cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Andri Putra Kesmawan
Contact Email
andriputrakesmawan@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
igpa@ugm.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kab. sleman,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik
Published by Universitas Gadjah Mada
ISSN : 08529213     EISSN : 24774693     DOI : -
Core Subject : Health, Science, Education, Social,
Decision Sciences, Operations Research & Management Education Public Health Social Sciences
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publikasi), dengan nomor p-ISSN: 0852-9213, e-ISSN: 2477-4693, adalah jurnal multidisiplin berskala nasional yang mencakup berbagai pokok persoalan dalam kajian ilmu-ilmu administrasi publik. Secara khusus JKAP menaruh perhatian pada pokok-pokok persoalan tentang perkembangan ilmu kebijakan dan administrasi publik, administrasi pembangunan, otonomi daerah, birokrasi dan aparatur negara, desentralisasi, ilmu ekonomi dan studi pembangunan, manajemen publik, kebijakan dan pemerintahan, serta ilmu sosial lain mencakup ilmu kesehatan masyarakat, politik fiskal, dan perencanaan wilayah.
Arjuna Subject : -
Articles 566 Documents
 14   15   16   17   18 
Transparansi Birokrasi dalam Pengelolaan APBD di Kota Kupang Pradana, I Putu Yoga Bumi
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik) 2014: JKAP Volume 18 Nomor 2, November Tahun 2014
Publisher : Magister Administrasi Publik (MAP) FISIPOL Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (981.719 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan Pemerintah Kota Kupang kurang transparan atas informasi Pengelolaan APBD miliknya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus Instrumental dan prosedur pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam, dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat sekresi/kerahasiaan informasi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kota Kupang tergolong cukup tinggi, sehingga sulit diakses oleh publik (over secrecy). Alasannya, dokumen keuangan seperti dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Laporan Realisasi Ang- garan (LRA) merupakan dokumen rahasia negara sehingga perlu mendapatkan persetujuan/rekomendasi dari kepala daerah atau sekretaris daerah jika akan diakses oleh publik. Hal ini disebabkan beberapa hal, di antaranya permasalahan sosialisasi, ketiadaan perangkat hukum yang mengatur mengenai infrastruktur di bidang keterbukaan informasi publik, dan ketiadaan sumber daya serta adanya persepsi yang dimiliki oleh sebagian besar birokrat Pemerintah Kota Kupang mengenai kerahasiaan dokumen pengelolaan APBD.
The Role of Transmormational Leadership in Reenginering the Public Administration of the Future Muchiri, Michael
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik) 1999: JKAP VOLUME 3 NOMOR 2, TAHUN 1999
Publisher : Magister Administrasi Publik (MAP) FISIPOL Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (460.289 KB)

Abstract

Dengan berkembangnya teknologi komunikasi yang didukung teknologi televisi, komputer dan arus informasi yang berlangsung super cepat, para manajer publik tidak punya pilihan lain kecuali harus mampu menyesuaikan diri dan menanggapinya melalui pengembangan latar budaya, ekonomi dan politik organisasi publik secara lebih berani, inovatif dan perspektif yang strategis. Isyarat perubahan menuju paradigma baru ini dengan demikian dirancang dan berlangsung untuk menemukan metode-metode pencapaian kinerja yang balk, mempelajari kasus-kasus nyata keberhasilan suatu organisasi, ukuran-ukuran kinerja yang tepat, serta redefinisi sistem pertanggungjawaban dan kepemimpinan profesional yang jelas (Stupak, 1996). Artikel ini dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa organisasi publik sekarang ini benar-benar sedang membutuhkan proses reorganisasi – atau lebih tepatnya proses rekayasa – dan bahwa kunci keberhasilan penerapan rekayasa tersebut adalah kepemimpinan transformasional yang akan mengubah organisasi melalui pengenalan nilai-nilai dan praktik kerja yang diperlukan agar mampu terjun dan tetap bertahan dalam keadaan yang penuh dengan perubahan yang cepat atau turbulensi pada abad ke-21. Dalam situasi perkembangan teknologi yang demikian cepat, pelayanan oleh organisasi publik tidak mungkin lagi dapat dikelola dengan rencana-rencana kerja, arus kerja, mekanisme pengawasan dan struktur organisasi yang kaku. Organisasi publik harus dikelola dengan model dan praktik kerja yang dirancang untuk situasi perubahan yang . cepat dengan inovasi serta pengutamaan pada kualitas pelayanan.
Pemekaran Daerah dan Krisis Lingkungan: Suatu Telaah Kritis Atas Kerusakan Alam Agustino, Leo; Yusoff, Muhammad Agus
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik) 2009: JKAP VOLUME 13 NOMOR 2, TAHUN 2009
Publisher : Magister Administrasi Publik (MAP) FISIPOL Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (4534.539 KB)

