Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

IJTIHAD

ijtihad
Website

Published by Universitas Darussalam Gontor

ISSN : 19074514 EISSN : - DOI : -

Core Subject : Economy,

Economics, Econometrics & Finance

Ijtihad is a scientific journal of Law and Islamic Economics, both in literature study and also on field research. Is published twice a year as a means of developing a scientific ethos in academic circles of the Faculty of Sharia, especially UNIDA, and the readers in general. The editors receive scientific articles and research reports, which are in accordance with the nature of law and Islamic economics journals.

Arjuna Subject : -

Articles 8 Documents

Search results for , issue "Vol. 15 No. 1 (2021)" : 8 Documents clear

Scheme of Maslahat Within Sharia and Transcendental Fiqh Muhammad Habibi Siregar
Ijtihad Vol. 15 No. 1 (2021)
Publisher : Universitas Darussalam Gontor

Abstract Actually, the concept of sharia that always deals with the pattern of life of Muslims. Due, many approaches were taken to discuss legal issues that are quite complexity. Thus, the rapid social changes of not matched by the acceleration of fiqh products in response to the need of legal guidance of fiqh. As humans, of course each individual has the responsibility imposed on sharia, on the other hand a real effort is needed to stay within the range of corridor with the legal rules. The issue of legal certainty that has often been questioned arises as a result of the unequal awareness of justice and legal equality. The ability to extract normative values contained in the text of the text can give more legitimacy to the ijtihad. Muslims cannot be separated from the two sources of guidance in every dimension of their lives, including when faced with a problem. Muslims must always be united with the Qur'an and Sunnah of the Prophet as a barometer of their lives despite the life dynamic. Therefore, when extracting a text of nash by looking at the social reality amid maslahat intake within it. The context of benefit must not avoided the basic pillars of Islam; arkan al Iman (the Pillar of Faith), arkan al-Islam (the pillar of Faith), Ihsan (social value). Keywords: Law, Benefits, justice, ijtihad, and humanity AbstrakSebenarnya konsep hukum Islam yang dibangun harus menyesuaikan pola kehidupan umat Islam pada masa kini, dari sekian banyak pendekatan yang dilakukan dalam membahas persoalan hukum yang cukup rumit. karena cepatnya perubahan sosial masyarakat tidak diimbangi dengan percepatan produk fikih dalam merespon kebutuhan terhadap ijtihad dari hukum Islam. Sebagai manusia tentunya masing-masing individu memiliki tanggung jawab yang dibebankan atas dirinya, di sisi lain diperlukan adanya usaha yang nyata untuk tetap berada dalam koridor yang telah disepakati di dalam aturan yang legal. Persoalan kepastian hukum yang selama ini sering dipermasalahkan muncul akibat dari belum meratanya kesadaran terhadap keadilan dan kesetaraan hukum. Kemampuan melakukan ekstraksi terhadap nilai normative yang terdapat di dalam teks nash dapat memberikan legitimasi yang lebih terhadap ijtihad tersebut. Karena umat Islam tidak boleh lepas dari dua sumber guidance dalam setiap dimensi kehiudpannya termasuk ketika dihadapkan pada suatu persoalan. Umat Islam harus senantiasi menyatu dengan Al-Qur’an dan sunnah Nabi sebagai barometer kehidupan mereka walaupun perubahan zaman terjadi. Karena itu ketika melakukan ekstraksi terhadap suatu teks nash dengan melihat realitas masyarakat tentunya mempertimbangkan kemaslahatan yang terkandung di dalamnya. Dalam konteks kemaslahatan ada hal yang wajib menyertai suatu pendapat yaitu masalah rukun iman, rukun Islam, serta nilai-nilai kemanusiaan. Suatu kemaslahatan tidak boleh bertentangan dengan tiga hal yang disebutkan di atas.Kata kunci: Hukum, Maslahat, keadilan, ijtihad, dan kemanusiaan.

