cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Arena Hukum
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 414 Documents
 19   20   21   22   23 
PERKEMBANGAN PRINSIP DAN TANGGUNG GUGAT DALAM KONTRAK KERJA PEKERJAAN KONSTRUKSI Vincentius Gegap Widyantoro; Faizal Kurniawan
Arena Hukum Vol. 13 No. 1 (2020)
Publisher : Arena Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21776/ub.arenahukum.2020.01301.9

Abstract

AbstractThe Construction Contract is a legal relationship which underlies the interactions and agreed upon stipulations of parties involved in Construction Services. Thus, it is an important instrument which ensures Construction Services can be carried out efficiently and in a timely manner. This thesis purpose are to provides the forms of legal development of principles in the Law on Construction Services as well as the fi eld of construction in general. The author has chosen this topic due to the elimination of criminal sanctions in the Law on Construction Services, shifting from the realm of criminal law to administrative law and civil law. Hence, the author will provide the forms of law enforcement developed specifi cally in the realm of civil law. The method applied is normative, with Statute Approach and Conseptual Approach. AbstrakKontrak Kerja Konstruksi adalah instrumen penting dalam Layanan Jasa Konstruksi Hal ini karena Kontrak Kerja Konstruksi menimbulkan hubungan hukum yang melandasi hubungan para pihak Dalam perkembangan jaman, berkembang juga prinsip-prinsip hukum yang sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi untuk mengikuti perkembangan dunia konstruksi secara universal Tujuan penulisan ini adalah untuk menghadirkan bentuk perkembangan hukum prinsip-prinsip yang tertuang dalam UU Jasa Konstruksi dan dalam dunia konstruksi secara universal Kemudian yang menarik adalah adanya penghapusan sanksi pidana dalam UU Jasa Konstruksi yang membuat pergeseran penegakan hukum Layanan Konstruksi kearah penegakan dalam koridor hukum administrasi dan dalam ranah hukum perdata Padahal dalam realitanya penegakan hukum Layanan Konstruksi lazimnya lebih mengarah kepada penegakan hukum dalam ranah pidana Maka, dalam tulisan ini penulis ingin menghadirkan bentuk perkembangan penegakan hukum khususnya dalam ranah perdata Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual
PERGESERAN PARADIGMA PERADILAN TATA USAHA NEGARA DI INDONESIA DAN BELANDA Rifqi Ridlo Phahlevy; Aidul Fitriciada Azhari
Arena Hukum Vol. 12 No. 3 (2019)
Publisher : Arena Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21776/ub.arenahukum.2019.01203.10

Abstract

Konteks negara hukum demokratis, Peradilan administrasi berkedudukan sebagai instrument bagi rakyat untuk melindungi dan menjamin keterpenuhan Hak Asasinya. Kendatipun secara filosofis berbeda, sebagai penganut civil law system, Belanda dan Indonesia pada asalnya memiliki konseps peradilan administrasi yang hampir sama. Perkembangan wacana dan instrument HAM universal, memungkinan adanya perubahan terhadap paradigma dan konsepsi peradilan administrasi di kedua negara. Tulisan ini mencoba menggambarkan adanya keterkaitan antara perkembangan konsep HAM dengan perubahan paradigma peradilan administrasi di Indonesia dan Belanda. Ini merupakan kajian hukum normatif, dimana bahan-bahan hukum yang ada ditelaah menggunakan pendekatan filosofis yang dipadukan dengan pendekatan perbandingan hukum. Hasil dari kajian yang kami lakukan memperlihatkan bahwa, terdapat hubungan yang erat antara perubahan paradigma dan karakteristik peradilan administrasi dengan perubahan wacana dan instrument HAM. Perkembangan konsep dan corak Peradilan administrasi kedua negara pasca lahirnya GALA (General administrative law act) di Belanda dan amandemen konstitusi di Indonesia, mengarah pada satu pola dan karakteristik yang sama, yakni lebih bersifat liberal dan individualistic. Hal itu terlihat dari pola relasi kuasa, dasar keabsahan dan lingkup tindakan administratif, serta meluasnya lingkup kompetensi peradilan administrasi, yang juga terkait dengan tindakan keperdataan dan tindakan hukum faktual.
THE ANALYSIS OF TENDENCY ON CHOICE OF FORUM IN THE SETTLEMENT OF DISPUTE OF INTERNATIONAL TRADE AMONG ASEAN COUNTRIES A.A.A. Ngr Sri Rahayu Gorda; Kadek Januarsa Adi Sudharma; Pipin Carolina BR Barus
Arena Hukum Vol. 13 No. 1 (2020)
Publisher : Arena Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21776/ub.arenahukum.2020.01301.2