Abstract

This paper discusses decentralization and its impact on the environment. It states that decentralization has emerged environmental degradation. Since decentralization took place, illegal logging, illegal mining and many other natural resources exploitation had occurred worse than ever before. Local elites (political, bureaucracies, and industries) together with the local community engage to exploit the natural resources for increase their prosperity. This is pushed for four reason: 1) legacy from the New Order period that earn money though easy way; 2) return for their campaign fund for the elected official such governor or regent; 3) patron client relationship between the elected official and their supporters which is the former give that material resources (licenses, contract, etc) and the later give their loyalties; and 4) revenge for poverty that the have ever around as marginalized local people in New Order period. To figure out this problem, the writers argue for four alternatives: 1) enhance the legal consciousness and raise the awareness for preserve the environment; 2) increase in controlling mechanism and give strict sanction for disobediences; and involve the third parties (NGO, both local and international) for overcoming the environmental crisis.
Meningkatkan Kinerja BUMN: Antiipasi Terhadap Kompetisi dan Kebijakan Deregulasi Kumorotomo, Wahyudi
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik) 1996: JKAP VOLUME 1 NOMOR 1, TAHUN 1996
Publisher : Magister Administrasi Publik (MAP) FISIPOL Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The problems concerning the state owned corporations are very closely related with the role of the national economy in development activities. Generally, the role of the national economy as reflected by the existence of the state owned enterprises is so, because oldie lack of the private sector to handle particular public problems. In Indenesio, the existence of :he state owned corporation is intended to manage the necessities of life for many people, as provided by Article 33 fine 1945 constitution. in developing the mission which must be handled by these state owned enterprises however, the role of the state owned corporations as agents of development is not achieved. This writing attemps to look normative concepts which must apply to the state owned corporations as public corporations and loosen the alternative criteria to evaluate the work of state owned corporations. Basing on this analysis, it can be concluded that the major role of the state owned enterprises in future is to shift to the provision of public services, but not the extraction of natural resources any more. For this reason therehre, standard for evaluating the work of these state owned corporations must also be developed relating to the dimensions of public services like: efficiency, effectiveness, justness and perception.
Desain Terbaru Sistem Manajemen Pegawai Negeri Sipil Di Indonesia (Telaah Kritis: Paradigma Baru"The New Public Service") Budiyanto, M Nur
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik) 2005: JKAP VOLUME 9 NOMOR 1, TAHUN 2005
Publisher : Magister Administrasi Publik (MAP) FISIPOL Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (739.5 KB)

Abstract

This brief article represent the idea brainstorming and interesting offers on submiting various alternative about the new design of management system of civil servant that proposed by observer and bureaucrats but apparently it can not touch the problems that most basic, detailed and profound in characters. For the policy makers both at central or district, should "immediate" making review even if needed performed special research on correction and completion upon the existing weakness at the management system of civil servant in Indonesia such as those suggested in this article.
Kinerja Administrasi Pemerintahan di Bidang Perijinan Ratminto, Ratminto
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik) 2003: JKAP VOLUME 7 NOMOR 2, TAHUN 2003
Publisher : Magister Administrasi Publik (MAP) FISIPOL Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (517.835 KB)

