Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Arena Hukum

ARENA
Website

Published by Universitas Brawijaya

ISSN : - EISSN : - DOI : -

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Arjuna Subject : -

Articles 414 Documents

7 8 9 10 11

EFEKTIVITAS PENGAWASAN ORANG ASING PADA WILAYAH KERJA KANTOR IMIGRASI KLAS 1 SAMARINDA Hendra Setiawan
Arena Hukum Vol. 6 No. 2 (2013)
Publisher : Arena Hukum

AbstractRegarding the implementation of the supervision toward foreign nationals in East Borneo, Samarinda Immigration Office has difficulties to supervise their stay and activity. As the rules and regulations are considered as adequate, then the weakness is not in the legal system but caused limited Immigration Officer. According to this government regulation, there are two types of supervision: administrative and field supervisions.Key words: effectiveness, supervision, foreignerAbstrakPelaksanaan pengawasan Orang Asing di wilayah Kalimantan Timur, Kantor Klas 1 Imigrasi Samarinda mengalami kesulitan dalam melaksanakan pengawasan terkait keberadaan dan kegiatan Orang asing di Kaltim. Sesungguhnya kelemahan dalam sistem pengawasan bukan terletak semata-mata pada sistem aturan karena sistem aturan yang ada sudah cukup lengkap tetapi juga terletak pada keterbatasan petugas yang dimiliki Oleh Kantor Imigrasi Klas I Samarinda . Sesuai ketentuan peraturan pemerintah ini, maka dalam melakukan pengawasan tersebut ada 2 bentuk pengawasan yang dilakukan, yaitu pengawasan Administrasi dan pengawasan lapangan.Kata kunci: efektivitas, pengawasan, orang asing

THE NEED FOR INTERNATIONAL COOPERATION IN CRIMINAL MATTERS: CASE OF MADAGASCAR Saida Tongalaza
Arena Hukum Vol. 8 No. 1 (2015)
Publisher : Arena Hukum

AbstractThe cooperation in criminal matters is a collaboration tool allowing a criminal authority of a country to appeal to a foreign authority for lute against offenses has international character or performance measures within the scope of the criminal proceedings. The internationalization of criminality and other forms of transnational crime were responsible for the implementation of this system at regional and global level. Like all other countries of the world, Madagascar is actively involved in the development of this international cooperation. But one wonders whether the offenses for which such assistance is applied are limited or not. In other words, is that such cooperation is limited to offenses under the International Convention? The answer to these questions requires the determination of the areas on which cooperation can take place. In other words, the statement of offense to the achievement of which assistance or more precisely corporation may be requested. The main Issue on this paper purposing international cooporation between Madagascar as sovereignty state with other states to fight criminal matters. This paper use juridical normative with library research methodology. Madagascar like any other country in the world has signed since its independence, a Judicial Cooperation Agreement to deal with any kind of legal constraint internationally. In fact, the cooperation is a strategy that aims to curb impunity. Therefore: the prerequisite for the establishment of justice. But to achieve effective cooperation, it is necessary that each country shows its resolution to fight together against crime through cooperation.AbstrakKerjasama dalam ranah hukum pidana menjadi alat atau sarana yang memperbolehkan bagi penegak hukum di suatu negara untuk mengajukan banding terhadap negara lain. Keadaan ini harus dipandang sebagai upaya untuk mengikatkan diri dengan tidak dimaksudkan turut campur terhadap proses peradilan pidana. Perbuatan kriminal dalam ruang lingkup internasional dan bentuk lain dari kejahatan trannasional menjadi pemicu dilaksanakannya sistem peradilan pidana ini, baik tingkat regional maupun global. Madagaskar sama halnya dengan negara lain secara aktif turut serta untuk mengembangkan sistem ini, akan tetapi yang menjadi pertimbangan apakah tindakan ini dapat dibatasi atau tidak?. Lain kata apakah tindakan ini dapat dilakukan di bawah Konvensi Internasional?. Jawaban atas pertanyaan ini memerlukan penetapan bagian-bagian dari kerjasama yang diperbolehkan untuk dilakukan. Lain kata pernyataan turut serta dalam ranah kerjasama dapat dicapai melalui permintaan agar dipenuhinya keadaan tersebut. tulisan ini ditujukan untuk mengkaji kerjasama internasional antara Madagascar sebagai sebuah negara berdaulat dengan negara-negara lain dalam memerangi tindak pidana. Tulisan ini menggunakan metode yuridis normatif melalui penelitian kepustakaan (library research). Madagascar memiliki komitmen dalam setiap bidang hukum yang berkaitan dengan kerjasama internasional yang saling mengikat dalam Judicial Cooperation Agreement, demi pencapaian kebutuhan akan keadilan. Kerjasama ini dapat berjalan secara efektif, bila setiap negara memiliki resolusi untuk memerangi kejahatan melalui suatu kerjasama.

