Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP)
JISIP Journal of Social and Political Science is published three times a year (April, August and December). Article published in JISIP is an article based on the results of research (priority), and articles on scientific reviews of contemporary phenomena in the field of Social and Political Science, Communication and Public Administration. In receiving articles that will be reviewed by internal, external editors and reviewers. Each article entered in the JISIP journal will be sent to the editors section through the Initial Review process. After that, the articles will be sent to peer reviewers to get the Double-Blind Peer Review Process. JISIP will be published papers chosen under the a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Articles
15 Documents
Search results for
, issue
"Vol 12, No 1 (2023)"
:
15 Documents
clear
<![CDATA[PERAN KOMUNIKASI INTERPERSONAL ANTARA PIMPINAN DAN KARYAWAN GUNA MENINGKATKAN KINERJA KARYAWAN PADA ASSYIFA FARMA GROUP INDONESIA ]]>
<![CDATA[Najih, Aizun]]>;
<![CDATA[Suspahariati, Suspahariati]]>;
<![CDATA[Wardhani, Emili Putri]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP) Vol 12, No 1 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Tribhuwana Tungga Dewi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33366/jisip.v12i1.2602
<![CDATA[The Role of Interpersonal Communication Between Leaders And Employees To Improve Employee Performance Improving Employee Performance At Assyifa Farma Group Indonesia: Emilia Putri Wardani: 3118001: 2022: 80 pages: business administration study program: Faculty of Business and Languages: Darul Ulum Islamic Boarding School Jombang. This study aims to determine the role of interpersonal communication between leaders and employees at Assyifa Farma Group Indonesia. This study uses a qualitative descriptive approach which aims to determine the increase in employee performance. Data analysis aims to evaluate and appreciate the data collected by means of observation, interviews, and documentation. The results obtained show that interpersonal communication between leaders and employees has not run optimally, there is still a lot of confusing information from the leadership, miscommunication, so that this condition makes employees unable to appreciate criticism, suggestions, or complaints to the leadership during work. Peran Komunikasi Interpersonal Antara Pimpinan Dan Karyawan Guna Meningkatkan Kinerja Karyawan Pada Assyifa Farma Group Indonesia: Emilia putri Wardani: 3118001: 2022: 80 halaman: program studi administrasi bisnis: Fakultas Bisnis Dan Bahasa: Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum Jombang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran komunikasi interpersonal antara pimpinan dan karyawan pada Assyifa Farma Group Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan Deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui peningkatan kinerja karyawan. Analisis data bertujuan mengevaluasi dan mengapresiasikan data yang dikumpulkan dengan cara observasi, wawancra, dokumentasi. Hasil yang diperoleh menunjukkan komunikasi interpersonal antara pimpinan dan karyawan yang belum berjalan dengan maksimal, masih banyak informasi yang simpang siur dari pimpinan, adanya miskomunikasi, sehingga kondisi ini membuat karyawan tidak bisa mengapresiasikan kritik, saran, atau keluh kesahnya pada pimpinan selama bekerja.]]>
<![CDATA[KUALITAS PELAYANAN PEMBUATAN KARTU IDENTITAS ANAK (KIA) PASCA PANDEMI COVID-19 ( DISPENDUKCAPIL KOTA MALANG ) ]]>
<![CDATA[Susanto, Nadya Eka Putri]]>;
<![CDATA[Sasmito, Cahyo]]>;
<![CDATA[Lestari, Asih Widi]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP) Vol 12, No 1 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Tribhuwana Tungga Dewi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33366/jisip.v12i1.2592
<![CDATA[Child Identity Card (KIA) is a child's official identity as proof of identity for children under 17 years old and unmarried issued by Dispendukcapil Malang City. The aim of this study was to determine the quality of service and the inhibiting and supporting factors that exist at Dispendukcapil. With this the researcher used a descriptive qualitative research method. With the focus in this research is the implementation of Child Identity Cards (KIA) in improving the quality of public services. This study used a sampling technique with snowball. Based on observations that have been made that in the quality of child identity card services, the Malang City Dispendukcapil has so far had supporting and inhibiting factors, one of which is that many children already have a child's identity card, so with this other parents are encouraged to make their child's child's identity card. Likewise, the inhibiting factors for Dispendukcapil also have drawbacks, namely that the exact time is still long and the online process is also a long process and using cellular data, the signal is difficult. Kartu Identitas Anak (KIA) adalah tanda pengenal resmi anak sebagai bukti identitas diri bagi anak yang berusia di bawah 17 tahun dan belum menikah yang dikeluarkan oleh Dispendukcapil Kota Malang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kualitas pelayanan serta faktor penghambat dan pendukung yang ada di Dispendukcapil. Dengan ini peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Dengan fokus dalam penelitian ini adalah penerapan Kartu Identitas Anak (KIA) dalam peningkatan kualitas pelayanan publik. Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel dengan snowball. Berdasarkan observasi yang telah dilakukan bahwa dalam kualitas pelayanan KTP anak Dispendukcapil Kota Malang selama ini memiliki faktor pendukung dan penghambat salah satunya adalah banyak anak yang sudah memiliki KTP anak, demikian juga dengan orang tua lainnya. didorong untuk membuat kartu identitas anaknya. Begitu juga dengan faktor penghambat Dispendukcapil juga memiliki kekurangan yaitu waktu tepatnya masih lama dan proses online juga prosesnya lama serta menggunakan data seluler sulit sinyal.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN KOORDINASI DINAS KESEHATAN KOTA PEKANBARU DAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PEKANBARU DALAM PENGHAPUSAN ASET KENDARAAN DINAS OPERASIONAL KHUSUS (AMBULANCE) ]]>
<![CDATA[Andry, Hendry]]>;
<![CDATA[Herman, Herman]]>;
<![CDATA[Rahmah, Junaini]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP) Vol 12, No 1 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Tribhuwana Tungga Dewi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33366/jisip.v12i1.2570
<![CDATA[Coordination is the unification of perceptions between different parts within the organization so that they work together in order to contribute to the organization to achieve its goals. The purpose of this study was to analyze and explain the implementation of the coordination of the Pekanbaru City Health Service and the Pekanbaru City Regional Financial and Asset Management Agency in deleting assets for special operational service vehicles (ambulance). The theory used for the measurement in this study uses a theory that includes communication, awareness of the importance of coordination, participant competency, agreement, commitment and coordination incentives, and planning continuity. The type used in this research is descriptive research with qualitative methods. The results of this study indicate that coordination between the two agencies has been carried out, but there are still things that have not run optimally, namely coordination of preparing vehicle documents both before they were deleted and after they were deleted, more intensive communication, employee capabilities, and maximum participation. The two agencies must play a more optimal role by increasing their performance in order to coordinate so that what has been determined will be optimally achieved.Koordinasi merupakan penyatuan persepsi antara bagian-bagian yang dberbeda didalam organisasi agar saling bekerjasama dalam rangka memberikan sumbangsih kepada organisasi untuk mencapai tujuan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menjelaskan pelaksanaan koordinasi Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru dalam penghapusan asset Kendaraan Dinas Operasional Khusus (ambulance). Teori yang digunakan untuk pengekuruan dalam penelitian ini menggunakan teori yang meliputi komunikasi, kesadaran pentingnya koordinasi, kompetensi partisipan, kesepakatan, komitmen dan insentif koordinasi serta kontinuitas perencanaan. Tipe yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan metode kualitatif. Adapun hasil dari penelitian ini bahwa koordinasi antara kedua intansi telah dilakukan, namun masih terdapat hal-hal yang belum berjalan maksimal dinataranya adalah koordinasi mempersiapakan surat-surat kendaraan baik sebelum dihapus maupun telah dihaspus, komunikasi yang lebih instensif, kemapuan pegawai, partisipasi secara maksimal. Kedua intansi harus berperan lebih maksimal dengan cara meningkatkan kinerjanya dalam rangka melakukan koordinasi agar apa yang telah ditentukan akan tercapai secara maksimal.]]>
<![CDATA[STRATEGI PEMASARAN PERSONAL SELLING DAN WORD OF MOUTH TOKO KUE TRADISIONAL SIMPANG TIGA EMPANG BOGOR ]]>
<![CDATA[Siregar, Mariana Rista Ananda]]>;
<![CDATA[Asmara, Mojang Ayu]]>;
<![CDATA[Awallya, Vika]]>;
<![CDATA[Virsya, Amanda Maulidha]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP) Vol 12, No 1 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Tribhuwana Tungga Dewi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33366/jisip.v12i1.2576
