Articles
414 Documents
<![CDATA[PENGGUNAAN INSTRUMEN SANKSI PIDANA DALAM PENEGAKAN HAK NORMATIF PEKERJA/BURUH ]]>
<![CDATA[M. Hadi Shubhan]]>
<![CDATA[ Arena Hukum Vol. 13 No. 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Arena Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.21776/ub.arenahukum.2020.01301.1
<![CDATA[AbstractThis study examines theories, norms and practices regarding labour criminal sanctions in industrial relations. The purpose of this research is to fi nd answers normatively and alternative praxis of legal efforts for workers / laborers to uphold normative rights that have been violated by employers by using labor criminal instruments. This is a normative legal research using statute, conceptual, and case approach. The results shows that there is a tendency, from various fi elds of law governing industrial relations which is now more functional, especially by workers/labourers whose rights are violated by employers in the fi eld of labour criminal law. It was also found that labour criminal sanctions in industrial relations have their own characteristics compared to general criminal sanctions contained in the Criminal Code and even compared to certain other criminal sanctions outside the Criminal Code. In terms of law enforcement, several labour criminal cases have been decided by the court such as the criminal union busting, where the crime does not include workers in workers’ social security and criminal wages below the minimum wage. AbstrakPenelitian hukum ini mengkaji teori, norma dan praktik mengenai sanksi pidana perburuhan dalam hubungan industrial Tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan jawaban normatif dan praksis alternatif upaya hukum bagi pekerja/buruh untuk menegakkan hak-hak normatif yang telah dilanggar oleh pengusaha dengan menggunakan instrumen pidana perburuhan Metode yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus Dari penelitian ini ditemukan bahwa terdapat kecenderungan, dari berbagai bidang hukum yang mengatur hubungan industrial yang sekarang lebih difungsikan terutama oleh pihak pekerja/buruh yang dilanggar hak-haknya oleh pengusaha adalah bidang hukum pidana perburuhan Dalam kajian juga ditemukan bahwa sanksi pidana perburuhan dalam hubungan industrial memiliki karakteristik tersendiri dibandingkan sanksi pidana umum yang ada dalam KUHP dan bahkan dibandingkan dengan sanksi pidana tertentu lainnya diluar KUHP Dalam praktik penegakan hukum dilapangan, sudah ditemukan beberapa kasus pidana perburuhan yang telah diputus oleh pengadilan seperti pidana union busting, pidana tidak mengikutsertakan pekerja dalam jaminan sosial pekerja, dan pidana pengupahan dibawah upah minimum]]>
<![CDATA[COMMUNITY BASED CORRECTIONS SEBAGAI ALTERNATIF MODEL PEMBINAAN NARAPIDANA DI MASA MENDATANG ]]>
<![CDATA[Hamja Hamja]]>
<![CDATA[ Arena Hukum Vol. 12 No. 3 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Arena Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.21776/ub.arenahukum.2019.01203.5
<![CDATA[AbstractCommunity Based Correction is a type of coaching program for Prisoners while serving the rest of their crminal offences, they have been given the opportunity to return to the midst of society with certain supervision. This study aims to determine the extent of the role of the community in fostering prisoners and alternative models of open prisons in the future. This is a descriptive research using qualitative methods and sociological approaches. Data collections includes interviews and observations with prisoner informants and correctional institution officers. The findings of this study indicate that the implementation of guidance involving the community has not fully reflected the application of the principle of Community Based Corrections due to the following inhibiting factors. Firstly, open prisons do not have their own legal umbrella. Secondly, the implementing regulations and fixed procedures for open prisons still use old regulations. Third, open prisons do not have the authority to determine prisoners to be assisted. Fourth, there is no cooperation with third parties. Fifth, the organizational structure does not reflect the actual need for guidance in prisons. Whereas open prisons prioritize the correctional principle itself, so that prisoners can be accepted back by the community.AbstrakCommunity Based Correction adalah jenis program pembinaan bagi Narapidana sewaktu menjalani sisa pidananya, mereka telah diberi kesempatan untuk kembali ketengah-tengah masyarakat dengan pengawasan atau supervisi tertentu. Penelitian ini tujuannya untuk mengetahui sejauhmana peran masyarakat dalam membina Narapidana dan alternatif model Lapas terbuka di masa mendatang. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan metode kualitatif dan pendekatan sosiologis. Hasil penelitian ini menunjukkan pelaksanaan pembinaan yang melibatkan masyarakat belum sepenuhnya mencerminkan penerapan prinsip Community Based Corrections karena adanya faktor – faktor penghambat sebagai berikut. Pertama, Lapas terbuka belum mempunyai payung hukum sendiri. Kedua, Peraturan pelaksanaan serta prosedur tetap Lapas terbuka masih memakai peraturan yang lama. Ketiga, Lapas terbuka tidak mempunyai kewenangan untuk menentukan narapidana menjadi warga binaannya. Keempat, Belum ada kerja sama dengan pihak ketiga. Kelima, Struktur organisasi belum mencerminkan kebutuhan pembinaan di lapas yang sebenarnya. Padahal Lapas terbuka mengedepankan prinsip pemasyarakatan itu sendiri yaitu agar narapidana dapat diterima kembali oleh masyarakat.]]>
