cover
Contact Name
Fikri Zul Fahmi
Contact Email
jrcp@itb.ac.id
Phone
+6222-86010050
Journal Mail Official
jrcp@itb.ac.id
Editorial Address
The Institute for Research and Community Services (LPPM), Center for Research and Community Services (CRCS) Building, 6th Floor, Institut Teknologi Bandung, Jalan Ganesha 10 Bandung 40132, Indonesia,
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
Journal of Regional and City Planning
ISSN : 25026429     EISSN : 25026429     DOI : https://doi.org/10.5614/jpwk
Journal of Regional and City Planning or JRCP is an open access journal mainly focusing on urban and regional studies and planning in transitional, developing and emerging economies. JRCP covers topics related to the analysis, sciences, development, intervention, and design of communities, cities, and regions including their physical, spatial, technological, economic, social and political environments. The journal is committed to create a multidisciplinary forum in the field by seeking original paper submissions from planners, architects, geographers, economists, sociologists, humanists, political scientists, environmentalists, engineers and other who are interested in the history, transformation and future of cities and regions in transitional, developing and emerging economies.
Articles 1,015 Documents
Kesiapsiagaan Masyarakat Kawasan Teluk Pelabuhan Ratu Terhadap Bencana Gempa Bumi dan Tsunami Chrisantum Aji Paramesti
Journal of Regional and City Planning Vol. 22 No. 2 (2011)
Publisher : The Institute for Research and Community Services, Institut Teknologi Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5614/jpwk.2011.22.2.3

Abstract

Kawasan Teluk Pelabuhan Ratu yang selama ini dikenal sebagai daerah wisata tidak lepas dari ancaman gempa bumi dan tsunami, sehingga memerlukan upaya penanggulangan, antara lain melalui upaya kesiapsiagaan dari banyak pihak, terutama masyarakat yang tinggal di dalamnya, agar kerugian yang terjadi dapat ditekan sekecil mungkin. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan mengetahui kesiapsiagaan masyarakat Kawasan Teluk Pelabuhan Ratu dalam menghadapi bahaya bencana gempa bumi dan tsunami yang digambarkan melalui sikap dan perilaku masyarakat terhadap ancaman bencana. Berdasarkan hasil studi diketahui bahwa kesiapsiagaan masyarakat di Kawasan Teluk Pelabuhan Ratu terhadap bencana gempa bumi dan tsunami berada dalam kondisi tidak siap jika dilihat dari parameter pengetahuan dan sikap, kebijakan, rencana tanggap darurat, sistem peringatan bencana, dan mobilisasi sumber daya. Tidak siapnya masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana ini antara lain disebabkan banyak masyarakat yang tidak mengetahui kerentanan wilayahnya terhadap bencana. Sementara itu belum banyak upaya peningkatan kesiapsiagaan bencana yang dilakukan oleh pemerintah karena terbatasnya sumber daya. Namun demikian, kondisi kesiapsiagaan masyarakat di Kawasan Teluk Pelabuhan Ratu ini masih dapat ditingkatkan sehingga resiko yang terjadi dapat ditekan.Kata kunci: Kesiapsiagaan, gempa bumi, tsunami, ancaman Gulf region of Pelabuhan Ratu which have been widely known as a tourist area is not free from the threat of earthquake and tsunami risks, so that require mitigation efforts, including through preparedness efforts of many parties, especially the people who live in it, so that losses can be suppressed as small as possible. Therefore, this study aims to find the Bay area community preparedness in the face of danger Pelabuhan Ratu earthquake and tsunami that described attitudes and behavior through the threat of disaster. Based on the results of the study note that community preparedness in the Gulf Region of Pelabuhan Ratu against earthquake and tsunami are in a condition not ready, viewed from the parameters of knowledge and attitudes, policies, emergency response plans, disaster warning systems, and resource mobilization. Unprepared the community in facing the threat of disaster is partly due to the many people who do not know the area of vulnerability to disasters. While it has not been much effort to improve disaster preparedness by the government due to limited resources. However, the conditions of community preparedness in the Gulf Region of Pelabuhan Ratu can still be improved so that the risk can be suppressed.Keywords: preparedness, earthquake, tsunami, threats
Adaptasi Penataan Ruang Terhadap Risiko Kenaikan Muka Air Laut (Sea Level Rise) di Jakarta Utara Dwi Resti Pratiwi
Journal of Regional and City Planning Vol. 22 No. 2 (2011)
Publisher : The Institute for Research and Community Services, Institut Teknologi Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5614/jpwk.2011.22.2.4

