Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Arena Hukum

ARENA
Website

Published by Universitas Brawijaya

ISSN : - EISSN : - DOI : -

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Arjuna Subject : -

Articles 414 Documents

15 16 17 18 19

KONSEPTUALISASI PENGAMPUNAN PAJAK DALAM KONTEKS REFORMASI HUKUM PAJAK DI INDONESIA Shinta Hadiyantina
Arena Hukum Vol. 11 No. 1 (2018)
Publisher : Arena Hukum

AbstractThis research article discusses about the Tax Amnesty in the Context of Tax Law Reform in Indonesia. The problems discussed was associated with remission of taxes in the tax law in Indonesia. The purpose are to analyze the tax amnesty in the context of the reform of tax law in Indonesia. The author uses the normative legal method. The result show that the treatment received by the receiving facility from tax amnesty is reporting assets that have not been reported and do a random payment in accordance with applicable regulations.Sunset Policy is a program provided by the government to remover sanctions taxation in accordance with Law Number 28 in 2007 on General Provisions and Tax Procedures policy. Â AbstrakTulisan ini membahas mengenai konseptualisasi pemberlakuan Tax Amnesty dalam Konteks Reformasi Hukum Pajak di Indonesia. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah terkait dengan pemberlakuan pengampunan pajak dalam hukum pajak di Indonesia. Tujuan penulisan ini adalah untuk menganalisis pengampunan pajak dalam konteks reformasi hukum pajak di Indonesia. Penulis menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberlakuan tax amnesty yang diterima oleh penerima fasilitas pengampunan pajak adalah pelaporan aset yang belum dilaporkan dan melakukan pembayaran uang tebusan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sunset Policy merupakan program yang diberikan oleh pemerintah untuk menghapus sanksi dibidang perpajakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

RETIRE IN PARADISE: URGENSI PENGATURAN PARIWISATA PENSIUNAN (RETIREMENT TOURISM) DI INDONESIA I Gusti Ngurah Parikesit Widiatedja; I Made Budi Arsika; Ni Gusti Ayu Dyah Satyawati; Putu Tuny Cakabawa Landra
Arena Hukum Vol. 11 No. 1 (2018)
Publisher : Arena Hukum

AbstractConsidering to a series of problems, particularly related to the environment of conventional tourism development patterns, Indonesia should start developing retirement tourism. Compare to conventional tourism, retirement tourism has more significant benefits, both seen from the financial ability of tourists, job opportunities, tourist attractions, and its proximity with the vision of sustainable tourism. From international, national, and local regulations, the Indonesian government has a legal basis to create and develop retirmenet tourism. In relation to the construction of regulatory model of retirmenet tourism in Indonesia, there would be three model to be considered, namely (1) the regulatory model that considers the special nature and needs of retirement tourist; (2) the regulatory model that supports the concept of sustainable tourism; and (3) the regulatory model that collaborates with other tourism-related institutions. In addition, as a comparative form of study, this model should consider the law and practice of retirement tourism in other ASEAN countries, especially if they have a more organised system in handling retirement tourism.Abstrak Dengan memperhatikan sederet permasalahan, khususnya terkait lingkungan hidup dari pola pengembangan pariwisata konvensional, Indonesia sudah selayaknya mulai mengembangkan pariwisata pensiunan. Pariwisata pensiunan memiliki sejumlah keuntungan, baik dilihat dari kemampuan finansial wisatawannya, peluang kerja, atraksi wisata, dan kedekatan visi pengembangannya dengan visi pariwisata berkelanjuta. Dengan melihat pengaturan internasional, nasional, dan lokal, pemerintah Indonesia memiliki dasar yuridis untuk mengembangkan pariwisata pensiunan secara integral dan komprehensif. Terkait dengan konstruksi model pengaturan pariwisata pensiunan, terdapat tiga model pengaturan yang dapat dikembangkan meliputi: (1) model pengaturan yang memperhatikan sifat dan kebutuhan khusus wisatawan pensiunan; (2) model pengaturan yang mendukung konsep pariwisata berkelanjutan; dan (3) model pengaturan yang bersinergi dengan instansi lain yang terkait. Disamping itu, sebagai bentuk komparatif studi, model pengaturan pariwisata pensiunan selayaknya mempertimbangkan model pengaturan pariwisata pensiunan di Negara ASEAN lainnya terutama di negara yang lebih dulu dan lebih terorganisir dalam mengelola pariwisata pensiunan.