Impact of Covid-19 on the Financial System in Indonesia: Islamic and Conventional Financial System Firsty Izzata Bella
Ijtihad Vol. 15 No. 1 (2021)
Publisher : Universitas Darussalam Gontor

This research intended to open a discussion regarding the Islamic Financial System (IFS) by providing an in-depth explanation, comparing with the Conventional Financial System (CFS), and seeing the impact of pandemic Covid-19 on the financial system in Indonesia. Through qualitative-descriptive research method specifically utilizing literature studies and case analysis, it is noticeable that Covid-19 has had a very significant impact on the financial system in Indonesia which can be found from money market and capital market. The results depicted that in general, IFS should be applicable not only to Muslim countries, but also to non-Muslim countries. Also, it is known that the impact of the Covid-19 pandemic is real and large, especially on the financial system globally and in Indonesia particularly.

Aspek Kemanusiaan Dalam Hukuman Qiṣāṣ Ach. Fuad Fahmi; Martin Putra Perdana; Imam Kamaluddin; Mohammad Nurhadi
Ijtihad Vol. 15 No. 1 (2021)
Publisher : Universitas Darussalam Gontor

Aspect of Humanity in Qiṣāṣ punishment. This paper aims to analyze and describe the human aspects involved in qisas punishment. This literature study uses a qualitative approach by exploring the scientific treasures that are in the turots books related to qisas law. The results of this study indicate that qisas punishment, which is often assumed to be cruel punishment, actually has a significant deterrent effect on the perpetrators of murder (al-qatlu bil qatli). The qisash punishment basically prioritizes the values and aspects of humanity, because this law is based on the text of the al-quran, which is different from human rights (HAM) which prioritizes rationality rather than laws which are especially sourced from the al-Qur'an. Several things that prove the human aspect in qisash punishment include; the death penalty is part of qiṣāṣ, but not all qiṣāṣ penalties end in the death penalty. This can be seen in the human dimension in qishash; Life assurance, forgiveness of the victim's family, and achieving justice in it. Therefore, Islamic law researchers should develop their research through various perspectives, including from the point of view of the main sources of Islamic law, namely al-Qur'an and al-Hadith and related to contemporary problems without contradicting the 2 sources of Islamic law.

PENJATUHAN PIDANA MATI TERHADAP PENGEDAR NARKOTIKA DALAM PASAL 114 AYAT (2) DAN PASAL 119 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DAN HUKUM ISLAM Fachri Wahyudi
Ijtihad Vol. 15 No. 1 (2021)
Publisher : Universitas Darussalam Gontor

Sejarah mencatat hukuman mati telah ada dan sudah digunakan sejak lama serta yang paling diperdebatkan. Saat ini hukuman mati di Indonesia masih diberlakukan dalam berbagai Undang-Undang tentang tindak pidana khusus, salah satunya adalah mengenai narkotika. Hal ini menimbulkan perdebatan, satu sisi pidana mati melanggar HAM, disisi lain negara harus berperang melawan narkotika. Pokok permasalahan yang dikaji adalah bagaimana penjatuhan pidana mati terhadap pengedar narkotika dalam pasal 114 ayat (2) dan Pasal 119 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, serta pandangan HAM dan hukum Islam mengenai pidana mati terhadap pengedar narkotika. metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan filosofis. Hasil penelitian ini adalah pidana mati menjadi salah satu pidana yang diancamkan dan menjadi pidana terberat terhadap pengedar narkotika, diatur dalam pasal 114 ayat (2) dan pasal 119 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, meskipun adanya pertentangan mengenai pidana mati terhadap pengedar narkotika yang dikaitkan dengan pelanggaran HAM. Namun jika ditelusuri secara mendalam baik dari segi HAM dan hukum Islam, pengedar narkotika merupakan suatu tindak kejahatan yang sangat membahayakan dan merugikan bahkan kejahatan ini telah melanggar HAM dan termasuk dalam pelanggaran HAM berat serta bertentangan dengan hukum Islam.Kata Kunci: Pidana Mati, Pengedar Narkotika, HAM, Hukum Islam

Peran KPU Ponorogo Dalam Penanggulangan Money Politic Pilkada Kabupaten Ponorogo Achmad Arif; Haerul Akmal; Iman Nur Hidayat
Ijtihad Vol. 15 No. 1 (2021)
Publisher : Universitas Darussalam Gontor