Abstract

Laju kenaikan muka air laut di Indonesia yang mencapai 20-100 cm dalam waktu 100 tahun (WWF dan IPCC, 1999), mengakibatkan semakin rentannya kota-kota besar di Indonesia terhadap dampak kenaikan muka air laut. Salah satu kota pesisir yang paling rentan ialah Kota Jakarta, karena fungsinya sebagai Ibu Kota negara yang merupakan pusat pembangunan Indonesia. Oleh karena itu, pada penelitian ini diidentifikasi risiko dampak kenaikan muka air laut di Jakarta khususnya Jakarta Utara untuk memberikan alternatif adaptasi yang sesuai dengan karakter kerentanan Kota Jakarta. Penelitian ini menilai tingkat risiko kenaikan muka air laut di Jakarta khususnya Jakarta Utara yang 45,29% wilayahnya berada di ketinggian dibawah 1 meter. Untuk menilai tingkat risiko tersebut terlebih dahulu dilakukan dengan mengidentifikasi faktor kerentanan Kota Jakarta, yaitu kerentanan sosial kependudukan, ekonomi, dan fisik kota. Penilaian bobot kerentanan ini dilakukan dengan metode AHP. Setelah diketahui masing-masing bobot faktor kerentanan tersebut, selanjutnya dilakukan overlay peta bahaya kenaikan muka air laut tahun 2010-2050 dengan peta kerentanan sehingga menghasilkan peta risiko kenaikan muka air laut Kota Jakarta Utara tahun 2010-2050. Berdasarkan hasil tinjauan lokasi berisiko dan pemanfaatan ruang menurut RTRW 2010, terdapat beberapa kawasan pengembangan penting seperti kawasan industri dan pemanfaatan ruang pemukiman yang berada pada lokasi paling berisiko tinggi yaitu berada di Kelurahan Penjaringan yang merupakan kelurahan berisiko tertinggi di Jakarta Utara.Kata kunci: kenaikan muka air laut, risiko, rentan, Kota Jakarta The rate of sea level rise in Indonesia that reaches 20-100 cm in 100 years (WWF and IPCC, 1999) resulted in a growing vulnerability of major cities in Indonesia to the impacts of sea level rise. One of the most vulnerable coastal cities is the city of Jakarta, as its function as a state capital that is central to the development of Indonesia. Therefore, in this study identified the risk impact of sea level rise in North Jakarta Jakarta in particular to provide an alternative adaptation to suit the character of the vulnerability of Jakarta. This study assess the risk of sea level rise in North Jakarta Jakarta, especially 45.29% of the area is located at a height below 1 meter. Assess the risk level is done by first identifying the vulnerability factor of Jakarta, the social vulnerability of population, economic, and physical city. Weight of the vulnerability assessment is performed by the method of AHP. Having known each weighting factor of vulnerability, then be overlaid hazard maps of sea level rise in 2010-2050 to map the vulnerability resulting risk maps of sea level rise in North Jakarta in 2010 to 2050. Based on the review sites at risk and use of space by RTRW 2010, there are some important areas such as industrial park development and utilization of space settlements that are at least high-risk locations that are in the Village of Penjaringan which is the highest-risk villages in North Jakarta.Keywords: sea level rise, risk, vulnerable, City of Jakarta
Tingkat Pencemaran Perairan Ditinjau Dari Pemanfaatan Ruang di Wilayah Pesisir Kota Cilegon Alex Fransisca
Journal of Regional and City Planning Vol. 22 No. 2 (2011)
Publisher : The Institute for Research and Community Services, Institut Teknologi Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5614/jpwk.2011.22.2.5