Back MatterApril 2018 Hisan, Dyandra Chairatun
Arena Hukum Vol 11, No 1 (2018)
Publisher : Arena Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (6231.525 KB)

PERANAN DAN KEDUDUKAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM SEBAGAI ACCESS TO JUSTICE BAGI ORANG MISKIN Mustika Prabaningrum Kusumawati
Arena Hukum Vol. 9 No. 2 (2016)
Publisher : Arena Hukum

AbstractLegal aid is a concept of solution for the needs of society over the idiom of â€œlaw sharp down, law blunt upâ€. The existence of Law Number 16 Year 2011 on the Legal Aid relates to the law reformation agenda of granting the access to justice and the right to fair trial towards Indonesian citizens, among others by giving legal assistance.Â The method used is normative-empiric, by not only analysing Law Number 16 Year 2011 on the Legal Aid, but also analyse the implementation of Law on Legal Aid and its role in the legal aid institution of giving access to justice.Â The existence of legal aid institutions are expected to be the new hope in the mid of society in defending their rights before the law, either non-litigation process or litigation process. It is undeniable that the negative stigma of society towards the process of access to justice in Indonesia is very strong and enormous then creates a distrust of Indonesian legal system. The result of the research is the legal aid institutions have a great role in granting access to justice, thus they are not only as new hope of society but also the real evidence of justice towards everyone before the law.Â AbstrakBantuan hukum merupakan suatu konsep jawaban terhadap adanya kebutuhan masyarakat atas adagium â€œhukum tajam ke bawah, hukum tumpul ke atasâ€. Keberadaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum tidak lepas dari agenda reformasi hukum yang memberikan hak bagi warga negaranya untuk mendapatkan keadilan (access to justice) dan hak untuk mendapatkan peradilan yang adil dan tidak memihak (fair trial) diantaranya melalui pemberian bantuan hukum. Metode yang dipergunakan adalah normatif-empiris, dimana selain mengkaji peraturan tertulis yakni Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, juga dikaji terkait implementasi ketentuan hukum normatif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dalam aksinya dalam peristiwa lembaga bantuan hukum dalam access to justice penyelenggaraan bantuan hukum. Tujuan dibentuknya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum ini menjadikan sebuah payung hukum bagi lembaga-lembaga bantuan hukum untuk lebih dapat bergerak bebas dan leluasa tetapi tetap dalam koridor hukum di dalam memberikan bantuan hukum pada masyarakat luas khususnya masyarakat yang tergolong masyarakat tidak mampu. Banyaknya lembaga-lembaga bantuan hukum yang bermunculan sangat diharapkan peran serta yang nyata agar dapat menjadi asa baru di tengah keputusasaan masyarakat awam dalam memperjuangkan hak-haknya di mata hukum, baik dalam memperjuangkan permasalahan hukum yang di hadapi secara non litigasi (di luar pengadilan) maupun secara litigasi (di dalam pengadilan). Tidak dapat dipungkiri, stigma negatif masyarakat terhadap proses mencari keadilan di negeri tercinta, Indonesia sangat kuat dan besar sehingga muncul sebuah ketidakpercayaan terhadap dunia peradilan kita. Oleh sebab itulah diperoleh hasil bahwa lembaga bantuan hukum memiliki andil yang besar dalam access to justice sehingga tidak hanya dapat menumbuhkan harapan baru di dalam dunia peradilan tetapi juga menjadi bukti nyata akan keadilan yang sama bagi siapa pun di muka hukum.Â

REEVALUASI PEMBIAYAAN PERUSAHAAN MELALUI MODAL VENTURA DI INDONESIA Sihabudin SIHABUDIN
Arena Hukum Vol. 9 No. 2 (2016)
Publisher : Arena Hukum