Penelitian ini mengkaji secara komprehensif peran KPU Ponorogo dalam penangggulangan money politic Pilkada Ponorogo. Money politic dalam Pilkada sudah menjadi rahasia umum, namun sampai saat ini belum ada alternatif kongkrit dalam penyelesaiannya di tingkatan pemilih. Penelitian ini selain untuk mengetahui peran KPU Ponorogo juga untuk memberikan saran dan solusi untuk Pilkada yang LUBER dan JurDil sebagaimana amanah dari konstitusi. Dalam mencapai tujuan penelitian, penelitian ini menggunakan metode kombinasi, penelitian normatif dan penelitian empiris. Penelitian normatif digunakan untuk menganalisis aturan-aturan yang dapat digunakan sebagai dasar hukum KPU Ponorogo dalam rangka penanganan money politic. Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis data faktual di lapangan terkait dengan peran KPU Kabupaten Ponorogo. Data-data yang faktual KPU Kabupaten Ponorogo dianalisis untuk melihat seberapa besar peran KPU Kabupaten Ponorogo dalam hal penanggulangan money politic di Kaubupaten Ponorogo. Hasil analisis data dari penelitian normatif dan empiris kemudian dikombinasikan dalam rangka mencari jawaba atas peran KPU Ponorogo dalam penanggulangan money politic dalam Pilkada di Ponorogo. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa KPU Ponorogo, memiliki peran aktif dalam menanggulangi money politic yaitu dengan memberikan Pendidikan politik dan demokrasi bagi setiap penduduk yang telah memiliki hak pilih. Keyword: KPU, Ponorogo, Pilkada, Money Politic

FORMULASI HUKUM BISNIS SYARIAH KONTEMPORER (Implementasi Kaidah Fiqhiyah dalam Hukum E-Commerce) Muannif Ridwan
Ijtihad Vol. 15 No. 1 (2021)
Publisher : Universitas Darussalam Gontor

E-commerce merupakan model jual beli kontemporer, memberikan banyak efisiensi dan efektivitas dalam operasinya, antara penjual dan pembeli tidak harus bertemu langsung seperti pada jual beli konvensional, sehingga mengurangi biaya, mempersingkat waktu, memperluas jangkauan bisnis, dan manfaat lainnya. Hal ini diperlukan adanya kepastian hukum dari perspektif Islam, agar menjadi sah dan memiliki nilai ibadah. E-commerce tidak ditemukan dalam buku-buku fiqh klasik, dan Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) belum mengeluarkan hasil ijtihad dalam bentuk fatwa resmi. Kepastian hukum dari e-commerce menjadi hal penting yang dinantikan umat Islam, agar segala kegiatan di bidang bisnis khususnya dapat terlaksana sesuai tuntunan ajaran Islam. Tulisan ini menjelaskan kaidah-kaidah fiqh yang relevan dalam merumuskan / menentukan hukum e-commerce dan bagaimana hukumnya yang sah dalam bisnis syariah. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang merupakan bagian dari ranah hukum Islam, maka penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan bahan primernya adalah Nash (Qur’an dan Sunnah), kaidah-kaidah fiqhiyah, ushul fiqh, hasil Ijtihad (fiqh), perundang-undangan, hukum adat, yurisprudensi, dan traktat. Sedangkan bahan sekundernya berupa rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan ahli terutama kajian tentang e-commerce. Adapun analisis data menempuh metode deskriptif, artinya alat analisis dalam penelitian ini adalah kaidah-kaidah fiqh yang relevan dengan objek kajian. Hasil akhir dari penelitian ini adalah hadirnya kaidah-kaidah fiqh sebagai epistemologi hukum Islam yang tepat dalam menggali dan merumuskan ketentuan hukum e-commerce. Kemudian digeneralisasikan sebagai aturan umum yang diberlakukan bagi seluruh umat Islam dalam menjalankan aktivitas bisnis e-commerce. Terakhir, pembuktian bahwa Islam sebagai agama yang universal, dinamis, elastis, lengkap, dan cocok untuk setiap tempat waktu, benar-benar terbukti hingga akhir zaman.