PENERAPAN SAN REMO MANUAL PADA PENGIRIMAN (SATGAS MTF) TNI DALAM MISI UNIFIL Martha Latu Retno
Arena Hukum Vol. 8 No. 2 (2015)
Publisher : Arena Hukum

AbstractAt the year of 2009 for the first time Indonesia took part by send a warships (KRI) for peacekeeping mission in UNIFIL (United Nations Mission Interim Forces in Lebanon). The UNIFIL MTF's mission acted upon military operations other than war at sea were located in the area of conflict between Israel and Hezbollah. International legal provisions applicable to war at sea is the San Remo Manual which is a guideline for the implementation of war at sea. Therefore, it is necessary to study the legal status and how the implementation of the San Remo Manual can be used in military operations in the Task Force MTF UNIFIL mission. The purpose of writing is to examine and analyze the legal status of the Task Force and the military MTF identify and analyze the implementation of the San Remo Manual can be used in military operations in the Task Force MTF UNIFIL mission. This writing method normative legal writing approach Statute and philosophical approach. Of this paper will be the writing on the analysis results obtained legal status and application of the military task force MTF San Remo Manual can be used in the operation of the Task Force of UNIFIL MTF.Key words: legal status of The MTF TNIâ€™s task force, the implementation of the san remo manualAbstrakPada tahun 2009 untuk pertama kalinya Indonesia mengirimkan Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) dalam misi pemelihara perdamaian di bawah bendera PBB pada misi United Nation Interim Forces Mission in Lebanon (UNIFIL). Di dalam Satgas MTF TNI misi UNIFIL ini malaksanakan operasi militer selain perang di laut yang berada didaerah konflik antara Israel dan Hisbullah. Ketentuan hukum Internasional yang berlaku untuk perang di laut adalah San Remo Manual yang merupakan pedoman pelaksanaan perang di laut. Tujuan penulisan ini untuk mengetahui dan menganalisa status hukum Satgas MTF TNI serta mengetahui dan menganalisa penerapan San Remo Manual dapat digunakan dalam operasi Satgas MTF TNI dalam misi UNIFIL. Penulisan ini menggunakan metode penulisan hukum normatif yang menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan filsafat. Dari penulisan ini akan diperoleh hasil penulisan mengenai analisis status hukum Satgas MTF TNI dan penerapan San Remo Manual dapat digunakan dalam operasi Satgas MTF UNIFIL.

PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN TINDAK PIDANA PENCURIAN RINGAN PADA PROSES DIVERSI TINGKAT PENYIDIKAN Arfan Kaimuddin
Arena Hukum Vol. 8 No. 2 (2015)
Publisher : Arena Hukum