Abstract

AbstrakPraktek penyelesaian sengketa antara Indonesia dan Vietnam dalam sengketa of safeguard on iron or steel products secara tidak langsung terlaksana atas dasar keambiguan norma interpretasi ASEAN Charter 2008 yang menyebabkan pilihan choice of forum ASEAN sebagian besar tertuju kepada World Trade Organization Dispute Settlement Understanding (WTO DSU) tanpa melalui penyelesaian sengketa regional yang tersedia berdasar the ASEAN Protocol on Enhanced Dispute Settlement Mechanism (EDSM) terlebih dahulu. Teori yang digunakan untuk menjawab isu hukum tersebut ialah Teori Efektivitas Hukum oleh Berl Kutchinsky. Perbedaan pengaturan statuta antara EDSM dan WTO DSU menjadi indikator penting bagi negara anggota ASEAN untuk mempertimbangkan choice of forum. Walau prosedur yang dimiliki protokol EDSM sama seperti WTO DSU, negara anggota ASEAN berpatokan pada efektivitas prosedur dalam menyelesaikan sengketa. Efektivitas tersebut dilihat dari intensitas penggunaan mekanisme tersebut, pihak-pihak yang ikut serta sebagai panel, peranan DSB dan SEOM, maupun pengaturan pendukung seperti adanya perlakuan khusus yang disediakan WTO DSU bagi negara yang kurang berkembang AbstractThe practice between Indonesia and Vietnam in disputes of safeguards on iron or steel products is indirectly implemented on the basis of ambiguity of the 2008 ASEAN Charter interpretation norms related to dispute resolution mechanisms led to the World Trade Organization Dispute Settlement Understanding (WTO DSU) without going through regional dispute resolution available based on the ASEAN Protocol on Enhanced Dispute Settlement Mechanism (EDSM). The difference in statute arrangements between the dispute resolution mechanisms by EDSM and the WTO DSU are important indicators for ASEAN member countries to consider the choice of forum. Thus, even though the procedure by EDSM is the same as the procedure by the WTO DSU, ASEAN member countries rely on the effectiveness of the procedure. The effectiveness can be seen from the intensity of the use of the mechanism, the parties participating as a panel, the role of the DSB and SEOM, as well as the special treatment provided by the WTO DSU for less developed countries.
PERKEMBANGAN DISKURSUS PERLINDUNGAN AGAMA DARI PENGHINAAN DAN KRITIK DALAM ATURAN PENODAAN AGAMA Anak Agung Ayu Nanda Saraswati; Kadek Wiwik Indrayanti
Arena Hukum Vol. 12 No. 3 (2019)
Publisher : Arena Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21776/ub.arenahukum.2019.01203.9

Abstract

ABSTRACTThis article attempts to analyze public order as one of the permissible limitations of freedom of expression. There are different definitions of public order among countries. Some consider blasphemy, including cultural sensitivity and religious values as public orders, therefore a permissiblelimitations. For this reason, the views and interpretations of cultural relativism are important to be examined. This article concludes that countries with restrictions argue that freedom of expression is not absolute, but can be limited by religious values and cultural sensitivity, part of public order. Whereas based on the view of cultural relativism, all freedoms must be in accordance with local law, culture and local religion. However, the United Nations are in position that religious values and cultural sensitivity are not legitimate limitations to freedom of expression. Such limitations are not designed to protect belief systems from external or internal criticism, but to protect individuals against direct violations of their right. In this respect, the need for healthy dialogue and debate about religion are necessity. ABSTRAKArtikel ini hendak menganalisa ketertiban umum sebagai salah satu pembatasan sah kebebasan berekspresi. Apa yang dimaksud dengan ketertiban umum diantara negara-negara berbeda. Ada negara yang menganggap bahwa penodaan agama merupakan pembatasan yang sah. Untuk itu, pandangan dan interpretasi dari pandangan relativisme budaya menjadi penting untuk diteliti. Artikel ini menyimpulkan bahwa negara-negara yang melakukan pembatasan berargumen kebebasan berekspresi tidaklah bersifat absolut, tetapi dapat dibatasi oleh nilai-nilai agama serta sensitifitas budaya yang merupakan bagian daripublic order. Berdasarkan pandangan relativisme budaya, segala kebebasan harus tetap sesuai dengan hukum, budaya dan juga agama setempat. Hanya saja, dalam hukum internasional, PBB tidak memposisikan penodaan agama termasuk nilai-nilai agama dan sensitifitas budaya sebagai pembatasan yang sah. Hal ini karena pembatasan tersebut tidak didesain untuk melindungi sistem kepercayaan dari kritik eksternal, melainkan melindungi individu dari pelanggaran langsung atas haknya. Dalam hal ini, dialog sehat dan perdebatan ilmiah tentang agama adalah suatu kebutuhan yang esensial.
KONSTRUKSI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEBEBASAN PERS DALAM IUS CONSTITUENDUM INDONESIA Rahel Octora
Arena Hukum Vol. 11 No. 3 (2018)
Publisher : Arena Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21776/ub.arenahukum.2018.01003.5

