cover
Contact Name
Fikri Zul Fahmi
Contact Email
jrcp@itb.ac.id
Phone
+6222-86010050
Journal Mail Official
jrcp@itb.ac.id
Editorial Address
The Institute for Research and Community Services (LPPM), Center for Research and Community Services (CRCS) Building, 6th Floor, Institut Teknologi Bandung, Jalan Ganesha 10 Bandung 40132, Indonesia,
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
Journal of Regional and City Planning
ISSN : 25026429     EISSN : 25026429     DOI : https://doi.org/10.5614/jpwk
Journal of Regional and City Planning or JRCP is an open access journal mainly focusing on urban and regional studies and planning in transitional, developing and emerging economies. JRCP covers topics related to the analysis, sciences, development, intervention, and design of communities, cities, and regions including their physical, spatial, technological, economic, social and political environments. The journal is committed to create a multidisciplinary forum in the field by seeking original paper submissions from planners, architects, geographers, economists, sociologists, humanists, political scientists, environmentalists, engineers and other who are interested in the history, transformation and future of cities and regions in transitional, developing and emerging economies.
Articles 1,015 Documents
Contributors Journal of Regional and City Planning
Journal of Regional and City Planning Vol. 32 No. 3 (2021)
Publisher : The Institute for Research and Community Services, Institut Teknologi Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

A Global Review on Peri-Urban Development and Planning Johan Woltjer
Journal of Regional and City Planning Vol. 25 No. 1 (2014)
Publisher : The Institute for Research and Community Services, Institut Teknologi Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5614/jpwk.2014.25.1.1

Abstract

Abstrak: Wilayah perkotaan di seluruh dunia semakin menghadapi tantangan pertumbuhan metropolitan yang sangat dinamis, dan pada saat yang sama, perubahan kelembagaan seperti desentralisasi dan globalisasi. Perubahan-perubahan semacam ini tampak nyata pada kawasan peri-urban, tempat bertemunya kehidupan perkotaan dan perdesaan. Secara khusus kawasan peri-urban ini telah menjadi tempat bagi transformasi fisik, sosial dan ekonomi yang pesat. Berdasarkan kajian literatur, artikel ini mengidentifikasi karakteristik umum peri-urbanisasi dan bagaimana perencanaan pembangunan menanggapinya. Tiga karakteristik umum yang diidentifikasi: ruang peri-urban (ungkapan ruang dari pembangunan peri-urban), kehidupan peri-urban (tampilan fungsional dari tata guna lahan, aktivitas peri-urban dan inovasi), dan perubahan peri-urban (perspektif kausal dan temporal yang meliputi aliran dan penggerak perubahan). Diperlihatkan pula bahwa umumnya tanggapan kelembagaan perencanaan dan pembangunan gagal untuk menanggapi karakteristik peri-urbanisasi global yang dinamis dan semakin terfragmentasi.Kata kunci: Peri-urbanisasi, pertumbuhan metropolitan, kapasitas kelembagaan, globalisasiAbstract: Urban regions worldwide are increasingly facing the challenge of dealing with highly dynamic metropolitan growth and, at the same time, institutional changes like decentralisation and globalisation. These kinds of changes express themselves most evidently in peri-urban areas, where urban and rural life meets. These peri-urban areas in particular have been the stage for rapid physical, social and economic transformations, both in developed and developing countries. Peri-urbanization takes place here. Based on literature review, this paper presents an effort to identify generic attributes of peri-urbanisation and the way in which development planning tends to reply. Three major attributes are identified: peri-urban space (the spatial expression of peri-urban development), peri-urban life (the functional appearance of land uses, activities and peri-urban innovation), and peri-urban change (a causal and temporal perspective featuring flows and drivers of change). It is also shown that prevalent institutional replies in planning and development generally fail to acknowledge the dynamic and increasingly fragmented attributes of global peri-urbanisation.Keyword: Peri-urbanisation, metropolitan growth, institutional capacity, globalisation
Persepsi Masyarakat Kampung Cieunteung, Kabupaten Bandung tentang Rencana Relokasi Akibat Bencana Banjir (Cieunteung Village Community Perception on Flood Relocation Plan) Fanni Harliani
Journal of Regional and City Planning Vol. 25 No. 1 (2014)
Publisher : The Institute for Research and Community Services, Institut Teknologi Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5614/jpwk.2014.25.1.3

