Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Arena Hukum

ARENA
Website

Published by Universitas Brawijaya

ISSN : - EISSN : - DOI : -

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Arjuna Subject : -

Articles 414 Documents

6 7 8 9 10

SIFAT MELAWAN HUKUM DALAM KORUPSI DIVESTASI SAHAM PT. KPC DENGAN RI Niken Gustantia Syahaddina
Arena Hukum Vol. 7 No. 3 (2014)
Publisher : Arena Hukum

Abstract Â Kaltim Prima Coal (KPC) Contract of work with Indonesia Government named PKP2B declare 10 year periode of the contract has to be stock divestment due to Indonesian Government but the implementation lated from the maturity, caused wrest of the divestment by Indonesia Gevernment, Province Government and district government impact by act of district government. In 2003 agreemnet of divestment allocation has be approve. Conclude from that, how the mecanisme of the divestment due ti contract of work? and how the penal resolution by 5% stock that missing by KTE persero ?. The purpose of this joernal is knowing, analyizing andexpalined the mecanisme of divestment and penal resolution of missing 5% stock byKTE Persero. Metode of the journal is normatif. Contract of work regenoziation has to be implemented after act no 22/1999 of district government has been overt, so that can make share of the divestment has been cleared to Indonesia Government, Provincial government, District government and not breaking the contract of work (PKP2B).Penal resolution for the 5% missing stock from the KTE Persero is corporation criminal offense so that can trap all the subject which is the person and/or the the corporation who makes all the stock not been owned by the government anymore.Key words: contact of work, divestment, corporation, penal responsibility AbstrakSesuai perjanjian kontrak karya Â PT KPC dengan Pemerintah Indonesia yang disebut dengan PKP2B menyatakan bahwa dalam jangka waktu 10 tahun Â dilaksanakan divestasi saham PT KPC kepada Pemerintah Indonesia Tetapi Pelaksanaan divestasi terlambat dari jadwal jatuh, dikarenakan perebutan hak divestasi oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah, setelah lahirnya Undang-undang tentang Pemerintah Daerah. PT Bumi membeli saham 18,6% dengan kompensasi 5% saham. Tahun 2008 PT KTE menjual kembali 5% saham, tetapi hasil penjualan saham Â tidak dilaporkan PT KTE kepada Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dan tidak membagi dividen atas hasil dana penjualan saham. Rumusan masalah yaitu bagaimana eksistensi divestasi setelah adanya otonomi daerah ? dan bagaimana pertanggungjawaban pidana PT KTE terhadap hasil dana penjualan saham yang hilang ?. TujuanÂ penulisanÂ iniÂ yaituÂ untuk mengetahui,Â menganalisaÂ danÂ memamparkanÂ mengenaiÂ eksistensiÂ divestasiÂ dan pertanggungjawaban pidana PT KTE. Metode yang digunakan adalah normatif. Hasil dari penelitian adanya renegosiasi kontrak karya harus dilakukan setelah adanya otonomi daerah sehingga hak divestasi dibagi sesuai peraturan dan tidak melangar PKP2B. Pertanggungjawaban pidana yang harus dilakukan adalah tindak pidana korporasi sehingga menjerat semua pelaku dan korporasi yang turut serta melakukan pemufakatan jahat dan bersama dalam hilangnya saham yang dimiliki pemerintahan.Kata kunci: kontrak karya, divestasi, korporasi, pertanggungjawaban pidana

REKONSTRUKSI PENYELESAIAN SENGKETA ADMINISTRASI DAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA Much. Anam Rifa'i
Arena Hukum Vol. 7 No. 3 (2014)
Publisher : Arena Hukum

