Garuda - Garba Rujukan Digital

GANTI RUGI SEBAGAI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN AKIBAT PRODUK CACAT Fabian Fadhly
Arena Hukum Vol. 6 No. 2 (2013)
Publisher : Arena Hukum

AbstractCompensation is a method that can be used in consumer protection from defective product that produce by producer. Therefore, this paper explore compensation with it form as consumer protection. Juridis normative with descriptive analytis aprroach is research method that use in this paper. The producer have liability to give compensation to consumer that used defective product, with to percieve calculated concret and/or past loss, and also to consider the consumer obligation as the right of producer have been done, it form can be money because the simplicity term.Key words: compensation, protection, consumer, producer, defective productAbstrakGanti rugi merupakan sarana yang dapat digunakan untuk memberikan perlindungan bagi konsumen terhadap produk cacat yang diproduksi oleh pelaku usaha. Oleh sebab itu, tulisan ini mengkaji mengenai ganti rugi serta bentuknya akibat produk cacat sebagai upaya perlindungan bagi konsumen. Pendekatan normatif yuridis dengan deskriptif analitis merupakan metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini. Produsen mempunyai tanggung jawab untuk memberikan ganti rugi kepada konsumen, akibat menggunakan atau mengonsumsi produk cacat, dengan memperhatikan kerugian nyata dan yang dapat diduga, dan mempertimbangkan kewajiban konsumen yang menjadi hak produsen telah dilaksanakan. Bentuk ganti rugi yang diberikan kepada konsumen berupa uang karena sifatnya yang praktis Kata kunci: ganti rugi, perlindungan, konsumen, pelaku usaha, produk cacat

PROBLEMATIKA PELAKSANAAN DIVERSI DALAM PENYIDIKAN PIDANA DENGAN PELAKU ANAK DI KEPOLISIAN RESORT MALANG Fachrizal Afandi
Arena Hukum Vol. 8 No. 1 (2015)
Publisher : Arena Hukum

AbstractDiversion as a new concept in Law 11/2012 on the Juvenile Justice System is becoming problematic in its practices. Several regulations and infrastructures, which obligatoryfor supporting diversionhave not been provideduntil now. This article attempted to see how diversion implementations and its problems during the police investigation.The research has found that the lack of infrastructures and technical regulations on the Law 11/2012 resulted the inefficiency of the diversion implementation.Â AbstrakSebagai konsep yang sama sekali baru, konsep Diversi dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak tidak lepas dari berbagai macam masalah. Berbagai macam aturan pelaksana yang harusnya disiapkan beserta infrastruktur penunjang system diversi dalam waktu 2 (dua) tahun sejak diundangkan ternyata belum semuanya terbangun dengan baik. Penelitian ini mencoba melihat bagaimana praktik pelaksanaan diversi di tahapan penyidikan dengan mengambil focus di Kepolisian Resort Kabupaten Malang (Polres Malang). Penelitian yuridis empiris ini menggunakan metode socio-legal dengan mengkombinasikan isu hukum dan praktik di lapangan ditinjau dari ilmu sosial. Hasil penelitian menunjukkan ketiadaan infrastruktur dan peraturan pelaksana UU SPPA yang mengatur proses diversi mengakibatkan tidak optimalnya pelaksanaan diversi.

PENYELENGGARAAN RUPS MELALUI MEDIA ELEKTRONIK TERKAIT KEWAJIBAN NOTARIS MELEKATKAN SIDIK JARI PENGHADAP Amelia Sri Kusuma Dewi
Arena Hukum Vol. 8 No. 1 (2015)
Publisher : Arena Hukum