<![CDATA[The analysis of this research is the marketing strategy of the Simpang Tiga Empang Bogor Cake Shop in the digital era. This study used a qualitative research method with a descriptive approach, describing the situation thoroughly and in depth. Sources of data obtained using primary data sources. Obtained direcly from the owner of the Simpang Tiga Empang Cake Shop. The purpose of this research is to find out the marketing strategy carried out by the Simpang Tiga Empang Cake Shop in marketing its products amidst culinary business competition in the digital era. The marketing strategy carried out by the Simpang Tiga Empang Cake Shop is to focus on improving product quality, maintaining the traditional taste of products, setting prices that are affordable for all people, improving service quality, and complete product types. From the strategy carried out by the Simpang Tiga Empang Cake Shop, WOM was born. Word of Mouth is the dissemination of information from one individual to another through oral communication. Simpang Tiga Empang Cake Shop also carries out executive selling, namely personal selling activities carried out direcly by the company’s leadership.Analisis penelitian ini adalah strategi pemasaran Toko Kue Simpang Tiga Empang Bogor di era digital. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, menggambarkan keadaan secara menyeluruh dan mendalam. Sumber data diperoleh dengan menggunakan sumber data primer. Didapatkan langsung dari pemilik Toko Kue Simpang Tiga Empang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi pemasaran yang dilakukan Toko Kue Simpang Tiga Empang dalam memasarkan produknya di tengah persaingan bisnis kuliner di era digital. Strategi pemasaran yang dilakukan oleh Toko Kue Simpang Tiga Empang adalah fokus pada peningkatan kualitas produk, menjaga cita rasa tradisional produk, menetapkan harga yang terjangkau untuk semua kalangan, meningkatkan kualitas pelayanan, dan melengkapi jenis produk. Dari strategi yang dilakukan Toko Kue Simpang Tiga Empang, lahirlah WOM. Word of Mouth adalah penyebaran informasi dari satu orang ke orang lain melalui komunikasi lisan. Toko Kue Simpang Tiga Empang juga melakukan executive selling yaitu kegiatan personal selling yang dilakukan langsung oleh pimpinan perusahaan.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI BANTUAN SOSIAL PENDIDIKAN PROGRAM INDONESIA PINTAR SEBAGAI TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP WARGA NEGARA (STUDI DESKRIPTIF DI SMP NEGERI 1 KRESEK, KECAMATAN KRESEK, KABUPATEN TANGERANG-BANTEN) ]]>
<![CDATA[Nainah, Evi]]>;
<![CDATA[Jamaludin, Ujang]]>;
<![CDATA[Bahrudin, Febrian Alwan]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP) Vol 12, No 1 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Tribhuwana Tungga Dewi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33366/jisip.v12i1.2598
<![CDATA[The purpose of this study was to find out how the Program Indonesia Pintar (PIP) was implemented at SMP Negeri 1 Kresek. This research is qualitative research with a descriptive study. The results of research on the implementation of PIP at SMP Negeri 1 Kresek is that the policy standard used is the Regulation of the Secretary General of the Ministry of Education and Culture Number 20 of 2021. The resources used include human resources, budget, and time. The characteristics of the organization implementing the PIP implementation at SMP Negeri 1 Kresek have fragmentation/division of responsibilities among the parties involved. Communication between implementing organizations and resources is related to and influences policy implementation. The disposition/attitude of the implementer responds well to and accepts the policies set. Social, economic, and political conditions support and have an impact on the implementation of PIP at SMP Negeri 1 Kresek.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Implementasi Program Indonesia Pintar (PIP) di SMP Negeri 1 Kresek. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan studi deskriptif. Hasil Penelitian pada implementasi PIP di SMP Negeri 1 Kresek adalah standar kebijakan yang digunakan adalah Peraturan Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek Nomor 20 Tahun 2021. Sumber daya yang digunakan diantaranya sumber daya manusia, anggaran dan waktu. Karakteristik organisasi pelaksana implementasi PIP di SMPNegeri 1 Kresek memiliki fragmentasi/pembagian tanggung jawab diantara pihak yang terlibat. Komunikasi antar organisasi pelaksana dan sumber daya merupakan hal yang berkaitan dan mempengaruhi implementasi kebijakan. Disposisi/sikap pelaksana merespon baik dan menerima atas kebijakan yang ditetapkan. Kondisi sosial, ekonomi dan politik mendukung dan memberi dampak pada implementasi PIP di SMPNegeri 1 Kresek.]]>
<![CDATA[DIGITALISASI PELAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT MELALUI SAMBAT ONLINE ]]>