AbstractÂ Administrative dispute resolution, as well as results in elections for governor, regent and mayor today, may raise many legal issues. Some of such issues are the State Administrative Courtâ€™s inexecutable decisionâ€™s, the decisionâ€™s contradicting dualism and legal disharmony during stages of election. These problematic issues can lead to legal uncertainty, public confusion as well as potency for horizontal conflict. Therefore, an immediateÂ recontruction of both administrative dispute resolution and results in election for governor, regent and mayor needs to be conducted. Through the prespective of normative legal study, it is concluded that in the future, there should be readjustments of stages in elections for governor, regent, and mayor by regarding the time constraints to solve any matter of dispute within the legal boundaries of Election Supervisory Board at provincial an regencial level or State Administrative Courtâ€™s, as well as reevaluations in authorizing other form of legal institutions to solve any dispute regarding the elections results.Key words: reconstruction, administrative dispute and results in elections for governor, regent and mayor, elections for governor, regent and mayorelection Â AbstrakÂ Penyelesaian sengketa administrasi dan hasil pemilihan gubernur, bupati dan walikota yang selama ini sudah dilaksanakan menimbulkan banyak permasalahan hukum. Beberapa di antaranya adanya putusan PTUN yang tidak bisa dieksekusi, dualisme putusan badan peradilan yang saling bertentangan serta disharmonisasi hukum acara PTUN dengan tahapan pemilihan. Permasalahan tersebut menyebabkan terjadinya ketidakpastian hukum, Â kebingungan masyarakat, serta berpotensi menimbulkan konflik horizontal. Oleh sebab itu rekonstruksi sistem penyelesaian sengketa administrasi dan hasil pemilihan gubernur, bupati dan walikota mutlak dilakukan. Melalui penelitian hukum normatif disimpulkan, ke depan harus ada penyusunan ulang tahapan pemilihan gubernur, bupati dan walikota dengan memperhatikan limitasi waktu penyelesaian sengketa di Bawaslu provinsi/Panwaslu Kabupaten/Kota maupun di PTUN, serta melakukan peninjauan kembali pengaturan pemberian wewenang kepada badan peradilan selain Peradilan Tata Usaha Negara untuk menyelesaikan sengketa hasil pemilihan gubernur, bupati dan walikota.Kata kunci: rekonstruksi, sengketa administrasi dan hasil pemilihan gubernur, bupati dan walikota, pemilihan gubernur, bupati dan walikota

RANCANGAN UNDANG-UNDANG PENGETAHUAN TRADISIONAL DAN EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL DITINJAU DARI ASPEK BENEFITS PASAL 8J UNCBD Yeni Eta
Arena Hukum Vol. 7 No. 3 (2014)
Publisher : Arena Hukum

AbstractTraditional Knowledge and Traditional Cultural Expressions in Indonesian positive law isset out in the legal system of intellectual property rights , in this case is the Law. 19 of 2002 on Copyright. However, the setting of Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expressions in Law . 19 of 2002 is very difficult to implement, due tothe difference principle contained in the legal system of intellectual property rights which are individual whereas traditional knowledge and traditional cultural expressions are communal. Under these conditions, Indonesia should have rules of traditional knowledge and traditional regulated expression sui generis. Recently,these rules are still in the draft form of Law 's Traditional Knowledge Traditional Cultural Expressions. Therefore, researchers analyzed more deeply about legal protections onthe Bill of Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expressions from the aspect of a fair distribution of benefits based on Article 8J United Nations Convention on Biological Diversity. By using normative research, the researchersfound that the billof PTEBT is more assertive and clear in regard to thePTEBT, in this case to include the protection of PTEBT commercial interests, including the scope of protection of PTEBT utilization and sharing results. This isin accordance with the aspects of equitable sharing of benefits based on Article 8J United Nations Convention on Biological Diversity.Key words: traditional knowledge, traditional cultural expression, the draft law, the United Nations Convention on Biological DiversityÂ Â AbstrakPengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional dalam hukum positif Indonesia diatur dalam sistem hukum Hak Kekayaan Intelektual, dalam hal ini adalah UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Namun demikian, pengaturan Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional dalam Undang-undang No. 19 Tahun 2002 sangat sulit untuk diterapkan karena perbedaan prinsip yang terdapat dalam sistem hukumÂ Hak Kekayaan IntelektualÂ yang bersifat individual dengan pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional yang bersifat komunal. Berdasarkan hal tersebut maka Indonesia harus memiliki aturan pengetahuan tradisional dan ekspresi tradisional yang diatur secara sui generis. Pada perkembangannya aturan tersebut kini masih dalam bentuk Rancangan Undang-Undang Pengetahuan Tradisional an Ekspresi Budaya Tradisional. Oleh karena itu peneliti menganalisis lebih dalam tentang perlindungan hukum Rancangan Undang-undang Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional ditinjau dari aspek pembagian keuntungan yang adil (benefits) berdasarkan Pasal 8jÂ United Nations Convention on Biological Diversity. Dengan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, maka ditemukan hasil penelitian bahwa RUU PTEBT lebih tegas dan jelas dalam mengatur PTEBT, dalam hal ini meliputi tujuan perlindungan PTEBT guna kepentingan komersial, termasuk di dalamnya adalah ruang lingkup perlindungan PTEBT dan Pembagian hasil pemanfaatan. Hal ini telah sesuai dengan aspek pembagian keuntungan yang adil (benefits) berdasarkan Pasal 8j United Nations Convention on Biological Diversity.Â Kata kunci: pengetahuan tradisional, ekspresi budaya tradisional, Rancangan Undang-undang, United Nations Convention on Biological DiversityÂ

