cover
Contact Name
Fathul Qorib
Contact Email
fathul.indonesia@gmail.com
Phone
+6285354769970
Journal Mail Official
jisip.unitri@gmail.com
Editorial Address
Jl. Telaga Warna, Tlogomas, Malang, Jawa Timur, Indonesia
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP)
ISSN : -     EISSN : 24426962     DOI : 10.33366/jisip
JISIP Journal of Social and Political Science is published three times a year (April, August and December). Article published in JISIP is an article based on the results of research (priority), and articles on scientific reviews of contemporary phenomena in the field of Social and Political Science, Communication and Public Administration. In receiving articles that will be reviewed by internal, external editors and reviewers. Each article entered in the JISIP journal will be sent to the editors section through the Initial Review process. After that, the articles will be sent to peer reviewers to get the Double-Blind Peer Review Process. JISIP will be published papers chosen under the a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Articles 608 Documents
IMPLEMENTASI ASAS PELAYANAN PUBLIK DI KELURAHAN TUNJUNGSEKAR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 Yulius Sumianto; Sugeng Rusmiwari; Dody Setyawan
JISIP : Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol 2, No 1 (2013)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (99.826 KB) | DOI: 10.33366/jisip.v2i1.64

Abstract

Abstrak: Penelitian ini bertujuan 1) Untuk mengetahui implementasi asas pelayanan publik di Kelurahan Tunjungsekar 2) Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi asas pelayanan publik di Kelurahan Tunjungsekar dan 3) Untuk mengetahui kesesuaian asas pelayanan publik di Kelurahan Tunjungsekar dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009. Lokasi penelitian ini adalah di Kantor Kelurahan Tunjungsekar Kecamatan Lowokwaru Kota Malang. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik Milles dan Hubermen. Implementasi asas pelayanan publik di Kelurahan Tunjungsekar dapat diketahui bahwa pelayanan yang diberikan kepada masyarakat selama ini merupakan pelayanan yang terbaik sehingga berbagai kepentingan masyarakat terkait dengan pelayanan aparatur Kelurahan dapat terpenuhi tanpa melakukan pembedaan atas pelayanan yang diberikan. Namun demikian apabila terdapat kesalahan maka hal tersebut manjadi hal yang perlu diperbaiki sehingga jaminan kepuasan pelayanan menjadi hal wajib yang harus dilakukan dan untuk meningkatkan jaminan pelayanan kepada masyarakat maka bentuk tindakan yang diberikan Kelurahan kepada aparat Kelurahan dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yaitu mengikutsertakan aparatur untuk mengikuti DIKLAT yang diadakan oleh Pemerintah. Apabila ditinjau dari ketepan waktu atas pelayanan menunjukkan bahwa selama ini pihak Kelurahan telah memberikan jaminan atas ketepatan waktu pelayanan yang diberikan. Faktor yang mempengaruhi implementasi asas pelayanan publik di Kelurahan Tunjungsekar terbentuk karena adanya aparat Kelurahan yang tidak terlalu paham mengunakan Microsoft Office Word dan Microsoft Office Excel sehingga mereka sering kesulitan disaat melakukan pekerjaannya. Faktor penghambat pelayanan yaitu adanya persyarakatan yang kurang mamadai yang harus dipenuhi oleh masyarakat sehingga pelayanan yang diberikan tidak secara maksimal diberikan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 maka pelayanan yang diberikan oleh aparatur di Kelurahan Tunjungsekar telah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh UU tersebut. Dimana pelayanan yang diberikan mampu memberikan jaminan kepuasan kepada masyarakat sehingga pelayanan yang diberikan benar-benar sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tersebut. Kata Kunci: Implementasi Asas Pelayanan Publik dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
STRATEGI PEMERINTAH DESA DALAM PEMBERDAYAAN KELOMPOK TANI Adrianus Sodi Liwu; Cahyo Sasmito
JISIP : Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol 8, No 4 (2019)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (184.081 KB) | DOI: 10.33366/jisip.v8i4.1952