<![CDATA[IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR: 33/PUU-XIII/2015 DALAM UPAYA MEMUTUS DINASTI POLITIK DAN ANTISIPASI PADA PILKADA MENDATANG ]]>
<![CDATA[Nuruddin Hady]]>
<![CDATA[ Arena Hukum Vol. 11 No. 3 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Arena Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.21776/ub.arenahukum.2018.01003.4
<![CDATA[AbstractIn this research article, there are two legal issues to be studied, namely: (i) Implication of Constitutional Court Judgment Number: 33 / PUU-XIII / 2015 in order to break the chain of political dynasty in Indonesian; (ii) what legal instrument can be used in breaking the chain of political dynasties after the Judgment of the Constitutional Court Number: 33 / PUU-XIII / 2015. This research is a normative legal research using statute and case approach. The result showed that the Judgment of the Constitutional Court Number 33 / PUU-XIII / 2015, has granted the annulment of the formulation of Article 7 letter r of Law 8/2015 and its explanation. According to the Court, such article is contradictory to the 1945 Indonesian Constitution. Following the decision, efforts to break the chain of political dynasties in Indonesia through legal instruments can no longer be done. The Constitutional Court's ruling is believed to further enrich the emergence of political dynasties in Indonesian. AbstrakPenelitian dalam artikel ini, terdapat dua isu hukum yang akan dikaji yaitu: (i) Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 33/PUU-XIII/2015 dalam rangka memutus mata rantai dinasti politik di Indonesia; (ii) instrument hukum apa yang dapat digunakan dalam memutus mata rantai dinasti politik pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 33/PUU-XIII/2015. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 33/PUU-XIII/2015, telah mengabulkan pembatalan rumusan Pasal 7 huruf r UU 8/2015 dan penjelasannya karena menurut MK bertentangan dengan UUD Negara RI Tahun 1945, terutama Pasal-Pasal yang mengatur tentang Hak Asasi Manusia. Pasca putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, tentu upaya memutus mata rantai dinasti politik di Indonesia, melalui instrumen hukum tidak dapat dilakukan lagi. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut diyakini semakin menyuburkan munculnya dinasti politik dalam perpolitikan di Indonesia.]]>
<![CDATA[TRANSFORMASI GOOD FAITH PRINCIPLE DALAM HUKUM PERBANKAN KHUSUSNYA BPR: PERSPEKTIF LOKAL NASIONAL DAN INTERNASIONAL ]]>
<![CDATA[Retno Murni]]>;
<![CDATA[Ni Ketut Supasti Dharmawan]]>;
<![CDATA[Putu Aras Samsithawrati]]>
<![CDATA[ Arena Hukum Vol. 11 No. 3 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Arena Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.21776/ub.arenahukum.2018.01003.9
<![CDATA[AbstractThe Good faith principle as stated in Article 1338 paragraph (3) of the Civil Code, has not been maximally implemented in BPR credit agreements, so it is important to review the transformation of good faith principle of the Civil Code in banking provisions, especially BPR in realizing sound credit. The research uses normative juridical legal methods. The results of the study show that the transformation of the principle of good faith stated in the Civil Code has not been explicitly stated in the provisions of banking law in Indonesia. The existence of principle of good faith explicitly only exists in Article 1338 Paragraph (3) of the Civil Code. Meanwhile, in the provisions of the Banking Law the existence of the principle of good faith is only implied by the principle of economic democracy by using the precautionary principle that is applied carefully and in good faith, as well as the principles of trust and confidence in good ability, ability, intention and morals from customers or the community in returning credit. The transformation of the principle of good faith should be clearly stated in the norm structure into the Banking Law and other related banking legal provisions.AbstrakGood faith principle sebagaimana tercantum pada Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata, belum diimplementasikan secara maksimal dalam perjanjian kredit BPR, sehingga penting mengkaji transformasi asas itikad baik KUH Perdata dalam ketentuan perbankan khususnya BPR  dalam  mewujudkan perkreditan yang sehat. Metode penelitian menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Transformasi asas itikad baik yang tercantum dalam KUHPerdata belum secara eksplisit ternormakan dalam ketentuan hukum perbankan di Indonesia. Keberadaan asas Itikad baik secara eksplisit hanya eksis dalam Pasal 1338 Ayat (3) KUHPerdata. Sementara itu, dalam ketentuan Undang-Undang Perbankan keberadaan asas itikad baik hanya tersirat dari asas demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian yang diterapkan secara hati-hati dan itikad baik, serta prinsip kepercayaan dan keyakinan akan kemampuan, kesanggupan, itikad serta akhlak yang baik dari nasabah atau masyarakat dalam mengembalikan kredit. Transformasi asas itikad baik sebaiknya dituangkan dalam struktur norma secara tegas ke dalam Undang-Undang Perbankan dan ketentuan hukum perbankan terkait lainnya.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP EKSPLOITASI EKONOMI ARTIS CILIK: STUDI KOMPARASI INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT ]]>
