penghambat yang menjadi kebijakan pengaturan tugas perbantuan hingga sekarang belum ada, sehingga menyulitkan pengimplementasian dalam pola kerjanya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa implementasi kebijakan TNI dalam memberikan bantuan kepada Polri serta faktor pendukung dan penghambat dalam rangka meningkatkan efektivitas pelayanan keamanan kepada masyarakat di wilayah Jakarta. Penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi tugas perbantuan TNI oleh Kodam Jaya kepada Polda Metro Jaya di wilayah DKI Jakarta dalam pelayanan keamanan selama ini mampu menjaga situasi keamanan di wilayah DKI Jakarta, akan tetapi adanya beberapa kasus gangguan keamanan yang menunjukkan pentingnya permintaan perbantuan kepada Kodam Jaya namun tidak dilakukan secara maksimal, menyebabkan berbagai bentuk ancaman tidak tertangani secara tepat dan rawan menyebabkan timbulnya ancaman, tidak hanya wilayah DKI Jakarta tetapi keamanan nasional Indonesia secara keseluruhan.
PENGEMBANGAN KAWASAN AGROPOLITAN DALAM PERSPEKTIF PERENCANAAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF Masruri, Subhan
Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Vol 15, No 1 (2014): Jurnal Ilmiah Administrasi Publik
Publisher : FIA UB

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.9874/fia-ub.v15i1.434

Abstract

Pengembangan Kawasan Agropolitan dalam Perspektif Perencanaan Pembangunan Partisipatif. Penelitian ini bertujuan mengetahui dan memahami Pengembangan Kawasan Agropolitan dalam perspektif perencanaan pembangunan terutama berkaitan dengan akomodasi terhadap partisipasi masyarakat. Pengembangan Agropolitan merupakan bagian dari strategi percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan upaya pemerataan pembangunan daerah. Adanya Masterplan Pengembangan Agropolitan 2007 didukung oleh dokumen RPJMD Kabupaten Malang 2010-2015 menjadi pedoman dalam implementasi program tersebut. Kesadaran akan pentingnya akomodasi terhadap keterlibatan masyarakat mulai dari proses penyusunan hingga implementasi mendorong kesadaran urgensi adanya perencanaan yang lebih bersifat partisipatif. Dalam penerapan model perencanaan partisipatif secara tidak langsung memerlukan kehati-hatian dalam mengidentifikasi perwakilan masyarakat. Jika wakil-wakil itu cukup representatif, maka implementasi perencanaan tidak hanya menghasilkan partisipasi semu, namun bisa membawa manfaat bagi masyarakat secara luas.
PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERIKANAN DI BIDANG PENGELOLAAN SUMBERDAYA KELAUTAN DALAM MENGATASI KONFLIK SUMBERDAYA DI KABUPATEN PASURUAN Pamungkas, Yulianto Danang
Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Vol 15, No 1 (2014): Jurnal Ilmiah Administrasi Publik
Publisher : FIA UB

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.9874/fia-ub.v15i1.435

Abstract

Perencanaan Pembangunan Perikanan Di Bidang Pengelolaan Sumberdaya Kelautan Dalam Mengatasi Konflik Sumberdaya Di Kabupaten Pasuruan. Penelitian ini bertujuan mendiskripsikan serta menganalis peta konflik dan perencanaan pengelolaan sumberdaya kelautan dalam mengatasi konflik di Kabupaten Pasuruan. Hasil penelitian menunjukan terjadi konflik vertikal dan horizontal, dengan tipe konflik agraria, konflik orientasi lingkungan dan konflik kelas. Sumber konflik adalah perebutan sumber ekonomi, dominasi kekuasaan dan interaksi pemaknaan yang berbeda. Proses perencanaan memenuhi prinsip perencanaan pembangunan daerah dan menggunakan RPJPD, RPJMD serta Renstra SKPD dalam penyusunan Renja SKPD. Perencanaan dilakukan dengan pendekatan politis, teknokratik, partisipatif dan top down - bottom up. Pendekatan teknokratik dimulai pada Forum SKPD, mekanisme perencanaan berjenjang melalui musrenbang desa, kecamatan, forum SKPD dan musrenbang kabupaten. Koordinasi dilakukan dengan baik dan peran stakeholders sangat luas. Rencana mengatasi konflik terbagi dalam tiga kegiatan yaitu kegiatan pre-emtif, preventif dan kuratif. Perencanaan sudah komprehensif meski masih ada hambatan pada kualitas SDM yang rendah, penurunan daya dukung lingkungan, digunakannya alat tangkap terlarang dan pelanggaran jalur penangkapan, keterbatasan dana, dan terbatasnya pegawai
REFORMASI ADMINISTRASI PEMERINTAH DAERAH Trisnawati, .
Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Vol 15, No 1 (2014): Jurnal Ilmiah Administrasi Publik
Publisher : FIA UB

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.9874/fia-ub.v15i1.436

Abstract

Reformasi Administrative Pemerintah Daerah (Perubahan BPK Menjadi DPPKA Pada Pemerintah Kabupaten Malang). Reformasi memunculkan konsep pembagian kewenangan pusat dan daerah (otonomi daerah). Dengan adanya kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah, maka akan menyebabkan keleluasaan Pemerintah Daerah dalam mereformasi, baik sistem administrasinya maupun kelembagaannya, khususnya pada bidang pendapatan pengelolaan keuangan dan aset. Sehingga nantinya diharapkan akan lebih mampu untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat.Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui tingkat efisiensi dan efektifitas dari bidang pendapatan pengelolan keuangan dan aset setelah terjadinya perubahan bentuk dari bidang-bidang yang terpisah menjadi suatu bentuk badan kemudian direformasi kembali menjadi bentuk dinas.Dari hasil analisis data diketahui bahwa bidang urusan pendapatan pengelolaan keuangan dan aset sesuai dan cocok diterapkan pada bentuk organisasi dinas dan bidang keuangan merupakan bidang yang paling vital dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Page 8 of 26 | Total Record : 258

 6   7   8   9   10 

Filter by Year

2012 2018


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4, No 4 (2018): Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Vol 4, No 3 (2018): Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Vol 4, No 2 (2018): Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Vol 4, No 1 (2018): Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Vol 3, No 3 (2017): Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Vol 3, No 2 (2017): Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Vol 3, No 1 (2017): Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Vol 2, No 4 (2016): Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Vol 2, No 3 (2016): Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Vol 2, No 2 (2016): Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Vol 2, No 1 (2016): Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Vol 15, No 2 (2015): Jurnal Ilmu Administrasi Publik Vol 1, No 2 (2015): Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Vol 1, No 1 (2015): Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Vol 15, No 1 (2014): Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Vol 14, No 2 (2013): JURNAL ILMIAH ADMINISTRASI PUBLIK Vol 14, No 1 (2013): Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Vol 13, No 2 (2012): Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Vol 13, No 1 (2012): Jurnal Ilmiah Administrasi Publik More Issue