<![CDATA[Larasati, Dewi Citra]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP) Vol 12, No 1 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Tribhuwana Tungga Dewi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33366/jisip.v12i1.2601
<![CDATA[The "Sambat Online" application is a digitization of services to make it easier for people to submit complaints. This application serves to accommodate suggestions, criticisms and complaints related to existing services in Malang City. Through the website, there are three routes, namely through the sms route, the website route and the android route. Qualitative was chosen as this research method. The results of this research indicate that the digitization of online splice services in responding to complaints from the people of Malang City is relatively slow because according to the mayor's regulations, complaints are responded to in a maximum of 7 days, however this is done over 1 week to 1 month. This is due to the lack of admin staff on duty to answer these complaints due to rolling deployments within the malang city government asn environment, besides that the lack of synchronization between regional devices has also slowed down responding to complaints from the public. Sambat online adalah digitalisasi pelayanan yang memberikan kemudahandalam menyampaikan keluhan. Aplikasi ini menerima berbagai bentuh keluhan, kritik dan saran untuk menampung saran kritik dan keluhan terkait semua permasalahan yang ditemui di Kota Malang. Sambat online memiliki tiga jalur pengaduan yaitu melalui jalur android, website dan sms. Metode research dalam penelitian ini menggunakan kualitatif. Dimana diperoleh hasil sebagai berikut digitalisasi pelayanan sambat online tergolong lambat karena sesuai peraturan walikota, aduan maksimal direspon 7 hari, namun hal tersebut dilakukan diatas 1 minggu hingga 1 bulan. Hal ini disebabkan karena minimnya pegawai admin yang bertugas untuk menjawab keluhan tersebut karena adanya rolling penyebaran di lingkungan ASN Pemkot Malang, selain itu kurangnya sinkronisasi antar Perangkat Daerah juga menjadi lambatnya merespon keluhan dari masyarakat.]]>
<![CDATA[ANALISIS KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT PADA PILKADA TAHUN 2020 DI KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA ]]>
<![CDATA[Fachrian, S]]>;
<![CDATA[Adriadi, Adriadi]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP) Vol 12, No 1 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Tribhuwana Tungga Dewi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33366/jisip.v12i1.2540
<![CDATA[The researcher conducted a study entitled Performance Analysis of the General Election Commission in Increasing Community Political Participation in the 2020 Regional Head Elections in North Musi Rawas Regency. The problem posed is how the performance of the KPU in Musi Rawas Utara Regency in increasing political participation there in 2020 increases when compared to 2015. The purpose of the study is to find out how the performance and procedures for implementing the KPU work program in North Musi Rawas Regency and the mechanism for carrying out the stages of the post-conflict local election. This research was designed using qualitative research methods. Data collection techniques are observation, interviews, and documentation. The informants in this study were KPU commissioners, KPU employees, and ordinary people who were involved in and witnessed the post-conflict local election in North Musi Rawas Regency. This study uses 5 indicators in measuring the performance of the KPU, the first is the concept of Productivity, which measures the level of efficiency and effectiveness of the KPU's services. Second, service quality, namely community satisfaction, can be a parameter to assess the performance of public organizations. Third, Responsiveness is the ability of the organization to recognize the needs of the community, set the agenda and service priorities. Fourth, Responsibility explains whether the implementation of public organization activities is in accordance with correct administrative principles. Fifth Accountability shows how much the policies and activities of the organization are subject to political officials elected by the people directly Peneliti melakukan penelitian yang berjudul Analisis Kinerja Komisi pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pilkada Tahun 2020 Di Kabupaten Musi Rawas Utara. Permasalahan yang diajukan yaitu bagaimana kinerja KPU Kabupaten Musi Rawas Utara dalam meningkatkan Partisipasi politik disana pada tahun 2020 meningkat jika dibandingkan dengan 2015. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana kinerja dan tata cara pengimplementasian program kerja KPU di Kabupaten Musi rawas Utara serta mekanismenya dalam melakukan tahapan pemilukada. Penelitian ini dirancang dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun informan dalam penelitian ini adalah komisioner kpu pegawai kpu serta masyarakat biasa yang terlibat serta menyaksikan jalannya pemilukada di kabupaten Musi rawas Utara. Penelitian ini menggunakan 5 indikator dalam mengukur kinerja kpu yang pertama adalah konsep Produktivitas yaitu mengukur tingkat efisiensi dan efektivitas pelayanan kpu. Kedua Kualitas Pelayanan yakni kepuasan masyarakat bisa menjadi parameter untuk menilai kinerja organisasi publik. Ketiga Responsivitas adalah kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat menyusun agenda serta prioritas pelayanan. Keempat Responbilitas menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan organisasi publik sesuai prinsip-prinsip administrasi yang benar. Kelima Akuntabilitas menunjukkan seberapa besar kebijakan serta kegiatan organisasi tunduk pada para pejabat politik yang dipilih oleh rakyat langsung.]]>
<![CDATA[PUBLIC RELATIONS PEMERINTAH KOTA BATU DALAM PENGUATAN BRANDING KOTA WISATA BATU MELALUI INSTAGRAM ]]>
<![CDATA[Qorib, Fathul]]>;
<![CDATA[Aszihar, Rizki]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP) Vol 12, No 1 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Tribhuwana Tungga Dewi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33366/jisip.v12i1.2498
<![CDATA[This study aimed to determine the effectiveness of the Batu City Government Instagram @pemkotbatu.official as a form of public relations media in the cyber era. The theory used in this study is a public relations strategy that consists of defining problems, planning, and programming, taking action and communicating, and evaluating programs. The method used is qualitative with data from the @pemkotbatu.official Instagram account managed by the Public Relations of the Batu City Government so that it is in the form of descriptive data and not in the form of numbers, as is the case in quantitative research. The study results found that the Public Relations of the Government of Batu City are promoting more than just the agendas. More than that, public relations needs to rely on a strategy, namely, that agencies or institutions are liked and trusted by their audiences, called target audiences so that they can all form opinions and perceptions within the community to elevate the image of government agencies or institutions. Properly using social media can improve the image or reputation of the institution, but mistakes in using social media can also be fatal. Therefore the use of social media must continue to be accompanied by capacity building in content management and public relations strategy.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas Instagram Pemkot Batu @pemkotbatu.official sebagai bentuk media humas di era siber. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah strategi public relations yang terdiri dari yakni mendefinisikan problem (fact finding), perencanaan dan pemrograman (Planning), mengambil tindakan dan berkomunikasi (pelaksanaan), serta mengevaluasi program. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan data dari Akun Instagram @pemkotbatu.official yang dikelola Humas Pemkot Batu sehingga berbentuk data deskriptif dan tidak berupa angka-angka seperti halnya pada penelitian kuantitatif. Hasil penelitian menemukan bahwa Humas Pemerintah Kota Batu bukan hanya sekedar mempromosikan agenda-agenda yang ada di sana, lebih dari itu, humas perlu mengandalkan strategi, yakni agar instansi atau lembaga disukai dan dipercaya oleh khalayaknya, disebut target khalayak agar mereka semua dapat membentuk opini dan persepsi didalam diri masyarakat sehingga dapat mengangkat citra intansi atau lembaga pemerintahan. Penggunaan media sosial yang tepat dapat meningkatkan citra atau reputasi lembaga, namun kesalahan dalam penggunaan media sosial juga dapat berakibat fatal. Oleh karena itu penggunaan media sosial harus terus disertai dengan peningkatan kemampuan dalam hal pengelolaan konten dan strategi kehumasan]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG PENGELOLAAN BUMDES (STUDI PADA DESA TORONGREJO KOTA BATU) ]]>
<![CDATA[Setiawan, MN Romi Amin]]>;
<![CDATA[Dewi, Dewa Ayu Putu Shandra]]>;
<![CDATA[Setiamandani, Emei Dwinanarhati]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP) Vol 12, No 1 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Tribhuwana Tungga Dewi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33366/jisip.v12i1.2566