AbsrtactThis research published as journal is written and motivated by three issues. First is the juridical problems that can be observed from the inconsistency of the Act Number 11 of 2012 on the SPPA from article 1, paragraph (6) of the restorative justice to Article 9 paragraph (2). It has distorted the concept of restorative justice for victims of crime minor theft. The Second is the theoretical issues, that is the right of victims to be protected, but in practice these rights are neglected. the Third issue is the sociological problems that can be observed where the criminal acts of theft committed by a child can interfere with the comfort and safety of the community. This research's objective is to find a basic philosophical formation of Article 9, paragraph (2) of Act No. 11/2012 on SPPA. To describe how should the diversion of the victims of wage theft with losses under local minimum wage was implemented. This journal is written using normative legal research methods. Basic formation of Article 9 (2) Article 9 paragraph (2) of Law No. 11/2012 on SPPA included four main points, three points are meant to protect children in order to avoid prison and then the fourth point is to protect the interests of victims and perpetrators of child. If the victim does not wish to participate, diversion will still run. This philosophical basis is in contrary to the theory of restorative justice and legal protection. In comparison to the Diversion process of Philippines dan Malaysia state, to achieve the ideal form of diversion for criminal offenses minor committed by children in Indonesia is to use a restorative justice approach in a diversion effort. It is supported by the theory of criminal law policy, which is by reformulating and altering the content of Article 9 paragraph (2) of the SPPA. AbsrtakPenulisan jurnal berupa hasil penelitian ini dilatarbelakangi oleh tiga permasalahan. Pertama, permasalahan yuridis yang bisa dicermati dari adanya inkonsistensi dalam UU No. 11 tahun 2012 tentang SPPA yakni antara pasal 1 ayat (6) mengenai restorative justice dengan Pasal 9 ayat (2). Hal ini telah mencederai konsep restorative justice bagi korban tindak pidana pencurian ringan. Kedua, permasalahan teoritis, Hak-hak korban harus dilindungi, namun dalam praktek hak tersebut terabaikan. Ketiga, permasalahan sosiologis yang bisa dicermati ialah Tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak dapat mengganggu kenyamanan dan keamanan di dalam masyarakat. Tujuan penelitian ini Untuk menemukan dasar filosofis pembentukan Pasal 9 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA. Untuk menguraikan bagaimana semestinya proses diversi terhadap korban pencurian yang kerugiannya dibawah upah minum provinsi setempat dilaksanakan. Penulisan jurnal ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Dasar pembentukan Pasal 9 ayat (2) Pasal 9 ayat (2) UU No. 11/2012 tentang SPPAterdapat empat poin utama, tiga poin bertujuan untuk melindungi anak agar terhindar dari penjara kemudian poin keempat yaitu melindungi kepentingan korban dan juga pelaku anak. Apabila korban tidak ingin berpartisipasi, diversi tetap akan dijalankan. Dasar filosofis tersebut bertentangan dengan teori restorative justice dan juga teori perlindungan hukum.Setalah melakukan perbandingan Proses diversi dengan Negara Filiphina dan Malaysia, untuk mencapai bentuk ideal diversi untuk tindak pidana pencurian ringan yang dilakukan oleh anak di Indonesia ialah dengan menggunakan pendekatan restorative justice pada upaya diversi. Hal ini didukungoleh teori kebijakan hukum pidana. Dengan mereformulasi untuk merubah isi dari Pasal 9 ayat (2) UU SPPA.

PEMANFAATAN HAK LINTAS KAPAL ASING DI PERAIRAN INDONESIA DAN PENEGAKAN HUKUMNYA Suharyono Kartawijaya
Arena Hukum Vol. 8 No. 3 (2015)
Publisher : Arena Hukum

AbstractThis research aims to identify and understand the settings in Indonesian positive law on the use of traffic rights of foreign vessels in Indonesian waters . Related to that,Indonesian waters must be legally protected from the threat of violation of the law as a result of non-compliance with national and international laws and regulations. This research is a normative law approach legislation and the history in which the primary and secondary legal materials were analyzed qualitatively. The results showed that in accordance with applicable positive law, the legislation for law enforcement regarding the utilization of the rights of foreign vessels in Indonesian waters are still using Territoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonnantie ( TZMKO ) or on the Territorial Sea and Maritime Environment 1939 is not in accordance with the UNCLOS 1982. This condition results in law enforcement in the sea that has not run optimally because the legislation has not shown any sectoral harmonization between one another. Recommendations of this research was to implement the harmonization of the laws regulating the use of the rights of foreign vessels traffic law enforcement in realizing optimal in Indonesian waters.AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami pengaturan dalam hukum positif Indonesia tentang pemanfaatan hak-hak lintas kapal asing di Perairan Indonesia.Terkait hal tersebut, Perairan Indonesia harus dilindungi secara yuridis dari ancaman pelanggaran hukumsebagai akibat tidak dipatuhinya hukum nasional maupun internasional yang berlaku.Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif menggunakan pendekatan perundang-undangan dan sejarah dimana bahan hukum primer dan sekunder dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwasesuai dengan hukum positif yang berlaku, maka peraturan perundang-undangan untuk penegakan hukum mengenai pemanfaatan hak-hak kapal asing di Perairan Indonesia masih menggunakanTerritoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonnantie (TZMKO) atau Ordonansi Laut Teritorial dan Lingkungan Maritim tahun 1939 yang sudah tidak sesuai dengan UNCLOS 1982. Kondisi ini berakibat pada penegakan hukum di laut yang belum berjalan dengan optimal karena perundang-undangan sektoral yang ada belum menunjukkan harmonisasi antara satu dengan yang lain. Rekomendasi penelitian ini adalah untuk melaksanakan harmonisasi hukum pengaturan pemanfaatan hak-hak lintas kapal asing dalam mewujudkan penegakan hukum di Perairan Indonesia yang optimal.