Abstract

Abstrak: Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk memperkecil dampak banjir di Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum khususnya di Kabupaten Bandung adalah dengan rencana memindahkan penduduk ke tempat lain. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap rencana relokasi permukiman di Kampung Cieunteung. Metodologi penelitian dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner dan dengan mewawancarai berbagai stakeholder terkait seperti tokoh masyarakat dan beberapa instansi pemerintahan. Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa sebagian besar masyarakat di Kampung Cieunteung, Kabupaten Bandung menolak adanya rencana relokasi sebagai upaya menanggulangi bencana banjir. Faktor-faktor yang mempengaruhi penolakan masyarakat ini meliputi proses penyebaran informasi, komunikasi antar stakeholder, serta keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, tingkat pendidikan, hubungan sosial masyarakat yang terjalin, serta cara menyampaikan aspirasi kepada pemerintah.Kata kunci: Pengelolaan risiko banjir, relokasi, Daerah Aliran Sungai (DAS), persepsi masyarakatAbstract: One of the efforts made by government to minimize the impact of flooding in the Citarum River Basin, particularly Bandung District, is through relocation. This study aims to identify factors influencing inhabitants' perceptions on the relocation plan in Cieunteung. The research methods inlcude distributing questionnaire and conducting interviews with related stakeholders. The analysis shows that most of the people in Cieunteung rejected the relocation plan. Factors influencing this community rejection consist of information dissemination process, inter-stakeholders communication, community involvement in the planning process, level of education, social relations, and aspiration chanelling to the government.Keywords: Flood risk management, relocation, river basin, community perception
Hidup Bersama Risiko Bencana: Konstruksi Ruang dalam Perspektif Ruang Relasional (Living with Disaster Risk: A Relational Perspective to Space Construction) Yasin Yusup
Journal of Regional and City Planning Vol. 25 No. 1 (2014)
Publisher : The Institute for Research and Community Services, Institut Teknologi Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5614/jpwk.2014.25.1.4

Abstract

Abstrak: Komunitas di Kawasan Rawan Bencana (KRB) cenderung memiliki kelembaman geografis yang tinggi dan memilih "hidup bersama bencana". Mereka seringkali melihat lingkungan hidupnya "tidak bermasalah" dan membangun sistem kepercayaan religi maupun praktik-praktik ekologis yang "mendomestifikasi" ancaman bahaya. Dengan menggunakankonsepsi produksi ruang Lefebvre dan Actor-Network Theory Latour, makalah ini mengeksplorasi bagaimana komunitas di KRB Merapi berupaya hidup bersama bencana, yakni beradaptasi terhadap letusan yang terus berevolusi dengan mengandalkan jejaring sosial danmemperluasnya dengan komunitas lain di luar KRB. Dalam konteks ini jejaring sosial bisa menjembatani isolasi suatu wilayah sehingga kedekatan dengan sumber ancaman tidak otomatis meningkatkan kerentanan dan risiko bencana komunitas di KRB.Kata kunci: Konstruksi ruang, hidup bersama bencana, jejaring, kawasan rawan bencana (KRB)Abstract: Community in Disaster-Prone Region (DPR) tends to have a high geographical inertia and have the preference of "living with risk". They consider their environment "not problematic" and establish systems of religious beliefs and practices of ecological "mesticating" danger. Using Lefebvre's conception of space production and Latour's Actor-Network Theory,this paper explores how communities in Merapi DPR live with risk, adapting to evolving volcano eruption by relying on social network and extending it with wider communities outside the DPR. In this context, the network can bridge the isolation of an area thus the proximity to the source of the threat does not automatically increase vulnerabilities and disaster risks of the communities.Keywords: Construction of space, living with risk, network, disaster-prone region (DPR)
Kepemimpinan dan Perencanaan Kolaboratif pada Masyarakat Non Kolaboratif (Leadership and Collaborative Planning in Non-Collaborative Community) Ely Sufianty
Journal of Regional and City Planning Vol. 25 No. 1 (2014)
Publisher : The Institute for Research and Community Services, Institut Teknologi Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5614/jpwk.2014.25.1.5

