cover
Contact Name
Andri Putra Kesmawan
Contact Email
andriputrakesmawan@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
igpa@ugm.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kab. sleman,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik
ISSN : 08529213     EISSN : 24774693     DOI : -
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publikasi), dengan nomor p-ISSN: 0852-9213, e-ISSN: 2477-4693, adalah jurnal multidisiplin berskala nasional yang mencakup berbagai pokok persoalan dalam kajian ilmu-ilmu administrasi publik. Secara khusus JKAP menaruh perhatian pada pokok-pokok persoalan tentang perkembangan ilmu kebijakan dan administrasi publik, administrasi pembangunan, otonomi daerah, birokrasi dan aparatur negara, desentralisasi, ilmu ekonomi dan studi pembangunan, manajemen publik, kebijakan dan pemerintahan, serta ilmu sosial lain mencakup ilmu kesehatan masyarakat, politik fiskal, dan perencanaan wilayah.
Arjuna Subject : -
Articles 566 Documents
Jejaring Advokasi Kebijakan dalam Mendukung Gerakan Anti Korupsi di Daerah Studi Tentang Aktor dan Strategi Kelompok Firmansyah, Hery
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik) 2010: JKAP VOLUME 14 NOMOR 1, TAHUN 2010
Publisher : Magister Administrasi Publik (MAP) FISIPOL Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (4449.158 KB)

Abstract

This article examines the effectiveness of networking advocacy system in the eradication of corruption in the local government. The principal argument is that various approaches to combat corruption have not been effective which implies the need for different alternatives. The study intends to determine the role of actors involved in building system advocacy network in supporting anti-corruption movement in local governments, particularly in cases of corruption that involved school textbooks in Slean district. The result of this study indicate that the networking system of advocacy for the eradication of corruption in the region, involving people in power (regent) in this case study is not effective. This can be judged from the handling of the legal process which still very slow. To that end, there is need to take advantage of networking advocacy system to enhance synergy among acors in anti-corruption (public, university student/ university/ NGO’s media) in controlling corruption cases. The main problem in building advocacy networks among actors is the diversity of agenda of different actors as well as lake of consistency and little knowledge in building the networking movement. This study recommends that anti-corruption actors in local government should play a role in “capacity building from within” with the institutions directly related to anti-corruption agenda. More ever, there is also need for “pressure form without” achieved through strengthening of the anti-corruption agenda.
Urgensi Reformasi Basis Kekuasaan Birokrasi di Indonesia Pratikno, Pratikno
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik) 1998: JKAP VOLUME 2 NOMOR 1, TAHUN 1998
Publisher : Magister Administrasi Publik (MAP) FISIPOL Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (262.086 KB)

Abstract

This article tries to address a question of why a strong and dominant bureaucracy, which was an effective and efficient instrument for development at the early stage of the Indonesias New Order period, start to loose its effective performance in the last few years. The main point discussed here is the inability of the Indonesian bureaucracy to develop legitimacy and support from the society, especially support toward development programs stipulated and controlled by the bureaucracy. In many cases the bureaucracy has to buy and force societys support which is artificial one. Therefore, it is argued here that the basis of power of Indonesian bureaucracy should be changed from "power over society" toward "power through society" by which a mutual-trust-relationship between society and the bureaucracy can be developed.
An Assessment of Various Appreoaches for Countering Corryuption in Poor Economies Seenyonga, Muyanja; Sulistyo, Sulistyo
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik) 2005: JKAP VOLUME 9 NOMOR 2, TAHUN 2005
Publisher : Magister Administrasi Publik (MAP) FISIPOL Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (911.094 KB)

