cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Arena Hukum
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 414 Documents
 17   18   19   20   21 
Back Matter Agustus 2018 Hisan, Dyandra Chairatun
Arena Hukum Vol 11, No 2 (2018)
Publisher : Arena Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (6568.01 KB)

Abstract

Front Matter Agustus 2018 Hisan, Dyandra Chairatun
Arena Hukum Vol 11, No 2 (2018)
Publisher : Arena Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1403.795 KB)

Abstract

ANALISIS YURIDIS PEMENUHAN HAK SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT MISKIN MELALUI ZAKAT DALAM PERSPEKTIF KEADILAN Zainuddin Zainuddin
Arena Hukum Vol. 11 No. 3 (2018)
Publisher : Arena Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21776/ub.arenahukum.2018.01003.8

Abstract

 Abstract The Zakat is a concept that refers to the redistribution of wealth determined by God to the category of the poor. In addition to poverty alleviation, zakat aims to eliminate greed among Moslems and encourage socially-oriented behavior. Islamic teachings affirm that zakat is the socio economic rights of the poor to be fulfilled whose main purpose is to uphold social and economic justice. In Indonesia, the management of zakat has undergone significant changes since the enactment of Act No. 23 year 2011 concerning Management of Zakat as a means to channel the socio-economic rights of the poor, the management of zakat is carried out as effectively as possible so that zakat funds can be transformed (changing mustahik into muzakki). Therefore, a modern and professional zakat management system is needed to achieve the main purpose of zakat namely poverty alleviation so that the social economic justice of the people is realized.AbstrakZakat adalah sebuah konsep yang mengacu pada redistribusi kekayaan yang ditentukan oleh Tuhan kepada kategori orang miskin. Selain pengentasan kemiskinan, zakat bertujuan untuk menghilangkan keserakahan di kalangan umat Islam dan mendorong perilaku yang berorientasi sosial. Ajaran Islam menegaskan zakat merupakan hak sosial ekonomi orang miskin yang harus dipenuhi yang tujuan utamanya untuk menegakkan keadilan sosial dan ekonomi. Di Indonesia, pengelolaan zakat telah mengalami perubahan signifikan sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat sebagai sarana untuk menyalurkan hak-hak sosial ekonomi orang miskin, maka pengelolaan zakat dilakukan seefektif mungkin agar dana zakat dapat bertransformasi (mengubah mustahik menjadi muzakki). Oleh karena itu perlu sistem pengelolaan zakat yang modern dan profesional dalam mencapai tujuan utama zakat yaitu pengentasan kemiskinan sehingga terwujud keadilan sosial ekonomi umat.  
PENERAPAN PRINSIP RULE OF LAW DALAM PELAYANAN PUBLIK PENERBITAN SIUP DI KOTA TANGERANG SELATAN Agus Nugraha
Arena Hukum Vol. 12 No. 1 (2019)
Publisher : Arena Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21776/ub.arenahukum.2019.01201.6

Abstract

AbstractRule of law as one of the principles in the principle of good governance is the main pillar in ensuring the implementation of quality public service, including in the service of issuing a Trading Business License (SIUP). The Purpose of this research is to describe and analyze the application of the rule of law principle in the service of issuing SIUP by the Regional Governent of South Tangerang City. This research uses an empirical juridical method with qualitativ descriptive data analysis techniques. The results of the study show that the application of the rule of law principle in the public service of issuing SIUP in South Tangerang City is still not optimal. This is due to a vacuum of norms, namely the absence of regulation regarding the SIUP Issuance Service Standards which were prepared in a participatory manner in accordance with Act No. 25 of 2009 concerning Public Services.AbstrakRule of law sebagai salah satu prinsip dalam prinsip good governance merupakan pilar utama dalam menjamin terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas termasuk dalam pelayanan penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). Tujuan dari penelitian dalam artikel ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis penerapan prinsip rule of law dalam pelayanan penerbitan SIUP oleh Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan. Penelitian dalam artikel ini menggunakan metode yuridis empiris dengan teknik analisis data deskriptif kualitatif. hasil penelitan menunjukkan bahwa penerapan prinsip rule of law dalam pelayanan publik penerbitan SIUP di Kota Tangerang Selatan masih belum maksimal. Hal tersebut disebabkan adanya kekosongan hukum (vacuum of norm) yakni belum adanya pengaturan mengenai Standar Pelayanan Penerbitan SIUP yang disusun secara patisipatif sesuai UU No.25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik.
SISTEM EKONOMI BERDASARKAN KOPERASI DALAM KONSTITUSI: MENGGALI PEMIKIRAN KOPERASI HATTA M Sofyan Pulungan
Arena Hukum Vol. 12 No. 1 (2019)
Publisher : Arena Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21776/ub.arenahukum.2019.01201.2