EFEKTIVITAS PENGAWASAN ORANG ASING PADA WILAYAH KERJA KANTOR IMIGRASI KLAS 1 SAMARINDA Setiawan, Hendra
Arena Hukum Vol 6, No 2 (2013)
Publisher : Arena Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (47.368 KB)

Abstract Regarding the implementation of the supervision toward foreign nationals in East Borneo, Samarinda Immigration Office has difficulties to supervise their stay and activity. As the rules and regulations are considered as adequate, then the weakness is not in the legal system but caused limited Immigration Officer. According to this government regulation, there are two types of supervision: administrative and field supervisions. Key words: effectiveness, supervision, foreigner Abstrak Pelaksanaan pengawasan Orang Asing di wilayah Kalimantan Timur, Kantor Klas 1 Imigrasi Samarinda mengalami kesulitan dalam melaksanakan pengawasan terkait keberadaan dan kegiatan Orang asing di Kaltim.Â Sesungguhnya kelemahan dalam sistem pengawasan bukan terletak semata-mata pada sistem aturan karena sistem aturan yang ada sudah cukup lengkap tetapi juga terletak pada keterbatasan petugas yang dimiliki Oleh Kantor Imigrasi Klas I Samarinda . Sesuai ketentuan peraturan pemerintah ini, maka dalam melakukan pengawasan tersebut ada 2 bentuk pengawasan yang dilakukan, yaitu pengawasan Administrasi dan pengawasan lapangan. Kata kunci: efektivitas, pengawasan, orang asing

CONSIDERING (AGAIN) THE AGE OF CRIMINAL RESPONSIBILITY: A COMPARATIVE DISCUSSION BETWEEN THE QUEENSLAND YOUTH JUSTICE ACT 1992 AND THE INDONESIAN JUVENILE COURT ACT NO. 3 1997 Alfons Zakaria
Arena Hukum Vol. 4 No. 8 (2011)
Publisher : Arena Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (950.794 KB)