Abstract

Tulisan ini mengupas berbagai cares yang bisa ditempuh dalam toaya pemberatasan korupsi. Pertama mengidenhfikasipenyebab dasar korupsi, agar upayapemberatasan korupsi dapat dititiberatkan ke akar rumputpermasalahan tersebut. Pengurangan peluang koripsi yang terdapat dalam rentetan peraturan melalui kebijakan deregulasi, swastanisasi, mendorong terciptagapersaingan dalam penyedianjara umum, menaikan upah dan gift riilpegawai negeri sOil, yang hares kenaikannya hams dikaitkan langsung dengan kineda mereka, adalah beberapa cars lee arah pengurangan prevalensi korupsi. Selain itu, kebijakan tadi harm diimbangi dengan beberape mekanisme untuk memonitor kinerja pegawai negeri sipil, dan kepatuhan mereka pada peraturan yang ada. Pendirian dan pernberdayaan upaya badan pemberatasan korupsi anti- corruption agency dengan tenaga ahli dart berbagai bidang dan leetrampilan, diberikan wewenang untuk mencegah, menyelidiki dan menyidik kasus-kasus korupsi, serta mengadakan pendidikan tentang hukum pemberatasan korupsi, pergebab korupsi, datnpak yang ,ditimbulkannya, dan tanguingjawab macjarakat dalam toga pemberatasan korupsi. Penegakan hukum tanpa pandang buluh pada siapa sajayang terlibat kasus korupsi memberikan sigalyangjelas pada magarakat bah= korusi tidak bermanfaat karena resikonya amat bout. Upgayang tidak kalah penting dalam upga pemberatasan korupsi adalah pemberdayaan civil society melalui kebijakan yang memerikan berdin"ga kebebasam media massa, kegiatan LSM, dan iranoarensi di lembaga legislative, akna memberikan checks and balances pada kegiatan pegawai negeri sipil dan perusahaan swasta dan miliki pemerintah. sipil Komitmen pemerintah, yang tenvujud dalam ritewenangyang diberikan badan pemberatas Korupsi, sumber daya alam dan manusia yang dOerunutkkan kea rah tersebut, , dan dasar hukum yang kuatyang melandasi kegiatannya, dan pemberian kin dan ntewenanguntuk mendapat berbagai bantuan dari luarnegeriyangperlu dalam operasitga amat penting untuk keberhasilan pembersihan negera dari penyakit korupsi. Upaya untuk memberatas korupsi seyogyanya hams berkelanjutan supaya masyakarat sadar akan kerugian korupsi pada masyakarat baik yang bersifat jangka pendek dan panjang.
Faktor-Faktor Politik, Administrasi dan Budaya dalam Masalah Korupsi di Indonesia Santoso, Amir
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik) 2007: JKAP VOLUME 11 NOMOR 1, TAHUN 2007
Publisher : Magister Administrasi Publik (MAP) FISIPOL Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2823.491 KB)

Abstract

in process
Model Pengembangan Karir Pegawai Berperspektif Gender dalam Organisasi Publik Sayrani, Laurensius P; Sasmita, Siska
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik) 2008: JKAP VOLUME 12 NOMOR 2, TAHUN 2008
Publisher : Magister Administrasi Publik (MAP) FISIPOL Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (5423.987 KB)

Abstract

in process
Kemampuan Kuangan Daerah Studi Kasus Kota Jambi dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Wulandari, Anita
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik) 2001: JKAP VOLUME 5 NOMOR 2, TAHUN 2001
Publisher : Magister Administrasi Publik (MAP) FISIPOL Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (732.004 KB)

Abstract

One of the crucial benchmark for the success of of decentralisation policy in Indonesia is whether it will improve local financial capacity. It is undeniable that, with the centralistic tendency of national development strategy in the past, local governments had been increasingly dependent on the financial resources provided by the central government. With a radical decentralisation policy has been brought into effect in early 2001, it is assumed that local governments will be able to carry out their development responsibilities with the local financial resources. However, it turned out that the policy are hampered by lack of human resources, infrastructure limitations, and rampant corruption among the local authorities. The financial autonomy in this study is measured by the degree of fiscal decentralisation, the fiscal needs, capacity and efforts, the actual local revenue (PAD) and the elasticity of PAD. The case study in the city of Jambi shows that financial autonomy after decentralisation policy is still low. This is caused by some pitfalls in local finance, namely: I) limited potentials for local taxes and levies, 2) increasing misuse of funds in local administration, and 3) inadequate revenues from the local enterprises. To strengthen financial capacity of Jambi city administration, it is recommended to develop an industrial zone and to boost cooperative networks with domestic as well as foreign investors.
The Resource-Based Theory and Disaster Management: Implication for Local Government in Managing a Disaster Kusumasari, Bevaola
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik) 2012: JKAP VOLUME 16 NOMOR 2, TAHUN 2012
Publisher : Magister Administrasi Publik (MAP) FISIPOL Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (4588.136 KB)

Abstract

Artikel ini adalah kajian evaluasi mengenai kapabilitas pemerintah daerah Bantul menangani bencana gempa. Tujuan utama adalah untuk mengerahkan semua sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan organisasi yang berkaitan dengan melindungi dan menguangi kerentanan masyarakat terhadap bencana. Pemahaman teori berbasis sumber daya (resource based theory.RBT) dapat membantu organisasi mengidentifikasi sumber daya yang dimiliki organisasi untuk mencapai tujuannya. RBT menggunakan perspektif dari kapabilitas orgaisasi untuk menentukan sumber daya apa saja yang diperlukan untuk mencapai tujuan utamanya.
Membangun Masyarakat Madani: Tinjauan Birokratik-Politik Dwiyanto, Agus
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik) 1999: JKAP VOLUME 3 NOMOR 1, TAHUN 1999
Publisher : Magister Administrasi Publik (MAP) FISIPOL Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (188.053 KB)