Abstract

Perkembangan wilayah Kota Cilegon sebagai kota industri dan jasa berskala besar memberikan pengaruh tidak hanya pada aspek ekonomi, tetapi juga terhadap perubahan pemanfaatan ruang. Hal ini berpotensi memberikan dampak lingkungan terutama pencemaran pesisir. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi tingkat pencemaran pesisir berdasarkan pemanfaatan ruang di wilayah pesisir sebagai masukan pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Cilegon. Hal ini diakukan dengan tiga tahap, yaitu tahap mengidentifikasi indikator pencemaran, tahap mengidentifikasi tingkat pencemaran menurut Baku Mutu Air Laut (BMAL), dan tahap mengkaji tahapan pelaksanaan dan indikasi program pembangunan menurut RTRW. Hasil penelitian dari ketiga tahap tersebut: 1) keberadaan permukiman yang berdekatan dengan pantai maupun luasan lahan pertanian berdampak pada tingginya kuantitas limbah, 2) pencemaran bersumber dari beberapa lokasi permukiman berada di ambang batas BMAL bagi permukiman wisata, 3) kebijakan prasarana limbah di wilayah pesisir cenderung pada pengendalian limbah dari kegiatan industri serta pengendalian limbah permukiman tidak diprioritaskan.Kata kunci: pencemaran, pemanfaatan ruang, wilayah pesisir Development of Cilegon urban areas as large-scale industry and services city give effect not only on economic aspects, but also to changes in space utilization. This could potentially affect the environment, especially coastal pollution. Therefore, the purpose of this study was to identify the level of pollution of coastal areas based on the utilization of space in coastal areas as an input to the Spatial Plan of Cilegon. It is waged by three stages; stage of identifying pollution indicators, the stage of identifying pollution level based on the Sea Water Quality Standard (BMAL), and stage of study the implementation and development program indication in Spatial. The results of these three stages: 1) the existence of settlements adjacent to the beach and the area of agricultural land affected by the high quantity of waste, 2) pollution comes from multiple locations settlements are BMAL threshold for tourist settlements, 3) a policy of waste infrastructure in coastal areas tend to control waste from industrial activities and waste control settlements were not prioritized.Keywords: pollution, space utilization, coastal areas
Identifikasi Prospek Keberlanjutan Kegiatan Penyediaan Air Bersih Berbasis Masyarakat Setelah Program Water and Sanitation For Low Income Community 2 Berakhir (Studi Kasus: Kabupaten Bogor) Fera Anandini
Journal of Regional and City Planning Vol. 22 No. 3 (2011)
Publisher : The Institute for Research and Community Services, Institut Teknologi Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5614/jpwk.2011.22.3.1

Abstract

Air bersih dan sanitasi merupakan kebutuhan dasar bagi manusia yang harus dipenuhi. Selain untuk minum, air bersih juga digunakan untuk sebagian besar aktivitas sehari-hari manusia, seperti mencuci, memasak, dan lain-lain. Namun pada kenyataannya, masih banyak orang yang mengalami kesulitan untuk memperolehnya, sehingga menimbulkan berbagai persoalan di masyarakat, terutama di wilayah perdesaan. Seperti di Kabupaten Bogor misalnya, persoalan kekurangan air bersih juga terjadi di beberapa desa di wilayah tersebut meskipun Kabupaten Bogor merupakan wilayah resapan air dengan curah hujan yang cukup tinggi. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk menanggulangi persoalan tersebut adalah melalui program penyediaan air bersih dan sanitasi perdesaan. Program Water and Sanitation for Low Income Community 2 (WSLIC-2) merupakan suatu program penyediaan sarana air bersih dan sanitasi yang melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses pelaksanaannya, mulai dari tahap perencanaan, pembangunan hingga pengelolaan. Studi ini menggunakan metode analisis deskriptif-kualitatif untuk mengetahui prospek keberlanjutan kegiatan penyediaan air bersih berbasis partisipasi masyarakat yang diinisiasi oleh Program WSLIC-2 di Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor. Hasil studi terhadap ketiga desa penelitian menunjukkan bahwa prospek keberlanjutan dari tiap-tiap desa berbeda, tergantung dari karakteristik yang dimiliki dari masing-masing desa.Kata Kunci: Water and Sanitation for Low Income Community 2 (WSLIC-2), Kabupaten Bogor Clean water and sanitation are basic human needs that must be met. Besides drinking, water is also used for the majority of daily human activities, such as washing, cooking, etc. But in fact, there are many people who find it difficult to get it, giving rise to various problems in society, especially in rural areas. As in Bogor for example, the problem of water shortage also occurred in several villages in the area despite the Bogor Regency is a water catchment area with high rainfall. One of the efforts made by the government to address these issues is through the provision of clean water and rural sanitation. Water and Sanitation Program for Low Income Community 2 (WSLIC-2) is a program to provide clean water and sanitation involving public participation in the implementation process, from the planning, development and management environment. The study used a qualitative descriptive-analytical method to determine the prospects for sustainability of water supply based on community participation, initiated by WSLIC Ciawi-2 in the district, Bogor regency. The results of a study of three villages showed that the prospect of sustainability of each country is different, depending on their characteristics of each village.Keywords: Water and Sanitation for Low Income Community 2 (WSLIC-2), Bogor District
Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan (Studi Kasus: Bandung Barat) Martua Hasiholan Bancin
Journal of Regional and City Planning Vol. 22 No. 3 (2011)
Publisher : The Institute for Research and Community Services, Institut Teknologi Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5614/jpwk.2011.22.3.2

