Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik

JKAP
Website

Published by Universitas Gadjah Mada

ISSN : 08529213 EISSN : 24774693 DOI : -

Core Subject : Health, Science, Education, Social,

Decision Sciences, Operations Research & Management Education Public Health Social Sciences

JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publikasi), dengan nomor p-ISSN: 0852-9213, e-ISSN: 2477-4693, adalah jurnal multidisiplin berskala nasional yang mencakup berbagai pokok persoalan dalam kajian ilmu-ilmu administrasi publik. Secara khusus JKAP menaruh perhatian pada pokok-pokok persoalan tentang perkembangan ilmu kebijakan dan administrasi publik, administrasi pembangunan, otonomi daerah, birokrasi dan aparatur negara, desentralisasi, ilmu ekonomi dan studi pembangunan, manajemen publik, kebijakan dan pemerintahan, serta ilmu sosial lain mencakup ilmu kesehatan masyarakat, politik fiskal, dan perencanaan wilayah.

Arjuna Subject : -

Articles 566 Documents

24 25 26 27 28

Dinamika Proses Perumusan Kebijakan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan (Studi Kasus di Desa Pakkat Hauagong Kecamatan Pakkat Kabupaten Humbang Hsundutan) Hanaya C Simamora
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik) Vol 16, No 2 (2012): November
Publisher : Magister Administrasi Publik

This study examines the dynamics of the policy process in which changes the "desa" into "kelurahan". The Consequence of the government village honorably discharged from office and position. Thus, the change is not infrequently receive rejection and defiance of them. Hauagong Pakkat Village, in Subdistrict Pakkat Humbang Hasundutan, selected as locus because the village is willing to accept and initiate change. This study examines some of the issue related to the process of policy formulation "desa" to "kelurahan" status changes, particularly regarding the importance of the village government and the regional development banks, the dynamics of the policy formulation process and considerations that drive and inhibit that they are willing to accept the policy.

Implementasi Kebijakan Kartu Menuju Sejahtera (KMS) Pemerintah Kota Yogyakarta di Bidang Pendidikan Fajar Sidik
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik) Vol 18, No 2 (2014): November
Publisher : Magister Administrasi Publik

Tulisan ini menganalisis tentang implementasi kebijakan Kartu Menuju Sejahtera (KMS) di Kota Yogyakarta. Belum efektifnya pencapaian program Jaminan Pendidikan Daerah (JPD) melalui penggunaan KMS menjadi latarbelakang masalahnya. Pen tingnya penjelasan atas faktorfaktor yang menyebabkan implementasi kebijakan KMS tersebut belum efektif menjadi tujuan dari penulisan ini. Pendekatan kualitatif deskriptif digunakan untuk menjelaskan secara objektif, detail, dan mendalam terha dap hasil yang telah diperolah di lapangan. Teknik observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi digunakan penulis da lam pengumpulan datanya. Berdasarkan hasil kajian penelitian, faktorfaktor yang menyebabkan implementasi kebijakan KMS di bidang pendidikan oleh Pemkot Yogyakarta belum efektif mampu mencapai tujuannya adalah: (a) Kurangnya pemahaman dan kejelasan pelatihan pendataan KMS oleh para Petugas Sosial Masyarakat (PSM); (b) Tingginya subjektivitas petugas PSM dalam pendataan KMS; (c) Terjadinya inkonsistensi sosialisasi yang diberikan; (d) Memiliki birokrasi yang bersifat complex structure; (e) Komunikasi dan koordinasi sulit dilakukan; (f ) Sumber daya manusia yang belum memadai; (g) Terjadinya intervensi anggota dewan (DPRD) terhadap implementasi program KMS, (h) Masih rendahnya kesadaran diri dari warga kota Yog yakarta yang mampu; dan (i) KMS digunakan sebagai motif warga kota Yogyakarta untuk mempermudah masuk sekolah negeri.