Abstract

Civil society would be evolved if the government and public bureaucracy can be changed so that it will be more conducive for independent institutions which are free from too much state interventions. Government intervention in societal economic and political activities should be minimized unless it will improve the efficiency and effectiveness of the society in fulfilling their needs. A civil society can be guaranteed if it has an all-inclusive government, one who can assure pluralism and accommodate diverse different groups. A more democratic public bureaucracy is also essential for developing a civil society. In effect, all citizens must be genuinely involved in governmental activities and public services through the governance bodies, referendum, polling or other mechanisms where they can control and influence public decision making process. Within the government, there must be redistribution of power so that check and balance among bureaucratic units can be maintained properly.
Manajemen Jaringan dalam Perspektif Strukturasi Pratikno, Pratikno
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik) 2008: JKAP VOLUME 12 NOMOR 1, TAHUN 2008
Publisher : Magister Administrasi Publik (MAP) FISIPOL Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (4240.472 KB)

Abstract

in process
SPM Bidang Kesehatan: Kasus Kabupaten Kulon Progo Kurniawan, Agung
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik) 2002: JKAP VOLUME 6 NOMOR 2, TAHUN 2002
Publisher : Magister Administrasi Publik (MAP) FISIPOL Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (601.016 KB)

Abstract

The Minimum Service Standard is a benchmark to measure (assess) the performance of the Local Governments in providing the basic services to the public as the obligatory function of the Local Governments. In addition to this standard, Local Governments in fact have been given autonomy to set up their own benchmark to measure the performance of the additional services, which they deliver to thepublic. The Minimum Service Standards should be dynamic and should be reviewed and updated from time to time according to the change of the regional needs and capacities. The dynamic then is reflected in the improvement of the level of performance of the basic services delivered to the public (the minimum service targets), which will be achieved evegyear by the Local Governments. The Minimum Service Standard is different from the Technical Standard In health, for example, the Minimum Service Standard is defined as to provide immunization to 80% of the total children, while the technical standard will specify the number of doses of each antigen, e.g., BCG, OPV, DP7; Measles and Hepatitis, and the ages of the children who should be registered. The Concept of Minimum Service Standard in health for the Local Government of Kulon Progo in this article is defined as how to usefunds obtained from various sources, both from central as well as local, to provide basic health services to thepublic.