Abstract

AbstractOne of Mohammad Hatta's contributions to Indonesia was the selection of an economic system based on cooperatives as contained in Article 33 paragraph (1) of the 1945 Constitution of NRI. Hatta's thinking about cooperatives is still very relevant which was proven by the use of the rationale in the Constitutional Court Decision No .28 / PUU-XI / 2013 regarding the request for a judicial review of Law No. 17 of 2012 concerning Cooperatives. This study aims to determine what influences are believed to have contributed to the thinking of the Hatta cooperative. This study uses normative legal research methods with a historical approach. The results of the study found 3 (three) main influences for Hatta's cooperative thinking, namely: first economic and political thinking developed in Europe when Hatta settled there, secondly, the influence of the implementation of the colonial economic system by the Dutch East Indies Government. Third, the influence of the customs of the Indonesian people who have conformity with the values and principles of cooperatives. AbstrakSalah satu sumbangan pemikiran Mohammad Hatta bagi Indonesia adalah dipilihnya sistem ekonomi berdasarkan koperasi sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 33 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Pemikiran Hatta mengenai koperasi masih sangat relevan, hal ini dibuktikan dengan digunakannya landasan pemikiran tersebut dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No.28/PUU-XI/2013 atas permohonan uji materiil Undang-Undang No.17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh-pengaruh apa saja yang diyakini telah memberikan kontribusi bagi pemikiran koperasi Hatta. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan historis (historiscal approach). Hasil penelitian menemukan 3 (tiga) pengaruh utama bagi pemikiran koperasi Hatta, yaitu: pertama pemikiran ekonomi dan politik yang berkembang di Eropa selama Hatta menetap di sana, kedua, pengaruh penerapan sistem ekonomi kolonial oleh Pemerintahan Hindia Belanda. Ketiga, pengaruh adat istiadat masyarakat Indonesia yang memiliki kesesuaian dengan nilai dan prinsip koperasi. 
FRONT MATTER APRIL 2019 Hisan, Dyandra Chairatun
Arena Hukum Vol 12, No 1 (2019)
Publisher : Arena Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN JASA KEUANGAN DALAM PERJANJIAN BAKU DENGAN KLAUSULA EKSONERASI Celina Tri Siwi Kristiyanti
Arena Hukum Vol. 12 No. 2 (2019)
Publisher : Arena Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21776/ub.arenahukum.2019.01202.8

Abstract

AbstractStandard agreements with exoneration clauses are generally used by people who have economic advantages so they are in a dominant position. Whereas the opposite party (Woderpartij) has a weak economic position either because of imbalance position or the ignorance of choices. The research aims to know and understand legal protection efforts if consumers have been harmed by the existence of a standard agreement with the exoneration clause on banks as financial service business actors. This is a normative research with a case approach analyzed based on applicable legal provisions and described descriptively analytically. Preventive and curative measures are needed in law enforcement that provide a deterrent effect to banks as financial service business actors (PUJK) that harm consumers. This is to prevent abuse standard with exoneration clauses in the form of transferring responsibilities and freeing up risks.AbstrakPerjanjian baku dengan klausula eksonerasi pada umumnya digunakan oleh kalangan yang memiliki keunggulan ekonomi sehingga berada pada posisi yang dominan. Sedangkan pihak lawannya (woderpartij) yang mempunyai kedudukan ekonomi yang lemah baik karena ketidakseimbangan posisi maupun karena ketidaktahuan terhadap pilihan. Penelitian dalam artikel ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami upaya perlindungan hukum jika konsumen telah dirugikan dengan adanya perjanjian baku dengan klausula eksonerasi pada bank sebagai pelaku usaha jasa keuangan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kasus yang dianalisis berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku serta  diuraikan secara deskriptif analitis. Diperlukan upaya preventif serta kuratif dalam penegakan hukum yang memberikan efek jera kepada bank selaku pihak pelaku pelaku usaha jasa keuangan (PUJK) yang merugikan konsumen agar tidak menyalahgunakan klausula baku dengan klausula eksonerasi berupa pengalihan tanggung jawab serta membebaskan resiko
KAJIAN KONSTITUSIONALISASI HUKUM KELUARGA ISLAM INDONESIA Siti Rohmah; Moh Zainullah; Siti Habiba
Arena Hukum Vol. 12 No. 2 (2019)
Publisher : Arena Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21776/ub.arenahukum.2019.01202.4