Abstract

in process
The Role of Social Protection Program in Indonesian Economy : Its Origin and Development Katiman, Katiman
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik) 2012: JKAP VOLUME 16 NOMOR 1, TAHUN 2012
Publisher : Magister Administrasi Publik (MAP) FISIPOL Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (4718.577 KB)

Abstract

Krisis ekonomi dan keuangan baik secara global maupun kawasan telah memberikan pengalaman yang penting bagi semua negara. Beberapa pengalaman tersebut menunjukkan bahwa untuk meredam dampak krisis ekonomi, negara perlu mengembangkan program perlindungan sosial. Program ini tidak hanya memitigasi, tetapi juga membantu menjaga menjamin keberlangsungan pembangunan ekonomi di suatu negara. Indonesia, sama dengan beberapa negara telah mengembangkan program perlindungan sosial sebagai salah satu strategi untuk menanggulangi kemiskinan. Namun demikian program yang diinisiasi tersebut masih bersifat ad hoc dan belum masuk daam skema pembangunan reguler. Hal ini diperparah dengan anggapan bahwa program-program yang bersifat sosial hanya membebani anggaran negara dan tidak mempunyai dampak yang signifikan terhadap perekonomian, serta tidak berkelanjutan. Namun demikian, dari berbagai pengalaman pelaksanaan program menunjukkan bahwa program perlindungan sosial seperti PNPM Mandiri, Raskin, PKH, Jamkesmas, dan BOS telah terbukt mpu mengurangi dampak krisis dan menjaga keberlangsungan perekonomian. Oleh karena itu program perlindungan sosial perlu dikembangkn secara mapan dan mendapatkan dukungan politis dan finansial yang memadai sehingga dapat lebih efektif menjangkau masyarakat
Modernisasi Aspek Relasional Pemerintah Daerah: Menengok Sejarah, Menatap Masa Depan Wibawa, Samodra
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik) 2000: JKAP VOLUME 4 NOMOR 2, TAHUN 2000
Publisher : Magister Administrasi Publik (MAP) FISIPOL Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1198.93 KB)

Abstract

The history of Nusantara was since 1600s broken down by the Europeans, so that it has developed not in a "natural" way, in which the governmental style in the independence Indonesia was always in the tendency to centralism, and this has demolished the individual and also local governmental creativities. To make Indonesia back to its "own" socio-political development, the author argues that the decentralisation policies were not satisfied enough and suggests four perspectives on the relation between Kabupaten-Province-State in the 21" century: firstly, the relationship between them should be based on the subsidiary principal, not hierarchical but co-operative, coordinative and many-sided; secondly, the election system should be districtly and the election of the governmental chefs directly; thirdly, the capital city of every governmental level should be moved each 15-20 years; and fourthly, every political actor should be educated so that s/he is od,ready to compromise and the bureaucracy (includes the army) should be professional and clean.
Implementasi Program Sertifikasi Guru dalam Peningkatan Mutu Pendidikan ( Study Kasus di Kabupaten Aceh Utara ) Nurhafni, Nurhafni
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik) 2010: JKAP VOLUME 14 NOMOR 1, TAHUN 2010
Publisher : Magister Administrasi Publik (MAP) FISIPOL Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (3453.545 KB)