AbstractThis paper aims to discuss the development of venture capital reevaluation in Indonesia that provides an opportunity for businesses to develop the corporation through financing. This paper uses normative juridical research. The results of the analysis is that the regulation and legal policy which can provide adequate legal protection is needed to support the corporation neither the corporation founded by the State or by private parties. Capital is needed in the establishment and operation of an enterprise, including through venture capital. Therefore, the existence of venture capital should be supported by the government as a regulator and facilitator and community businesses which can grow better so that not only large companies but also small firms and medium can be helped by the growth of venture capital. On the other hand, since the inclusion of funds to the venture capital system is high risk for investors, then early investors must be careful in order to save funds or capital is entered into the corporation's business partners.Â AbstrakTulisan ini bertujuan untuk membahas mengenai reevaluasi Pengembangan modal ventura di indonesia memberikan kesempatan bagi pelaku bisnis untuk mengembangkan perusahaannya melalui pembiayaan.Tulisan ini menggunakan penelitian yuridis normatif. Hasil dari analisis dalam tulisan ini adalah bahwaÂ Pengaturan dan kebijakan hukum yang dapat memberikan Â perlindungan hukum yang memadai diperlukan untuk mendukung kegiatan perusahaan baik perusahaan yang didirikan oleh Negara maupun oleh pihak swasta . Dalam pendirian dan operasional sebuah perusahaan dibutuhkan modal termasuk melalui modal ventura. Oleh karena itu keberadaan modal ventura harus didukung oleh pemerintah sebagai regulator dan fasilitator serta masyarakat pelaku bisnis agar modal ventura dapat berkembang lebih baik sehingga bukan hanya perusahaan besar, namun juga perusahaaan kecil dan menengah dapat terbantu oleh pertumbuhan modal ventura. Di lain pihak berhubung penyertaan dana dengan sistem modal ventura ini mengandung risiko tinggi bagi pemodal, maka dari awal pemodal (venture capitalist) harus berhati-hati guna menyelamatkan dana/modal yang dimasukkan ke dalam perusahaan mitra bisnisnya.

ALTERNATIF MODEL PEMIDANAAN TINDAK PIDANA PORNOGRAFI SIBER Faizin Sulistio; Nazura Abdul Manap
Arena Hukum Vol. 9 No. 3 (2016)
Publisher : Arena Hukum

AbstractThis study was conducted to examine the alternative punishment for the cyber pornography crime. The purpose of this study is to find the punishment formulation which theoretically and philosophically is more acceptable in accordance with the moral development of society and technology. This normative juridical study uses a conceptual approach. While the analysts is conducted by descriptive method to find the basic theory of punishment for the crime of cyber pornography. The results can be concluded that imprisonment has not provided solutions in the criminal offense of cyber pornography without accompanied by other alternative punishment. The alternatives are special minimum penalties, social work, restrictions on access to electronic devices (internet) and compensation to victims of pornography.Â AbstrakPenelitian ini dilakukan untuk mengkaji alternatif pidana yang tepat untuk tindak pidana pornografi siber. Tujuan penelitian ini menemukan formulasi pemidanaan yang secara teoritikal dan filosofis lebih dapat diterima sesuai dengan perkembangan moral masyarakat dan tekhnologi. Penelitian Yuridis Normatif ini Â menggunakan pendekatan konseptual. Sedangkan analis dilakukan dengan metode deskriptif analisis untuk mencari dasar teori pemidanaan untuk tindak pidana pornografi siber. HasilÂ yang dapat disimpulkan dalam penelitian ini adalah pidana penjara belum memberi solusi dalam pemidanaan tindak pidana pornografi siber tanpa dibarengi dengan alternatif pidana yang lain. Alternatif pidana itu antara lain denda dengan minimum khusus, kerja sosial, pembatasan akses terhadap perangkat elektronik (internet) dan ganti rugi kepada korban pornografi.

URGENSI PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN BANK TANAH SEBAGAI SOLUSI PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM YANG NIRKONFLIK Ranitya Ganindha
Arena Hukum Vol. 9 No. 3 (2016)
Publisher : Arena Hukum