AbstrakPengadaan tanah sebagai suatu lembaga hukum untuk mendapatkan tanah bagi aktifitas pemerintah dalam menjalankan pembangunan bagi kepentingan umum dalam sejarah hukum Indonesia senantiasa penuh dengan penyimpangan. Debat pengadaan tanah senantiasa dipersempit hanya berkisar kepada makna kepentingan umum, musyawarah untuk mufakat serta ganti kerugian sesungguhnya dipertajam pada masalah esensial yakni ketimpangan struktur penguasaan dan pemilikan tanah, sehingga pihak yang kurang diuntungkan dan mengalami ketidakadilan inilah yang wajib mendapatkan perlindungan hukum dari negara (pemerintah).Kajian ini hendak mengupas tuntas bagaimana kelemahan substansial pada materi rancangan undang-undang pengadaan tanah untuk kepentingan umum belum tertangani, alih-alih justru kepentingan profit justru bersembunyi di balik kepentingna umum. Diperlukan adanya sikap kritik dan penolakan atas kehadiran rancangan undang-undang yang bakal menciptakan ketidakadilan dan resistensi ini. Inkonsistensi rancangan-undang-undang pengadaan tanah sesungguhnya merupakan langkah mundur pengaturan karena kembali pada pengaturan pengambilalihan tanah menurut Peraturan Menteri dalam Negeri pada era Orde Baru. DI samping itu, diprediksi implikasi hukum dari pengundangan rancangan undang-undang akan semakin menumbuhkembangkan kasus agraria.Kata kunci: pengadaan tanah, pembangunan, kepentingan umumAbstractAcquisition of land as a legal institution to obtain land for the government in carriying out development activities for the public interest in the legal history of Indonesia is always full irregularities. Land acquisition continues the debate narrowed down only about the meaning Â of public interest, consensus, and real compensation sharpened on essential issues such as inequality in land control and ownership structure, so that the poor benefited and suffered the injustice of this law shall enjoy the protection of the state (goverment).This study is to analyze thoroughly how the substansial weaknesses in teh bill of material acquisition of land for public interest isn't properly handled, rather than just the interests of profit instead hiding behind the public interest. Attitudes needed criticism and rejection of the presence of the bill that would create injustice and resistance. Inconsistency plan of land acquisition laws are indeed a step back setting back setting for the acquisition of land in accordance with the minister of state in New Order era. In addition, predictable legal implications of the enactment of the bill will further resolve the agrarian or land cases.Key words: land acquisition, development, public interset

EFEKTIVITAS PENERBITAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) OLEH CAMAT MALINAU BARAT BERDASARKAN PERATURAN BUPATI MALINAU NOMOR 14 TAHUN 2011 Meli Juita
Arena Hukum Vol. 8 No. 1 (2015)
Publisher : Arena Hukum

AbstractIneffective issuance of building permit with respect to the lack of public awareness in the care of the building permit and West Malinau District Government officials also do not understand fully about the implementation of the issuance of building permit by sub-district after the enactment of the decree Malinau Number 14 In 2011. Problem formulation that is what degree of effectiveness publishing Building Permit conducted by the sub-district of West Malinau Malinau after the enactment of the decree Number 14 of 2011? And what factors or elements of the most dominant influence on the level of effectiveness of the issuance of building permit conducted by the sub-district of West Malinau Malinau after the enactment of the decree Number 14 of 2011?. The purpose of this paper is to determine the level of effectiveness of the publication Building Permit and the factors or elements of the most dominant influence on the level of effectiveness of the issuance of building permit conducted by the sub-district of West Malinau Malinau after the enactment of the decree Number 14 of 2011. Methods used is the juridical - empirical. The results of the study that the effectiveness of the publication Building Permit by sub-district of West Malinau Malinau Regent Regulation Number 14 of 2011 is not effective because of the factor structure, substance, and culture. The dominant factors or elements that most influence on the level of effectiveness of the publication Building Permit by Malinau District Head West after the enactment of the decree Number 14 of 2011 Malinau that legal factors, law enforcement factor, factor means or facilities, community factors, and cultural factors.AbstrakKetidakefektifnya penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) berkenaan dengan kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan aparatur Pemerintah Kecamatan Malinau Barat juga belum memahami dengan sepenuhnya mengenai pelaksanaan penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) oleh Camat setelah diberlakukannya Peraturan Bupati Malinau Nomor 14 Tahun 2011. Rumusan Masalah yaitu Bagaimana tingkat efektivitas penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang dilakukan oleh Camat Malinau Barat setelah diberlakukannya Peraturan Bupati Malinau Nomor 14 Tahun 2011? Dan Apa faktor atau unsur dominan yang paling berpengaruh terhadap tingkat efektivitas penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang dilakukan oleh Camat Malinau Barat setelah diberlakukannya Peraturan Bupati Malinau Nomor 14 Tahun 2011?. Tujuan penulisan ini yaitu untuk mengetahui tingkat efektivitas penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan faktor atau unsur dominan yang paling berpengaruh terhadap tingkat efektivitas penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang dilakukan oleh Camat Malinau Barat setelah diberlakukannya Peraturan Bupati Malinau Nomor 14 Tahun 2011. Metode yang digunakan adalah yuridis-empiris. Hasil dari penelitian bahwa efektivitas penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) oleh Camat Malinau Barat berdasarkan Peraturan Bupati Malinau Nomor 14 Tahun 2011 belum berjalan secara efektif karena dari faktor struktur, substansi, dan kultur. Faktor atau unsur dominan yang paling berpengaruh terhadap tingkat efektivitas penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) oleh Camat Malinau Barat setelah diberlakukannya Peraturan Bupati Malinau Nomor 14 Tahun 2011 yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan.