Abstract

 Abstrak: Strategi pemberdayaan yang dilakukan Pemerintah Desa terlebih khusus untuk kelompok tani merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), menguatkan potensi yang ada serta melindungi kelompok tani dengan membentuk dan merubah perilaku masyarakat melalui pengembangan potensi-potensi yang dimiliki. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi pemerintah desa dalam meningkatkan pemberdayaan kepada masyarakat khususnya kelompok tani di Desa Pujon Lor Kecamatan Pujon Kabupaten Malang. Penelitian ini menggunakan metode deskripsi kualitatif. Teknik penentuan informan yaitu purposive sampling. Data diperoleh melalui pendekatan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisa data melalui tahap reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Untuk menjaga keabsahan data dilakukan  melalui tahap triangulasi teknik. Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam menciptakan suasana untuk mengembangkan potensi desa khususnya kelompok tani, pemerintah telah mendatangkan pihak penyuluh untuk membantu dalam meningkatkan pemahaman kelompok tani agar dapat mengembangkan potensi yang ada. Selain itu, strategi pemerintah desa untuk meningkatkan kapasitas kelompok tani dengan memperkuat potensi yang ada dan melindungi kelompok tani dari berbagai persaingan yang terjadi pemerintah desa sudah melakukan monitoring dan sosialisasi dengan tujuan agar kelompok tani lebih sejahtera. Kata Kunci: Strategi, Pemberdayaan, Kelompok TaniAbstract: Empowerment strategies undertaken by the Village Government especially specifically for farmer groups are efforts to improve the quality of human resources (HR), strengthen existing potentials and protect farmer groups by forming and changing community behavior through developing their potentials. This study aims to determine the strategy of the village government in increasing empowerment to the community, especially farmer groups in Pujon Lor Village, Pujon District, Malang Regency. This study uses a qualitative description method. The technique for determining informants is purposive sampling. Data obtained through interviews, observation and documentation. Data analysis through the stage of data reduction, data presentation and drawing conclusions or verification. To maintain the validity of the data is done through the technique triangulation stage. The results showed that in creating an atmosphere to develop the potential of villages, especially farmer groups, the government had invited extension workers to help improve the understanding of farmer groups in order to develop the existing potential. In addition, the village government's strategy to increase the capacity of farmer groups by strengthening existing potentials and protecting farmer groups from various competitions that occur the village government has conducted monitoring and socialization in order to make the farmer groups more prosperous.Keywords: Strategy, Empowerment, Farmer Group
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN MELALUI KERTU PENJAMIN SOSIAL DAN KARTU INDONESIA PINTAR PADA MASYARAKAT (Studi Kasus di Kelurahan Kauman Kota Malang) Muhammad Sulhan; Totok Sasongko
JISIP : Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol 6, No 1 (2017)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (81.394 KB) | DOI: 10.33366/jisip.v6i1.365

Abstract

Abstract : The results from the study showed that the poverty reduction policies which in the determination of the distribution of social insurance corporation cards and Indonesia Smart Card conduct preliminary fielded clerk who will then conduct a survey or checking the area or areas deemed eligible to receive assistance from the government that came with the role of the community itself , Based grouping of people is done by officers to facilitate the distribution of aid means social insurance corporation cards and Indonesia Smart Card in the city of Malang, especially in Sub Kuaman which has a population of 560 inhabitants of poor people among them who are entitled to a card guarantor of social only 30% while the card Indonesia smart as much as 5%. Keywords: Implementation of Policy, Poverty, social insurance corporation cards (KPS) and Indonesia Smart Card (KIP) Abstrak: hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan pengurangan angka kemiskinnan melalui pendistribusian KPS dan KIP dilakukan melalui studi pendahuluan terlebih dahulu, kemudian survey serta pengecekan area yang dianggap memenuhi syarat untuk menerima bantuan dari pemerintah. Berdasarkan pengelompokan masyarakat yang dilakukan oleh petugas terkait untuk memfasilitasi pendistribusian KPS dan KIP khusus nya masyarakat Kecamatan Kauman yang populasi nya mencapai 560 penduduk di temukan data bahwa masayarakt miskin yang berhak menerima KPS sebanyak 30% sedangkan masyarakat miskin yang berhak menerima KIP sebanyak 5%. Kata Kunci: Implementasi kebijakan, Kemiskinan, KPS dan KIP
IMPLEMENTASI PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) DAN IMPLIKASINYA TERHADAP TATA RUANG DI KOTA BATU Teodorus Egie Sapultura; Agung Suprojo
JISIP : Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol 6, No 2 (2017)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (242.766 KB) | DOI: 10.33366/jisip.v6i2.1489

