Jurnal Ilmiah Administrasi Publik
Jurnal Ilmiah Administrasi Publik is published two times a year in June and November. This journal contains scientific articles on public administration science written in two languages: Bahasa Indonesia and English. The article is published in form of empirical research, conceptual or theoretical framework. JIAP is published by Department of Public Administration Faculty of Administrative Science Brawijaya University Malang.
Articles
258 Documents
<![CDATA[IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENATAAN REKLAME DI KOTA MALANG (Studi Terhadap Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Reklame) ]]>
<![CDATA[Mujtaba Habibi, Muhammad]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Vol 15, No 2 (2015): Jurnal Ilmu Administrasi Publik ]]>
Publisher : <![CDATA[FIA UB ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.9874/fia-ub.v15i2.491
<![CDATA[Implementasi Kebijakan Penataan Reklame Di Kota Malang (Studi Terhadap Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Reklame). Kebijakan penataan reklame merupakan ruang lingkup dalam penyelenggaraan reklame. Penataan reklame terdiri dari perijinan pemasangan reklame, pengawasan dan penertiban reklame. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menanalisis implementasi kebijakan penataan reklame di Kota Malang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang No 4 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Reklame dan mendeskripsikan dan menganalisis faktor pendorong dan penghambat pelaksanaan kebijakan penataan reklame di Kota Malang.  Metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dari observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisa data menggunakan model interaktif. Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam  implementasi  kebijakan penataan reklame di Kota Malang yang meliputi proses perijinan pemasangan reklame, pengawasan dan penertiban reklame terdapat beberapa hambatan sehingga mempengaruhi kebehasilan pelaksanaan kebijakan tersebut]]>
<![CDATA[PERENCANAAN PENGEMBANGAN TANAMAN PANGAN SEBAGAI UPAYA MENUJU KEMANDIRIAN PANGAN (Studi pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian Kabupaten Kediri) ]]>
<![CDATA[Prio Ratmoko, Alvian]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Vol 15, No 2 (2015): Jurnal Ilmu Administrasi Publik ]]>
Publisher : <![CDATA[FIA UB ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.9874/fia-ub.v15i2.492
<![CDATA[Perencanaan Pengembangan Tanaman Pangan Sebagai Upaya Menuju Kemandirian Pangan (Studi Pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian Kabupaten Kediri). Perencanaan pengembangan tanaman pangan merupakan usaha untuk mencapai kemandirian pangan sehingga dalam perencanaan tersebut dapat memberikan harapan untuk mengatasi persoalan pertanian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis proses penyusunan dan penetapan Renstra serta langkah pengembangan tanaman pangan Dinas Pertanian Kabupaten Kediri untuk mencapai kemandirian pangan. Sedangkan metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa perencanaan strategis untuk tanaman pangan Kabupaten Kediri dapat diimplementasikan namun langkah strategi kurang optimal dikarenakan hanya beberapa daerah yang masih mampu menjalankannya. Kurang berjalannya beberapa program yang sudah ditetapkan karena faktor keterlibatan masyarakat petani atau Gapoktan yang kurang aktif dalam proses penyusunan Renstra Dinas Pertanian Kab. Kediri dan juga faktor kurang tepatnya menentukan sebuah program acuan yang nantinya diimplementasikan kepada masyarakat petani.]]>
<![CDATA[SUSTAINABLE AGRICULTURE DEVELOPMENT: A PRACTICE IN MALANG REGENCY, INDONESIA ]]>
<![CDATA[Arni Noventi, Ike]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Vol 15, No 2 (2015): Jurnal Ilmu Administrasi Publik ]]>
Publisher : <![CDATA[FIA UB ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.9874/fia-ub.v15i2.493
<![CDATA[Sustainable Agriculture Development: Practice in Malang Regency, Indonesia. The practice of green revolution has proven cause natural and social degradation. Therefore, the local government shifted the agricultural practice to sustainable agriculture system. This academic research is aimed to explain the practice of sustainable agriculture development in Malang Regency and discover why the natural and social degradation still exist by addressing (1) How many programs conducted by local government in developing agriculture sector? (2) Do those programs support the practice of sustainable agriculture? and (3) What are the supporting and inhibiting factors in developing sustainable agriculture?. This research uses qualitative approach combines with descriptive research method. The result shows that Local Government of Malang Regency has conducted fifty one agriculture programs, however only 45,10% of those programs support the practice of sustainable agriculture development. There are at least two supporting factors in developing sustainable agriculture in this regency; namely clear legal framework and sufficient infrastructure. However, there are at least five inhibiting factors which one of them is socio-cultural condition of the society.]]>
<![CDATA[PENGEMBANGAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA DALAM PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (Suatu Kajian Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumenep) ]]>
<![CDATA[Aisyah Haris, Rillia]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Vol 15, No 2 (2015): Jurnal Ilmu Administrasi Publik ]]>