AbstractProblems related to land will always be actual and complex issues. Population growth will not be accompanied by increments of shelter, economic progress, the need for all the infrastructure support for the space for humans, the level of public awareness and ease access to various parties on the ground. Land acquisition became the most complicated problems in the past few decades that are often faced by the government .It is stated that the state can only control the land and not as the owner of the land. In this study, the authors used the normative method with a comparative, historical and conceptual approach. The studies show the shifting meaning of land as one of the symbols of the economic concept of liberalism also play a role in the difficulty of gaining ground as a medium of development for the benefit of the public. Therefore there is a need of a method, and other strategies capable of addressing the land issues that are fundamental, effective, efficient sustainable. The land bank concept is very urgent to be applied in Indonesia. Land bank itself has a meaning as a private or government land reserve performed before starting development activities so as to avoid speculation in land prices. Land Bank is one means management of the resources necessary to improve the productivity of land use. The method uses market control and soil stabilization of local markets. Because that regulation is required as a legal umbrella for the implementation of the Bank's foundation soil and related institutional arrangements are authorized to implement the practice of the Land Bank.Â AbstrakPermasalahan terkait pertanahan akan selalu menjadi isu yang aktual dan bersifat kompleks. Pertumbuhan penduduk yang tidak akan diiringi dengan pertambahan tempat hunian, kemajuan ekonomi, kebutuhan akan segala infrastruktu penunjang bagi ruang gerak manusia, tingkat kesadaran hukum masyarakat dan kemudahan akses berbagai pihak terhadap tanah. Ketersediaan tanah untuk pembangunan menjadi permasalahan paling rumit dalam beberapa dasawarsa ini yang kerap dihadapi oleh pemerintah.Â UUPA telah mengamanatkan bahwa negara hanya boleh menguasai tanah dan bukan sebagai pemilik tanah. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode normatif dengan pendekatan historis, komparatif dan faktual. Pergeseran makna tanah sebagai salah satu simbol dari konsep ekonomi liberalisme juga berperan dalam sulitnya bagi pemerintah mendapatkan tanah sebagai media pembangunan untuk kepentingan umum. Berpijak dari permasalahan tersebut maka dibutuhkanlah suatuÂ metode, dan strategi lain yang mampu mengatasi masalah pertanahan secara mendasar, efektif,efisien dan berkesinambungan. Berangkat dari permasalahan tersebut konsep bank tanah sangat mendesak untuk dapat diterapkan di Indonesia sebagai salah satu alternatif penyediaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Bank tanah sendiri memiliki makna sebagai pencadangan tanah pemerintah ataupun swasta yang dilakukan sebelum kegiatan pembangunan dimulai sehingga menghindari spekulasi harga tanah. Bank Tanah adalah salah satu sarana manajemen sumber daya alam berupa tanah yang penting untuk meningkatkan produktivitas pemanfaatan tanah. Metode yang diusung dalam bank tanah adalah kontrol pasar dan stabilisasi tanah pasar lokal. Karena itulah diperlukan regulasi sebagai payung hukum landasan pelaksanaan Bank tanah di Indonesia dan pengaturan terkait kelembagaan yang berwenang melaksanakan praktik Bank Tanah.Â

PENGABAIAN HAK NELAYAN TRADISIONAL MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM POLITIK PERUNDANG-UNDANGAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR Rachmad Syafa'at; Dwi Yono
Arena Hukum Vol. 10 No. 1 (2017)
Publisher : Arena Hukum

Abstract Coastal Management as outlined in Act No. 27 of 2007 which is then converted into Act No. 1 of 2014 provides a change on the rights of indigenous peoples which before was deprived by law, until finally the judicial review which returns culture rights . The State has the role of welfare of its people and provide fairness in carrying out its role. Social justice according to Islam is not according to Islamic law, but running the values of Islam, to deliver justice for indigenous peoples, and justice that also protect human rights, which is regulated in the constitution to protect society from arbitrariness countries in running the government, so that the rights are guaranteed and not be violated. Social justice and fairness is a unity that must be upheld. Through the Law of normative research, this study analyzes the law related to the management of coastal resources with the philosophical approach to see the values of justice for indigenous peoples in Indonesia. The result shows that the State should provide justice to the management of coastal resources on indigenous peoples and give attention to local wisdom of indigenous peoples.Â AbstrakPengelolaan Wilayah Pesisir yang dituangkan dalam Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 yang kemudian diubah menjadi Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 memberikan angin perubahan atas hak masyarakat adat yang sebelumnya hak masyarakat adat dirampas melalui undang-undang, hingga akhirnya dilakukan uji materiil yang mengembalikan hak masyarakat adat. Negara mempunyai peranan mensejahterakan rakyatnya dan memberikan keadilan dalam menjalankan peranannya. Keadilan sosial menurut Islam bukanlah menurut Hukum Islam, tetapi menjalankan nilai-nilai Islam, nilai-nilai Islam yang terkandung untuk memberikan keadilan kepada masyarakat adat, dan keadilan yang juga melindungi hak asasi manusia, hak asasi yang diatur konstitusi untuk melindungi masyakarat dari kesewenang-wenangan Negara dalam menjalankan pemerintahan, sehingga hak asasi dijamin dan tidak boleh dilanggar. Keadilan sosial dan keadilan adalah satu kesatuan yang harus ditegakkan. Melalui penelitian Hukum normatif, penelitian ini menganalisa Hukum yang terkait pengelolaan sumber daya pesisir dengan pendekatan filsafat untuk melihat nilai-nilai keadilan terhadap masyarakat adat di Indonesia. Penelitian ini menghasilkan simpulan bahwa Negara harus memberikan keadilan terhadap pengelolaan sumber daya pesisir pada masyarakat adat dan memperhatikan kearifan lokal dari masyarakat adat.