Abstract

Abstract: Government regulation number 36 of 2005 about permission to establish building clearly shown that it’s permission who given by district/city government to owner of the building to build new, change, expand, reduce, and carring for the building accordingly with administrative requirments and technical requirments that valid. Researcher use method of qualitative research. Data collection through observation technique, interview, and documentation. The results showed that Implementation of region regulation policy number 4 of 2011 about permissions to establish building(IMB) in this matter is ownership of building permission (IMB) not yet realisation too well. This matter due to human resources factor is still lack and level of society obedience which still low. Obstruction factor implementation of region regulation policy number 4 of 2011 about permission of establish to building in this matter is ownership of building permission(IMB), the factor from side of police environtment that is problem of low society obedience because socialiszation from hooked instation not yet maximal which related with IMB. Key Word: Implementation, IMB, Space Arrangement Abstrak: Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 mengenai Izin Mendirikan  Bangunan Secara jelas diperlihatkan bahwa Izin mendirikan bangunan gedung adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota kepada pemilik bangunan gedung  untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Pengumpulan data melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dalam hal ini adalah kepemilikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) belum terlaksana dengan baik. Hal ini dikarenakan faktor sumber daya manusia yang masih kurang dan tingkat kepatuhan masyarakat yang masih rendah. Faktor penghambat pengimplementasian kebijakan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Izin Mendirikan Bangunan dalam hal ini adalah kepemilikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), faktor dari segi lingkungan kebijakan yaitu masalah kepatuhan masyarakat yang rendah karena sosialisasi dari instansi terkait belum maksimal yang berhubungan dengan IMB. Kata Kunci: Implementasi, IMB, Tata Ruang
KESIAPAN PEMERINTAH DESA LANDUNGSARI MENGHADAPI IMPLEMENTASI ALOKASI DANA DESA SESUAI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 Akasius Akang
JISIP : Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol 4, No 1 (2015)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (119.96 KB) | DOI: 10.33366/jisip.v4i1.96

Abstract

Basis kemajuan sebuah Negara ditentukan oleh kemajuan Desa. Adanya UU Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa memuat berbagai perubahan salah satunya adalah program ADD yang diperkirakan sebesar Rp 1,4 Miliar. Dengan demikian, perlu dicermati melalui penelitian dengan bertujuan untuk mengetahui, menganalisis, dan mendeskripsikan kesiapan dan faktor-faktor pendukung sertapenghambat pemerintah desa mengimplementasi program tersebut.Metode penelitian dilakukan dengan jenis penelitian kualitatif, jenis dan sumber data meliputi data primer dan sekunder. Pengumpulan data melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Instrumen penelitian meliputi peneliti sendiri, panduan wawancara, dan catatan lapangan, Teknik sampling meliputipurposive dan snowball sampling, dan informan meliputiPemerintah desa dan masyarakat. Keabsahan data dengan menggunakan teknik triangulasi. Analisis dengan Reduksi, Penyajian dan penarikan kesimpulan. Pemerintah Desa Landungsari siap mengimplementasikan kebijakan program ADD sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Faktor-faktor pendukungnya meliputi: Komunikasi dilakukan dengan baik, Sumber daya Pemerintah Desa Landungsari yang sudah sangat mendukung, disposisi atau sikap menyatakan kesediaan dan komitmennya untuk siap melaksanakan program Alokasi Dana Desa (ADD). Sedangkan faktor-faktor penghambatnya meliputi: Komunikasi hanya kepada perwakilan dari perangkat desa. Masih terdapat perangkat desa dan struktur birokrasi Pemerintah desa Landungsari yang belum sepenuhnya sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Kata Kunci: Pemerintah Desa, Kebijakan Publik, Implementasi Kebijakan Publik, Alokasi Dana Desa
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN WISATA BUNGA DALAM UPAYA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT Soleman Yelo Bora
JISIP : Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol 7, No 3 (2018)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (97.914 KB) | DOI: 10.33366/jisip.v7i3.1408