TINJAUAN KEDUDUKAN PENGGUNA ANGGARAN DAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN Laurensius Arliman S
Arena Hukum Vol. 8 No. 2 (2015)
Publisher : Arena Hukum

AbstractThis research aims to discuss the Status Users Budgets and the Budget User Proxy and Its Implications. This paper uses normative research. Results of this writing, the Regulation number 21 of 2011, or a change to a 2 Regulation No. 13 of 2006 was duly converted again, to make room for the regional head of local government in the Province / District / City, to set a minimum threshold associated with the use of money UP / GU, toward direct payments to third parties related goods and services. Presidential Decree number 54 of 2010, has given space to nominal 100 million, related to spending or procurement for the procurement of goods and services directly. Direct procurement is not to see the properties or provide provisions in terms of spending on goods and services, but it belongs to the category of capital expenditures space. AbstrakPenulisan ini bertujuan membahas Kedudukan Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran dan Implikasinya. Tulisan ini menggunakan penelitian yuridis normatif. Hasil dari tulisan ini, Peraturan nomor 21 tahun 2011, atau perubahan ke 2 Peraturan nomor 13 tahun 2006 sepatutnya diubah lagi, untuk memberikan ruang bagi kepala daerah pemerintah daerah di Provinsi/Kabupaten/Kota, untuk menetapkan batas minimum terkait dengan penggunaan uang UP/GU, terhadap pembayaran langsung kepada pihak ketiga barang dan jasa yang terkait. Keputusan Presiden nomor 54 Tahun 2010, telah memberikan ruang sampai nominal 100 juta, terkait belanja atau pengadaan barang dan jasa atas pengadaan langsung. Pengadaan langsung bukan untuk melihat sifat atau memberikan ketentuan didalam hal belanja barang dan jasa, tetapi hal ini termasuk kategori ruang belanja modal.

KRIMINALISASI PERBUATAN CABUL YANG DILAKUKAN OLEH PASANGAN SESAMA JENIS KELAMIN (HOMOSEKSUAL) Riswan Erfa
Arena Hukum Vol. 8 No. 2 (2015)
Publisher : Arena Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21776/ub.arenahukum.2015.00802.6