Publisher : <![CDATA[FIA UB ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.9874/fia-ub.v15i2.494
<![CDATA[Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia Dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah (Suatu Kajian Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumenep). Pengembangan kapasitas sumber daya manusia merupakan upaya yang ditujukan untuk menghasilkan dan menyediakan tenaga profesional, berkualitas dan memiliki kemampuan teknis yang memadai. Badan perencanaan pembangunan daerah sebagai institusi yang memegang peranan penting dalam perencanaan pembangunan di daerah perlu didukung dengan kapasitas sumber daya manusia yang memadai. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengembangan kapasitas sumber daya manusia dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah serta untuk menganalisis faktor pendukung dan faktor penghambat dari pengembangan kapasitas sumber daya manusia sebagai aparatur perencana. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan kapasitas sumber daya manusia dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah pada Bappeda Kabupaten Sumenep meliputi kegiatan rekruitmen, kompensasi, pendidikan dan pelatihan (diklat) serta promosi dan mutasi belum terlaksana secara optimal.]]>
<![CDATA[PENGUKURAN KINERJA ORGANISASI PUBLIK DENGAN MENGGUNAKAN PENDEKATAN BALANCED SCORECARD (Studi Pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan) ]]>
<![CDATA[Hadi Basalamah, Rezal]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Vol 15, No 2 (2015): Jurnal Ilmu Administrasi Publik ]]>
Publisher : <![CDATA[FIA UB ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.9874/fia-ub.v15i2.495
<![CDATA[Analisis Pengukuran Kinerja Organisasi Publik Dengan Menggunakan Pendekatan Balanced Scorecard(Studi Pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan). Tugas utama dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan adalah menjadikan sektor perdagangan dan industri sebagai penggerak perekonomian Provinsi Sulawesi Selatan, untuk mengetahui hasil kinerjanya maka perlu adanya pengukuran kinerja.Pengukuran kinerja bisa dilakukan dengan beberapa pendekatan salah satunya pendekatan Balanced Scorecard. Pendekanan Balanced Scorecard merupakan pengukuran yang terintegrasi dan dapat memberikan penilaian terhadap organisasi secara komprehensif. Balanced Scorecard  menilai kinerja dari 4 (empat) perspektif yaitu  Perspektif Customer and Stakeholder, Perspektif financial, Perspektif Internal prose, dan Perspektif Employees and Organization Capacity. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan implikasi bagi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian pada tahun 2012 lebih baik dari tahun 2013.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI REKRUTMEN CALON ANGGOTA LEGISLATIF PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (Kajian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik) ]]>
<![CDATA[pratama, Hamdi]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Vol 15, No 2 (2015): Jurnal Ilmu Administrasi Publik ]]>
Publisher : <![CDATA[FIA UB ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.9874/fia-ub.v15i2.496
<![CDATA[Implementasi Rekrutmen Calon Anggota Legislatif Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (Kajian Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik). Â Penelitian ini menjelaskan tentang mekanisme rekrutmen calon anggota legislatif dan faktor penghambat dan pendukung dalam rekrutmen calon anggota legislatif. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriftif melalui pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan, ada beberapa mekanisme rekrutmen calon anggota legislatif yaitu; pendaftran, penjaringan, penyaringan, penugasan dan penetapan nomer urut, dan yang menjadi faktor penghambat dalam penelitian ini; sumberdaya manusia, konflik internal, dan anggaran. Adapun faktor pendukungnya adalah ideologi partai, dan kepemimpinan ketua umum.]]>
<![CDATA[PENYELENGGARAAN PELPENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU (BP2T) KOTA MALANG (Studi Tentang Kinerja Pelayanan di BP2T) ]]>
<![CDATA[Nasuhi, M.]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Vol 15, No 2 (2015): Jurnal Ilmu Administrasi Publik ]]>
Publisher : <![CDATA[FIA UB ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.9874/fia-ub.v15i2.497
<![CDATA[Penyelenggaraan Pelpenyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Kota Malang (Studi Tentang Kinerja Pelayanan di BP2T). Penelitian ini bertujuan untuk  mengetahui penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu (BP2T) Kota Malang (Studi tentang kinerja pelayanan di BP2T). Tujuan dibentuknya BP2T oleh Pemkot agar dapat menyelenggarakan pelayanan khusunya perizinan secara universal terhadap semua masyarakat, sesuai dengan tingkat kebutuhanya, dan dapat menyelenggarakan pelayanan dengan waktu yang minimal. Sebagai badan publik yang menghasilkan produk barang dan jasa untuk dapat mewujudkan kualitas pelayanan maka badan publik dapat di pengaruhi oleh 3 faktor yakni; Input, Proses, dan  Output. Ketiga faktor tersebut akan dapat di dicapai dengan baik apabila didukung oleh prosedur dan manajemen kerja yang digunakan. Kinerja (performance), karena performance merupakan  penampilan kerja unjuk kerja yang didukung oleh sumberdaya, sarana prasarana (input),  proses prosedur dan mekanisme didalam memproses perizinan, dan memiliki hasil kerja yang berkualitas yang dihasikan oleh pihak penyelenggara (output). Prestasi kerja didapatkan melalui upaya kerja, tata cara yang ditunjukan oleh masing-masing individu yang berada didalam badan lembaga publik. Ukuran pelayanan yang menjadi pedoman yang digunakan saat memproses izin diseuaikan dengan harapan setiap pemohon. Oleh karenanya standar pelayanan minimal yang di terapkan mestinya di tindaklanjuti dengan baik untuk dapat mencapi indeks kepuasaan masyarakat IKM seperti yang diharapkan oleh masyarakat, dan target untuk menerbitkan izin sesuai dengan ketetapan Standard Operating Procedures SOP. Penerbitan izin yang diberikan kepada masyarakat sesuai dengan peraturan dan dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum yang berlaku.]]>