Filter by Year

1996 2026


Filter By Issues
All Issue Vol 30, No 1 (2026): May Vol 29, No 2 (2025): November Vol 29, No 1 (2025): May Vol 28, No 1 (2024): May 2024 Vol 28, No 2 (2024): November Vol 27, No 2 (2023): November Vol 27, No 1 (2023): May Vol 26, No 1 (2022): May 2022 Vol 26, No 2 (2022): November Vol 26, No 1 (2022): May Vol 25, No 1 (2021): May, 2021 Vol 25, No 2 (2021): November Vol 24, No 2 (2020): November Vol 24, No 1 (2020): May Vol 23, No 2 (2019): November Vol 23, No 1 (2019): May Vol 22, No 2 (2018): November Vol 22, No 1 (2018): May Vol 21, No 2 (2017): November Vol 21, No 1 (2017): May Vol 20, No 2 (2016): November Vol 20, No 1 (2016): May 2015: JKAP Volume 19 Nomor 2, November Tahun 2015 2015: JKAP Volume 19 Nomor 1, Mei Tahun 2015 Vol 19, No 2 (2015): November Vol 19, No 1 (2015): May 2014: JKAP Volume 18 Nomor 2, November Tahun 2014 2014: JKAP Volume 18 Nomor 1, Mei Tahun 2014 Vol 18, No 2 (2014): November Vol 18, No 1 (2014): May 2013: JKAP Volume 17 Nomor 2, Tahun 2013 2013: JKAP Volume 17 Nomor 1, Tahun 2013 Vol 17, No 2 (2013): November Vol 17, No 1 (2013): May 2012: JKAP VOLUME 16 NOMOR 2, TAHUN 2012 2012: JKAP VOLUME 16 NOMOR 1, TAHUN 2012 Vol 16, No 2 (2012): November Vol 16, No 1 (2012): May 2011: JKAP VOLUME 15 NOMOR 1, TAHUN 2011 Vol 15, No 1 (2011): May 2010: JKAP VOLUME 14 NOMOR 2, TAHUN 2010 2010: JKAP VOLUME 14 NOMOR 1, TAHUN 2010 Vol 14, No 2 (2010): November Vol 14, No 1 (2010): May 2009: JKAP VOLUME 13 NOMOR 2, TAHUN 2009 2009: JKAP VOLUME 13 NOMOR 1, TAHUN 2009 Vol 13, No 2 (2009): November Vol 13, No 1 (2009): May 2008: JKAP VOLUME 12 NOMOR 2, TAHUN 2008 2008: JKAP VOLUME 12 NOMOR 1, TAHUN 2008 2008: JKAP VOLUME 12 NOMOR 1, TAHUN 2008 Vol 12, No 2 (2008): November Vol 12, No 1 (2008): May 2007: JKAP VOLUME 11 NOMOR 2, TAHUN 2007 2007: JKAP VOLUME 11 NOMOR 2, TAHUN 2007 2007: JKAP VOLUME 11 NOMOR 1, TAHUN 2007 2007: JKAP VOLUME 11 NOMOR 1, TAHUN 2007 2006: JKAP VOLUME 10 NOMOR 2, TAHUN 2006 2006: JKAP VOLUME 10 NOMOR 2, TAHUN 2006 2006: JKAP VOLUME 10 NOMOR 1, TAHUN 2006 2006: JKAP VOLUME 10 NOMOR 1, TAHUN 2006 2005: JKAP VOLUME 9 NOMOR 2, TAHUN 2005 2005: JKAP VOLUME 9 NOMOR 2, TAHUN 2005 2005: JKAP VOLUME 9 NOMOR 1, TAHUN 2005 2005: JKAP VOLUME 9 NOMOR 1, TAHUN 2005 2004: JKAP VOLUME 8 NOMOR 2, TAHUN 2004 2004: JKAP VOLUME 8 NOMOR 2, TAHUN 2004 2004: JKAP VOLUME 8 NOMOR 1, TAHUN 2004 2004: JKAP VOLUME 8 NOMOR 1, TAHUN 2004 2003: JKAP VOLUME 7 NOMOR 2, TAHUN 2003 2003: JKAP VOLUME 7 NOMOR 2, TAHUN 2003 2003: JKAP VOLUME 7 NOMOR 1, TAHUN 2003 2003: JKAP VOLUME 7 NOMOR 1, TAHUN 2003 2002: JKAP VOLUME 6 NOMOR 2, TAHUN 2002 2002: JKAP VOLUME 6 NOMOR 2, TAHUN 2002 2002: JKAP VOLUME 6 NOMOR 1, TAHUN 2002 2002: JKAP VOLUME 6 NOMOR 1, TAHUN 2002 2001: JKAP VOLUME 5 NOMOR 2, TAHUN 2001 2001: JKAP VOLUME 5 NOMOR 2, TAHUN 2001 2001: JKAP VOLUME 5 NOMOR 1, TAHUN 2001 2001: JKAP VOLUME 5 NOMOR 1, TAHUN 2001 2000: JKAP VOLUME 4 NOMOR 2, TAHUN 2000 2000: JKAP VOLUME 4 NOMOR 2, TAHUN 2000 2000: JKAP VOLUME 4 NOMOR 1, TAHUN 2000 2000: JKAP VOLUME 4 NOMOR 1, TAHUN 2000 1999: JKAP VOLUME 3 NOMOR 2, TAHUN 1999 1999: JKAP VOLUME 3 NOMOR 2, TAHUN 1999 1999: JKAP VOLUME 3 NOMOR 1, TAHUN 1999 1999: JKAP VOLUME 3 NOMOR 1, TAHUN 1999 1998: JKAP VOLUME 2 NOMOR 2, TAHUN 1998 1998: JKAP VOLUME 2 NOMOR 2, TAHUN 1998 1998: JKAP VOLUME 2 NOMOR 1, TAHUN 1998 1998: JKAP VOLUME 2 NOMOR 1, TAHUN 1998 1997: JKAP VOLUME 1 NOMOR 2, TAHUN 1997 1997: JKAP VOLUME 1 NOMOR 2, TAHUN 1997 1996: JKAP VOLUME 1 NOMOR 1, TAHUN 1996 1996: JKAP VOLUME 1 NOMOR 1, TAHUN 1996 More Issue