Land Acquisition in the Job Creation Law in the Perspective of Islamic Ownership Theory (an Analysis with the Concept of Istimlak and Milk al-daulah) Husnul Mirzal; Muhammad Wicaksono Hasdyani Putra; Shally Nur Rasyida
Ijtihad Vol. 15 No. 1 (2021)
Publisher : Universitas Darussalam Gontor

The Job Creation Law is one of the priority program proposed by the executive to the legislature. Since it was proposed by the executive to be discussed by the legislature, this law has generated protests from some people because some of the articles in it are considered controversial, including the chapter on land acquisition. This study wanted to look at some of the provisions of the Land Acquisition chapter in Job Creation Law in the perspective of istimlak and milk al-Daulah. The study used a qualitative method with a normative-juridical analysis approach to the library data sources. The results of this study indicate that there are several problems in the chapter of land acquisition in the Job Creation Law in terms of the concept of Istimlak and milk al-daulah, namely the addition of letters regarding the criteria of public interest and in the elimination of analysis of environmental impacts on land objects of acquisition. The addition of the criteria for land to be the object of acquisition contradicts the concept of Istimlak because the intended use of the land to be acquired does not meet dharuriyah criteria, while the elimination of obligations for environmental impacts analysis is contrary to milk al-daulah because it can cause harm to humans and the universe.

The Influence of Religiosity On Consumer Behavior in Purchasing Halal Label Cosmetics Fadhila Tianti Mudi Awalia; Setiawan Bin Lahuri
Ijtihad Vol. 15 No. 1 (2021)
Publisher : Universitas Darussalam Gontor

The development of halal lifestyle trends is now making the increased demand for halal products, including cosmetics. A product that is used almost every day by women. However, there are still many cosmetics in circulation that are not halal certified.This research conducted at UNIDA Gontor for Girls where the population consisted of students, lecturers and staff. A structure questioner is designed with 5-scale Likert to collect primary research data. From 260 respondents, 245 questionnaires are selected from the proportional stratified random sampling method. Multiple regression analysis is used as statistical techniques for the purpose of data analysis using statistical package for social science (SPSS) version 21 to process data and answer the problem formulation.The results of this study reveal that religiosity influences consumer purchasing behavior towards halal labeled cosmetics, and the higher the level of one’s religiosity, the more consistent he will behave in accordance with religious teachings. And explains the relationship of 5 dimensions of religiosity (ideology, practice, knowledge, experience and consequence) to consumer behavior on purchasing halal cosmetics simultaneously and partially, and the five dimensions of religiosity significantly influence consumer purchasing behavior towards halal labeled cosmetics.

Page 1 of 1 | Total Record : 8

Filter by Year

2021 2021

Filter By Issues

All Issue Vol. 18 No. 2 (2024): Ijtihad: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam Vol. 18 No. 1 (2024): Ijtihad: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam Vol. 17 No. 2 (2023): Ijtihad: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam Vol. 17 No. 1 (2023): Ijtihad: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam Vol. 16 No. 2 (2022): Ijtihad: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam Vol. 16 No. 1 (2022): Ekonomi dan Hukum Islam Vol. 15 No. 2 (2021): IJTIHAD: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam Vol. 15 No. 1 (2021) Vol. 14 No. 2 (2020) Vol. 14 No. 1 (2020) Vol 13, No 2 (2019) Vol. 13 No. 2 (2019) Vol 13, No 1 (2019): IJTIHAD : Hukum dan Ekonomi Vol. 13 No. 1 (2019): IJTIHAD : Hukum dan Ekonomi Vol 12, No 2 (2018) Vol. 12 No. 2 (2018) Vol. 12 No. 1 (2018) Vol 12, No 1 (2018) Vol 11, No 2 (2017) Vol. 11 No. 2 (2017) Vol 11, No 1 (2017) Vol. 11 No. 1 (2017) Vol. 10 No. 2 (2016) Vol 10, No 2 (2016) Vol 10, No 2 (2016) Vol 10, No 1 (2016) Vol. 9 No. 2 (2015) Vol 9, No 2 (2015) Vol. 9 No. 1 (2015) Vol 9, No 1 (2015) Vol 8, No 2 (2014) Vol. 8 No. 2 (2014) Vol 8, No 1 (2014) Vol. 8 No. 1 (2014) Vol 7, No 2 (2013) Vol. 7 No. 2 (2013) Vol. 6 No. 2 (2012) More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kab. ponorogo,

Jawa timur

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kab. ponorogo, Jawa timur INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kab. ponorogo,

Jawa timur

INDONESIA