Jejaring Advokasi Kebijakan dalam Mendukung Gerakan Anti Korupsi di Daerah Studi Tentang Aktor dan Strategi Kelompok Hery Firmansyah
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik) Vol 14, No 1 (2010): May
Publisher : Magister Administrasi Publik

This article examines the effectiveness of networking advocacy system in the eradication of corruption in the local government. The principal argument is that various approaches to combat corruption have not been effective which implies the need for different alternatives. The study intends to determine the role of actors involved in building system advocacy network in supporting anti-corruption movement in local governments, particularly in cases of corruption that involved school textbooks in Slean district. The result of this study indicate that the networking system of advocacy for the eradication of corruption in the region, involving people in power (regent) in this case study is not effective. This can be judged from the handling of the legal process which still very slow. To that end, there is need to take advantage of networking advocacy system to enhance synergy among acors in anti-corruption (public, university student/ university/ NGO’s media) in controlling corruption cases. The main problem in building advocacy networks among actors is the diversity of agenda of different actors as well as lake of consistency and little knowledge in building the networking movement. This study recommends that anti-corruption actors in local government should play a role in “capacity building from within” with the institutions directly related to anti-corruption agenda. More ever, there is also need for “pressure form without” achieved through strengthening of the anti-corruption agenda.

Peran Modal Sosial dalam Pelestarian Hutan M. Rijal; Syaifullah Noer
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik) Vol 17, No 2 (2013): November
Publisher : Magister Administrasi Publik

Artikel ini membahas peran modal sosial dalam konservasi hutan di Kabupaten Kampar. Dengan menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi, artikel ini akan mengungkap bagaimana aspek modal sosial yang dimiliki oleh Adat Kenegerian Rumbio akan bekerja secara efektif untuk menjaga kelestarian dari Hutan Larangan Adat yang dimiliki oleh generasi ke generasi, sejak ratusan tahun lalu. Berdasarkan hasil penelitian, kerusakan hutan di Indonesia sangatlah tinggi, demikain pula yang terjadi di Kabupaten Kampar. Salah satu penyebab kerusakan hutan saat ini adalah cara pandang manusia yang menganggap hutan sebagai sumber daya. Dengan kata lain, akan terjadi konversi hutan menjadi lahan perkebunan dan pertambangan. Di sisi lain, Kenegerian Adat Rumbio yang berlokasi di Kabupaten Kampar mampu menjaga kelestarian Hutan Larangan Adat yang memiliki luas 538 Ha, meskipun fungsi dasar Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) berada di luar properti hutan. Keberadaan modal sosial yang dimiliki Adat Kenegerian Rumbio mampu mengorganisir dan mengelola hutan secara efektif sebagaimana menjaga kelestarian larangan adat yang ada. Elemen modal sosial seperti nilai tradisional, norma, kepercayaan, dan partisipasi membentuk sebuah ikatan dalam komunitas ada t sehinga bersedia bekerja sama secara proaktif demi menjaga tradisi dan kearifan lokal Kenegerian Rumbio.

The Resource-Based Theory and Disaster Management: Implication for Local Government in Managing a Disaster Bevaola Kusumasari
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik) Vol 16, No 2 (2012): November
Publisher : Magister Administrasi Publik

Artikel ini adalah kajian evaluasi mengenai kapabilitas pemerintah daerah Bantul menangani bencana gempa. Tujuan utama adalah untuk mengerahkan semua sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan organisasi yang berkaitan dengan melindungi dan menguangi kerentanan masyarakat terhadap bencana. Pemahaman teori berbasis sumber daya (resource based theory.RBT) dapat membantu organisasi mengidentifikasi sumber daya yang dimiliki organisasi untuk mencapai tujuannya. RBT menggunakan perspektif dari kapabilitas orgaisasi untuk menentukan sumber daya apa saja yang diperlukan untuk mencapai tujuan utamanya.