LANDASAN FILOSOFIS TINDAKAN DISKRESI KEPOLISIAN TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM Prima Astari
Arena Hukum Vol. 8 No. 1 (2015)
Publisher : Arena Hukum

AbstractDiscretion is an extensive authority or can be called a freedom to act. The purpose of this research is to analyze the philosophical foundation of description and discretion police action against the suspectâ€™s children and to analyze act about the police against discretion children who are dealing with Indonesian law. This research uses a kind of normative legal research. In the criminal law although itâ€™s discretion, but should remain in the corridor of the law and does not violate human rights. Given the specificity of their child , in terms of both spiritual and physica, willing - even in terms of criminal liability for his actions, then it must be arranged so that the criminalization of children, especially criminal deprivation of liberty is the last attempt (ultimum remedium) when another attempt was not successful. With so real discretionary authority is not directly justified by UUDâ€™45 soul. Except that if the criminal justice system to remember the positive that tend to threaten prison sentence for the suspect. So if there are matters that are not processed in order to protect citizens from threats that are not favorable for life in the future. Here, the role of discretion that was and this is in accordance with the spirit UUDâ€™45 opening it.AbstrakDiskresi merupakan kewenangan yang luas atau dapat juga disebut dengan kebebasan untuk bertindak. Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah untuk menganalisa dan mendiskripsikan landasan filosofis tindakan diskresi kepolisian terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di Indonesia dan untuk menganalisa dan mendiskripsikan tindakan pengaturan tentang tindakan diskresi kepolisian terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di Indonesia. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan Undang-undang. Dalam lapangan hukum pidana, meskipun sifatnya diskresi, tetapi harus tetap dalam koridor hukum dan tidak melanggar hak azasi manusia. Mengingat kekhususan yang dimiliki anak, baik dari segi rohani dan jasmani, maupun dari segi pertanggungan jawab pidana atas tindakannya, maka haruslah diusahakan agar pemidanaan terhadap anak terutama pidana perampasan kemerdekaan merupakan upaya terakhir (ultimum remedium) bilamana upaya lain tidak berhasil. Dengan begitu wewenang diskresi sesungguhnya secara tak langsung dibenarkan oleh jiwa UUDâ€™45. Kecuali itu apabila diingat sistem hukum pidana positif yang cenderung untuk mengancam hukuman penjara bagi tersangka. Maka apabila ada perkara-perkara yang tidak diproses adalah dalam rangka melindungi warga Negara dari ancaman yang tidak menguntungkan bagi kehidupannya pada masa depan. Disinilah peran diskresi itu berada dan hal ini sesuai dengan jiwa pembukaan UUDâ€™45 itu.