Abstract

Law No 14/ 2005 on teacher certification is one of the efforts to the government to enhance professionalism of teachers. However, the reality is that the implementation of the program in NAD province has face many obstacles. One of the factor, is the condition on the ground in the wake of the conflict and tsunami disaster, which is still characterized by multiplicity of crises. Findings of the study indicate that teacher certification program has shifted in value. First is initial goal was to increase teacher’s professional development, but today, the objective has shifted to increasing teacher’s welfare. To that end, the main objective of teacher certification program has not been achieved. Thus, the existence of teacher certification program does not have any influence on teacher quality. Moreover, the law on teacher certification, has in part been influenced by political vested interests, which is the why the program is not based on god political will of the government to increase teacher professionalism.
Pemerintah yang Efisien, Tanggap, dan Akuntabel Dwiyanto, Agus
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik) 1997: JKAP VOLUME 1 NOMOR 2, TAHUN 1997
Publisher : Magister Administrasi Publik (MAP) FISIPOL Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (176.935 KB)

Abstract

Current issues which reflecting the difficulties in establishing efficient, responsive and accountable government are partly because of too much orientation on economic development while neglecting administrative and political reformation. Lack of attention to administrative and political reformation which create the so-called ‘administrative state’ has brought about bureaucratic pathology and practical collusive and corrupt behaviors. Power and authority, which concentrated within the public bureaucracy have also obstruct people political capability to control the government. This article offers cultivation of bureaucrat ethics as a strategy to create an efficient, responsive, and accountable government. Bureaucrat ethics could be a fundamental code for public bureaucrats so that they would be able to make policies which in response to public interest and people’s original values. Only if this public ethics is institutionalized then bureaucrats would have a good guidance in applying discretionary power, even when political control and regulation are no longer effective.