Pemekaran Daerah dan Krisis Lingkungan: Suatu Telaah Kritis Atas Kerusakan Alam Leo Agustino; Muhammad Agus Yusoff
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik) Vol 13, No 2 (2009): November
Publisher : Magister Administrasi Publik

This paper discusses decentralization and its impact on the environment. It states that decentralization has emerged environmental degradation. Since decentralization took place, illegal logging, illegal mining and many other natural resources exploitation had occurred worse than ever before. Local elites (political, bureaucracies, and industries) together with the local community engage to exploit the natural resources for increase their prosperity. This is pushed for four reason: 1) legacy from the New Order period that earn money though easy way; 2) return for their campaign fund for the elected official such governor or regent; 3) patron client relationship between the elected official and their supporters which is the former give that material resources (licenses, contract, etc) and the later give their loyalties; and 4) revenge for poverty that the have ever around as marginalized local people in New Order period. To figure out this problem, the writers argue for four alternatives: 1) enhance the legal consciousness and raise the awareness for preserve the environment; 2) increase in controlling mechanism and give strict sanction for disobediences; and involve the third parties (NGO, both local and international) for overcoming the environmental crisis.

Jalan Terjal Desentralisasi: Dinamika Penyelenggaraan Urusan Kepurbakalaan di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat pada Era Otonomi Daerah Sri Sugiharta; Tree Setiawan Pamungkas
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik) Vol 17, No 1 (2013): May
Publisher : Magister Administrasi Publik

Artikel ini mengkaji tentang penyelenggaraan urusan kepurbakalaan pada era otonomi daerah (1999-2011) di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Kajian ini menarik untuk diangkat, karena beberapa permasalahan berikut: (1) kompleksitas desentralisasi dalam bidang kepurbakalaan, (2) manajemen sumber daya budaya dalam konteks otonomi daerah, (3) kepurbakalaan di Kabupaten Tanah Datar dan hubungannya dengan permasalahan penyelenggaraan urusannya di era otonomi daerah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap penyelenggaraan urusan kepurbakalaan di Kabupaten Tanah Datar sangat dipengaruhi oleh faktor kebijakan desentralisasi dan juga faktor para implementor kebijakan. Keberhasilan penyelenggaraan urusan kepurbakalaan sebenarnya tidaklah selalu berbanding lurus dengan sistem penyelenggaraan pemerintahan, apakah desentralisasi atau sentralisasi, tetapi lebih kepada komitmen, interest, dan political will dari pemerintah setempat.

Transparansi Birokrasi dalam Pengelolaan APBD di Kota Kupang I Putu Yoga Bumi Pradana
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik) Vol 18, No 2 (2014): November
Publisher : Magister Administrasi Publik

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan Pemerintah Kota Kupang kurang transparan atas informasi Pengelolaan APBD miliknya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus Instrumental dan prosedur pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam, dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat sekresi/kerahasiaan informasi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kota Kupang tergolong cukup tinggi, sehingga sulit diakses oleh publik (over secrecy). Alasannya, dokumen keuangan seperti dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Laporan Realisasi Ang- garan (LRA) merupakan dokumen rahasia negara sehingga perlu mendapatkan persetujuan/rekomendasi dari kepala daerah atau sekretaris daerah jika akan diakses oleh publik. Hal ini disebabkan beberapa hal, di antaranya permasalahan sosialisasi, ketiadaan perangkat hukum yang mengatur mengenai infrastruktur di bidang keterbukaan informasi publik, dan ketiadaan sumber daya serta adanya persepsi yang dimiliki oleh sebagian besar birokrat Pemerintah Kota Kupang mengenai kerahasiaan dokumen pengelolaan APBD.

Implementasi Program Sertifikasi Guru dalam Peningkatan Mutu Pendidikan ( Study Kasus di Kabupaten Aceh Utara ) Nurhafni Nurhafni
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik) Vol 14, No 1 (2010): May
Publisher : Magister Administrasi Publik

Law No 14/ 2005 on teacher certification is one of the efforts to the government to enhance professionalism of teachers. However, the reality is that the implementation of the program in NAD province has face many obstacles. One of the factor, is the condition on the ground in the wake of the conflict and tsunami disaster, which is still characterized by multiplicity of crises. Findings of the study indicate that teacher certification program has shifted in value. First is initial goal was to increase teacher’s professional development, but today, the objective has shifted to increasing teacher’s welfare. To that end, the main objective of teacher certification program has not been achieved. Thus, the existence of teacher certification program does not have any influence on teacher quality. Moreover, the law on teacher certification, has in part been influenced by political vested interests, which is the why the program is not based on god political will of the government to increase teacher professionalism.