<![CDATA[Government Regulation Number 11 of 2021 is a reinforcement of BUMDes institutions. BUMDes Torongrejo was chosen as one of the established village samples so that it can be analyzed from a management perspective. To measure the implementation of this policy, the Edward III model is used as a basis for analysis. This research uses a qualitative type in the form of descriptive. The results obtained from this research show that in an implementation manner, it must be strengthened on the management side. The participation of the village and community partners is the key to the sustainability of BUMDESPeraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 merupakan penguat terhadap kelembagaan BUMDes. BUMDes Torongrejo dipilih sebagai salah satu sampling Desa yang mapan sehingga dapat di analisa dari sisi pengelolaan. Untuk mengukur penerapan kebijakan ini maka digunakanlah model Edward III sebagai dasar menganalisa. Penelitian ini menggunakan jenis kualitatif yang berbentuk deskriptif. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini diperoleh bahwa secara implementatif harus dikuatkan pada sisi pengelolaan. Peran serta pihak desa dan masyarakat yang menjadi miitra menjadi kunci keberlangsungan dari BUMDES.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MENINGKATKAN EFEKTIVITAS KERJA PEGAWAI (STUDI DI KANTOR DESA TLEKUNG) ]]>
<![CDATA[Bagus, Nanang]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP) Vol 12, No 1 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Tribhuwana Tungga Dewi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33366/jisip.v12i1.2303
<![CDATA[This research was conducted to determine the implementation of government policies in increasing the effectiveness of employee work (case study of Tlekung Village, Junrejo District, Batu City. The resource persons in this study were the Village Head and Tlekung Village Staff. Data analysis used qualitative descriptive with data collection techniques used in This research is; observation, interviews and documentation. The data analysis techniques carried out in this study include; data collection, data reduction, data display and verification and conclusion drawing. The results show that the implementation of government policies in improving the effectiveness of employees' work in Tlekung Village. Based on the results of the study, it can be concluded as follows: 1. the implementation of village government policies in increasing the effectiveness of the work of employees in Tlekung Village, comes from the leader or village head who has the ability to influence subordinates (employees) without forcing will and personal interests, are nurturing and understand their subordinates. So that employees can accept policies and want to follow what they are ordered and can work effectively. 2. Factors supporting the effectiveness of employee work, employee discipline at the Tlekung Village Office is quite good. They always try to get to work on time and stay in the workspace during working hours. So that employees continue to carry out their obligations to serve the public (community). 3. inhibiting factors include; So far, from the results of research conducted, only a few people have complained about the performance of employees. People only complain in terms of managing ID cards and family cards and it's also not the result of negligence or lack of seriousness of employees in serving but more on technical issues.Penelitian ini yang dilakukan untuk mengetahui implementasi kebijakan pemerintah dalam meningkatkan efektivitas kerja pegawai (studi kasus Desa Tlekung Kecamatan Junrejo Kota Batu. Narasumber dalam penelitian ini yaitu Kepala Desa dan Staf Desa Tlekung. Analisis data menggunakan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu; observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analis data yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi; penumpulan data, reduksi data, display data serta verifikasi dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi kebijakan pemerintah dalam meningkatkan efektifitas kerja pegawai di Desa Tlekung.  Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan sebagai berikut; 1. implementasi kebijakan pemerintah desa dalam meningkatkan efektivitas kerja pegawai pada Desa Tlekung, berasal dari pimpinan atau kepala desa yang memiliki kemampuan dalam mempengaruhi bawahan (pegawai) tanpa memaksakan kehendak dan kepentingan pribadi, bersifat mengayomi dan mengerti akan bawahannya. Sehingga pegawai dapat menerima kebijakan dan mau mengikuti apa yang diperintahkannya serta dapat bekerja secara efektif. 2. Faktor pendukung efektivitas kerja pegawai, kedisiplinan pegawai pada Kantor Desa Tlekung sudah cukup baik. Mereka selalu berusaha masuk kerja tepat waktu dan tetap berada di ruang kerja saat jam kerja. Sehingga para pegawai tetap menjalankan kewajibannya melayani publik (masyarakat). 3. faktor penghambat diantaranya; Sejauh ini dari hasil penelitian yang dilakukan hanya sedikit masyarakat yang mengeluh akan kinerja pegawai. Masyarakat hanya mengeluhkan dalam hal pengurusan KTP dan KK dan itu juga bukan akibat kelalaian atau ketidakseriusan pegawai dalam melayani tetapi lebih kepada masalah teknis saja. ]]>