<![CDATA[Nabiyla Risfa Izzati]]>
<![CDATA[ Arena Hukum Vol. 12 No. 1 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Arena Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.21776/ub.arenahukum.2019.01201.9
<![CDATA[Abstract The issue of child labour in Indonesian labour law is nothing new. However, children who work in the entertainment industry, or the so-called child artist, have never been seen as a social problem. Yet, many of the parents of these child artist make their children as a source of lucrative source of income by utilizing the talents and and interests possessed by their children. Not to mention the bitter fact that many these child artists have to give up education, time to play and rest, because of their busy work in the entertainment industry. Can this be categorized as a form of child exploitation, especially economic exploitation? This research discuss the legal protection of child artist in Indonesia, as well as the comparison with the United States.AbstrakIsu pekerja anak maupun anak yang bekerja dalam hukum ketenagakerjaan Indonesia bukan merupakan hal baru. Namun, anak-anak yang bekerja di industri hiburan, atau yang biasa disebut sebagai artis cilik, tidak pernah dilihat sebagai permasalahan sosial. Padahal, banyak juga orang tua artis cilik yang menjadikan anaknya sebagai sumber pendapatan yang menggiurkan dengan memanfaatkan bakat dan minat yang dimiliki oleh anaknya. Belum lagi fakta pahit bahwa banyak artis cilik yang harus merelakan pendidikan, waktu bermain dan istirahat, karena kesibukannya bekerja di industri hiburan. Apakah hal ini dapat dikategorikan sebagai bentuk eksploitasi anak, utamanya eksploitasi ekonomi? Penelitian ini akan membahas mengenai perlindungan hukum terhadap artis cilik di Indonesia, serta perbandingannya dengan Amerika Serikat. ]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PENGANIAYAAN MELALUI DIYAT DAN SAYAM PADA PERADILAN ADAT ACEH ]]>
<![CDATA[Muhammad Natsir]]>
<![CDATA[ Arena Hukum Vol. 12 No. 1 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Arena Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.21776/ub.arenahukum.2019.01201.5
<![CDATA[AbstractDiyat and Sayam sentences have greatly benefited the victims and have become part of the Aceh traditional Qanun but the subject of the criminal offenses to be punished diyat and sayam have not been regulated in detail. This study aims to understand the concept of protection policies for victims of criminal acts of abuse in Aceh and the prospect of the protection of victims of abuse through diyat and sayam in Aceh. This study uses a normative juridical legal research method and with a statute and conceptual approach. The results of the research indicate that the concept of legal protection against victims of abuse in both national criminal law and adat Qanun and Qanun Jinayat in Aceh has not received special attention. The Aceh Government must reconstruct the Qanun on fostering traditional life and customs by reconsidering diyat or dheit, sayam and suloh as a form of settlement of criminal acts of persecution through customary justice and including peusijuek and pemat jaroe as the last resort of the settlement. AbstrakHukuman diyat dan sayam sangat menguntungkan korban dan telah menjadi bagian dari Qanun adat Aceh namun subjek tindak pidana yang akan dijatuhkan hukuman diyat dan sayam belum diatur secara terperinci. Penelitian ini bertujuan untuk memahami konsep kebijakan perlindungan korban tindak pidana penganiayaan di Aceh dan prospek perlindungan korban penganiayaan melalui diyat dan sayam di Aceh. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dan menggunakan data sekunder dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep perlindungan hukum terhadap korban penganiayaan baik dalam hukum pidana nasional, Qanun adat maupun Qanun jinayat di Aceh belum mendapat perhatian secara khusus. Pemerintah Aceh harus merekonstruksi Qanun tentang pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat dengan mempertimbangkan kembali diyat atau dheit, sayam dan suloh sebagai salah satu bentuk penyelesaian tindak pidana penganiayaan melalui peradilan adat serta memasukkan peusijuek dan pemat jaroe sebagai akhir penyelesaian perkara.]]>
<![CDATA[STATUS HUKUM OUTSOURCING PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI PERKARA NOMOR 27/PUU-IX/2011 ]]>
<![CDATA[Anang Dony Irawan]]>
<![CDATA[ Arena Hukum Vol. 12 No. 2 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Arena Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.21776/ub.arenahukum.2019.01202.3