KONSISTENSI MENERAPKAN PERATURAN PERUSAHAAN DALAM PENGHITUNGAN KOMPENSASI PEKERJA PIMPINANYANG BEKERJA DI LAPANGAN OPERASI PADAPT.ABC Firdaus Furywardhana
Arena Hukum Vol. 8 No. 1 (2015)
Publisher : Arena Hukum

AbstractExcess Hours of Work Compensation Formula Application (KKJK) for leaders who work in the field operations is the best solution to resolve the lack of consistent between rules and reality Excess Hours of Work Compensation (KKJK) payments for workers of the field operations. Formulation calculation of compensation excess working hours (KKJK) according agreed in LKS Bipartit with calculation 3.20% per day for work scheduled at 14:07 and 3.78% per day for the work scheduled at 16:12 forfield leader to be implemented consistently BeforeThe company will provide compensation 60% from the wages of a month to leaders who work in the Field Operations based on attendance, while the Fair Workers excess working hours counted as work overtime. This compensation is not included in the calculation as the wage component.Realization field leader compensation payments is given by 60% of the wages regardless of attendance in the operation field.Â AbstrakPenerapan Formula kompensasi kelebihan jam kerja (KKJK) bagi pekerja pimpinan di lapangan operasi merupakan solusi terbaik untuk menyelesaikan ketidak-konsisten antara aturan dan kenyataan pembayaran kompensasi kelebihan jam kerja (KKJK) bagi pekerja pimpinan di lapangan operasi.Formulasi perhitungan kompensasi kelebihan jam kerja (KKJK) sesuai disepakati dalam LKS Bipartit dengan perhitungan 3.20% per hari untuk jadwal kerja 14:7 dan 3.78% per hari untuk jadwal kerja 16:12 bagi pekerja pimpinan di lapangan operasi agar dilaksanakan secara konsisten. Sebelumnya Perusahaan akan memberikan kompensasi sebesar 60% dari Upah sebulan kepada Pekerja Pimpinan yang bekerja di Lapangan Operasi berdasarkan daftar kehadiran, Sedangkan kepada Pekerja Biasa kelebihan jam kerja dihitung sebagai kerja lembur. Kompensasi ini tidak termasuk dalam perhitungan sebagai komponen upah.Realiasasi pembayaran kompensasi pekerja pimpinan dilapangan diberikan sebesar 60% dari upah tanpa memperhitungkan jumlah kehadiran di lapangan operasi.

ANALISIS KEBIJAKAN LINKAGE PROGRAM LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DALAM RANGKA PEMBERDAYAAN UKM DI INDONESIA Siti Hamidah
Arena Hukum Vol. 8 No. 2 (2015)
Publisher : Arena Hukum

AbstractLinkage program is a program that connecting banks to small micro enterprises through microfinance institutions. The weakness of the Linkage program is the regulatory that are scattered in various regulation, and specifically for Islamic financial institutions the problems regard to compliance with the provisions of sharia. This research is based on statute and conceptual approach. The result from collecting and analysing the Linkage Program regulatory for Islamic Financial Institutions in Indonesian positive law show that the regulation of Linkage programs classified in two groups, the substance and procedural policies. These regulation becomes a reference for Islamic financial institutions, small and micro enterprises in Indonesia.AbstrakLinkage program adalah program yang menghubungkan bank dengan pelaku usaha mikro kecil melalui lembaga keuangan mikro. Kelemahan dalam Linkage program adalah pada aspek peraturan yang tersebar dalam berbagai aturan, dan khusus bagi lembaga keuangan syariah terdapat pula kendala berkaitan dengan kesesuaian dengan ketentuan syariah. Dari penelitian dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual ini diperoleh inventarisasi serta analisis kebijakan Linkage Program bagi Lembaga Keuangan Syariah dalam hukum positif Indonesia. Kebijakan terkait Linkage program, diklasifikasi dalam 2 kelompok, yaitu kebijakan substansi dan prosedural. Aturan inilah yang menjadi rujukan bagi lembaga keuangan syariah rangka pemberdayaan usaha kecil mikro di Indonesia.

PEMENUHAN HAK MENYAMPAIKAN KELUHAN BAGI ANAK DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK BLITAR Bagus Bayu Prabowo
Arena Hukum Vol. 8 No. 2 (2015)
Publisher : Arena Hukum