The Role of Social Protection Program in Indonesian Economy : Its Origin and Development Katiman Katiman
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik) Vol 16, No 1 (2012): May
Publisher : Magister Administrasi Publik

Krisis ekonomi dan keuangan baik secara global maupun kawasan telah memberikan pengalaman yang penting bagi semua negara. Beberapa pengalaman tersebut menunjukkan bahwa untuk meredam dampak krisis ekonomi, negara perlu mengembangkan program perlindungan sosial. Program ini tidak hanya memitigasi, tetapi juga membantu menjaga menjamin keberlangsungan pembangunan ekonomi di suatu negara. Indonesia, sama dengan beberapa negara telah mengembangkan program perlindungan sosial sebagai salah satu strategi untuk menanggulangi kemiskinan. Namun demikian program yang diinisiasi tersebut masih bersifat ad hoc dan belum masuk daam skema pembangunan reguler. Hal ini diperparah dengan anggapan bahwa program-program yang bersifat sosial hanya membebani anggaran negara dan tidak mempunyai dampak yang signifikan terhadap perekonomian, serta tidak berkelanjutan. Namun demikian, dari berbagai pengalaman pelaksanaan program menunjukkan bahwa program perlindungan sosial seperti PNPM Mandiri, Raskin, PKH, Jamkesmas, dan BOS telah terbukt mpu mengurangi dampak krisis dan menjaga keberlangsungan perekonomian. Oleh karena itu program perlindungan sosial perlu dikembangkn secara mapan dan mendapatkan dukungan politis dan finansial yang memadai sehingga dapat lebih efektif menjangkau masyarakat