Abstract

AbstractThis study aims to analyze the Constitutional Court’s decision related to family law. Further analysis was aimed at two Contitutional Court’s decisions that granted the request for two articles on the marriage law, namely No.46/PUU-VIII/2010 concerning children born aoutside of marriage who have civil relations with their father and decision No.69/PUU-XII/2015 related to the agreement in the middle of the marriage. The analysis relates to how the constitutionalization of Islamic family law in Indonesia. In practice, this writing uses content analysis by reviewing and exploring the 2010 and 2015 decision of the Constitutional Court, related to the interpretation of the constitutionality of the Act. In this case, the study indicate that the Court acts as the guardian of the constitution. From a number of lawsuits concerning the Marriage Law that were submitted, there were several constitutional court’s decisions that described any articles of Islamic Family Law which contained constitutionality and unconstitutionality. The Constitutional Court Justices gave quite progressive consideration to several claims against Islamic Family Law  AbstrakKajian ini bertujuan untuk menganalisis putusan MK terkait dengan hukum keluarga. Analisis lebih lanjut ditujukan terhadap dua putusan MK yang mengabulkan permohonan terhadap dua pasal UU perkawinan yaitu No. 46/PUU-VIII/2010 terkait anak yang lahir di luar perkawinan yang mempunyai hubungan keperdataan dengan ayahnya dan putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 terkait dibolehkannya perjanjian perkawinan dilakukan di tengah berlangsungnya perkawinan. Analisis tersebut terkait dengan bagaimana konstitusionalisasi hukum keluarga Islam di Indonesia. Dalam penulisan ini menggunakan analisis isi dengan mengkaji dan menganalisis putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 dan 69/PUU-XIII/2015, terkait dengan tafsir konstitusonalitas UU tersebut. Temuan dalam penelitian ini menunjukan bahwa MK berperan sebagai the guardian of constitutions. Dari sejumlah gugatan tentang UU Perkawinan yang diundangkan, terdapat beberapa putusan MK yang menggambarkan pasal-pasal mana saja dari Hukum Keluarga Islam yang memuat konstitusionalitas dan inkonstitusionalitas. Majelis Hakim Konstitusi memberikan pertimbangan yang cukup progresif terhadap beberapa gugatan terhadap Hukum Keluarga Islam.
ALASAN ORANG MEMENUHI ATAU TIDAK MEMENUHI PERJANJIAN (KAJIAN YURIDIS EMPIRIS TERHADAP ORANG PEMENUHAN PERJANJIAN DI MALANG) Djumikasih djumikasih
Arena Hukum Vol. 13 No. 1 (2020)
Publisher : Arena Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21776/ub.arenahukum.2020.01301.10

Abstract

AbstractThis paper aims to determine the reasons why people fulfill and do not fulf ll agreements in Malang. This is an empirical juridical research using sociological approach. The results concluded that the reason why most people fulfill agreements is because every promise must be kept and that the Lord is Seer and if an agreement is not fulfi lled, it will sin and receive the sanction of the Lord. The role of basic principles is very important in the fulfi llment of agreements. Then, follow the rule of law because it viewed the agreement as a law for the parties to, as in the Civil Code. Meanwhile, the expectation is to be / be considered as a good citizen by fulfi lling the agreement, which is regulated in customary (adat) law at least be the reason why people fulfill the agreement. The reason why a person does not fulfill an agreement is due to the inability of respondents to fulfill (no money, no time, illness etc.). This shows that the factor of the respondent himself that caused him to not fulfill the agreement.AbstrakTulisan ini bertujuan untuk mengetahui alasan orang memenuhi perjanjian dan tidak memenuhi perjanjian dari 85 orang di Malang. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris dengan pendekatan sosiologis dan dianalisis dengan teknik deskriptif kualitatif. Hasilnya bahwa alasan terbanyak mengapa orang memenuhi perjanjian adalah setiap janji harus ditepati, karena Tuhan Maha Melihat sehingga jika tidak ditepati akan berdosa dan mendapat sanksi dari Tuhan. Peranan asasIlahiyah sangat penting dalam pemenuhan perjanjian. Kemudian, diikuti ketaatan hukum karena melihat perjanjian sebagai undang undang bagi para pihak, seperti yang ada dalam KUHPerdata. Sementara itu harapan menjadi/ dianggap sebagai warga masyarakat yang baik dengan memenuhi perjanjian, sebagai mana diatur dalam hukum adat paling sedikit menjadi alasan mengapa orang memenuhi perjanjian. Alasan mengapa seseorang tidak memenuhi perjanjian adalah karena ketidakmampuan responden memenuhi (tidak punya uang, tidak punya waktu, sakit dan sebagainya) sejumlah 18 (delapan belas) jawaban Hal ini menunjukkan bahwa faktor dari diri respondenlah yang menyebabkan ia tidak memenuhi perjanjian.
KONSEPTUALISASI METODE PENEMUAN HUKUM MELALUI PENDEKATAN COUNTER ACCOUNTING Dayno Utama
Arena Hukum Vol. 12 No. 3 (2019)
Publisher : Arena Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21776/ub.arenahukum.2019.01203.2