<![CDATA[EVALUATION ON EFFECTIVENESS OF ALLOCATING ESTIMATIONS OF FORESTRY REVENUE SHARING (A Case Study on Intergovernmental Fiscal Transfers in Directorate General of Fiscal Balance, Ministry of Finance) ]]>
<![CDATA[Kusuma Dewi, Triana]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Vol 15, No 2 (2015): Jurnal Ilmu Administrasi Publik ]]>
Publisher : <![CDATA[FIA UB ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.9874/fia-ub.v15i2.498
<![CDATA[Evaluation On Effectiveness Of Allocating Estimations Of Forestry Revenue Sharing(A Case Study on Intergovernmental Fiscal Transfers in Directorate General of Fiscal Balance, Ministry of Finance). Ineffective estimated allocation of forestry revenue sharing is accused of leading the presence of local governmentâs debt. The difficulty in creating a fair share of revenue sharing and poor procedure for the estimations also are criticized by some literature reviews. Objective of this study is to identifying the effectiveness of allocating estimation of forestry revenue sharing in Indonesia by using a qualitative description analysis method by examines data from 2010 to 2012. This study was done by case study on Intergovernmental fiscal transfers in Directorate General Fiscal Balance Ministry of Finance, Jakarta. It discovered coordination, partnerships, hierarchical systems, and job descriptions are influencing in the estimation making progress.This study insists on the necessity of coordination within central government and between central and local governments, a framework schedule and the validity of data sources. Finally, an e-governmental tools and an econometric formula should be included in the estimation process.]]>
<![CDATA[PREVENTION OF CORRUPTION IN THE VILLAGE GOVERNANCE BASED ON DEMOCRATIC GOVERNANCE PERSPECTIVE ]]>
<![CDATA[Wanusmawatie, Ike]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Vol 15, No 2 (2015): Jurnal Ilmu Administrasi Publik ]]>
Publisher : <![CDATA[FIA UB ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.9874/fia-ub.v15i2.499
<![CDATA[Prevention Of Corruption In The Village Governance Based On Democratic Governance Perspective. This study describes and analyzes the phenomena of corruption in village government especially on village official recruitment. Methode of this study is library research. One of the result of this study showed there are three mechanisms in the recruitment or appointment of the village board. Ineachcontaining five perspective corruption to strengthen Cheema (2005:52) concept. The prevention of corruption in village governance can be achieved through the practice of administrative reforms that became part of the reform by using institutional governance model. It can be effectively carried out if first, supervision done by supra government of village and third parties, second, The use of local wisdom, and religious values as well as the provision of civic education are expected to form the moral integrity and responsibilityof village apparaturs. In the future, this study is important as input not only to prevent corruption but to improve of  village governance performance.]]>
<![CDATA[VULNERABILITY OF A FISHERIES COMMUNITY UNDER THE INFORMAL ECONOMY: A CASE STUDY OF SENDANG BIRU, EAST JAVA ]]>
<![CDATA[Sri Saptasari, Kiestiko]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Vol 15, No 2 (2015): Jurnal Ilmu Administrasi Publik ]]>
Publisher : <![CDATA[FIA UB ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.9874/fia-ub.v15i2.500
<![CDATA[Vulnerability of a Fisheries Community under the Informal Economy: A Case Study of Sendang Biru, East Java. This study is about fisheries communitiesâ livelihood that is highly vulnerable because of the informal economy. The main reason concerns about it is patron â client system between fishermen and middleman in their employment system. Other reasons related to educational background, seasonal type of work, unstable household income and loan depency, also exclusion to and/or from other community members in the village. The objectives of this research are to study the informal economic activities in fisheries communityâs livelihood, identify why fishermen are highly vulnerable, and provide information to increase government awareness as well as give consideration in making programs for fisheries community in Indonesia. This research applies qualitative technique based on field observations and in-depth interviews. For the conclusion, fishermenâs high dependency to middleman as their capital source, both for fishing activities and daily consumption needs, makes them highly vulnerable. Inspite of that, eliminating the role of middleman means taking out the only resources in their livelihood. Therefore, government should implement pro â fisherman assistances/ programs based on the real problems faced by the community.]]>