Abstract

Abstrak: Perencanaan kolaboratif dianggap dapat memecahkan permasalahan yang melibatkan banyak pemangku kepentingan pada masyarakat yang semakin terfragmentasi dan semakin kompleks. Namun, perencanaan kolaboratif memiliki kelemahan karena hanya dapat dilakukan dalam kondisi partisipasi masyarakat yang baik. Makalah ini mengkaji peran kepemimpinan dalam proses kolaboratif pada masyarakat yang bersifat nonkolaboratif. Hasil analisis menemukan bahwa perencanaan kolaboratif merupakan pendekatan yang ideal, tetapi sulit untuk diimplementasikan. Pada studi kasus relokasi PKL di Kota Surakarta, peran kepemimpinan penting pada masyarakat non-kolaboratif, dari awal sampai akhir proses relokasi, sehingga mampu membawa mereka menuju proses perencanaan kolaboratif.Kata kunci: Kepemimpinan, perencanaan kolaboratif, partisipasi masyarakatAbstract: Collaborative planning is considered to be able to solve problems involving many stakeholders in increasingly fragmented and complex society. However, ollaborative planning can only be done in a good condition of participation. This paper assesses roles of leadership in collaborative process in non collaborative society. The results of the analysis found that collaborative planning is an ideal approach, but difficult to implement. The case study of street vendors relocation in Surakarta shows an important leadership role in a noncollaborative society, from the beginning to the end of the relocation process, leading towards collaborative planning process.Keywords: Leadership, collaborative planning, community participation
Reframing Approaches to Conceptualising Urban Governance in Melanisia: Insights from Jayapura and Port Moresby Paul R Jones; Ninik Suhartini
Journal of Regional and City Planning Vol. 25 No. 2 (2014)
Publisher : The Institute for Research and Community Services, Institut Teknologi Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5614/jpwk.2015.25.2.1

Abstract

Abstrak: Sementara pemerintah berusaha untuk memenuhi kebutuhan dasar penduduknya, masyarakat dengan akses yang minim terhadap mekanisme formal pelayanan dan infrastruktur telah mengembangkan cara mereka sendiri untuk memanfaatkan sumber daya, modal sosial dan jaringan kekerabatan mereka. Literatur perencanaan yang ada sering memberi label terhadap proses, hasil dan konsekuensinya seperti alokasi lahan dan pembangunan perumahan sebagai seuatu yang ilegal karena tidak diproduksi dalam suatu sistem perencanaan dan pembangunan yang formal. Artikel ini akan mengeksplorasi munculnya tipe tata kelola perkotaan informal dalam rangka penyediaan infrastruktur perkotaan dan kebutuhan lainnya di Melanesia dengan membandingkan situasi di kota-kota menengah seperti Port Moresby dan Jayapura. Tulisan ini adalah analisis awal tentang penyediaan infrastruktur perkotaan dan kebutuhan dasar lainnya yang terorganisasi sendiri yang telah berkembang di kedua kota tersebut, ditambah dengan implikasi pergerakan ke arah pengelolaan yang lebih efektif dalam bidang tata kelola dan manajemen perkotaan.Kata Kunci: Tata kelola, permukiman informal, Jayapura, Port MoresbyAbstract: As the government tries to meet basic public needs, people with least access to formal mechanisms for services and infrastructure have developed their own means to meet their needs by utilising their resources, social capital and kin network. Mainstream planning literature has often labeled such process, outcomes and consequences such as land allocation and housing development as illegal since they are not produced in the formal planning and development system. This paper will explore the emergence of informal types of urban governance in the provision of urban infrastructure and other needs in Melanesia by comparing the situation in the mid-sized cities of Port Moresby and Jayapura. The paper is a preliminary analysis of the nature of self-organised provision of urban infrastructure and other basic needs which has been flourishing in both cities, plus the implications for moving towards more effective arrangements in urban governance and management.Keywords: Governance, informal settlements, Jayapura, Port Moresby
Spatial Planning for Sustainable Development: An Action Planning Approach for Jakarta Christopher Silver
Journal of Regional and City Planning Vol. 25 No. 2 (2014)
Publisher : The Institute for Research and Community Services, Institut Teknologi Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5614/jpwk.2015.25.2.2