Abstract

AbstractIn order to conform the law with the society’s development, the Goverment is drafting the bill of Indonesian Criminal Code as well as the bill concerning Broadcasting. The problem that arise in the drafting process of the two bills as ius constituendum is the criminalization of anyone who violates the law: publishes anything that may affect the imparciallity of the judges in the contempt of court trial and the rules in the Broadcasting bill concerning the prohibition of exclusive screening of investigative journalism. This article is compiled using a normative juridical method, which refers to a research method by analyzing data and linking it to the applicable legal rules. The results of the study show that in order to guarantee press freedom and provide balanced protection for the interests of society, the act of publishing news that can influence the impartiality of judges should be considered as an ethical violation and not a violation of criminal law. As for the regulation of the prohibition of exclusive screening of investigative journalism in the Broadcasting Bill, an explanation needs to be given so that it does not cause multiple interpretations, and does not conflict with the principle of diversity of content. AbstrakPemerintah sedang menyusun Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) dan Rancangan Undang-undang Penyiaran. Adapun permasalahan yang muncul dalam proses perancangan kedua RUU tersebut sebagai Ius Constituendum di Indonesia adalah adanya kriminalisasi terhadap setiap orang yang secara melawan hukum: mempublikasikan segala sesuatu yang menimbulkan akibat yang dapat mempengaruhi sifat tidak memihak hakim dalam sidang pengadilan (delik contempt of court) di dalam RKUHP dan adanya aturan di dalam RUU Penyiaran tentang pelarangan penayangan eksklusif jurnalisme investigasi. Artikel ini disusun menggunakan metode yuridis normatif, yang mengacu pada suatu metode penelitian dengan menganalisis data dan mengkaitkannya dengan aturan hukum yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk dapat menjamin kebebasan pers dan memberikan perlindungan berimbang bagi kepentingan masyarakat, tindakan mempublikasikan berita yang dapat mempengaruhi imparsialitas hakim seharusnya dianggap sebagai suatu pelanggaran etika dan tidak perlu dikriminalisasi. Sedangkan untuk pengaturan pelarangan penayangan eksklusif jurnalisme investigasi di dalam RUU Penyiaran, perlu diberikan penjelasan agar tidak menimbulkan multitafsir, dan tidak bertentangan dengan prinsip diversity of content.
KEBIJAKAN PIDANA MATI DALAM RKUHP DITINJAU DARI ASPEK POLITIK HUKUM DAN HAM Ajie Ramdan; Rully Herdita Ramadhani; Mei Susanto
Arena Hukum Vol. 11 No. 3 (2018)
Publisher : Arena Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21776/ub.arenahukum.2018.01003.10

Abstract

AbstractThe conflicts between groups to abolish and retains the death penalty seek to be mediated by a death penalty moderation model contained in the Draft of Criminal Code (RKUHP) currently discussed by the House of the Representatives (DPR) and the Government. This article is a normative juridical research using statute, conceptual and philosophical approach. The results showed that the death penalty policy in RKUHP is in accordance with the national legal policy both permanent and temporary. The model of death penalty policy adopted by RKUHP is deemed not to be contradictory to Human Rights because although it does not abolish the death penalty, RKUHP places death penalty in the formulation as a special criminal punishment and is threatened alternatively. AbstrakPertentangan antara kelompok yang hendak menghapuskan pidana mati (abolisionis) dan yang mempertahankan pidana mati (retensionis) berupaya ditengahi dengan model moderasi pidana mati yang terdapat dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang saat ini dibahas DPR dan Pemerintah. Artikel ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan filosofis (philosophical approach). Hasil penelitian menunjukkan kebijakan pidana mati dalam RKUHP telah sesuai dengan politik hukum tetap dan temporer. Model kebijakan pidana mati yang dianut RKUHP dipandang tidak bertentangan dengan Hak Asasi Manusia karena walaupun tidak menghapuskan pidana mati, RKUHP menempatkan pidana mati dalam rumusan sebagai pidana pokok yang bersifat khusus dan diancamkan secara alternatif.
KONSEPTUALISASI PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN MELALUI SMALL CLAIMS PROSEDURE DI INDONESIA Anita Afriana; Rai Mantili; Ema Rahmawati
Arena Hukum Vol. 11 No. 3 (2018)
Publisher : Arena Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21776/ub.arenahukum.2018.01003.2