TANGGUNG GUGAT NOTARIS DALAM PELAKSANAAN PENDAFTARAN WASIAT SECARA ONLINE Fanny Levia; Erni Agustin
Arena Hukum Vol. 10 No. 1 (2017)
Publisher : Arena Hukum

AbstractTestament is the last will of a testator toward his wealth that will be executed after death. Each type and form of the will can be made either in an authentic deed before a public notary or privately made deed. The duty and responsibility of notary is to save and send a list of wills that have been made to the Property and Heritage Agency (BHP) and Central Register of Wills (DWP). In order to implemet the efficiency of the registration system, on March 28, 2014, the Ministry of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia (hereinafter referred to as Kemenkumham) has launched the online system for wills registration by the Notary. But in practice, there are still many who have not registered Notarial wills online to Kemenkumham. From this condition the issue is regarding the legal effect of the deed not registered online and the liability of notaries who do not register the will online. This paper is a normative legal research using statute, conceptual and historical approach. The study concluded that the status of a will that is not registered online at Kemenkumham is still as authentic documents, but it does not meet the principle of publicity that may result in the lack of knowledge of the heirs or the third parties. If there are losses, then heirs may sue the notary on the basis of onrechtmatigedaad where the notary did not meet its legal obligations.Â AbstrakWasiat merupakan kehendak terakhir dari seorang pewaris terhadap harta kekayaan miliknya yang harus dilaksanakan setelah ia meninggal dunia. Notaris bertugas dan berkewajiban untuk menyimpan dan mengirim daftar wasiat yang telah dibuatnya ke Balai Harta Peninggalan (BHP) dan Daftar Pusat Wasiat (DWP). Dalam rangka untuk mewujudkan efisiensi dari sistem pendaftaran tersebut, pada tanggal 28 Maret 2014, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia (selanjutnya disebut Kemenkum HAM RI) melakukan launching sistem pendaftaran wasiat secara online oleh Notaris. Namun pada prakteknya masih banyak Notaris yang belum mendaftarkan wasiat secara online ke Kemenkum HAM RI. Dari hal tersebut muncul isu hukum mengenai akibat hukum dari akta wasiat yang tidak didaftarkan secara online dan mengenai tanggung gugat notaris yangÂ tidak mendaftarkan wasiat secara online. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, menggunakan pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan historis (historical approach). Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kedudukan akta wasiat yang tidak didaftarkan secara online pada Kemenkumham adalah tetap sebagai akta otentik, namun tidak memenuhi asas publisitas yang dapat membuat pihak ketiga atau ahli waris dianggap tidak mengetahui adanya suatu wasiat yang ditujukan bagi mereka. Apabila terdapat kerugian yang ditimbulkan, maka ahli waris dapat menggugat notaris atas dasar perbuatan melanggar hukum dimana notaris yang bersangkutan tidak memenuhi kewajiban hukumnya.

KEDUDUKAN PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI HAK ATAS TANAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERTANAHAN Supriyadi supriyadi
Arena Hukum Vol. 10 No. 2 (2017)
Publisher : Arena Hukum