Abstract

AbstractOne formulation of counter accounting principles has been sought to be formulated in the form of the need for counter accounting researcher to notice and comply to applicable law, but there is yet efforts that counter accounting researcher can do to acquire legal knownledge and comply to it in conducting research. This research is conducted by documentation method or document analysis. The results show that the effort that can be done by counter accounting researcher is to do legal finding, because this approach has been done by every justice seeker especially those pertinent to legal case. In addition, the results also indicate that the law has a conceptual diversity. From the conceptual diversity there is a legal research that has similarities with some counter accounting principles, namely participative-transformative legal research. AbstrakSalah satu rumusan prinsip counter accounting telah diupayakan untuk dirumuskan berupa perlunya peneliti counter accounting memperhatikan dan mematuhi aturan hukum, akan tetapi masih belum diketahui upaya yang dapat dilakukan oleh peneliti counter accounting untuk memperoleh pengetahuan hukum dan mematuhinya dalam melakukan penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode dokumentasi atau disebut juga analisis bahan hukum. Hasil penelitian menunjukkan upaya yang dapat dilakukan oleh peneliti counter accounting untuk memperoleh pengetahuan hukum adalah dengan melakukan penemuan hukum, karena penemuan hukum merupakan upaya yang dilakukan oleh setiap pencari keadilan terutama para pihak yang berkepentingan dalam suatu perkara. Selain itu hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa hukum memiliki keragaman konseptual. Dari keragaman konseptual tersebut terdapat penelitian hukum yang memiliki kesamaan dengan beberapa prinsip counter accounting, yaitu penelitian hukum transformatif-partisipatoris. 

Page 19 of 42 | Total Record : 414

 17   18   19   20   21 

Filter by Year

2011 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 18 No. 3 (2025) Vol. 18 No. 2 (2025) Vol. 18 No. 1 (2025) Vol. 17 No. 3 (2024) Vol. 17 No. 2 (2024) Vol. 17 No. 1 (2024) Vol. 16 No. 3 (2023) Vol. 16 No. 2 (2023) Vol. 16 No. 1 (2023) Vol. 15 No. 3 (2022) Vol. 15 No. 2 (2022) Vol. 15 No. 1 (2022) Vol. 14 No. 3 (2021) Vol. 14 No. 2 (2021) Vol. 14 No. 1 (2021) Vol. 13 No. 3 (2020) Vol 13, No 3 (2020) Vol 13, No 2 (2020) Vol. 13 No. 2 (2020) Vol 13, No 1 (2020) Vol. 13 No. 1 (2020) Vol 12, No 3 (2019) Vol. 12 No. 3 (2019) Vol. 12 No. 2 (2019) Vol 12, No 2 (2019) Vol. 12 No. 1 (2019) Vol 12, No 1 (2019) Vol. 11 No. 3 (2018) Vol 11, No 3 (2018) Vol 11, No 2 (2018) Vol. 11 No. 2 (2018) Vol 11, No 2 (2018) Vol 11, No 1 (2018) Vol. 11 No. 1 (2018) Vol 11, No 1 (2018) Vol. 10 No. 3 (2017) Vol 10, No 3 (2017) Vol. 10 No. 2 (2017) Vol 10, No 2 (2017) Vol 10, No 2 (2017) Vol 10, No 1 (2017) Vol. 10 No. 1 (2017) Vol 9, No 3 (2016) Vol. 9 No. 3 (2016) Vol 9, No 2 (2016) Vol 9, No 2 (2016) Vol. 9 No. 2 (2016) Vol. 9 No. 1 (2016) Vol. 8 No. 3 (2015) Vol. 8 No. 2 (2015) Vol. 8 No. 1 (2015) Vol. 7 No. 3 (2014) Vol. 7 No. 2 (2014) Vol. 7 No. 1 (2014) Vol 7, No 2 (2013) Vol. 6 No. 3 (2013) Vol. 6 No. 2 (2013) Vol 6, No 2 (2013) Vol. 6 No. 1 (2013) Vol. 5 No. 3 (2012) Vol. 5 No. 2 (2012) Vol. 5 No. 1 (2012) Vol. 4 No. 8 (2011) More Issue