AbstractThe writing of Journal in the form of research is motivated by three issues. First, juridical problems that can be observed from the vacuum of norm. Article 292 of the Criminal Code only formulate criminal sanctions for perpetrators who commit indecent acts between same-sex with child victim. Second, theoretical issue, crime can be interpreted as a mala in se or bad deeds in itself, prohibitted behavior based on public agreement on procedures for the prohibition. Third, sociological problems that can be observed from the discovery of indecent acts performed by same-sex couples and the refusal of the major community to the existence of homosexuals. Aims in writing of this journal are formulated in two formulation. First: To analyze and explain indecent acts committed by same-sex couples should be categorized as a criminal act (offense) in Indonesia. Second: To analyze and explain concept of criminal law policy formula for indecent acts by criminalizing same-sex couples in Indonesia. The writing of Journal uses normative legal research methods. Acts committed by same-sex couples should be categorized as a criminal act, first: Juridical basis, can be based on Law Number 11 of 2012, the Pancasila as well as several articles in the Constitution of Indonesia and the last is Article 1 (1) of the Criminal Code concerning on the principle of legality. Second: the theoretical basis, can be based on the criminalization of indecent acts to the indecent acts undertaken by same-sex couples have met the general criteria of the criminalization supported by the form of criminalization theory, the theory of natural law, positivism, and human rights. Third: sociological basis, indecent acts by same-sex couple as an act that is not in line with the spirit of the nation, the public reaction to the rejection of homosexual activity, and not in line with the rules of indigenous peoples. Furthermore, the concept of policy formulation in the criminal law to criminalize the indecent acts performed by same-sex couples in Indonesia can be made by taking into account several things. Noting the criminal law policy and pay attention to the comparison of conceptual settings.Â AbstrakPenulisan jurnal ini dilatarbelakangi oleh tiga permasalahan. Pertama, permasalahan yuridis yang bisa dicermati dari adanya kekosongan norma. Pasal 292 KUHP hanya merumuskan ancaman pidana bagi pelaku tindak pidana yang melakukan perbuatan cabul terhadap sesama jenis kelamin yang korbannya anak. Kedua, permasalahan teoritis, kejahatan bisa ditafsirkan sebagi mala in se atau perbuatan yang buruk dengan sendirinya, perilaku terlarang yang didasarkan kesepakatan luas tentang tata kelakuakan bagi satu larangan. Ketiga, permasalahan sosiologis yang bisa dicermati dari ditemukannya perbuatan cabul yang dilakukan oleh pasangan sesama jenis kelamin dan penolakan dari mayoritas masyarakat terhadap keberadaan homoseksual. Tujuan penulisan jurnal ini dirumuskan dalam dua rumusan. Pertama: untuk menganalisa dan menjelaskan perbuatan cabul yang dilakukan oleh pasangan sesama jenis kelamin perlu dijadikan sebagai tindak pidana (delik) di Indonesia. Kedua: untuk menganalisa dan menjelaskan konsep kebijakan formulasi hukum pidana dalam mengkriminalisasi perbuatan cabul oleh pasangan sesama jenis kelamin di Indonesia. Penulisan jurnal ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Perbuatan cabul yang dilakukan oleh pasangan sesama jenis kelamin perlu dijadikan tindak pidana, pertama: Dasar yuridis, didasarkan pada UU Nomor 11 tahun 2012, Pancasila serta beberapa pasal dalam UUD NRI dan terakhir Pasal 1 ayat (1) KUHP yang mengatur mengenai asas legalitas. Kedua: dasar teoritis, didasarkan bahwa kriminalisasi perbuatan cabul terhadap perbuatan cabul yang di lakukan oleh pasangan sesama jenis kelamin telah memenuhi kriteria umum kriminalisasi yang didukung oleh bentuk teori kriminalisasi, teori hukum alam, positivisme, dan HAM. Ketiga: dasar sosiologis, perbuatan cabul sesama jenis kelamin sebagai suatu perbuatan yang tidak sejalan dengan jiwa bangsa, reaksi masyarakat yang melakukan penolakan terhadap aktivitas homoseksual, serta tidak sejalan dengan corak masyarakat hukum adat. Selanjutnya konsep kebijakan formulasi hukum pidana dalam mengkriminalisasi perbuatan cabul yang dilakukan oleh pasangan sesama jenis kelamin di Indonesia dapat dibuat dengan memperhatikan beberapa hal. Memperhatikan kebijakan hukum pidana dan memperhatikan perbandingan konsep pengaturan.