Abstract

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan merupakan program pembangunan yang mengedepankan pentingnya partisipasi masyarakat untuk ikut berperan langsung mulai tahap perencanaan sampai tahap evaluasi, dan pemeliharaan (bottom-up planning). Mekanisme pemberdayaan masyarakat ini bertujuan untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan dan memperluas kesempatan kerja di perdesaan. Artikel bertujuan untuk mengevaluasi manfaat PNPM mandiri perdesaan dalam pemberdayaan masyarakat desa di Kabupaten Bandung Barat. Beberapa indikator yang digunakan dalam studi ini adalah sasaran penerima, partisipasi masyarakat, dan manfaat yang diterima masyarakat. Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan dan pengolahan data diperoleh bahwa pertama, untuk indikator sasaran penerima, kelompok masyarakat desa yang paling mendapatkan keuntungan dari PNPM Mandiri Perdesaan adalah masyarakat pedagang. Kedua, untuk indikator partisipasi masyarakat, diperoleh bahwa partisipasi masyarakat masih dikategorikan dalam kategori partisipasi sedang. Ketiga, untuk indikator manfaat yang diterima, diperoleh bahwa manfaat di bidang keterampilan, pengetahuan, kesehatan, dan pendapatan yang diterima masyarakat desa masih dikategorikan dalam kategori sedang.Kata Kunci: pemberdayaan, perdesaan, partisipasi, program Self-National Program for Community Empowerment (PNPM) of Rural Areas is a development program that emphasizes the importance of community participation to participate directly from the planning stage until the stage of evaluation, and maintenance (bottom-up planning). Empowerment mechanism aims to accelerate poverty reduction and expanding employment opportunities in rural areas. Based on this, and then conducted a study to evaluate the benefits of self PNPM in empowerment of rural areas in the district of West Bandung. Some of the indicators used in this study are the target beneficiaries, community participation, and benefits received by the community. Based on field observations and processing the data obtained that the first indicator, the target beneficiaries, most rural communities benefit from the self PNPM of rural areas is the merchant. Secondly, the indicators of community participation found that public participation is still being considered in the category of modest participation. Thirdly, the indicators of benefits received, the benefits obtained in the areas of skills, knowledge, health, and income received by the villagers still being considered in the category of a modest increase.Keywords: empowerment, rural areas, participation, program
Peramalan Sumber-Sumber Earmarking Penerimaan Daerah (Studi Kasus: Pembiayaan Pemeliharaan Jalan Kota di Kota Bandung) Christine Carolina Surbakti
Journal of Regional and City Planning Vol. 22 No. 3 (2011)
Publisher : The Institute for Research and Community Services, Institut Teknologi Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5614/jpwk.2011.22.3.3

Abstract

Berlakunya kewajiban alokasi (earmarking) minimal 10% Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk dikembalikan kepada sektor jalan dan transportasi merupakan suatu potensi untuk meningkatkan anggaran pemeliharaan jalan. Namun, alokasi 10% PKB masih belum menutupi kebutuhan biaya pemeliharaan jalan. Maka penelitian ini bertujuan menggali sumber-sumber penerimaan daerah Kota Bandung yang layak di-earmark untuk membiayai pemeliharaan jalan kota. Untuk dapat mengidentifikasi sumber-sumber penerimaan daerah yang layak di-earmark, digunakan kriteria-kriteria tertentu. Sumber-sumber earmarking yang diperoleh dari hasil penyaringan berdasarkan kriteria-kriteria tersebut, lalu diramalkan besarannya dalam waktu lima tahun ke depan. Proses peramalan menggunakan model yang dihasilkan dari analisis regresi sederhana Y terhadap waktu. Hasil peramalan sumber-sumber earmarking akan disesuaikan agar dapat mengimbangi hasil peramalan kebutuhan pemeliharaan jalan melalui metode peramalan serupa. Setelah didapatkan besaran alokasi dari masing-masing sumber, maka diperkirakan kebutuhan pemeliharaan jalan kota akan tertutupi hingga lima tahun mendatang.Kata kunci: earmarking, sumber-sumber penerimaan daerah, pemeliharaan jalan Earmarking applicability at least 10% of Motorized Vehicle Tax (PKB) to be allocated to road and transport sector is potential to increase the budget for road maintenance. However, the 10% of PKB allocation still cannot cover the cost of road maintenance needs. This study aims to explore the sources of Bandung municipality that are appropriate to be earmarked local revenue to finance the maintenance of city streets. To be able to identify those sources certain criteria. Filtering the earmarking sources using the criterion, we forcasted the amount foreseen within the next five years. Forecasting process applied a model generated from a simple regression analysis of Y with respect to time. Forecasting results of earmarking resources was adjusted to the prediction of road maintenance needs through a similar forecasting method. Having obtained the amount of the allocation of each source, it is estimated that the fund needed for city street maintenance will be covered up to five years.Keywords: earmarking, revenue sources, road maintenance
Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi Kasus: Kota Bandung) Khairunnisa Khairunnisa
Journal of Regional and City Planning Vol. 22 No. 3 (2011)
Publisher : The Institute for Research and Community Services, Institut Teknologi Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5614/jpwk.2011.22.3.4