AbstractThis research aims to analyze existing norms conflict between Article 16 Paragraph (1) c of Act No. 2 of 2014 on the Amendment Act No. 30 of 2004 concerning Notary which provides that the Notary required to attach the fingerprint of the parties facing the Minuta Deed, and Article 77 of Act No. 40 of 2007 on Limited Liability Company which provides that the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) through media teleconference, videoconference, or other means of electronic media. It also examines the juridical implications of the Notary and Acts of the AGMS through electronic media if the Notary does not fulfill the obligation to attach the fingerprint of the parties facing the Minuta Deed. To answer the above norm conflict, the type of research conducted by researchers is a normative juridical research using the statute approach and conceptual approach. The results of this research, that there is a conflict of norms in the form of obscurity norm, disharmony and emptiness norm in the relevant legislation. Regarding the juridical implications of the notary when not fulfilling the obligation to attach the fingerprint of the parties facing the Minuta Deed, then the notary may be subject to sanctions pursuant to Article 16, paragraph (11) of Act No. 2 of 2014 on the Amendment of Act No. 30 of 2004 on the Notary. As against the deed of the AGMS, fingerprint embedding function within minutes of notarial deed is not a legal action to determine the validity or authenticity of the certificate, but only serves to ensure the correctness identity of the facing parties.Â AbstrakPenelitian ini bertujuan menganalisa konflik norma yang ada antara Pasal 16 Ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang mengatur bahwa Notaris wajib untuk melekatkan sidik jari penghadap pada Minuta Akta, demikian dengan Pasal 77 Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) yang mengatur bahwa penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya. Selain itu juga mengkaji implikasi yuridis terhadap Notaris dan akta RUPS melalui media elektronik apabila Notaris tidak memenuhi kewajiban untuk melekatkan sidik jari penghadap pada minuta akta. Untuk menjawab konflik norma tersebut di atas, jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan statute approach (pendekatan perUndang-undangan) dan conceptual approach (pendekatan konsep). Hasil penelitian, bahwa terjadi konflik norma berupa kekaburan norma, disharmonisasi maupun kekosongan norma di dalam peraturan perUndang-undangan terkait. Mengenai implikasi yuridis terhadap Notaris apabila tidak memenuhi kewajiban untuk melekatkan sidik jari penghadap pada minuta akta, maka Notaris dapat dikenai sanksi sesuai pasal 16 ayat (11) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Sedangkan terhadap akta RUPS, fungsi melekatkan sidik jari dalam minuta akta Notaris bukan suatu tindakan hukum dalam menentukan keabsahan atau otentisitas dari akta tersebut melainkan hanya berfungsi untuk menjamin kebenaran identitas penghadap.Â

BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN SEBAGAI PERWUJUDAN PERLINDUNGAN HAK KONSUMEN Murni Murni; Sri Maharani MTVM
Arena Hukum Vol. 8 No. 2 (2015)
Publisher : Arena Hukum

AbstractThe background of this study is the absence of the Consumer Dispute Resolution Board (BPSK) in the region of Madura. This legal empirical study, in order to examine the legal aspects as well as to identify opportunities and obstacles to the establishment of BPSK. The results of this study put the structural problem as the main reason, unrealized funding that are being considered by the government. Important to be done is to provide a basis for the establishment of BPSK through regulation in each area and the governmentâ€™s commitment to provide the financial support in the budget.AbstrakPenelitian ini dilatar belakangi belum adanya Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di wilayah Madura. Ini adalah penelitian hukum empiris, tujuannya untuk mengkaji aspek hukum dan mengetahui peluang juga kelemahan pendirian kelembagaan BPSK di wilayah Madura. Hasil dari penelitian ini menempatkan problem struktural menjadi alasan terdepan tidak terbentuknya BPSK di wilayah Madura, alasan pendanaan juga menjadi pertimbangan pemerintah daerah tidak merealisasikan lembaga ini. Penting untuk dilakukan adalah memberikan payung hukum bagi lahirnya kelembagaan BPSK melalui Peraturan Daerah di masing-masing Kabupaten dan komitmen pemerintah untuk memberikan dukungan financial dalam APBD.

KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG DALAM PEMBENTUKAN DAN PEMBINAAN PENGADILAN MILITER PERTEMPURAN DI INDONESIA (STUDI DI MAHKAMAH AGUNG RI) Raditya F. Rifandhana
Arena Hukum Vol. 8 No. 3 (2015)
Publisher : Arena Hukum

AbstractJournal writing is about The Authority of the Supreme Court stated Article 24, Paragraph 2, the Authority may become Implementation Authority of the Court in the Establishment and Development of the Military Court of Justice Battle.Establishment and Development in Military Courts environment conducted by the Authority of the Supreme Court, the Establishment and Development consists of :a. Establishment of Organization and Development of the High Military Court of Army personnelb. Establishment of Organization and Development of Army personnel Main Military Courtsc. Establishment of Organization and Development of the Military Court Battle Methods used method of empirical research regarding the judicial authority of the Supreme Court in the Establishment and Development of Military Court Battle in Indonesia.Method an empirical approach used juridical system regarding the formation and development of military court battles conducted by the authority of the Supreme Court in cooperation with TNI Commander with a Joint Decree of the Chairman of the Supreme Court of the Republic of Indonesia and the TNI Commander Number: KMA / 065A / SKB / IX / 2004 Number: Skep / 420 / IX / 2004 on Cooperation in Development Coaching Personnel Military For Army personnel on duty at the Court in Environmental Military Court, the include:a. Establishment of Organization and Development of High Military Court of Army personnelb. Establishment of Organization and Development of Army personnel Main Military Courtc. Establishment of Organization and Development of Military Court Battle Army personnel.Discussion and results regarding the authority of the Supreme Court stated in Article 24, Paragraph 2, the Authority can be Implementation Authority of the Court in the Establishment and Development of Military Court Battle. AbstrakPenulisan Jurnal ini membahas Kewenangan Mahkamah Agung yang tertera Pasal 24 Ayat 2 Kewenangan tersebut menjadi Pelaksanaan Kewenangan Mahkamah Dalam Pembentukan Dan Pembinaan Pengadilan Militer Pertempuran.Pembentukan dan Pembinaan Peradilan dalam lingkungan Pengadilan Militer dilakukan oleh Kewenangan Mahkamah Agung RI maka Pembentukan dan Pembinaan tersebut terdiri dari:a. Pembentukan Organisasi dan Pembinaan Prajurit TNI Pengadilan Militer Tinggi b. Pembentukan Organisasi dan Pembinaan Prajurit TNI Pengadilan Militer Utama c. Pembentukan Organisasi dan Pembinaan Pengadilan Militer Pertempuran Metode Penelitian digunakan metode penelitian empiris yuridis yang mengenai Kewenangan Mahkamah Agung Dalam Pembentukan dan Pembinaan Pengadilan Militer Pertempuran di Indonesia.Metode Pendekatan digunakan empiris yuridis. Pembentukan dan pembinaan pengadilan militer pertempuran dilakukan oleh kewenangan mahkamah agung yang bekerja sama dengan panglima TNI dengan suatu Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Dan Panglima TNI Nomor: KMA /065A/SKB/IX/2004 Nomor: Skep/420/IX/2004 Tentang Kerja Sama Dalam Pembinaan Personel Militer Bagi Prajurit TNI Yang Bertugas Pada Pengadilan Dalam Lingkungan Pengadilan Militer, tujuan meliputi:a. Pembentukan Organisasi dan Pembinaan Prajurit TNI Pengadilan Militer Tinggib. Pembentukan Organisasi dan Pembinaan Prajurit TNI Pengadilan Militer Utamac. Pembentukan Organisasi dan Pembinaan Prajurit TNI Pengadilan Militer Pertempuran.Pembahasan dan Hasil Kewenangan Mahkamah Agung tertera pada Pasal 24 Ayat 2 Kewenangan tersebut dapat menjadi Pelaksanaan Kewenangan Mahkamah Dalam Pembentukan Dan Pembinaan Pengadilan Militer Pertempuran.