<![CDATA[AbstractRapid response to market demands can determine victory and defeat in the competition. Therefore, these days companies are concerned with things that accelerate this process for the sake of efficiency and effectiveness of the company. One way is to handover part of the work to other parties through chartering services or providers of laborers or known as outsourcing. Legal protection of workers/laborers in the employment agreement with the outsourcing system has been regulated in articles 64 to 66 of Law No.13 of 2003 concerning labor. And for outsourcing companies it has been regulated by the Decree of the Minister of Manpower and Transmigration Kep.101/Men/VI/2004 concerning Procedures for Licensing of workers of Labour Services Providers. The establishment of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia on August 13, 2003 gave new hope to the people of Indonesia to obtaun their constitutional rights. Th position and the relations between the state with the people in the constitutional perspective mare expected to become clearer. AbstrakRespon yang cepat terhadap tuntutan pasar dapat menentukan kemenangan dan kekalahan dalam persaingan usaha. Oleh karena itu, belakangan ini perusahaan mementingkan hal-hal yang mempercepat proses ini demi efisiensi dan efektifitas perusahaan. Salah satu caranya adalah dengan menyerahkan sebagian pekerjaan kepada pihak lain melalui jasa pemborongan atau penyedia jasa pekerja/buruh atau dikenal dengan istilah outsourcing. Perlindungan hukum terhadap pekerja/buruh dalam perjanjian kerja dengan sistem outsourcing telah diatur dalam pasal 64 sampai dengan pasal 66 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan untuk perusahaan outsourcing juga telah diatur dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep.101/Men/VI/2004 Tahun 2004 tentang Tata Cara Perizinan Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh. Dibentuknya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada 13 Agustus 2003 memberi suatu harapan baru bagi rakyat Indonesia untuk mendapatkan hak-hak konstitusionalnya. Kedudukan dan hubungan antara Negara dengan rakyat dalam perspektif konstitusi diharapkan semakin jelas. ]]>
<![CDATA[THE COMPARATIVE STUDY OF FIQH SIYASAH WITH THE GENERAL PRINCIPLES OF GOOD GOVERNMENT IN INDONESIA ]]>
<![CDATA[Prawitra Thalib]]>;
<![CDATA[Bagus Oktafian Abrianto]]>
<![CDATA[ Arena Hukum Vol. 12 No. 2 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Arena Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.21776/ub.arenahukum.2019.01202.1
<![CDATA[Abstrak Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik saat ini menjadi salah satu dasar penilaian bagi hakim di Peradilan Tata Usaha Negara untuk menguji suatu tindak pemerintah tersebut mengandung unsur kerugian bagi masyarakat atau tidak. Adanya UU 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan telah memperluas kompetensi Peradilan Tata Usaha negara dimana obyek gugatan dalam PTUN tidak hanya KTUN (beschikking) akan tetapi juga tindakan faktual dari pejabat atau badan tata usaha negara. Dengan adanya perubahan UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu UU No. 9 Tahun 2004 dan UU No. 51 Tahun 2009 mempertegas keberadaan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagai alasan menggugat di PTUN. Tidak bisa dipungkiri saat ini konsep hukum Islam banyak dipakai dan diterapkan dalam tindakan-tindakan hukum, baik dalam ranah hukum bisnis atau privat maupun hukum publik. Oleh karena itu maka konsep pemerintahan yang baik menurut Islam perlu dikaji secara mendalam, sering disebut dengan konsep fiqh siyasah. Penelitian ini ditujukan untuk meneliti perbandingan antara konsep Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik di satu sisi dengan konsep fiqh siyasah di sisi yang lain. Abstract The General Principles of Good Government are currently one of the assessment bases for the judges in the Administrative Court to examine whether or not actions of the government contains the elements of harm for the community. The existence of Law No.30 of 2014 on Government Administration has expanded the competence of The Administrative Court (PTUN) in which the object of lawsuit in the Administrative Court is not only the Decisions of Administrative (beschikking) but also factual action from official or administrative institutions. With the amendment of Law No.5 of 1986 on the Administrative Court namely Law No. 9 of 2004 and Law No.51 of 2009 affirms the existence of The General Principles of Good Government as one of reasons to sue in the Administrative Court. It is inevitable today that the concept of Islamic law is widely used and applied in legal actions, whether in the realm of business law, private law or public law. Therefore, the concept of good government according to Islam needs to be studied further, often referred to as the concept of fiqh siyasah. This study is aimed to examine the comparison between the concept of The General Principles of Good Government with the concept of fiqh siyasah.]]>