Abstract

AbstractThe development of buying and selling both conventional and online transactions has an impact on the need for effective dispute resolution when there is a loss to consumers. Fast, simple, and low-cost consumer dispute resolution is needed to speed up the way the dispute is resolved. This article is part of the results of fundamental research conducted in a normative juridical method. The results showed that consumer dispute resolution in the court with a small claim value was not balanced with the mechanism of proceedings in the court, while the power of the decision through BPSK resolution was not final and binding. Small Claims Procedures are solutions that integrate informal and formal mechanisms as one of the concrete steps to achieve legal certainty in resolving consumer disputes in Indonesia.             AbstrakPerkembangan jual beli baik transaksi secara konvensional maupun online berdampak pada kebutuhan penyelesaian sengketa yang efektif ketika terjadinya kerugian pada konsumen. Penyelesaian sengketa  konsumen secara cepat, sederhana, dan berbiaya ringan diperlukan dengan mempercepat cara penyelesaian sengketa. Artikel ini merupakan bagian dari hasil penelitian fundamental yang dilakukan secara yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa konsumen di pengadilan dengan nilai gugatan yang kecil tidak seimbang dengan mekanisme beracara di pengadilan, sementara itu penyelesaian melalui BPSK kekuatan putusannya tidak bersifat final and binding. Small Claims Procedures merupakan solusi yang memadukan mekanisme informal dan formal sebagai salah satu langkah konkret dalam rangka tercapainya kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa konsumen di Indonesia.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERKAIT PEREDARAN PANGAN HASIL REKAYASA GENETIKA DI INDONESIA Yuliati Yuliati
Arena Hukum Vol. 11 No. 3 (2018)
Publisher : Arena Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21776/ub.arenahukum.2018.01003.7

Abstract

AbstractThe distribution of food products containing genetic modified organism (GMO) in the market has the potential ito harm the public as consumers, even though consumers have the right to food security and the right to obtain information protected by Act Number 8 year 1999 on Consumer Protection. This article is a legal research that use statutes approach. The result shows that the government of Indonesia has provide adequate legal protection for consumers regarding the distribution of food product containing GMO in the form of the obligation to conduct safety testing of engineering products for business actors as outlined in Government Regulation No.21 Year 2005. Meanwhile, the government has also provided a clear definition of prohibited activities as well as sanction as stated on Consumers Protection Act and Food Act. AbstrakBeredarnya produk pangan hasil rekayasa genetika di pasaran, berpotensi merugikan masyarakat sebagai konsumen produk tersebut, padahal konsumen memiliki hak atas keamanan pangan dan hak untuk mendapat informasi yang dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Artikel ini adalah hasil penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia telah memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi konsumen atas peredaran produk pangan rekayasa genetika baik sebelum peredaran produk dalam bentuk keharusan untuk melakukan uji keamanan produk rekayasa  bagi pelaku usaha yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah No.21 Tahun 2005 tentang keamanan hayati produk rekayasa genetika dan kewajiban bagi pelaku usaha untuk memenuhi kewajiban tentang pelabelan produk pangan yang mengandung rekayasa genetika.
Back Matter Desember 2018 Hisan, Dyandra Chairatun
Arena Hukum Vol 11, No 3 (2018)
Publisher : Arena Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

DISKURSUS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TENAGA KERJA INDONESIA DALAM PENEMPATAN DI MALAYSIA Adnan Hamid
Arena Hukum Vol. 12 No. 1 (2019)
Publisher : Arena Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21776/ub.arenahukum.2019.01201.8