KONSEKUENSI YURIDIS SALINAN AKTA NOTARIS YANG TIDAK SAMA BUNYINYA DENGAN MINUTA AKTA TERHADAP KEABSAHAN PERJANJIAN Dedy Prasetyo Winarno
Arena Hukum Vol. 8 No. 3 (2015)
Publisher : Arena Hukum

AbstractThe provisions of Article 16 paragraph (1) letter d of Law No. 2 of 2014 states that a copy of the certificate issued by the minutes deed, Article 1 point 9 of Law No. 2 of 2014 on the copy of the certificate, which is a copy of the verbatim of the entire deed on the bottom copy of the deed listed The phrase "given as the same copy sound". The position of the original copy of a notarial deed which can be used as evidence perfect be imperfect because the copy does not sound the same deed with a deed minuta, so it does not meet the formal requirements and substantive procedures deed. This resulted in a copy of the deed declared null and void. Juridical consequences of the agreement in a copy of the certificate, namely: the agreement can be declared null and void because it causes damages to the parties and contains elements of fraud and notary oversight and sanctions if the notary has abused his power. Method used in this thesis is normative. The purpose of this paper is to describe and analyze the position of the copy of the deed that does not sound the same with the minutes of the deed. While the benefits of this paper is expected to contribute good ideas to the law enforcement, and public notaries.Â AbstrakKetentuan Pasal 16 ayat (1) huruf d UU Nomor 2 Tahun 2014 menyebutkan bahwa salinan akta dikeluarkan berdasarkan minuta akta, Pasal 1 angka 9 UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Salinan akta, yaitu salinan kata demi kata dari seluruh akta pada bagian bawah salinan akta tercantum Frasa â€œdiberikan sebagai salinan yang sama bunyinyaâ€. Kedudukan dari salinan akta notaris yang semula dapat digunakan sebagai alat bukti yang sempurna menjadi tidak sempurna dikarenakan salinan akta tersebut tidak sama bunyinya dengan minuta akta, sehingga tidak memenuhi syarat formil dan materiil prosedur pembuatan akta. Hal ini mengakibatkan salinan akta tersebut dinyatakan batal demi hukum. Konsekuensi yuridis perjanjian dalam salinan akta tersebut, yaitu: perjanjian dapat dinyatakan batal demi hukum karena mengakibatkan kerugian bagi para pihak dan mengandung unsur kekhilafan dan penipuan dan notaris memiliki sanksi apabila notaris tersebut menyalahgunakan wewenangnya. Metode penulisan yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah yuridis normatif. Adapun tujuan dalam penulisan ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisa kedudukan dari salinan akta yang tidak sama bunyinya dengan minuta akta. Sedangkan manfaat dari penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran baik kepada para penegak hukum, notaris maupun masyarakat.

KEPASTIAN HUKUM PERJANJIAN KAWIN YANG SUDAH DISAHKAN NAMUN TIDAK DICANTUMKAN DI KUTIPAN AKTA PERKAWINAN YANG DITERBITKAN OLEH DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA MALANG Nadia Valentina
Arena Hukum Vol. 8 No. 1 (2015)
Publisher : Arena Hukum

