AKADEMIKA
Akademika : Jurnal Ilmiah Media Publikasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang terbit secara berkala pada bulan April dan September diterbitkan pertama kali pada bulan April 2012 (versi cetak) dan telah migrasi ke terbitan online sejak Bulan September 2017, oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Muhammadiyah Gorontalo. Akademika : Jurnal Ilmiah Media Publikasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi menerbitkan hasil penelitian yang berkaitan dengan beberapa disiplin ilmu yang ada disetiap Program Studi dan Fakultas dengan penentuan tema setiap penerbitannya
Articles
96 Documents
<![CDATA[FAKTOR-FAKTOR KESEHATAN KERJA TERHADAP PENINGKATAN PERSONAL HYGIENE PADA PETUGAS PENGANGKUT SAMPAH DI KOTA GORONTALO ]]>
<![CDATA[Hartati Inaku]]>;
<![CDATA[Moh Malik A Hanafi]]>
<![CDATA[ Akademika Vol 8, No 2 (2019): September 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Muhammadiyah Gorontalo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (340.267 KB)
|
DOI: 10.31314/akademika.v8i2.405
<![CDATA[ The purpose of this study was to determine the Factors Affecting Occupational Health in Improving Personal Hygiene in Garbage Transport Officers in the City of Gorontalo. The research design uses Analytic Survey with Cross Sectional approach. Sampling using Accidental Sampling technique with a sample of 50 respondents. Analysis of the study used a chi square test with a significant α = 0.05, the results obtained p value = 0.001 (<0.05) which means there is an influence of knowledge with occupational health in improving personal hygiene, then the value of p value = 0.416 (<0, 05) which means there is no influence of work period with occupational health in improving personal hygiene and the value of p value = 0,000 (<0.05) which means there is an influence of the use of personal protective equipment (PPE) with occupational health in improving personal hygiene in the garbage transport officer in Gorontalo City.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kesehatan Kerja Dalam Peningkatan Personal Hygiene Pada Petugas Pengangkut Sampah di Wilayah Kota Gorontalo. Desain penelitian menggunakan Survey Analitik dengan pendekatan Cross Sectional. Pengambilan sampel menggunakan tekhnik Accidental Sampling dengan sampel 50 responden. Analisis penelitian menggunakan uji chi square dengan signifikan α = 0,05, hasil didapatkan p value = 0,001 (<0,05) yang berarti terdapat pengaruh pengetahuan dengan kesehatan kerja dalam peningkatan personal hygiene, kemudian didapatkan nilai p value = 0,416 (<0,05) yang berarti tidak terdapat pengaruh masa kerja dengan kesehatan kerja dalam peningkatan personal hygiene dan nilai p value = 0,000 (<0,05) yang berarti terdapat pengaruh pemakaian alat pelindung diri (APD) dengan kesehatan kerja dalam peningkatan personal hygiene pada petugas pengangkut sampah di Kota Gorontalo ]]>
<![CDATA[FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN PEMINATAN KONTRASEPSI PIL DAN SUNTIK DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS GLOBAL TIBAWA ]]>
<![CDATA[Melisa R Baharu]]>;
<![CDATA[Harismayanti Harismayanti]]>;
<![CDATA[Andi Kurniati Naue]]>
<![CDATA[ Akademika Vol 8, No 1 (2019): April 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Muhammadiyah Gorontalo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (246.106 KB)
|
DOI: 10.31314/akademika.v8i1.298
<![CDATA[The purpose of this research is to know how factors (age, knowledge, and number of child ren) can influence contracepti on specialization , this research use analytical survey method with cross sectional approach. Conducted in global public health center of Tibawa Gorontalo Regency with the number of samples of 63 respondents taken using Purposive Sampling technique. Data analysis using chi - square statistic test with degree of significance 0,05. The result of the research showed that there was a significant correlation between age factor with the pillandinjection contraception specialization (P value 0.007]]>
<![CDATA[PENGARUH PEMBERIAN AIR KELAPA MUDA TERHADAP PENURUNAN TEKANAN DARAH PADA IBU LANSIA DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS LIMBOTO ]]>
<![CDATA[Dewi Kaaba]]>;
<![CDATA[Dwi Nur Octaviani Katili]]>;
<![CDATA[Fatmah Zakaria]]>