AbstractThis scientific article discuss the fulfillment of the rights lodge complaints for Children in a correctional institution the son of Blitar, associated with the principle of child protection that was found in the Act of number 11/2012 about Criminal Justice Systems Child.The problems raised by the writer, on the implementation of fulfilling the right lodge complaints for children in a correctional institution the son of Blitar that reflects the principle of child protection. Was continued by knowing obstacles and the efforts made by a correctional institution in the son of blitar fulfilling the right lodge complaints for children in a correctional institution the son of Blitar. Empirical research is kind of the prevailing approach to yuridicial sociological. Of the results of research we can see that the implementation of the right lodge complaints to the correctional institution in the blitar have been reflecting the principle of child protection contained in the Act of number 11/2012 about Criminal Justice Systems Children. The principles of child protection in the implementation of development of the main coaching against children who undergo criminal in a correctional institution children are: the principle of protection, the principle of non discrimination, the principle of the best interests for children, the principle of the right of life, grow and flourish, the principle of training and coaching, the principle of proportionate. In terms of nurturing a right to complain of the correctional institution for the protection of children (made of cement the principles of refuge in principle, against the best interests of the child, the principle of life grow and develop, the principle of development and coaching, the principle of proportional ) has done or accomplished.For the fulfillment of the rights of the child in his complaint made of cement a correctional institution and there are few obstacles to or derived from the correctional officers to undergo a criminal himself.AbstrakArtikel ilmiah ini membahas tentang Pemenuhan Hak Menyampaikan Keluhan Bagi Anak di Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar, dikaitkan dengan Prinsip Perlindungan Anak yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Permasalahan yang diangkat oleh penulis, mengenai pelaksanaan pemenuhan hak menyampaikan keluhan bagi anak di Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar yang mencerminkan prinsip perlindungan anak. Kemudian dilanjutkan dengan mengetahui kendala dan upaya yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar dalam pemenuhan hak menyampaikan keluhan bagi anak di Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar. Jenis penelitian adalah penelitian empiris dengan metode pendekatan yuridis sosiologis. Dari hasil penelitian yang dilakukan maka dapat diketahui bahwa pelaksanaan hak menyampaikan keluhan bagi anak di Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar telah mencerminkan prinsip perlindungan anak yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Prinsip-Prinsip perlindungan anak dalam pelaksanaan pembinaan utamanya pembinaan terhadap anak yang menjalani pidana pada Lembaga Pemasyarakatan Anak diantaranya: prinsip perlindungan, prinsip non diskriminasi, prinsip kepentingan terbaik bagi anak, prinsip hak hidup, tumbuh dan berkembang, prinsip pembinaan dan pembimbingan, prinsip proporsional. Dalam pelaksanaan pembinaan utamanya pemenuhan hak menyampaikan keluhan bagi anak pada Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar keenam prinsip-prinsip perlindungan anak (prinsip perlindungan, prinsip non diskriminasi, prinsip kepentingan terbaik bagi anak, prinsip hak hidup, tumbuh dan berkembang, prinsip pembinaan dan pembimbingan, prinsip proporsional) telah dilaksanakan dan /atau terpenuhi. Pelaksanaan pemenuhan hak menyampaikan keluhan bagi anak pada Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar terdapat beberapa kendala dan upaya yang berasal petugas pemasyarakatan maupun dari anak yang menjalani pidana sendiri.

PENDEKATAN PER SE ILLEGAL DAN RULE OF REASON DALAM HUKUM PERSAINGAN (PERBANDINGAN INDONESIA-MALAYSIA) Hanif Nur Widhiyanti
Arena Hukum Vol. 8 No. 3 (2015)
Publisher : Arena Hukum