Page 16 of 57 | Total Record : 566

 14   15   16   17   18 

Filter by Year

1996 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 30, No 1 (2026): May Vol 29, No 2 (2025): November Vol 29, No 1 (2025): May Vol 28, No 1 (2024): May 2024 Vol 28, No 2 (2024): November Vol 27, No 2 (2023): November Vol 27, No 1 (2023): May Vol 26, No 1 (2022): May 2022 Vol 26, No 2 (2022): November Vol 26, No 1 (2022): May Vol 25, No 1 (2021): May, 2021 Vol 25, No 2 (2021): November Vol 24, No 2 (2020): November Vol 24, No 1 (2020): May Vol 23, No 2 (2019): November Vol 23, No 1 (2019): May Vol 22, No 2 (2018): November Vol 22, No 1 (2018): May Vol 21, No 2 (2017): November Vol 21, No 1 (2017): May Vol 20, No 2 (2016): November Vol 20, No 1 (2016): May 2015: JKAP Volume 19 Nomor 2, November Tahun 2015 2015: JKAP Volume 19 Nomor 1, Mei Tahun 2015 Vol 19, No 2 (2015): November Vol 19, No 1 (2015): May 2014: JKAP Volume 18 Nomor 2, November Tahun 2014 2014: JKAP Volume 18 Nomor 1, Mei Tahun 2014 Vol 18, No 2 (2014): November Vol 18, No 1 (2014): May 2013: JKAP Volume 17 Nomor 2, Tahun 2013 2013: JKAP Volume 17 Nomor 1, Tahun 2013 Vol 17, No 2 (2013): November Vol 17, No 1 (2013): May 2012: JKAP VOLUME 16 NOMOR 2, TAHUN 2012 2012: JKAP VOLUME 16 NOMOR 1, TAHUN 2012 Vol 16, No 2 (2012): November Vol 16, No 1 (2012): May 2011: JKAP VOLUME 15 NOMOR 1, TAHUN 2011 Vol 15, No 1 (2011): May 2010: JKAP VOLUME 14 NOMOR 2, TAHUN 2010 2010: JKAP VOLUME 14 NOMOR 1, TAHUN 2010 Vol 14, No 2 (2010): November Vol 14, No 1 (2010): May 2009: JKAP VOLUME 13 NOMOR 2, TAHUN 2009 2009: JKAP VOLUME 13 NOMOR 1, TAHUN 2009 Vol 13, No 2 (2009): November Vol 13, No 1 (2009): May 2008: JKAP VOLUME 12 NOMOR 2, TAHUN 2008 2008: JKAP VOLUME 12 NOMOR 1, TAHUN 2008 2008: JKAP VOLUME 12 NOMOR 1, TAHUN 2008 Vol 12, No 2 (2008): November Vol 12, No 1 (2008): May 2007: JKAP VOLUME 11 NOMOR 2, TAHUN 2007 2007: JKAP VOLUME 11 NOMOR 2, TAHUN 2007 2007: JKAP VOLUME 11 NOMOR 1, TAHUN 2007 2007: JKAP VOLUME 11 NOMOR 1, TAHUN 2007 2006: JKAP VOLUME 10 NOMOR 2, TAHUN 2006 2006: JKAP VOLUME 10 NOMOR 2, TAHUN 2006 2006: JKAP VOLUME 10 NOMOR 1, TAHUN 2006 2006: JKAP VOLUME 10 NOMOR 1, TAHUN 2006 2005: JKAP VOLUME 9 NOMOR 2, TAHUN 2005 2005: JKAP VOLUME 9 NOMOR 2, TAHUN 2005 2005: JKAP VOLUME 9 NOMOR 1, TAHUN 2005 2005: JKAP VOLUME 9 NOMOR 1, TAHUN 2005 2004: JKAP VOLUME 8 NOMOR 2, TAHUN 2004 2004: JKAP VOLUME 8 NOMOR 2, TAHUN 2004 2004: JKAP VOLUME 8 NOMOR 1, TAHUN 2004 2004: JKAP VOLUME 8 NOMOR 1, TAHUN 2004 2003: JKAP VOLUME 7 NOMOR 2, TAHUN 2003 2003: JKAP VOLUME 7 NOMOR 2, TAHUN 2003 2003: JKAP VOLUME 7 NOMOR 1, TAHUN 2003 2003: JKAP VOLUME 7 NOMOR 1, TAHUN 2003 2002: JKAP VOLUME 6 NOMOR 2, TAHUN 2002 2002: JKAP VOLUME 6 NOMOR 2, TAHUN 2002 2002: JKAP VOLUME 6 NOMOR 1, TAHUN 2002 2002: JKAP VOLUME 6 NOMOR 1, TAHUN 2002 2001: JKAP VOLUME 5 NOMOR 2, TAHUN 2001 2001: JKAP VOLUME 5 NOMOR 2, TAHUN 2001 2001: JKAP VOLUME 5 NOMOR 1, TAHUN 2001 2001: JKAP VOLUME 5 NOMOR 1, TAHUN 2001 2000: JKAP VOLUME 4 NOMOR 2, TAHUN 2000 2000: JKAP VOLUME 4 NOMOR 2, TAHUN 2000 2000: JKAP VOLUME 4 NOMOR 1, TAHUN 2000 2000: JKAP VOLUME 4 NOMOR 1, TAHUN 2000 1999: JKAP VOLUME 3 NOMOR 2, TAHUN 1999 1999: JKAP VOLUME 3 NOMOR 2, TAHUN 1999 1999: JKAP VOLUME 3 NOMOR 1, TAHUN 1999 1999: JKAP VOLUME 3 NOMOR 1, TAHUN 1999 1998: JKAP VOLUME 2 NOMOR 2, TAHUN 1998 1998: JKAP VOLUME 2 NOMOR 2, TAHUN 1998 1998: JKAP VOLUME 2 NOMOR 1, TAHUN 1998 1998: JKAP VOLUME 2 NOMOR 1, TAHUN 1998 1997: JKAP VOLUME 1 NOMOR 2, TAHUN 1997 1997: JKAP VOLUME 1 NOMOR 2, TAHUN 1997 1996: JKAP VOLUME 1 NOMOR 1, TAHUN 1996 1996: JKAP VOLUME 1 NOMOR 1, TAHUN 1996 More Issue