<![CDATA[ Akademika Vol 8, No 2 (2019): September 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Muhammadiyah Gorontalo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (380.492 KB)
|
DOI: 10.31314/akademika.v8i2.406
<![CDATA[This research was conducted in the Limboto Health Center Work Area. The aim is to see whether there is an effect of giving young coconut water to the reduction in blood pressure of elderly mothers. The method used in this study is the quasi-experimental pre-posttest with the control group. The sample of this study amounted to 30 people. The data analysis used was paired simple t-test and independent t-test. The results showed the p-value of systole 0.000 and the p-value diastol 0.002 or <α 0.05 so it can be concluded that there was an effect of giving young coconut water to the reduction of blood pressure in elderly mothers. It is expected that elderly women who suffer from hypertension can use young coconut water therapy as a non-pharmacological treatment for hypertensionPenelitian ini dilakukan di Wilayah Kerja Puskesmas Limboto. Tujuannya untuk melihat apakah pengaruh pemberian air kelapa muda terhadap penurunan tekanan darah ibu lansia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu quasi eksperimen pre-posttest dengan kelompok kontrol. Sampel penelitian ini berjumlah 30 orang. Analisis data yang digunakan adalah paired simple t-test dan independent t-test. Hasil penelitian menunjukan nilai p-value sistol 0.000 dan nilai p-value diastol 0.002 atau < α 0.05 sehingga dapat disimpulkan ada pengaruh pemberian air kelapa muda terhadap penurunan tekanan darah pada ibu lansia. Diharapkan bagi ibu lansia yang menderita hipertensi agar dapat menggunakan terapi air kelapa muda sebagai pengobatan nonfarmakologi anti hipertensi.]]>
<![CDATA[URGENSI PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM KEPADA PENYANDANG DISABILITAS DI KABUPATEN GORONTALO ]]>
<![CDATA[Irwansyah Reza Mohamad]]>;
<![CDATA[Rusly Abudurrahman Idji]]>;
<![CDATA[Riska Napu]]>
<![CDATA[ Akademika Vol 9, No 1 (2020): April 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Muhammadiyah Gorontalo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31314/akademika.v9i1.879
<![CDATA[Protection and guarantee of human rights must be obtained by every citizen, one of which is the provision of legal aid not only for the poor, but also for people with disabilities as a group of people who are vulnerable to legal problems as mandated in Article 29 of Law Number 8 of 2016 concerning Disability Persons that the government and regional governments must provide for legal assistance. the implementation of legal aid for persons with disabilities must be formalized into regional regulations in order to guarantee and realize the principle of equality before the law to its citizens. The purpose of this study was to determine the Gorontalo District government policy in implementing the law on legal aid needed by persons with disabilities. This research uses descriptive research with a qualitative-quantitative approach (mix method). Stages of the implementation of the activities include survey activities at the research location, data collection, preparation of progress reports and finalization of the report as well as the preparation of research articles and publications in one of the national journals. The time of the study is from September to December 2019. The existence of this research is expected to provide information and enter the Gorontalo District government. The results showed that the legal advocacy program for persons with disabilities in Gorontalo District can be categorized as very urgent. The role of Gorontalo District Government in implementing Law No. 8 of 2016 is not yet optimal because there are no special laws that support it.Perlindungan dan jaminan hak asasi haruslah diperoleh setiap warga negara salah satunya adalah penyelenggaraan bantuan hukum tidak hanya untuk masyarakat miskin, tapi juga bagi penyandang disabiltas sebagai kelompok masyarakat yang rentan bermasalah dengan hukum sebagaimmana yang telah diamanatkan di dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disibilitas bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyediakan bantuan hukum tersebut. penyelenggaraan bantuan hukum bagi