AbstractThe presence of prenuptial agreement printed in Marriage Certificate is very important so that third parties (creditor, notary public, and others), whose interest in the status of marital property of husband and wife, can immediately see whether the couple are married with prenuptial agreement or not. But until now there is legal vacuum about the rule requiring the Department of Population and Civil Registration (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, shorted as Dispendukcapil) to print the presence of prenuptial agreement in Marriage Certificate, it makes some Dispendukcapil print the presence of prenuptial agreement in the Marriage Certificate its issued, but there is Dispendukcapil which not, as in Malang City. This journal is purposed to identify and analyze legal certainty of valid prenuptial agreement enactment but its presence is not printed, then to identify legal action can be done by husband and wife whose their prenuptial agreement is not printed, and finally to formulate the substance of the prenuptial agreement presence that should be printed in the Marriage Certificate issued by Dispendukcapil Malang City. This journal is compiled with normative juridical research method, with the statute approach and case approach. Based on the survey, revealed that the legal vacuum makes legal uncertainty of the enactment of prenuptial agreement which its presence is not printed in the Marriage Certificate. Legal action can be done by married couples whose their valid prenuptial agreement presence is not printed in the Marriage Certificate, is to ask Dispendukcapil Malang City to issue a copy of Marriage Certificate from Register Book of Marriage Act or to add additional notes of prenuptial agreement at the back page of Marriage Certificate sheet.. Researchers then tried to formulate the substance of the prenuptial agreement presence that should be printed in the Marriage Certificate issued by Dispendukcapil Malang City.Â AbstrakPencantuman keberadaan perjanjian kawin di Kutipan Akta Perkawinan adalah sangat penting supaya pihak ketiga (kreditur, notaris, dan sebagainya) yang berkepentingan terhadap status harta perkawinan pasangan suami istri bisa langsung melihat apakah suami istri tersebut kawin dengan membuat perjanjian kawin atau tidak. Namun ada kekosongan hukum karena tidak ada aturan yang mewajibkan pencantuman tersebut, yang menyebabkan ada Dispendukcapil yang mencantumkan adanya perjanjian kawin di Kutipan Akta Perkawinan yang diterbitkannya, dan ada yang tidak mencantumkan, seperti Dispendukcapil Kota Malang. Jurnal ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis kepastian hukum berlakunya perjanjian kawin yang sudah disahkan namun keberadaannya tidak dicantumkan, serta untuk mengidentifikasi upaya hukum yang bisa dilakukan oleh pasangan suami istri yang keberadaan perjanjian kawinnya tidak dicantumkan, kemudian untuk merumuskan materi muatan adanya perjanjian kawin yang seharusnya tertera di Kutipan Akta Perkawinan yang diterbitkan oleh Dispendukcapil Kota Malang. Jurnal ini disusun dengan metode penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa kekosongan hukum tersebut menjadikan ketidakpastian hukum berlakunya perjanjian kawin yang tidak dicantumkan di Kutipan Akta Perkawinan. Upaya hukum yang bisa dilakukan oleh pasangan suami istri yang perjanjian kawinnya sudah disahkan namun tidak dicantumkan di Kutipan Akta Perkawinan yang diterbitkan oleh Dispendukcapil Kota Malang adalah meminta penerbitan Salinan Akta Perkawinan atau penambahan catatan pinggir di Kutipan Akta Perkawinan. Kemudian Peneliti mengusulkan rumusan materi muatan adanya perjanjian kawin yang seharusnya tercantum di Kutipan Akta Perkawinan yang diterbitkan oleh Dispendukcapil Kota Malang.

TINJAUAN YURIDIS PENGAJUAN PEMBATALAN PERJANJIAN JUAL BELI SAHAM PERUSAHAAN SECARA SEPIHAK Satriyo Wahyu Harsoyo
Arena Hukum Vol. 8 No. 1 (2015)
Publisher : Arena Hukum

AbstractContract is an act by which one or more persons bind themselves to one person or more. Contract thus legally binding on the parties, to obtain rights or obligations specified in the contract. However, in a contract, not always run smoothly. As happened in filing a Share Purchase contract cancellation PT Kaltim Satria Samudera (PT KSS) between the Sellers the Yayasan Kesejahteraan Hari Tua(YKHT) with buyers Yayasan Pupuk Kaltim(YPK). Stock purchase plan agreement signed by PT KSS YPK and YKHT not include cancellation terms of the contract. The absence of a condition in the contract void makes negotiating the cancellation of the sale and purchase of shares in PT KSS be deadlock. This paper based on normative legal research. The results obtained indicate that based on the Theory of Legal System, the parties can resolve this disputeby means of negotiation and mediation. Retrieved alsoconcluded that the submission of cancellation of the contract can be done with the agreement of the parties or the cancellation of the contrac tto the court.Â AbstrakPerjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Perjanjian dengan demikian mengikat para pihak secara hukum, untuk mendapatkan hak atau melaksanakan kewajiban yang ditentukan dalam perjanjian itu. Namun dalam suatu perjanjian, tidak selamanya dapat berjalan dengan lancar. Seperti yang terjadi dalam Pengajuan pembatalan Perjanjian Jual Beli Saham PT Kaltim Satria Samudra (PT KSS) antara Pihak Penjual yaitu Yayasan Kesejahteraan Hari Tua (YKHT) dengan pembeli Yayasan Pupuk Kaltim (YPK). Kesepakatan rencana pembelian saham PT KSS yang ditandatangi oleh YPK dan YKHT tidak mencantumkan syarat pembatalan perjanjian tersebut. Ketiadaan syarat batal dalam perjanjian tersebut membuat negosiasi pembatalan jual beli saham PT KSS menjadi deadlock. Tulisan ini berdasarkan hasil penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Diperoleh hasil bahwa berdasarkan tinjauan Teori Sistem Hukum, para pihak dapat menyelesaikan sengketa ini dengan cara negosiasi dan mediasi. Diperoleh juga kesimpulan bahwa cara pengajuan pembatalan perjanjian dapat dilakukan dengan kesepakatan para pihak atau pengajuan pembatalan perjanjian ke Pengadilan