AbstractApproach to the nature of illegal per se and rule of reason prohibition has long been applied in determining whether an act hinder competition or not. Competition law of Indonesia and Malaysia also implement a ban properties per se illegal or rule of reason, but did not mention explicitly in the formulation of laws and regulations. The unfirm arrangement model imposes a difficult responsibility for institution of business competition authorities to be able to precisely define the reference as a measure that should be used in assessing an anti-competitive act. This research is a normative law with legislation approach and comparative law. From the discussion, it was concluded that the application of the nature of illegal per se and rule of reason prohibition in Law No. 5 of 1999 and the Competition Act 2010 of Malaysia implemented through an assessment of how the result level of an anti-competitive actions capable of distorting the market and blocking, thus eliminating competition completely. Consideration was also made based on the alignment between normative rules in the Act with the basic theory of competition itself. Thus, the rule of law in the enforcement of competition law can be maintained.Key words: competition, per se illegal, rule of reasonsAbstrakBaik pendekatan sifat larangan per se illegal maupun rule of reason telah lama diterapkan dalam menetapkan apakah suatu perbuatan menghambat persaingan ataukah tidak. Hukum Persaingan Indonesia dan Malaysia pun menerapkan sifat larangan per se illegal atau rule of reason namun tidak menyebutkan secara tegas dalam rumusan peraturan perundang-undangannya. Model pengaturan tidak secara tegas tersebut, telah membebankan sebuah tanggung jawab yang tidak mudah bagi lembaga otoritas persaingan usaha untuk mampu secara tepat mulai dari menentukan acuan sebagai ukuran yang harus digunakan dalam menilai sebuah perbuatan anti persaingan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan hukum. dari hasil pembahasan disimpulkan, penerapan sifat larangan per se illegal ataukah rule of reason dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan Akta Persaingan 2010 Malaysia ialah selain melalui sebuah penilaian bagaimana tingkatan akibat dari sebuah perbuatan anti persaingan mampu mendistorsi pasar dan menghalangi hingga menghilangkan persaingan sama sekali. Pertimbangan juga di dasarkan kepada keselarasan antara peraturan normatif dalam Undang-Undang dengan teori dasar persaingan itu sendiri. Dengan demikian kepastian hukum dalam penegakan hukum persaingan dapat terus ditegakkanKata kunci: persaingan, per se illegal dan rule of reason

Page 9 of 42 | Total Record : 414

7 8 9 10 11

Filter by Year

2011 2025

Filter By Issues

All Issue Vol. 18 No. 3 (2025) Vol. 18 No. 2 (2025) Vol. 18 No. 1 (2025) Vol. 17 No. 3 (2024) Vol. 17 No. 2 (2024) Vol. 17 No. 1 (2024) Vol. 16 No. 3 (2023) Vol. 16 No. 2 (2023) Vol. 16 No. 1 (2023) Vol. 15 No. 3 (2022) Vol. 15 No. 2 (2022) Vol. 15 No. 1 (2022) Vol. 14 No. 3 (2021) Vol. 14 No. 2 (2021) Vol. 14 No. 1 (2021) Vol 13, No 3 (2020) Vol. 13 No. 3 (2020) Vol 13, No 2 (2020) Vol. 13 No. 2 (2020) Vol 13, No 1 (2020) Vol. 13 No. 1 (2020) Vol. 12 No. 3 (2019) Vol 12, No 3 (2019) Vol. 12 No. 2 (2019) Vol 12, No 2 (2019) Vol 12, No 1 (2019) Vol. 12 No. 1 (2019) Vol. 11 No. 3 (2018) Vol 11, No 3 (2018) Vol. 11 No. 2 (2018) Vol 11, No 2 (2018) Vol 11, No 2 (2018) Vol 11, No 1 (2018) Vol. 11 No. 1 (2018) Vol 11, No 1 (2018) Vol 10, No 3 (2017) Vol. 10 No. 3 (2017) Vol 10, No 2 (2017) Vol 10, No 2 (2017) Vol. 10 No. 2 (2017) Vol 10, No 1 (2017) Vol. 10 No. 1 (2017) Vol 9, No 3 (2016) Vol. 9 No. 3 (2016) Vol. 9 No. 2 (2016) Vol 9, No 2 (2016) Vol 9, No 2 (2016) Vol. 9 No. 1 (2016) Vol. 8 No. 3 (2015) Vol. 8 No. 2 (2015) Vol. 8 No. 1 (2015) Vol. 7 No. 3 (2014) Vol. 7 No. 2 (2014) Vol. 7 No. 1 (2014) Vol 7, No 2 (2013) Vol. 6 No. 3 (2013) Vol. 6 No. 2 (2013) Vol 6, No 2 (2013) Vol. 6 No. 1 (2013) Vol. 5 No. 3 (2012) Vol. 5 No. 2 (2012) Vol. 5 No. 1 (2012) Vol. 4 No. 8 (2011) More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota malang,

Jawa timur

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota malang, Jawa timur INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota malang,

Jawa timur

INDONESIA