Abstract

Otonomi Daerah memberikan kewenangan yang lebih luas bagi pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan daerah serta menggali dan mengelola sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara maksimal. Artikel ini bertujuan untuk menyusun strategi peningkatan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Bandung dari sektor Pajak Hotel dan Pajak Restoran. Metode analisis artikel ini dilakukan dengan menggunakan metode berdasarkan konsep Fred R. David, yaitu analisis Matriks Internal Factor Evaluation dan Matriks External Factor Evaluation (The Input Stage), analisis SWOT (The Matching Stage), dan pengambilan keputusan (The Decision Stage). Strategi yang dapat dilakukan dalam meningkatkan pendapatan dari Pajak Hotel dan Pajak Restoran adalah dengan meningkatkan promosi pariwisata serta keberadaan hotel dan restoran Kota Bandung dengan kualitas promosi yang lebih efektif; memanfaatkan kebijakan otonomi daerah yang seluas-luasnya dengan menggunakan SDM yang memadai dan potensi wisata daerah Kota Bandung untuk menarik wisatawan domestik dan internasional; pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian pemungutan pajak hotel dan restoran; meningkatkan partisipasi wajib pajak dalam penyelenggaraan pemungutan pajak hotel dan restoran.Kata kunci: Strategi, Pendapatan Asli Daerah, Pajak Hotel dan Pajak Restoran Regional Autonomy have provides authorities to local governments to regulate and manage local government affairs as well as to identify local own revenue (PAD). This article aims to develop strategies for increasing the potential revenue (PAD) in Bandung from Hotel and Restaurant Tax sector. This article analyzes method using the method based on the concept of Fred R. David, where the Matriks Internal Factor Evaluation and Matriks External Factor Evaluation (The Input Stage), SWOT (The Matching Stage) analysis, and The Decision Stage conducted. The strategy is to enhance the promotion of tourism as well as the existence of Bandung City Hotel and Restaurant with a more effective quality promotion; leveraging Regional Autonomy Policy-width with adequate human resources and tourism potential of Bandung city to attract domestic and international tourists; utilization of information technology in the implementation, monitoring and control of Hotel and Restaurant tax collection; increase the taxpayer's participation in the administration of Hotel and Restaurant tax collection.Keywords: Strategy, Revenue, Tax Hotel and Restaurant Tax
Pengelolaan Lingkungan Untuk Keberlanjutan Pengembangan Ekonomi Lokal di Sentra Industri Penyamakan Kulit Garut Sarah Rainy A Hutagalung
Journal of Regional and City Planning Vol. 21 No. 1 (2010)
Publisher : The Institute for Research and Community Services, Institut Teknologi Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sukaregang sebagai sentra industri penyamakan kulit saat ini telah berkembang hingga merambah pasar luar negeri. Akan tetapi, di pihak lain kegiatan ini menyisakan persoalan perusakan lingkungan. Kondisi ini telah menjadi konflik sosial di antara masyarakat yang dapat mengancam keberadaan dan keberlanjutan industri tersebut. Artikel ini bertujuan untuk mengidentifikasi manfaat pengetahuan pelaku ekonomi untuk membentuk perilaku pengelolaan lingkungan dalam mendukung keberlanjutan Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL). Artikel ini dimulai dengan mengidentifikasi pengetahuan lingkungan pelaku ekonomi serta sumber pengetahuan yang mempengaruhinya. Penerapan dari pengetahuan ini juga akan dilihat dengan mengidentifikasi perilaku pengelolaan lingkungan yang dilakukan pelaku ekonomi. Hasil dari kedua identifikasi ini lalu akan dibandingkan untuk melihat keefektifan dari penerapan pengetahuan. Hasil artikel ini memperlihatkan beberapa hal penting. Temuan penelitian ini adalah pelaku ekonomi dalam kasus ini memiliki pengetahuan pada tingkat relatif rendah, sehingga pelaku ekonomi tidak memiliki pengenalan yang baik terhadap lingkungannya. Selain itu, pelaku ekonomi memiliki perilaku pengelolaan lingkungan yang belum sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.Kata Kunci: lingkungan, pengetahuan, pelaku ekonomi, keberlanjutan Sukaregang as a center for leather tannery industry has grown to overseas markets. However, this activity leaves issue of environmental destruction. This condition has become a social conflict between the people that ultimately could threaten the existence and sustainability of the industry. Therefore, this article aims to identify the knowledge benefits of the economic agent's behavior to form sustainable environmental management in support of Local Economic Development (LED). The article began by identifying the environmental knowledge of economic agents as well as knowledge sources that influence it. The application of knowledge will be seen by identifying the environmental management behavior of economic agents. Results of both identifications will be compared to see the effectiveness of the knowledge application. The results of this article show some important things. It found that the economic agent's knowledge turn out to have relatively low levels of knowledge, so they do not have a good understanding about environment. Furthermore, the behaviors of economic agents have poor environmental management.Keywords: environment, knowledge, economic actors, sustainability