PENGATURAN KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA MENGENAI TATA NIAGA IMPOR PANGAN Sihabudin Sihabudin
Arena Hukum Vol. 8 No. 2 (2015)
Publisher : Arena Hukum

AbstractPolicy is a government decision that is general and preveils to all people. The legal consequences of being a member of the world trade organization is that the Indonesian government must take submissive and obedient to the rules agreed in international trade agreements related to exports and imports, including making changes to the legal instruments and policy development in the trade sector. The marketing of rice and several other food commodities involving import has dimensions that are not simple problems, even multi-dimensional, ranging from economic, political, as well as socio-cultural.Indonesian government's policies regarding the regulation of food import regulation is an effort to protect domestic manufacturers from dumping activities or due to increased imports, Indonesia is also to protect consumers from imported products that do not meet the quality standards of security and health of consumers.This paper is about to do a reformulation of the government's policy regarding the adjustment of the trade system for food imports, in order to find effective policy formulation and efficient in solving the problems that arise regarding the marketing of food imports that has been happening. By using descriptive normative legal analysis, the study found that the common thread of chaos cross trade system for food import regulations which are due to unfitted between national regulations and regional regulations (AFTA, CAFTA, APEC) as well as global regulations (GATT-WTO). Thus, administrative reform of domestic and foreign trade are necessary, particularly regarding to the procedure of rice imports. All forms of deviations in import licensing process, document manipulation, and the pattern of non-governmental practices must obtain decisive action, both administratively and legally, as a valuable shock-therapy.Â AbstrakKebijakan adalah keputusan pemerintah yang bersifat umum dan berlaku untuk seluruh anggota masyarakat. Konsekuensi hukum dari menjadi anggota organisasi perdagangan dunia adalah bahwasanya pemerintah Indonesia harus ikut tunduk dan patuh pada kaidah-kaidah yang disepakati dalam persetujuan perdagangan internasional terkait ekspor-impor, termasuk melakukan perubahan terhadap instrumen hukum dan kebijaksanaan pembangunan di sektor perdagangan. Tata niaga beras dan beberapa komoditas pangan lain yang melibatkan impor memiliki dimensi permasalahan yang tidak sederhana, bahkan multi-dimensi, mulai dari ekonomi, politik, bahkan sosio kultural. Kebijakan pemerintah Indonesia mengenai pengaturan tata niaga impor pangan merupakan upaya melindungi produsen dalam negeri dari kegiatan dumping atau karena meningkatnya produk impor, juga untuk melindungi konsumen Indonesia dari produk impor yang tidak memenuhi standar kualitas keamanan dan kesehatan konsumen. Tulisan ini hendak melakukan reformulasi kebijakan pemerintah mengenai pengatuan tata niaga impor pangan, agar ditemukan rumusan kebijakan yang efektif dan efisien dalam menyelesaikan problematika yang muncul seputar tata niaga impor pangan yang selama ini terjadi. Dengan menggunakan analisis hukum normatif deskriptif, penelitian ini menemukan bahwa benang merah dari silang sengkarut regulasi tata niaga impor pangan diantaranya adalah karena tidak sinkronnya antara regulasi nasional dengan regulasi regional (AFTA, CAFTA, APEC) maupun regulasi global (GATT-WTO). Sehingga, diperlukan pembenahan administrasi perdagangan dalam negeri dan perdagangan luar negeri, khususnya yang berhubungan dengan prosedur impor beras. Segala bentuk penyimpangan dalam proses perizinan impor, manipulasi dokumen, dan pola praktik non-pemerintah perlu memperoleh tindakan tegas, baik secara administratif, maupun secara legal, sebagai shock-therapy yang berharga.Â