KRITIK KONSEPTUALISASI PEMEGANG HAK DAN PEMEGANG KEWAJIBAN DALAM UNDANG-UNDANG HAK ASASI MANUSIA Muktiono Muktiono
Arena Hukum Vol. 8 No. 3 (2015)
Publisher : Arena Hukum

AbstractThe Act No.39 of 1999 on Human Rights has strategic position due to its position as reference law for every lower legislation in the area of human rights, and therefore to some extent will influence the State complience in promoting human rights. One of the most central issues in the Act No. 39 of 1999 on Human Rights is about the conceptualization of human rightsâ€™ elements that are â€˜rights holderâ€™ and â€˜duties-bearerâ€™. There has been contradiction in terminological use of â€˜rights holderâ€™ and â€˜duties-bearerâ€™ by both state apparatus and community members. This research will conduct criticism to the conceptualization of â€˜rights holderâ€™ and â€˜duties-bearerâ€™ in the Human Rights Act by means of interpretative study based on the relation between law and language. The output of this study is intended to contribute in enriching conceptual reference for legal interpretation conducted by the judge in the court in relation to human rights case; giving theoretical framework for legislature and government in establishing laws and regulation, policy, program, and plan as efforts to respect, protect, fulfil, and promote human rights. Â AbstrakUndang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memiliki posisi strategis karena menjadi dasar dan rujukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di bawahnya dan oleh karena itu akan menentukan kualitas kebijakan dan tindakan negara terkait penegakan Hak Asasi Manusia. Salah satu elemen esensial dalam penormaan definiendum HAM adalah â€œPemegang Hak (rights holder)â€ dan â€œPemegang Kewajiban (duties-bearer)â€. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode normatif konseptual yang ditujukan untuk melakukan pengujian secara kritis terhadap konstruksi norma â€œPemegang Hak (rights holder)â€ dan â€œPemegang Kewajiban (duties-bearer)â€ yang ada dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Latar belakang faktual diselenggarakannya penelitian ini adalah karena terjadinya kontradiksi penggunaan terminologi â€œPemegang Hak (rights holder)â€ dan â€œPemegang Kewajiban (duties-bearer)â€ di ruang-ruang publik antara lain oleh otoritas negara, aktivis Hak Asasi Manusia, dan masyarakat. Kontribusi dari luaran penelitian (output) adalah pengayaan basis atau acuan interpretasi dalam ratio decidendi maupun obiter dictum para hakim terkait penanganan perkara pelanggaran (violation) maupun penyalahgunaan (abuse) Hak Asasi Manusia; selain itu, memberikan asistensi kepada otoritas legislatif dan eksekutif dalam menyusun kebijakan, program, rencana, dan tindakan terkait Hak Asasi Manusia sehingga mempunyai tingkat fisibilitas tinggi karena kejelasan pada aspek pelaksana kewajiban oleh lembaga-lembaga negara serta penargetan yang lebih jelas terkait siapa yang menerima manfaatnya.

PEMBENTUKAN LMDH: UPAYA MENCEGAH KONFLIK ANTARA PERUM PERHUTANI DAN MASYARAKAT SEKITAR HUTAN Wartiningsih Wartiningsih; Nunuk Nuswardani
Arena Hukum Vol. 8 No. 3 (2015)
Publisher : Arena Hukum