Alternatif Pengembangan Ekonomi Lokal di Kota Pontianak Studi Kasus Pertanian Lidah Buaya Dicky Kurniawan
Journal of Regional and City Planning Vol. 21 No. 1 (2010)
Publisher : The Institute for Research and Community Services, Institut Teknologi Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kecamatan Pontianak Utara (Kota Pontianak) memiliki sentra budidaya lidah buaya (Aloe vera sp) yang menjadi icon pertanian di kota tersebut. Pertanian lidah buaya akan menciptakan multiplier ke hilir dan ke hulu yang berpotensi mengembangkan ekonomi lokal Kecamatan Pontianak Utara. Tujuan artikel ini adalah mengkaji peran pertanian lidah buaya bagi pengembangan ekonomi lokal di Kecamatan Pontianak Utara, yang ditelusuri melalui kajian: peran makro (peran pertanian terhadap pendapatan dan tenaga kerja wilayah) dan peran mikro (kesejahteraan dan pola belanja petani). Metode analisis yang digunakan meliputi: LQ, shift-share, pengganda (pendapatan dan tenaga kerja), dan analisis deskriptif. Hasil studi menunjukkan bahwa secara makro (wilayah) peran pertanian lidah buaya masih terbilang kecil, dan secara mikro (rumah tangga) telah berperan dalam meningkatkan kesejahteraan petani dan menciptakan multiplier meskipun dalam jumlah yang belum begitu besar. Studi ini memberikan rekomendasi untuk meningkatkan peran pertanian lidah buaya bagi ekonomi Kecamatan Pontianak Utara (Kota Pontianak), mengingat keunggulan dari pertanian lidah buaya dan kondisi wilayah yang menunjang.Kata kunci: lidah buaya, pertanian, pengembangan ekonomi lokal, Kota Pontianak District of North Pontianak (Pontianak City) is the centers of aloe vera cultivation (Aloe vera sp) that became city's icons of agriculture. Aloe vera farming will create a multiplier to the downstream and upstream of local economy and has the potential to develop Northern District of Pontianak. The purpose of this article was to analyze the role of aloe vera farming for local economic development in the District of North Pontianak, the role of the macro (the role of agriculture for income and employment areas) and the role of micro (farmers' welfare and spending patterns). Analytical methods used include: LQ, shift-share, multiplier (income and labor), and descriptive analysis. The article shows that at the macro level (region) the agricultural role of aloe vera are relatively small and the micro (household) have contributed in improving the welfare of farmers and create a multiplier even though the amount has not been so great. This article provides recommendations for improving the agricultural role of aloe vera to the economy of North District Pontianak (Pontianak), considering the benefits of aloe vera farming and the conditions that support the region.Keywords: aloe vera, agriculture, local economic development, Pontianak City
Peran Investasi Dalam Mendorong Pengembangan Tenaga Kerja dan Pembangunan Wilayah di Kabupaten Bekasi Rebecca Carolina
Journal of Regional and City Planning Vol. 21 No. 1 (2010)
Publisher : The Institute for Research and Community Services, Institut Teknologi Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Bertambahnya investasi dan jumlah perusahaan industri yang berdiri di Kabupaten Bekasi berimplikasi pada permintaan tenaga kerja. Artikel ini bertujuan untuk mengidentifikasi alasan-alasan utama perusahaan industri dalam merekrut tenaga kerjanya serta kelemahan-kelemahan tenaga kerja lokal dalam konteks tersebut yang dapat diperbaiki dengan kebijakan yang lebih baik. Survei primer dilakukan dengan wawancara semi terstruktur kepada perusahaan industri skala besar di Kawasan Industri Cikarang, Kabupaten Bekasi. Teknik pengambilan sampel perusahaan dilakukan dengan teknik purposive sampling. Sedangkan survei sekunder dilakukan dengan mengumpulkan data-data dari berbagai instansi di Kabupaten Bekasi. Hasil artikel ini didapatkan bahwa pada perusahaan industri di Kabupaten Bekasi proporsi tenaga kerja lokal lebih sedikit dibanding tenaga kerja non lokal. Alasan utama sebuah perusahaan industri dalam merekrut tenaga kerjanya ialah jenis dan kompetensi tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan industri skala besar.Kata Kunci: Bekasi, Tenaga kerja lokal dan non lokal, Industri, Pertumbuhan Wilayah As expected by the government increasing investment and number of industrial enterprises in Bekasi Regency has had some implications on the creation of jobs for workers in the region. This article aims at identifying the main reasons for companies in recruiting its workforce in the industry as well as the weaknesses of the local workforce that can be improved by a better policy. The Primary survey conducted by semi-structured interviews to large scale industrial enterprises in the Industrial Area of Cikarang, Bekasi. Sampling technique of the firms is conducted by purposive sampling technique. The secondary survey was conducted by collecting data from various agencies in the Bekasi Regency. The results of this article shows that the proportion of Bekasi industrial companies' local workers is less than the non-local worker. The main reason for an industry company in recruiting workers is worker's competencies in accordance with the needs of large-scale industrial enterprises.Keywords: Bekasi, local labor and non-local, Industry, Growth Areas