PELAKSANAAN PEMBERI BANTUAN HUKUM DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 16 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN HUKUM Iwan Wahyu Pujiarto; Syafruddin Kalo; Edy Ikhsan
Arena Hukum Vol. 8 No. 3 (2015)
Publisher : Arena Hukum

AbstractLegal aid is present to provide protection against any person or group of poor people. State through the Ministry of Justice and Human Rights as Legal Aid organizers should be able to deliver justice in the legal field to the poor either not problematic or problematic law. Mencoboba researchers focus on implementation issues legal aid aims to determine the setting of legal aid in Indonesia, to determine the legal position in the implementation of the legal aid Act No. 16 Year 2011 regarding Legal Aid, and to determine the factors that affect the implementation of Legal Aid. Researchers try to find the problem regarding the setting and the factors that affect the implementation of legal aid, to address these problems used normative juridical research methods, analytical descriptive, using the theory of justice, the data used secondary data from the literature, with the approach of legislation. Based on the results of the study, Indonesia has attempted to provide protection against any person or group of poor people who lodged lawsuits with the enactment of the Legal Aid Act, Regulation of the Minister of Law and Human Rights No. 3 Year 2013 regarding Procedures for Verification and Accreditation of Legal Aid or social organizations provide legal assistance to persons or groups of poor people, the Indonesian Government Regulation No. 42 Year 2013 regarding Terms and Procedures for Granting Legal Aid and Legal Aid Disbursement, Regulation of the Minister of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia Number 22 Year 2013 About the Implementation Regulation Government Regulation No. 42 Year 2013 About Terms and Procedures for Granting Legal Aid and Legal Aid Disbursement. Results of this study concluded that the provision of legal assistance to the poor as regulated in Act Number 16 Year 2011 concerning the Legal Aid does not run according to the rules, terms as Managing Aid Legal impede the provision of legal aid, legal aid does not run as expected because it is still affected by the lack of proper implementation of the rules.Â AkbstrakBantuan Hukum hadir untuk memberikan perlindungan terhadap orang atau kelompok orang miskin. Negara melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai Penyelenggara Bantuan Hukum harus dapat memberikan keadilan di bidang hukum kepada golongan miskin baik yang tidak bermasalah maupun yang bermasalah hukum. Peneliti mencoboba fokus terhadap masalah pelaksanaan pemberi bantuan hukum bertujuan untuk mengetahui pengaturan bantuan hukum di Indonesia, untuk mengetahui kedudukan hukum Pemberi Bantuan Hukum dalam pelaksanaan Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Pemberi Bantuan Hukum.Peneliti mencoba menemukan masalah mengenai pengaturan dan faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pemberi bantuan hukum, untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian yuridis normatif, bersifat deskriptif analitis, menggunakan teori keadilan, data yang digunakan data sekunder dari studi pustaka, dengan pendekatan perundang-undangan. Berdasarkan hasil penelitian, Indonesia telah berupaya memberikan perlindungan terhadap orang atau kelompok orang miskin yang tersangkut perkara hukum dengan diundangkannya Undang-Undang Bantuan Hukum, Peraturan Menteri Hukum dan Ham No. 3 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan yang memberikan bantuan hukum kepada orang atau kelompok orang miskin, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pemberian bantuan hukum kepada orang miskin yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum tidak berjalan sesuai aturan, syarat sebagai Pelaksana Pemberi Bantuan Hukum menghambat pemberian bantuan hukum, pemberian bantuan hukum tidak berjalan sesuai harapan karena masih dipengaruhi oleh aturan pelaksanaan yang kurang tepat.Â

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota malang,

Jawa timur

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota malang, Jawa timur INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota malang,

Jawa timur

INDONESIA