Abstract

Abstrak: Penataan ruang di kota-kota Indonesia telah menjadi suatu proses politis sejak diberlakukannya otonomi tahun 2001. Hal ini telah membangkitkan ekspektasi masyarakat untuk menuntut pemerintah agar perencanaan dan implementasinya lebih memperhatikan kepentingan mereka. Proses perencanaan dari bawah tidaklah cukup untuk menghadapi tantangan-tantangan suatu proses yang terpolitisasi, terlebih apabila perencanaan tersebut lebih difokuskan pada proyek-proyek raksasa yang berdampak kecil pada kehidupan sehari-hari. Sebagaimana ditunjukkan oleh sektor pengelolaan air di Jakarta, suatu proses perencanaan tindak yang menyatukan intervensi jangka pendek dan jangka panjang kemungkinan besar akan mendapat dukungan politis bila dapat membuat proses di pemerintah lebih tahan terhadap permasalahan yang terus ada, dan apabila mengambil langkah nyata untuk mewujudkan lingkungan yang lebih berkelanjutan.Kata Kunci: Perencanaan spasial, pembangunan berkelanjutan, JakartaAbstract: Spatial planning in Indonesian cities has become an increasingly political process since the implementation of decentralization after 2001. This has elevated the expectation of public groups to demand the government-led planning and implementation to specifically address their concerns. The bottom-up plan making process is in itself insufficient to address the challenges of a politicized process, especially when the focus of the planning is largely on mega-projects that have little impact on everyday life. As demonstrated in the area of water management in Jakarta, an action planning process that melds short term and long term interventions is more likely to gain political backing, especially if its enables the government processes to become more resilient in the face of continuous problems, and if it takes concrete steps to realize a more sustainable environment.Keywords: Spatial planning, sustainable development, Jakarta
Pengembangan Kawasan Agropolitan di Kabupaten Kulonprogo Daerah Istimewa Yogyakarta (Whose Decision? Communal Participation in Sanimas Program Implementation in Kadipiro Village, Surakarta City) Isti Andini
Journal of Regional and City Planning Vol. 25 No. 2 (2014)
Publisher : The Institute for Research and Community Services, Institut Teknologi Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5614/jpwk.2015.25.2.3

Abstract

Abstrak: Sanimas adalah program yang diselenggarakan oleh Departemen Pekerjaan Umum sebagai respon terhadap masalah sanitasi di permukiman padat perkotaan. Dengan menggunakan pendekatan partisipatif, warga menjadi inisiator utama dalam penyusunan rencana tindak, pembangunan fisik, pengelolaan dan pengembangan sistem sanitasi yang lebih ramah lingkungan. Namun, konsep partisipasi komunitas sering dipahami hanya sebagai kehadiran dalam pertemuan atau sosialisasi, atau hanya kehadiran perwakilan masyarakat dalam proses pelaksanaan program. Padahal, partisipasi komunal harus dipandang sebagai keputusan komunal, baik dari asal-usul inisiatif, sumber daya atau kontrol dalam proses dan pemanfaatan. Artikel ini mencoba mengenali tingkat partisipasi dalam pelaksanaan Sanimas di Kadipiro, Surakarta sebagai partisipasi komunal, tidak semata-mata partisipasi individu dalam sebuah komunitas. Partisipasi komunal menjamin keberlanjutan yang lebih baik dalam pengembangan infrastruktur permukiman karena perubahan perspektif telah diinternalisasi sebagai bagian dari nilai serta norma dalam komunitas.Kata Kunci: Sanimas, partisipasi komunal, pengambilan keputusanAbstract: Sanimas is a program organized by the Department of Public Works as a response to the problem of sanitation in dense urban settlements. Using a participatory approach, people become a major initiator in the preparation of action plans, physical development, management and development of sanitation systems are more environmentally friendly. However, the concept of community participation is often understood as attendance at a meeting or socialization, or just the presence of community representatives in the process of implementing the program. In fact , communal participation should be viewed as a communal decision, both from the origin of the initiative, resources, or control in the process and utilization. This article attempts to identify the level of participation in the implementation of Sanimas in Kadipiro, Surakarta as a communal participation, not merely the individual's participation in a community. Communal participation ensures better sustainability in the infrastructure development of the settlement, in which perspective changes have been internalized as part of the values and norms in the community.Keywords: Sanimas, communal participation, decision making
Evaluasi Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan di Desa Wonokerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman (Evaluation of Rural Infrastructure Development Program in Wonokerto Village, Turi District, Sleman Regency) Muhammad Amin Cakrawijaya; Bambang Riyanto; Nuroji Nuroji
Journal of Regional and City Planning Vol. 25 No. 2 (2014)
Publisher : The Institute for Research and Community Services, Institut Teknologi Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5614/jpwk.2015.25.2.4