Page 59 of 102 | Total Record : 1015


Filter by Year

1990 2025


Filter By Issues
All Issue Vol. 36 No. 2 (2025) Vol. 36 No. 1 (2025) Vol. 35 No. 2 (2024) Vol. 35 No. 1 (2024) Vol. 34 No. 3 (2023) Vol. 34 No. 2 (2023) Vol. 34 No. 1 (2023) Vol. 33 No. 3 (2022) Vol. 33 No. 2 (2022) Vol. 33 No. 1 (2022) Vol. 32 No. 3 (2021) Vol. 32 No. 2 (2021) Vol. 32 No. 1 (2021) Vol. 31 No. 3 (2020) Vol. 31 No. 2 (2020) Vol 31, No 1 (2020) Vol. 31 No. 1 (2020) Vol. 30 No. 3 (2019) Vol 30, No 3 (2019) Vol 30, No 2 (2019) Vol. 30 No. 2 (2019) Vol 30, No 1 (2019) Vol. 30 No. 1 (2019) Vol. 29 No. 3 (2018) Vol 29, No 3 (2018) Vol 29, No 2 (2018) Vol. 29 No. 2 (2018) Vol 29, No 1 (2018) Vol. 29 No. 1 (2018) Vol. 28 No. 3 (2017) Vol 28, No 3 (2017) Vol 28, No 2 (2017) Vol. 28 No. 2 (2017) Vol 28, No 1 (2017) Vol. 28 No. 1 (2017) Vol 28, No 1 (2017) Vol. 27 No. 3 (2016) Vol 27, No 3 (2016) Vol 27, No 2 (2016) Vol. 27 No. 2 (2016) Vol 27, No 1 (2016) Vol. 27 No. 1 (2016) Vol. 26 No. 3 (2015) Vol 26, No 3 (2015) Vol. 26 No. 2 (2015) Vol 26, No 2 (2015) Vol 26, No 1 (2015) Vol. 26 No. 1 (2015) Vol. 25 No. 3 (2014) Vol 25, No 3 (2014) Vol 25, No 2 (2014) Vol. 25 No. 2 (2014) Vol 25, No 1 (2014) Vol. 25 No. 1 (2014) Vol 24, No 3 (2013) Vol. 24 No. 3 (2013) Vol 24, No 2 (2013) Vol 24, No 2 (2013) Vol. 24 No. 2 (2013) Vol 24, No 1 (2013) Vol. 24 No. 1 (2013) Vol. 23 No. 3 (2012) Vol 23, No 3 (2012) Vol 23, No 3 (2012) Vol 23, No 2 (2012) Vol. 23 No. 2 (2012) Vol 23, No 1 (2012) Vol. 23 No. 1 (2012) Vol 22, No 3 (2011) Vol. 22 No. 3 (2011) Vol. 22 No. 2 (2011) Vol 22, No 2 (2011) Vol 22, No 2 (2011) Vol 22, No 1 (2011) Vol. 22 No. 1 (2011) Vol 21, No 3 (2010) Vol. 21 No. 3 (2010) Vol. 21 No. 2 (2010) Vol 21, No 2 (2010) Vol 21, No 1 (2010) Vol. 21 No. 1 (2010) Vol 20, No 3 (2009) Vol 20, No 3 (2009) Vol. 20 No. 3 (2009) Vol. 20 No. 2 (2009) Vol 20, No 2 (2009) Vol. 20 No. 1 (2009) Vol 20, No 1 (2009) Vol. 19 No. 3 (2008) Vol 19, No 3 (2008) Vol. 19 No. 2 (2008) Vol 19, No 2 (2008) Vol 19, No 1 (2008) Vol. 19 No. 1 (2008) Vol 18, No 3 (2007) Vol. 