Abstract

Abstract: The policy of developing flower tourism is an effort to prosper the Sidomulyo Village community, Batu City. The problems that arise in the implementation of this policy are the lack of government assistance and the location of flower tourism nurseries not according to standards. The purpose of this research is to; (1) Analyzing the implementation of interest tourism development policies in an effort to improve the welfare of society, (2) Identifying the factors that influence the implementation of interest tourism development policies in an effort to improve community welfare. This study uses qualitative methods with data collection techniques with Snowball Sampling Techniques.The implementation of the Flower Tourism Development Policy in Sidomulyo Village, Kota Batu is already going well because of the mutual openness between the Village Government and Sidomulyo Village communities, the sufficient number of productive age workers supported by the disposition or attitude of the implementors who fully support the development of flower tourism in Sidomulyo Village, as well as the bureaucratic structure that is already well underway between the village apparatuses who took part in various fields carried out by the community. But still found lack of facilities and infrastructure to support tourism activities and limited capital. Keywords: Policy Implementation, Interest Tourism, Community Welfare. Abstrak: Kebijakan pengembangan wisata bunga adalah upaya untuk mensejahterakan masyarakat Desa Sidomulyo, Kota Batu. Permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan kebijakan ini yaitu kurang maksimalnya pendampingan pemerintah dan Lokasi pembibitan wisata bunga tidak sesuai standar. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk; (1) Menganalisis implementasi kebijakan pengembangan wisata bunga dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyaraka, (2) Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pengembangan wisata bunga dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data dengan Teknik Snowball Sampling. Implementasi Kebijakan Pengembangan Wisata Bunga di Desa Sidomulyo, Kota Batu sudah cukup berjalan dengan baik karena adanya saling keterbukaan antara Pemerintah Desa dan masyarakat Desa Sidomulyo, tercukupinya jumlah tenaga kerja usia produktif yang ditunjang dengan disposisi atau sikap para implementor yang sudah seutuhnya mendukung pengembangan wisata bunga di Desa Sidomulyo, serta struktur birokrasi yang sudah cukup berjalan dengan baik antara aparatur desa yang turut andil dalam berbagai bidang yang dilakukan oleh masyarakat. Namun masih ditemui Kurangnya sarana dan prasarana pendukung kegiatan pariwisata dan keterbatasan modal. Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Wisata Bunga, Kesejahteraan Masyarakat                                                                              
POLA KOMUNIKASI ORGANISASI DALAM MENINGKATKAN MOTIVASI KERJA KARYAWAN DI GAJAYANA TV Salvador Faria Sequeira Goncalves
JISIP : Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol 8, No 1 (2019)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (200.758 KB) | DOI: 10.33366/jisip.v8i1.1597

Abstract

Abstract: The approach used in reviewing the problem using qualitative descriptive methods. The informant retrieval technique uses purposive sampling technique. Informants in this study include: Managing Director, Station Manager, Head of Program and Production, Technical Staff, Staff News, and Staff Presenter. Data obtained through interviews and documentation. The results of this study are 1) The pattern of organizational communication based on chain communication patterns can increase employee motivation through building individual communication with mutual trust and openness. The application of chain communication patterns is based on the message delivery system applied by structured Gajayana TV. 2) Inhibiting factors include: misinterpretation of messages from recipients, lack of similarity of perceptions in terms of message interpretation. These errors are generally due to the length of work. The solution used is to build two-way communication so that the new ones join are not wrong in interpreting the meaning of the message. Keywords: Communication patterns, Motivation, and Gajayana TV Abstrak: Pendekatan yang digunakan dalam mengkaji permasalahan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengambilan informan menggunakan teknik purposive sampling. Informan dalam penelitian ini antara lain: Direktur Utama, Manajer Stasiun, Kabag Program dan Produksi, Staff Teknik, Staff News, dan Staff Presenter. Data diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penilitian ini yaitu 1) Pola komunikasi organisasi berdasarkan pola komunikasi rantai dapat meningkatkan motivasi karyawan melalui cara membangun komunikasi individu dengan saling percaya dan terbuka. Penerapan pola komuniasi rantai didasarkan pada sistem penyampaian pesan yang diterapkan oleh Gajayana TV yang terstruktur. 2) Faktor-faktor penghambat antara lain: salah interpretasi pesan dari penerima, tidak adanya kesamaan persepsi dalam hal interpretasi pesan. Kesalahan-kesalahan ini umumnya dikarenakan lamanya bekerja. Solusi yang digunakan yaitu membangun komunikasi dua arah sehingga yang baru bergabung tidak salah dalam menginterpretasikan makna dari pesan. Kata kunci: Pola komunikasi, Motivasi, dan Gajayana TV 
PERAN KOMUNIKASI INTERPERSONAL DALAM MENJAGA HUBUNGAN YANG HARMONIS ANTARA MERTUA DAN MENANTU PEREMPUAN Yuyun Santi
JISIP : Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol 4, No 3 (2015)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (165.813 KB) | DOI: 10.33366/jisip.v4i3.128