penyandang disabilitas harus diformilkan ke dalam peraturan daerah dalam rangka menjamin dan mewujudkan asas equality before the law kepada warganya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo dalam mengimplementasikan undang-undang terhadap bantuan hukum yang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif-kuantitatif (mix method). Tahapan pelaksanaan kegiatan meliputi kegiatan survey di lokasi penelitian, pengambilan data, penyusunan laporan kemajuan dan finalisasi laporan serta penyusunan artikel hasil penelitian dan publikasi pada salah satu jurnal nasional. Waktu penelitian dari Bulan September hingga Desember 2019. Adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukkan pada pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa program advokasi hukum terhadap penyandang disabilitas di Kabupaten Gorontalo dapat dikategorikan sangat urgen. Peran Pemerintah kabupaten Gorontalo dalam mengimplementasikan UU No. 8 Tahun 2016 belumlah maksimal karena belum adanya Perda khusus yang menunjangnya.]]>
<![CDATA[STUDI ANALISIS HUKUM FORMIL PEMBAJAKAN SOFTWARE KOMPUTER BERDASAR UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA ]]>
<![CDATA[Ismet Hadi]]>;
<![CDATA[Irwansyah Reza Mohamad]]>;
<![CDATA[Novita Kesola]]>
<![CDATA[ Akademika Vol 9, No 1 (2020): April 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Muhammadiyah Gorontalo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31314/akademika.v9i1.880
<![CDATA[The rapid development of information technology has built social dependence on its devices. One of the most widely used information technology devices for the needs of activities or jobs is a computer. Computer operating systems that cannot be run without the support of software, automatically causes the need for computer software to become absolute. But the price of original software that is considered too expensive by the users ultimately becomes the main reason for the choice dropped on pirated software. This condition applies broadly, even in government agencies, including in the territory of Gorontalo Province. The level of knowledge and awareness of computer users about copyright protection laws is thought to be one of the main factors of the continued rampant use of pirated computer software in Indonesia in general and in Gorontalo in particular. This study aims to analyze formal law in Indonesia which regulates the use of pirated computer software. The scope of the discussion is to deepen the understanding of computer software and piracy and its formal legal analysis based on Law No. 28 of 2014 concerning Copyright. The results of the study are expected to be a reference for the public, especially computer users and businesses in products and services in the field of computers so as to increase understanding and legal awareness. The approach method used in this study is a normative juridical approach and analytical descriptive nature. This study uses secondary data obtained from primary and secondary legal materials. The results of the study describe the legal construction of copyright protection which includes the consequences of criminal law for violators, in this case it can ensnare makers, dealers, business actors and also users of pirated computer software.Pesatnya perkembangan teknologi informatika telah membangun ketergantungan sosial terhadap perangkat-perangkatnya. Salah satu perangkat teknologi informatika yang paling banyak digunakan untuk kebutuhan aktifitas atau pekerjaan adalah komputer. Sistem operasional komputer yang tidak bisa dijalankan tanpa dukungan software atau perangkat lunak, secara otomatis menyebabkan kebutuhan akan software komputer juga menjadi mutlak. Namun harga software asli yang dianggap terlalu mahal oleh para pengguna pada akhirnya menjadi alasan utama pilihan dijatuhkan pada software bajakan. Kondisi ini berlaku secara luas, bahkan di lingkungan instansi pemerintah, termasuk di wilayah Provinsi Gorontalo. Tingkat pengetahuan dan kesadaran para pengguna komputer tentang hukum perlindungan hak cipta diduga menjadi salah satu faktor utama tetap maraknya pengggunaan software komputer bajakan di Indonesia pada umumnya dan di Gorontalo khususnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hukum formil di Indonesia yang mengatur tentang penggunaan software komputer bajakan. Ruang lingkup pembahasan adalah pada kajian mengenai software komputer dan pembajakan serta analisis hukum formilnya berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi referensi bagi publik, khususnya para pengguna komputer serta pelaku usaha produk dan jasa di bidang komputer sehingga dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan bersifat deskriptif analitis. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian mendeskripsikan konstruksi hukum tentang perlindungan hak cipta yang termasuk di dalamnya konsekuensi pidana hukum bagi pelanggarnya, dalam hal ini bisa menjerat pembuat, pengedar, pelaku usaha dan juga pengguna software komputer bajakan.]]>
<![CDATA[HAMBATAN PROSES ADMINISTRASI PENGISIAN KEKOSONGAN JABATAN WAKIL BUPATI GORONTALO (Kajian Normatif Pasal 176 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016) ]]>
<![CDATA[Salahudin Pakaya]]>;
<![CDATA[Fitri Usman]]>
<![CDATA[ Akademika Vol 9, No 1 (2020): April 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Muhammadiyah Gorontalo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31314/akademika.v9i1.877
<![CDATA[Normatively, the filling of the position of deputy regional head has been regulated in Article 176 paragraph (2) of Act. Number 10 Year 2016 (UU Pilkada), but this legal norm is not sufficient to overcome the obstruction of administrative process of filling the position of Deputy Regent of Gorontalo which from March 2018 to March 2020. This research is normative by analyzing the content of existing legal norms. Legal materials are obtained from laws and regulations, documents issued by related institutions, and opinions of experts contained in books and articles. The results showed that the administrative process of filling the position of Vice Regent of Gorontalo was hampered, because the existing legal norms were not sufficient to overcome these obstacles. The Author recommends the need for the establishment of implementing regulations that govern technically the procedures for filling the position of deputy regional head, which can give a clear role to the relevant institutions.Secara normatif pengisian jabatan wakil kepala daerah telah diatur dalam Pasal 176 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (UU Pilkada), tetapi norma hukum ini belum memadai untuk mengatasi terhambatnya proses administrasi pengsian jabatan Wakil Bupati Gorontalo yang sejak Maret 2018 sampai dengan Maret 2020. Penelitian ini bersifat normatif dengan melakukan analisis isi terhadap norma hukum yang ada. Bahan-bahan hukum diperoleh dari peraturan perundang-undangan, dokumen yang dikeluarkan oleh institusi terkait, dan pendapat para ahli yang termuat dalam buku dan artikel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terhambatnya proses adminstrasi pengisian jabatan Wakil Bupati Gorontalo, karena norma hukum yang ada belum memadai untuk mengatasi hambatan tersebut. Penulis merekomendasikan perlunya pembentukan peraturan pelaksanaan yang mengatur secara teknis tentang tata cara pengisian jabatan wakil kepala daerah, yang dapat memberikan peran secara jelas kepada institusi yang terkait.]]>
<![CDATA[ANALISIS EFEKTIVITAS PERJANJIAN FIDUSIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/ PUU-XVII/ 2019 ]]>
<![CDATA[Sitti Magfirah Makmur]]>
<![CDATA[ Akademika Vol 9, No 1 (2020): April 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Muhammadiyah Gorontalo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31314/akademika.v9i1.878
<![CDATA[(Analysis Of Fiduciary Agreement Effectiveness After The Constitutional Court Verdict Number 18/ PUU-XVII/ 2019). The development of automotive business in Indonesia can be categorized quite rapidly. It is supported by the ease of access to the public to obtain credit ownership of motorists. The finance institution grows and develops throughout the area with a variety of lucrative motor vehicle credit programs. But not all of these credit programs run smoothly. There are many disputes that occur between debtors and lenders that are generally caused by outstanding credit payments. In anticipation of the possibility of a dispute, the creditor party tied a credit transaction in fiduciary agreement. This writing aims to provide an analysis of