Abstract

Abstrak: Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) merupakan program bantuan pembangunan infrastruktur perdesaan yang diarahkan untuk mendorong peningkatan perekonomian perdesaan. PPIP dilaksanakan secara partisipatif dimana masyarakat dapat memilih infrastruktur yang diinginkan. Dengan pendekatan partisipatif, prioritas infrastruktur bergantung pada kemampuan masyarakat dalam memilih. Penelitian ini bertujuan untuk melihat keterkaitan dan dampak PPIP yang telah dipilih masyarakat terhadap pertumbuhan ekonomi kawasan perdesaan dengan menggunakan pendekatan triangulasi atau mix-method dan teknik sampling multi-stage sampling, dengan mengambil studi kasus di Desa Wonokerto Kecamatan Turi. Berdasarkan penelitian ini didapatkan hasil bahwa infrastruktur yang dibangun melalui PPIP secara umum hanya dirasakan oleh sebagian kecil masyarakat, dan bersifat sementara atau tidak berkelanjutan.Kata Kunci: Pembangunan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, pembangunan perdesaan, SlemanAbstract: Rural Infrastructure Development Program (RIDP/PPIP) is an assistance program to develop infrastructure in rural area to increase the economies of the rural area. PPIP is a participatory program where people can choose the desired infrastructures. With a participatory approach, priority infrastructure relies on the ability of communities to choose. This study aims to assess the relationship and impact ofRIDP on the rural economic growth in Wonokerto Village, Turi District, using mix-method approach and multistage sampling method. This research shows that the economic growth is only experienced by a small portion ofthe population and tends to be temporary or unsustainable.Keywords: Infrastructure development, economic growth, rural development, Sleman
Park and Ride Sebagai Bagian dari Pelayanan Kereta Api Perkotaan Bandung (Park and Ride as Part of Urban Rail Service in Bandung Metropolitan Area) Andi Guntur Asapa
Journal of Regional and City Planning Vol. 25 No. 2 (2014)
Publisher : The Institute for Research and Community Services, Institut Teknologi Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5614/jpwk.2015.25.2.5

Abstract

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji potensi pengembangan fasilitas park and ride khususnya pada pelayanan angkutan kereta api perkotaan Bandung lintas Padalarang "“ Bandung "“ Cicalengka. Penelitian ini menggunakan metode statistik deskriptif dan regresi logistik untuk merumuskan peluang pemanfaatan fasilitas park and ride bagi potensi pengguna. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa potensi pengembangan fasilitas park and ride untuk pelayanan kereta api perkotaan Bandung sangat besar, terutama pada tipologi fasilitas park and ride yang disediakan oleh masyarakat sekitar stasiun. Peluang beralihnya responden potensi pengguna menjadi pengguna fasilitas park and ride mencapai 81,5%, khususnya potensi pengguna yang memiliki karakteristik yang sama dengan karakteristik pengguna parkir saat ini. Faktor yang mempengaruhi beralihnya potensi pengguna menjadi pengguna park and ride secara umum adalah ketersediaan parkir di pusat kota, jumlah kepemilikan kendaraan pribadi dan kondisi pelayanan angkutan kereta api perkotaan Bandung.Kata Kunci: Kereta api perkotaan, park and ride, binary logistic modelAbstract. This study aims to assess the potential of the development of park and ride facilities, especially in urban rail transport services across Padalarang "“ Bandung "“ Cicalengka. This research uses descriptive statistical methods and logistical regression to assess the use of park and ride facilities for potential users. The results of this study indicate that the potential for the development of park and ride facilities for urban rail services Bandung is high, especially on the typology of park and ride facilities provided by the community around the station. The chances for the respondents to shift from potential users to users of park and ride facilities reached 81.5%, in particular the potential users who have the same characteristics with the characteristics of the current park users. Factors affecting the shift of potential users to users of park and ride in general are the availability of parking in the city center, the number of private vehicle ownership and service conditions of urban rail transport Bandung.Keywords: Urban rail, park and ride, binary logistic model