Abstract

AbstractThe increase in the number of Indonesian workers who work abroad to become migrant workers, among others, is driven by economic problems and / or the difficulty of getting employment in the country, while at the same time the demands of life must be fulfilled. The purpose of this article is to analyze the policies taken by the government in the placement and protection of Indonesian workers who work abroad as migrant workers. In this article, the author conducts a normative juridical study with a study of various Acts and regulations that apply specifically to Indonesian workers who work in Malaysia. From the results of the study, it shows that Indonesian workers who works as migrant workers are in Malaysia and most of those migrant workers are officially undocumented or known to be illegal migrant workers and thus have an impact on the protection of migrant workers themselves. Based on the foregoing, the author concludes that the government must strive to provide protection to Indonesian workers who work as migrant workers by, among other things, carrying out various revisions to Acts and regulations and must be pro-active in carrying out the bilateral agreement with the receiving country.  AbstrakPeningkatan jumlah TKI yang bekerja di luar negeri untuk menjadi pekerja migran, antara lain didorong oleh permasalahan ekonomi dan/atau sulitnya mendapatkan lapangan pekerjaan di dalam negeri, sementara pada saat yang sama tuntutan hidup harus tetap terpenuhi. Tujuan dalam penulisan artikel ini adalah untuk menganalisis kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam penempatan dan perlindungan bagi tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri sebagai pekerja migran. Di dalam penulisan ini, penulis melakukan penelitian secara yuridis normatif dengan kajian terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya terhadap tenaga kerja Indonesia yang bekerja di Malaysia. Dari hasil penelitian, menunjukkan tenaga kerja Indonesia yang bekerja sebagai pekerja migran terbanyak berada di negara Malaysia dan sebagian besar pekerja migran tersebut adalah tidak berdokumen resmi atau dikenal dengan pekerja migran ilegal sehingga berdampak pada perlindungan bagi pekerja migran itu sendiri. Berdasarkan hal tersebut di atas, penulis berkesimpulan agar pemerintah harus berupaya dalam memberikan perlindungan kepada tenaga kerja Indonesia yang bekerja sebagai pekerja migran dengan antara lain melakukan berbagai revisi peraturan perundang-undangan dan harus pro aktif dalam melakukan perjanjian bilatera dengan negara penerima.

Page 21 of 42 | Total Record : 414

 19   20   21   22   23 

Filter by Year

2011 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 18 No. 3 (2025) Vol. 18 No. 2 (2025) Vol. 18 No. 1 (2025) Vol. 17 No. 3 (2024) Vol. 17 No. 2 (2024) Vol. 17 No. 1 (2024) Vol. 16 No. 3 (2023) Vol. 16 No. 2 (2023) Vol. 16 No. 1 (2023) Vol. 15 No. 3 (2022) Vol. 15 No. 2 (2022) Vol. 15 No. 1 (2022) Vol. 14 No. 3 (2021) Vol. 14 No. 2 (2021) Vol. 14 No. 1 (2021) Vol 13, No 3 (2020) Vol. 13 No. 3 (2020) Vol 13, No 2 (2020) Vol. 13 No. 2 (2020) Vol. 13 No. 1 (2020) Vol 13, No 1 (2020) Vol 12, No 3 (2019) Vol. 12 No. 3 (2019) Vol. 12 No. 2 (2019) Vol 12, No 2 (2019) Vol. 12 No. 1 (2019) Vol 12, No 1 (2019) Vol. 11 No. 3 (2018) Vol 11, No 3 (2018) Vol 11, No 2 (2018) Vol. 11 No. 2 (2018) Vol 11, No 2 (2018) Vol 11, No 1 (2018) Vol 11, No 1 (2018) Vol. 11 No. 1 (2018) Vol. 10 No. 3 (2017) Vol 10, No 3 (2017) Vol. 10 No. 2 (2017) Vol 10, No 2 (2017) Vol 10, No 2 (2017) Vol. 10 No. 1 (2017) Vol 10, No 1 (2017) Vol 9, No 3 (2016) Vol. 9 No. 3 (2016) Vol 9, No 2 (2016) Vol 9, No 2 (2016) Vol. 9 No. 2 (2016) Vol. 9 No. 1 (2016) Vol. 8 No. 3 (2015) Vol. 8 No. 2 (2015) Vol. 8 No. 1 (2015) Vol. 7 No. 3 (2014) Vol. 7 No. 2 (2014) Vol. 7 No. 1 (2014) Vol 7, No 2 (2013) Vol. 6 No. 3 (2013) Vol 6, No 2 (2013) Vol. 6 No. 2 (2013) Vol. 6 No. 1 (2013) Vol. 5 No. 3 (2012) Vol. 5 No. 2 (2012) Vol. 5 No. 1 (2012) Vol. 4 No. 8 (2011) More Issue