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:1)tingkat keterbukaandan keharmonisan, tingkat komunikasi dan untuk mengetahui tingkat permasalahan antara menantu dan mertua perempuan, 2) peran komunikasi interpersonal antara menantu dan mertua perempuan, 3)hambatan yang dialami oleh menantu perempuan dalam berhubungan baik dengan mertua perempuan dan begitupula sebaliknya.Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian kualitatif. Sampel penelitian mengunakan purposive sampling dengan 52 informan. Teknik pengumpulan data yang lakukan oleh peneliti adalah Observasi, wawancara dan dokumentasi. Metode analisa data yang di gunakan yaitu metode deskriptif.Hasil penelitian membuktikan bahwa peran komunikasi interpersonal dalam menjaga hubungan yang harmonis antara mertua dan menantu perempuan yaitu: a)tingkat keterbukaan dan keharmonisan antara menantu dan mertua perempuan diketahui 63%mengalami hubungan terbuka dan harmonis, tingkat komunikasi antara menantu dan mertua perempuan sebanyak 53% dinyatakan menantu dan mertua perempuan sering melakukan komunikasi dengan baik. Adapun data membuktikan sebanyak 52% hubunganantara menantu dan mertua perempuan dinyatakan tidak ada masalah. Kata kunci : Komunikasi interpersonal, hubungan yang harmonis, mertua, menantu perempuan
PENGARUH AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT DESA Yohanes Antonius Lasa; Asih Widi Lestari
JISIP : Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol 7, No 1 (2018)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (562.948 KB) | DOI: 10.33366/jisip.v7i1.1447

Abstract

Abstract: To avoid abuse in implementing the Village Fund Allocation Policy (ADD), it is necessary to have accountability and transparency in the village administration's management of Village Fund Allocation, and to involve the village community as a whole so that it can guarantee ADD management well in implementing government activities and empowerment society. This type of research uses a quantitative descriptive approach, the main data source is primary data with a data collection tool that is a questionnaire or questionnaire that refers to the Likert Scale, the sample technique used is purposive sample, data analysis using multiple regression analysis. The results of the study were that the management of Village Fund Allocation had an effect on community participation of 0.549, and the transparency of the management of Village Fund Allocation had an effect on community participation of 0.443, while the influence of accountability and transparency in the management of Village Fund Allocation in community participation in Tulungrejo Village was 89.8%. The conclusion of the study shows that accountability and transparency have a positive and significant effect on community participation in the management of Village Alocation Funds (ADD) in Tulungrejo Village. Keywords: Accountability, Transparency, Community Participation ABSTRAK: Untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan dalam mengimplementasikan kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD), maka diperlukan adanya akuntabilitas dan sikap transparansi pemerintahan desa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa, serta melibatkan masyarakat desa secara keseluruhan agar dapat menjamin pengelolaan ADD dengan baik dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. Jenis penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif, sumber data utama adalah data primer dengan alat pengambilan data yaitu kuesioner atau angket yang mengacu pada Skala Likert, teknik sampel yang digunakan adalah sampel purposive, analisis data menggunakan analisis regresi ganda. Hasil penelitian yaitu akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat sebesar 0,549, dan transparansi pengelolaan Alokasi Dana Desa berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat sebesar 0,443, sementara pengaruh antara akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Alokasi Dana Desa terhadap partisipasi masyarakat di Desa Tulungrejo sebesar 89,8%. Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas dan transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tulungrejo. Kata Kunci: Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi Masyarakat
UPAYA PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PADA MASYARAKAT PREDRIK KWAN; Willy Tri Hardiyanto; Dody Setyawan
JISIP : Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol 2, No 2 (2013)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (302.645 KB) | DOI: 10.33366/jisip.v2i2.55

Abstract

Abstract: Abstraction This Base On Reality That which Indicate Still There are many Deficient in And Mistrust hello world In The government The village,Then Study Concerning The effort BecomeVery Relevant To Raised. The implication of The application Service The area also Sue The village DoVarious Multiform Renewal InInternally AsWas prosecuted By Services.The renewal of this Just possible Done Manakalah The government The village Already Capable of being Empowering Her.To depart From thinking The thenViewed Need Do Study hello word The government hello word To Good Service On People.Formulating The problem In Research It is How Conditions The The villagers Lismanggu Viewed from Conditions Three Or actor Acolonnade Government Existing.And what is the Berdayaan of The The government Villages District Prafi A county Manokwari And post-conflict -upaya what Should Done in The implementation of the village.An inference It is obtainable In order to Upayan government Divided into the three concepts Governments and government The village, a body of s consultative The village, civil society Village and sub-district prafi while.The effort That is over This Made to empower Or improve Capacity The government has yet to Optimal and have not shown The act of one who Sistematiik( still half-hearted and partial )And Concentrated On the fields A particular.Our suggest ions The ask is The village was, okay Who muflak to Done.An effort made By integrating Various needs,Every actor And the approach A systemic.The Government Regency expected more focus attention Organization of theT he village Government efforts throughthe granting of the aid in the form of the allocation offunds for implementation of the Government's efforts of village Lismanggu district prafi district of Manokwari.