Page 49 of 102 | Total Record : 1015


Filter by Year

1990 2025


Filter By Issues
All Issue Vol. 36 No. 2 (2025) Vol. 36 No. 1 (2025) Vol. 35 No. 2 (2024) Vol. 35 No. 1 (2024) Vol. 34 No. 3 (2023) Vol. 34 No. 2 (2023) Vol. 34 No. 1 (2023) Vol. 33 No. 3 (2022) Vol. 33 No. 2 (2022) Vol. 33 No. 1 (2022) Vol. 32 No. 3 (2021) Vol. 32 No. 2 (2021) Vol. 32 No. 1 (2021) Vol. 31 No. 3 (2020) Vol. 31 No. 2 (2020) Vol 31, No 1 (2020) Vol. 31 No. 1 (2020) Vol 30, No 3 (2019) Vol. 30 No. 3 (2019) Vol. 30 No. 2 (2019) Vol 30, No 2 (2019) Vol 30, No 1 (2019) Vol. 30 No. 1 (2019) Vol. 29 No. 3 (2018) Vol 29, No 3 (2018) Vol. 29 No. 2 (2018) Vol 29, No 2 (2018) Vol. 29 No. 1 (2018) Vol 29, No 1 (2018) Vol 28, No 3 (2017) Vol. 28 No. 3 (2017) Vol. 28 No. 2 (2017) Vol 28, No 2 (2017) Vol 28, No 1 (2017) Vol. 28 No. 1 (2017) Vol 28, No 1 (2017) Vol 27, No 3 (2016) Vol. 27 No. 3 (2016) Vol 27, No 2 (2016) Vol. 27 No. 2 (2016) Vol. 27 No. 1 (2016) Vol 27, No 1 (2016) Vol. 26 No. 3 (2015) Vol 26, No 3 (2015) Vol. 26 No. 2 (2015) Vol 26, No 2 (2015) Vol. 26 No. 1 (2015) Vol 26, No 1 (2015) Vol 25, No 3 (2014) Vol. 25 No. 3 (2014) Vol 25, No 2 (2014) Vol. 25 No. 2 (2014) Vol 25, No 1 (2014) Vol. 25 No. 1 (2014) Vol 24, No 3 (2013) Vol. 24 No. 3 (2013) Vol 24, No 2 (2013) Vol 24, No 2 (2013) Vol. 24 No. 2 (2013) Vol. 24 No. 1 (2013) Vol 24, No 1 (2013) Vol 23, No 3 (2012) Vol. 23 No. 3 (2012) Vol 23, No 3 (2012) Vol 23, No 2 (2012) Vol. 23 No. 2 (2012) Vol. 23 No. 1 (2012) Vol 23, No 1 (2012) Vol. 22 No. 3 (2011) Vol 22, No 3 (2011) Vol. 22 No. 2 (2011) Vol 22, No 2 (2011) Vol 22, No 2 (2011) Vol. 22 No. 1 (2011) Vol 22, No 1 (2011) Vol. 21 No. 3 (2010) Vol 21, No 3 (2010) Vol 21, No 2 (2010) Vol. 21 No. 2 (2010) Vol. 21 No. 1 (2010) Vol 21, No 1 (2010) Vol 20, No 3 (2009) Vol 20, No 3 (2009) Vol. 20 No. 3 (2009) Vol 20, No 2 (2009) Vol. 20 No. 2 (2009) Vol. 20 No. 1 (2009) Vol 20, No 1 (2009) Vol. 19 No. 3 (2008) Vol 19, No 3 (2008) Vol. 19 No. 2 (2008) Vol 19, No 2 (2008) Vol 19, No 1 (2008) Vol. 19 No. 1 (2008) Vol. 18 No. 3 (2007) Vol 