18 No. 3 (2007) Vol 18, No 2 (2007) Vol. 18 No. 2 (2007) Vol. 18 No. 1 (2007) Vol 18, No 1 (2007) Vol 17, No 3 (2006) Vol. 17 No. 3 (2006) Vol 17, No 2 (2006) Vol. 17 No. 2 (2006) Vol. 17 No. 1 (2006) Vol 17, No 1 (2006) Vol. 16 No. 3 (2005) Vol 16, No 3 (2005) Vol 16, No 2 (2005) Vol. 16 No. 2 (2005) Vol 16, No 1 (2005) Vol. 16 No. 1 (2005) Vol. 15 No. 3 (2004) Vol 15, No 3 (2004) Vol. 15 No. 2 (2004) Vol 15, No 2 (2004) Vol. 15 No. 1 (2004) Vol 15, No 1 (2004) Vol. 14 No. 3 (2003) Vol 14, No 3 (2003) Vol 14, No 2 (2003) Vol. 14 No. 2 (2003) Vol 12, No 4 (2001) Vol. 12 No. 4 (2001) Vol 12, No 3 (2001) Vol. 12 No. 3 (2001) Vol 12, No 1 (2001) Vol. 12 No. 1 (2001) Vol 11, No 3 (2000) Vol. 11 No. 3 (2000) Vol 11, No 2 (2000) Vol. 11 No. 2 (2000) Vol 10, No 3 (1999) Vol. 10 No. 3 (1999) Vol. 10 No. 1 (1999) Vol 10, No 1 (1999) Vol 9, No 2 (1998) Vol. 9 No. 2 (1998) Vol. 8 No. 3 (1997) Vol 8, No 3 (1997) Vol 8, No 1 (1997) Vol. 8 No. 1 (1997) Vol. 7 No. 22 (1996) Vol 7, No 22 (1996) Vol 7, No 21 (1996) Vol. 7 No. 21 (1996) Vol. 7 No. 20 (1996) Vol 7, No 20 (1996) Vol 6, No 19 (1995) Vol. 6 No. 19 (1995) Vol 6, No 18 (1995) Vol. 6 No. 18 (1995) Vol 6, No 17 (1995) Vol. 6 No. 17 (1995) Vol 5, No 16a (1994): Edisi Khusus Vol 5, No 16 (1994) Vol. 5 No. 16a (1994): Edisi Khusus Vol. 5 No. 16 (1994) Vol 5, No 16 (1994) Vol 5, No 11 (1994) Vol. 5 No. 11 (1994) Vol. 4 No. 9a (1993): Edisi Khusus Februari Vol 4, No 9 (1993) Vol. 4 No. 9 (1993) Vol 4, No 9b (1993): Edisi Khusus Juli Vol 4, No 9a (1993): Edisi Khusus Februari Vol. 4 No. 9b (1993): Edisi Khusus Juli Vol 4, No 9c (1993): Edisi Khusus Oktober Vol. 4 No. 9c (1993): Edisi Khusus Oktober Vol 4, No 8 (1993) Vol. 4 No. 8 (1993) Vol 4, No 8 (1993) Vol. 4 No. 7 (1993) Vol 4, No 7 (1993) Vol 3, No 4 (1992) Vol. 3 No. 4 (1992) Vol. 3 No. 4a (1992): Edisi Khusus Juli Vol 3, No 4a (1992): Edisi Khusus Juli Vol 3, No 3 (1992) Vol. 3 No. 3 (1992) Vol 2, No 1 (1991) Vol. 2 No. 1 (1991) Vol 2, No 1 (1991) Vol. 1 No. 1 (1990): Perkenalan Vol 1, No 1 (1990): Perkenalan More Issue