AbstractThis research is motivated by the practice of buying and selling land rights with is preceded by a treaty called the Sale and Purchase Fastenings Agreement of Land Rights. The agreement is a pre-agreement before the implementation of sale and purchase of land rights. The issue raised is whether such agreements are acceptable in land laws. This paper is intended to obtain answers to these problems, and therefore could be used to form a more explicit legal norms regarding the Sale and Purchase Fastenings Agreement of Land Rights. This is a normative legal research using the conceptual approach and statute approach. The results shows that that: First, the legal position of the Sale and Purchase Fastenings Agreement of Land Rights can be accepted as the law of life in the practice of the people of Indonesia, as well as to fill the void of legal norms. Secondly, payment of the price of the Sale and Purchase Agreement Landrights does not result in the ownership of the land from the seller to the buyer, but only a downpayment or sign so. Third, legal protection for well-meaning potential buyers and has paid in the event of nullification agreement is given in the form of their absolute power and the clauses contained in the Sale and Purchase Fastenings Agreement of Land Rights.Â AbstrakDilatarbelakangi oleh adanya praktik jual beli dengan objek hak atas tanah yangÂ didahului dengan suatu perjanjian yang disebut dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Hak atas Tanah (PPJB-HAT). PPJB-HAT merupakan suatu bentuk perjanjian sebelum dilaksanakannya jual beli hak atas tanah. Isu yang mengemuka kemudian, apakah perjanjian tersebut dapat diterima dalam hukum pertanahan. Tulisan ini dimaksudkan untuk memperoleh jawaban terhadap permasalahan tersebut dan selanjutnya dapat dipergunakan untuk membentuk norma hukum yang lebih eksplisit mengenai PPJB-HAT. Dengan metode hukum normatif dan menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan konsep dan pendekatan perundang-undangan, diperoleh jawaban, bahwa: Pertama, kedudukan hukum PPJB-HAT dapat diterima sebagai hukum yang hidup dalam praktik masyarakat Indonesia, serta untuk mengisi kekosongan norma hukum. Kedua, pembayaran lunas terhadap harga dalam PPJB-HAT belum mengakibatkan beralihnya hak atas tanah dari penjual kepada pembeli, namun hanya merupakan panjar atau tanda jadi.Â Ketiga, perlindungan hukum bagi calon pembeli yang beritikat baik dan telah membayar lunas dalam hal terjadi kebatalan perjanjian diberikan dalam bentuk adanya kuasa mutlak dan klausula yang tercantum dalam PPJB-HAT.Â

Page 17 of 42 | Total Record : 414

15 16 17 18 19

Filter by Year

2011 2025

Filter By Issues

All Issue Vol. 18 No. 3 (2025) Vol. 18 No. 2 (2025) Vol. 18 No. 1 (2025) Vol. 17 No. 3 (2024) Vol. 17 No. 2 (2024) Vol. 17 No. 1 (2024) Vol. 16 No. 3 (2023) Vol. 16 No. 2 (2023) Vol. 16 No. 1 (2023) Vol. 15 No. 3 (2022) Vol. 15 No. 2 (2022) Vol. 15 No. 1 (2022) Vol. 14 No. 3 (2021) Vol. 14 No. 2 (2021) Vol. 14 No. 1 (2021) Vol 13, No 3 (2020) Vol. 13 No. 3 (2020) Vol 13, No 2 (2020) Vol. 13 No. 2 (2020) Vol. 13 No. 1 (2020) Vol 13, No 1 (2020) Vol. 12 No. 3 (2019) Vol 12, No 3 (2019) Vol 12, No 2 (2019) Vol. 12 No. 2 (2019) Vol 12, No 1 (2019) Vol. 12 No. 1 (2019) Vol 11, No 3 (2018) Vol. 11 No. 3 (2018) Vol. 11 No. 2 (2018) Vol 11, No 2 (2018) Vol 11, No 2 (2018) Vol. 11 No. 1 (2018) Vol 11, No 1 (2018) Vol 11, No 1 (2018) Vol. 10 No. 3 (2017) Vol 10, No 3 (2017) Vol 10, No 2 (2017) Vol 10, No 2 (2017) Vol. 10 No. 2 (2017) Vol 10, No 1 (2017) Vol. 10 No. 1 (2017) Vol. 9 No. 3 (2016) Vol 9, No 3 (2016) Vol 9, No 2 (2016) Vol 9, No 2 (2016) Vol. 9 No. 2 (2016) Vol. 9 No. 1 (2016) Vol. 8 No. 3 (2015) Vol. 8 No. 2 (2015) Vol. 8 No. 1 (2015) Vol. 7 No. 3 (2014) Vol. 7 No. 2 (2014) Vol. 7 No. 1 (2014) Vol 7, No 2 (2013) Vol. 6 No. 3 (2013) Vol. 6 No. 2 (2013) Vol 6, No 2 (2013) Vol. 6 No. 1 (2013) Vol. 5 No. 3 (2012) Vol. 5 No. 2 (2012) Vol. 5 No. 1 (2012) Vol. 4 No. 8 (2011) More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota malang,

Jawa timur

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota malang, Jawa timur INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota malang,

Jawa timur

INDONESIA