the legal guarantees set out in the fiduciary agreement and the effectiveness of this fiduciary agreement provides legal protection against creditors. The results of the research are expected to be legal reference for the public, especially the creditors and debtors so as to strengthen the legal guarantees against both parties. The method of approach used is the normative and descriptive juridical approach. This research uses secondary data obtained from primary and secondary legal materials. The results showed that there were weaknesses in the fiduciary agreement that made this agreement less effective in providing legal guarantees especially for the creditors, even after the issuance of the verdict of the Constitutional Court in 2019.Perkembangan bisnis otomotif di Indonesia dapat dikategorikan cukup pesat. Hal ini didukung oleh makin mudahnya akses masyarakat untuk mendapatkan kredit kepemilikan kendaraan bermotor. Lembaga finance tumbuh dan berkembang di seluruh daerah dengan berbagai program kredit kendaraan bermotor yang menggiurkan. Namun tidak semua program kredit ini berjalan lancar. Ada banyak sengketa yang terjadi antara debitur dan kreditur yang umumnya disebabkan oleh pembayaran kredit yang tertunggak. Untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya sengketa, Pihak Kreditur mengikatkan transaksi kredit dalam perjanjian fidusia. Tulisan ini bertujuan untuk memberikan studi analisis tentang jaminan hukum yang diatur dalam perjanjian fidusia dan seberapa efektiv perjanjian fidusia ini memberikan perlindungan hukum terhadap kreditur. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi referensi hukum bagi publik, terutama pihak kreditur dan debitur sehingga dapat memperkuat jaminan hukum terhadap kedua pihak. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan bersifat deskriptif analitis. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan adanya kelemahan-kelemahan dalam perjanjian fidusia yang membuat perjanjian ini kurang efektiv dalam memberikan jaminan hukum terutama untuk pihak kreditur, bahkan pasca terbitnya Putusan dari Mahkamah Konstitusi Tahun 2019.]]>
<![CDATA[STUDI HUKUM PEMBATALAN SERTIPIKAT HAK MILIK ATAS TANAH ]]>
<![CDATA[Suslianto Suslianto]]>;
<![CDATA[Ismet Hadi]]>;
<![CDATA[Desi Andella]]>
<![CDATA[ Akademika Vol 9, No 1 (2020): April 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Muhammadiyah Gorontalo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31314/akademika.v9i1.888
<![CDATA[This study aims to understand the cancellation of land title certificates. This research is a normative juridical legal research which uses perspective analysis method. The results of this study indicate that, First, the reason that can become the basis for an application for cancellation of a certificate of ownership over land is that the cancellation of a certificate of ownership of land can be submitted for cancellation if the certificate of ownership of the land after being issued is detrimental to one of the parties. An application for cancellation of a land title certificate can be made if the certificate contains administrative defects. Second, the procedure for requesting a certificate cancellation can be carried out and settlement is taken in two ways, namely through BPN or settlement through the court by filing a lawsuit.Penelitian ini bertujuan untuk memahami tentang pembatalan sertipikat hak milik atas tanah, Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat yuridis normatif yang menggunakan metode analisis prespektif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, Pertama, Alasan atau sebab yang dapat menjadi dasar adanya permohonan pembatalan sertifikat hak milik atas tanah yaitu, pembatalan sertifikat hak milik atas tanah dapat diajukan permohonan pembatalannya apabila sertifikat hak milik atas tanah tersebut setelah diterbitkan merugikan salah satu pihak. permohonan pembatalan sertifikat hak milik atas tanah dapat dilakukan apabila sertifikat tersebut mengandung cacat administrasi. Kedua, Prosedur permohonan pembatalan sertifikat dapat dilakukan dan diambil penyelasaian melalui dua cara yaitu melalui BPN atau penyelesaian melalui pengadilan dengan mengajukan gugatan.]]>
<![CDATA[PENGARUH TEHNIK RELAKSASI GENGGAM JARI TERHADAP PERUBAHAN SKALA NYERI PADA IBU POST SEKSIO SESAREA DI RSUD DR.M.M DUNDA LIMBOTO ]]>