AbstractThis service activities Proposer Team begins concerns over the proliferation of various conflicts, looting and "resistance" of forest communities against Perum Perhutani KPH Madura. Whereas the existence of KPH as an institution at the site level / field has tasks and functions that are strategic security, protection, management of forest products, strengthening of public institutions, as well as the conflict resolver. Based on the identification and justification of existing problems, these service activities using the methods of implementation in the form of socialization, FGD and interviews. At the end of service activities can: (1) Establishment of Forest Village Community Organization (LMDH) in the framework of forest resources management system Collaborative Forest Management (CBFM); (2) To encourage and help people to register the certificate of its Land Rights; (3) For the realization of these service activities, Tim Proposer help citizens to obtain permits utilization of forest land from Perhutani KPH Madura as State forest managers.AbstrakKegiatan pengabdian ini diawali keprihatinan Tim Pengusul atas maraknya berbagai konflik, penjarahan dan â€œperlawananâ€ masyarakat sekitar hutan terhadap Perum Perhutani KPH Madura.Padahal keberadaan KPH sebagai institusi di tingkat tapak/lapangan memiliki tugas dan fungsi yang strategis yaitu pengamanan, perlindungan, manajemen pengelolaan hasil hutan, penguatan kelembagaan masyarakat, sekaligus sebagai penyelesai konflik.Berdasarkan identifikasi dan justifikasi permasalahan yang ada, kegiatan pengabdian ini menggunakan metode pelaksanaan berupa sosialisasi, FGD dan wawancara.Pada akhir kegiatan pengabdian inidapat: (1) Terbentuknya Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) dalam rangka pengelolaan sumber daya hutan dengan sistem Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM); (2) Mendorong dan membantu masyarakat untuk mendaftarkan sertifikat Hak atas Tanah yang dimilikinya; (3) Sebagai realisasi dari kegiatan pengabdian ini, Tim Pengusul membantu warga untuk mendapatkan surat ijin pemanfaatan tanah kawasan hutan dari Perum Perhutani KPH Madura selaku pengelola hutan Negara.

Page 8 of 42 | Total Record : 414

6 7 8 9 10

Filter by Year

2011 2025

Filter By Issues

All Issue Vol. 18 No. 3 (2025) Vol. 18 No. 2 (2025) Vol. 18 No. 1 (2025) Vol. 17 No. 3 (2024) Vol. 17 No. 2 (2024) Vol. 17 No. 1 (2024) Vol. 16 No. 3 (2023) Vol. 16 No. 2 (2023) Vol. 16 No. 1 (2023) Vol. 15 No. 3 (2022) Vol. 15 No. 2 (2022) Vol. 15 No. 1 (2022) Vol. 14 No. 3 (2021) Vol. 14 No. 2 (2021) Vol. 14 No. 1 (2021) Vol 13, No 3 (2020) Vol. 13 No. 3 (2020) Vol 13, No 2 (2020) Vol. 13 No. 2 (2020) Vol 13, No 1 (2020) Vol. 13 No. 1 (2020) Vol. 12 No. 3 (2019) Vol 12, No 3 (2019) Vol. 12 No. 2 (2019) Vol 12, No 2 (2019) Vol 12, No 1 (2019) Vol. 12 No. 1 (2019) Vol. 11 No. 3 (2018) Vol 11, No 3 (2018) Vol. 11 No. 2 (2018) Vol 11, No 2 (2018) Vol 11, No 2 (2018) Vol 11, No 1 (2018) Vol. 11 No. 1 (2018) Vol 11, No 1 (2018) Vol 10, No 3 (2017) Vol. 10 No. 3 (2017) Vol 10, No 2 (2017) Vol 10, No 2 (2017) Vol. 10 No. 2 (2017) Vol 10, No 1 (2017) Vol. 10 No. 1 (2017) Vol 9, No 3 (2016) Vol. 9 No. 3 (2016) Vol. 9 No. 2 (2016) Vol 9, No 2 (2016) Vol 9, No 2 (2016) Vol. 9 No. 1 (2016) Vol. 8 No. 3 (2015) Vol. 8 No. 2 (2015) Vol. 8 No. 1 (2015) Vol. 7 No. 3 (2014) Vol. 7 No. 2 (2014) Vol. 7 No. 1 (2014) Vol 7, No 2 (2013) Vol. 6 No. 3 (2013) Vol. 6 No. 2 (2013) Vol 6, No 2 (2013) Vol. 6 No. 1 (2013) Vol. 5 No. 3 (2012) Vol. 5 No. 2 (2012) Vol. 5 No. 1 (2012) Vol. 4 No. 8 (2011) More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota malang,

Jawa timur

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota malang, Jawa timur INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota malang,

Jawa timur

INDONESIA