18, No 3 (2007) Vol. 18 No. 2 (2007) Vol 18, No 2 (2007) Vol 18, No 1 (2007) Vol. 18 No. 1 (2007) Vol. 17 No. 3 (2006) Vol 17, No 3 (2006) Vol. 17 No. 2 (2006) Vol 17, No 2 (2006) Vol 17, No 1 (2006) Vol. 17 No. 1 (2006) Vol 16, No 3 (2005) Vol. 16 No. 3 (2005) Vol. 16 No. 2 (2005) Vol 16, No 2 (2005) Vol 16, No 1 (2005) Vol. 16 No. 1 (2005) Vol 15, No 3 (2004) Vol. 15 No. 3 (2004) Vol. 15 No. 2 (2004) Vol 15, No 2 (2004) Vol. 15 No. 1 (2004) Vol 15, No 1 (2004) Vol. 14 No. 3 (2003) Vol 14, No 3 (2003) Vol 14, No 2 (2003) Vol. 14 No. 2 (2003) Vol. 12 No. 4 (2001) Vol 12, No 4 (2001) Vol 12, No 3 (2001) Vol. 12 No. 3 (2001) Vol. 12 No. 1 (2001) Vol 12, No 1 (2001) Vol. 11 No. 3 (2000) Vol 11, No 3 (2000) Vol. 11 No. 2 (2000) Vol 11, No 2 (2000) Vol. 10 No. 3 (1999) Vol 10, No 3 (1999) Vol 10, No 1 (1999) Vol. 10 No. 1 (1999) Vol. 9 No. 2 (1998) Vol 9, No 2 (1998) Vol. 8 No. 3 (1997) Vol 8, No 3 (1997) Vol 8, No 1 (1997) Vol. 8 No. 1 (1997) Vol. 7 No. 22 (1996) Vol 7, No 22 (1996) Vol 7, No 21 (1996) Vol. 7 No. 21 (1996) Vol 7, No 20 (1996) Vol. 7 No. 20 (1996) Vol. 6 No. 19 (1995) Vol 6, No 19 (1995) Vol 6, No 18 (1995) Vol. 6 No. 18 (1995) Vol. 6 No. 17 (1995) Vol 6, No 17 (1995) Vol 5, No 16 (1994) Vol. 5 No. 16a (1994): Edisi Khusus Vol. 5 No. 16 (1994) Vol 5, No 16 (1994) Vol 5, No 16a (1994): Edisi Khusus Vol 5, No 11 (1994) Vol. 5 No. 11 (1994) Vol. 4 No. 9 (1993) Vol 4, No 9b (1993): Edisi Khusus Juli Vol 4, No 9a (1993): Edisi Khusus Februari Vol. 4 No. 9b (1993): Edisi Khusus Juli Vol 4, No 9c (1993): Edisi Khusus Oktober Vol. 4 No. 9c (1993): Edisi Khusus Oktober Vol. 4 No. 9a (1993): Edisi Khusus Februari Vol 4, No 9 (1993) Vol 4, No 8 (1993) Vol. 4 No. 8 (1993) Vol 4, No 8 (1993) Vol 4, No 7 (1993) Vol. 4 No. 7 (1993) Vol. 3 No. 4a (1992): Edisi Khusus Juli Vol 3, No 4a (1992): Edisi Khusus Juli Vol 3, No 4 (1992) Vol. 3 No. 4 (1992) Vol 3, No 3 (1992) Vol. 3 No. 3 (1992) Vol. 2 No. 1 (1991) Vol 2, No 1 (1991) Vol 2, No 1 (1991) Vol 1, No 1 (1990): Perkenalan Vol. 1 No. 1 (1990): Perkenalan More Issue