<![CDATA[Rizky Nikmathul Husna Ali]]>;
<![CDATA[Fatmah Zakaria]]>;
<![CDATA[Sintia Tilahunga]]>
<![CDATA[ Akademika : Jurnal Ilmiah Media Publikasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Vol 9, No 2 (2020): September 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Muhammadiyah Gorontalo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31314/akademika.v9i2.974
<![CDATA[This study aims to determine the effect of finger grippingrelaxiontechnique on changes inscale of pain in the mother of post sectio Caesarea. The design of this study was observational analytic with a pre-experimental apporoach with the design of one group pretest and posttest design. With atotal population of 282 people. To determine the sample is using the Arikunto formula, so that the sample was 28 people.Data collectionis done by giving a questionnaire. The results of the study based on bivariate analysis using the Wilcoxon test obtained a P value for self-care that is 0,000 where P = value < a 0,05 showed an association of the effectof Finger Grip Relaxation Techniqueon Changes in Scale of Pain in Post Sectio Saesarea Hospital Dr. M.M Dunda Limboto. Patients areadvised to maintain behavior that supports finger-held relaxation techniques so that the incidence of postoperative pain cans be prevented.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Teknik Relaksasi Genggam Jari Terhadap Perubahan Skala Nyeri Pada Ibu Post Section Saesarea. Desain penelitian ini adalah observasional analitikdengan pendekatan pre eksperimen dengan rancangan one group pretest and posttest design. Sampel sejumlah 28 responden. Pengumpulan data dilakukan dengan memberikan kuesioner. Hasil penelitian berdasarkan analisa bivariat yang menggunakan uji Chi Square Test diperoleh nilai P untuk perawatan mandiri yaitu 0,000 dimana P value < α 0,05 yang menunjukan adanya hubungan Pengaruh Teknik Relaksasi Genggam Jari Terhadap Perubahan Skala Nyeri Pada Ibu Post Section Saesarea Di RSUD Dr. M.M Dunda Limboto. Disarankan kepada pasien untuk mempertahankan perilaku yang mendukung Teknik Relaksasi Genggam Jari supaya kejadian nyeri paska operasi dapat dicegah.]]>
<![CDATA[PENGARUH PENYULUHAN TERHADAP PENGETAHUAN REMAJA TENTANG PERNIKAHAN DINI DI SMA NEGERI 1 SUWAWA ]]>
<![CDATA[Levana Sondakh]]>;
<![CDATA[Masmuni Wahda Aisyah]]>;
<![CDATA[Nurhayati Pakana]]>
<![CDATA[ Akademika : Jurnal Ilmiah Media Publikasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Vol 9, No 2 (2020): September 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Muhammadiyah Gorontalo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31314/akademika.v9i2.975
<![CDATA[Early marriage is a marriage conducted under the age of 20 years. Early marriage conducted by adolescents will have a negative impact on their health and psychology. This research was conducted at SMA Negeri 1 Suwawa. The purpose of this research was to determine the effect of counseling on adolescent’s knowledge about early marriage in SMA Negeri 1 Suwawa. This type of research is a quantitative study with a quasi experimental design. The sampling technique in the study was purposive sampling and obtained 24 respondents. Based on the results of statistical tests using the Wilcoxon test, the p value 0,000 <0.05 so that H0 is rejected and Ha is accepted, meaning that there is an influence of counseling on adolescent knowledge about early marriage at SMA Negeri 1 Suwawa.Pernikahan dini yaitu pernikahan yang dilakukan dibawah usia 20 Tahun. Pernikahan dini yang dilakukan oleh remaja akan berdampak negatif bagi kesehatan dan psikologinya. Penelitian ini dilakukan di SMA Negeri 1 Suwawa. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh penyuluhan terhadap pengetahuan remaja tentang pernikahan dini di SMA Negeri 1 Suwawa. Jenis Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan desain quasi experimental. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian yaitu purposive sampling dan didapatkan 24 responden. Berdasarkan hasil uji statistik menggunakan uji Wilcoxon ditemukan p value 0,000 < 0,05 sehingga H0 ditolak dan Ha diterima artinya ada pengaruh penyuluhan terhadap pengetahuan remaja tentang pernikahan dini di SMA Negeri 1 Suwawa.]]>