Page 26 of 57 | Total Record : 566

24 25 26 27 28

Filter by Year

1996 2026

Filter By Issues

All Issue Vol 30, No 1 (2026): May Vol 29, No 2 (2025): November Vol 29, No 1 (2025): May Vol 28, No 1 (2024): May 2024 Vol 28, No 2 (2024): November Vol 27, No 2 (2023): November Vol 27, No 1 (2023): May Vol 26, No 1 (2022): May 2022 Vol 26, No 2 (2022): November Vol 26, No 1 (2022): May Vol 25, No 1 (2021): May, 2021 Vol 25, No 2 (2021): November Vol 24, No 2 (2020): November Vol 24, No 1 (2020): May Vol 23, No 2 (2019): November Vol 23, No 1 (2019): May Vol 22, No 2 (2018): November Vol 22, No 1 (2018): May Vol 21, No 2 (2017): November Vol 21, No 1 (2017): May Vol 20, No 2 (2016): November Vol 20, No 1 (2016): May 2015: JKAP Volume 19 Nomor 2, November Tahun 2015 2015: JKAP Volume 19 Nomor 1, Mei Tahun 2015 Vol 19, No 2 (2015): November Vol 19, No 1 (2015): May 2014: JKAP Volume 18 Nomor 2, November Tahun 2014 2014: JKAP Volume 18 Nomor 1, Mei Tahun 2014 Vol 18, No 2 (2014): November Vol 18, No 1 (2014): May 2013: JKAP Volume 17 Nomor 2, Tahun 2013 2013: JKAP Volume 17 Nomor 1, Tahun 2013 Vol 17, No 2 (2013): November Vol 17, No 1 (2013): May 2012: JKAP VOLUME 16 NOMOR 2, TAHUN 2012 2012: JKAP VOLUME 16 NOMOR 1, TAHUN 2012 Vol 16, No 2 (2012): November Vol 16, No 1 (2012): May 2011: JKAP VOLUME 15 NOMOR 1, TAHUN 2011 Vol 15, No 1 (2011): May 2010: JKAP VOLUME 14 NOMOR 2, TAHUN 2010 2010: JKAP VOLUME 14 NOMOR 1, TAHUN 2010 Vol 14, No 2 (2010): November Vol 14, No 1 (2010): May 2009: JKAP VOLUME 13 NOMOR 2, TAHUN 2009 2009: JKAP VOLUME 13 NOMOR 1, TAHUN 2009 Vol 13, No 2 (2009): November Vol 13, No 1 (2009): May 2008: JKAP VOLUME 12 NOMOR 2, TAHUN 2008 2008: JKAP VOLUME 12 NOMOR 1, TAHUN 2008 2008: JKAP VOLUME 12 NOMOR 1, TAHUN 2008 Vol 12, No 2 (2008): November Vol 12, No 1 (2008): May 2007: JKAP VOLUME 11 NOMOR 2, TAHUN 2007 2007: JKAP VOLUME 11 NOMOR 2, TAHUN 2007 2007: JKAP VOLUME 11 NOMOR 1, TAHUN 2007 2007: JKAP VOLUME 11 NOMOR 1, TAHUN 2007 2006: JKAP VOLUME 10 NOMOR 2, TAHUN 2006 2006: JKAP VOLUME 10 NOMOR 2, TAHUN 2006 2006: JKAP VOLUME 10 NOMOR 1, TAHUN 2006 2006: JKAP VOLUME 10 NOMOR 1, TAHUN 2006 2005: JKAP VOLUME 9 NOMOR 2, TAHUN 2005 2005: JKAP VOLUME 9 NOMOR 2, TAHUN 2005 2005: JKAP VOLUME 9 NOMOR 1, TAHUN 2005 2005: JKAP VOLUME 9 NOMOR 1, TAHUN 2005 2004: JKAP VOLUME 8 NOMOR 2, TAHUN 2004 2004: JKAP VOLUME 8 NOMOR 2, TAHUN 2004 2004: JKAP VOLUME 8 NOMOR 1, TAHUN 2004 2004: JKAP VOLUME 8 NOMOR 1, TAHUN 2004 2003: JKAP VOLUME 7 NOMOR 2, TAHUN 2003 2003: JKAP VOLUME 7 NOMOR 2, TAHUN 2003 2003: JKAP VOLUME 7 NOMOR 1, TAHUN 2003 2003: JKAP VOLUME 7 NOMOR 1, TAHUN 2003 2002: JKAP VOLUME 6 NOMOR 2, TAHUN 2002 2002: JKAP VOLUME 6 NOMOR 2, TAHUN 2002 2002: JKAP VOLUME 6 NOMOR 1, TAHUN 2002 2002: JKAP VOLUME 6 NOMOR 1, TAHUN 2002 2001: JKAP VOLUME 5 NOMOR 2, TAHUN 2001 2001: JKAP VOLUME 5 NOMOR 2, TAHUN 2001 2001: JKAP VOLUME 5 NOMOR 1, TAHUN 2001 2001: JKAP VOLUME 5 NOMOR 1, TAHUN 2001 2000: JKAP VOLUME 4 NOMOR 2, TAHUN 2000 2000: JKAP VOLUME 4 NOMOR 2, TAHUN 2000 2000: JKAP VOLUME 4 NOMOR 1, TAHUN 2000 2000: JKAP VOLUME 4 NOMOR 1, TAHUN 2000 1999: JKAP VOLUME 3 NOMOR 2, TAHUN 1999 1999: JKAP VOLUME 3 NOMOR 2, TAHUN 1999 1999: JKAP VOLUME 3 NOMOR 1, TAHUN 1999 1999: JKAP VOLUME 3 NOMOR 1, TAHUN 1999 1998: JKAP VOLUME 2 NOMOR 2, TAHUN 1998 1998: JKAP VOLUME 2 NOMOR 2, TAHUN 1998 1998: JKAP VOLUME 2 NOMOR 1, TAHUN 1998 1998: JKAP VOLUME 2 NOMOR 1, TAHUN 1998 1997: JKAP VOLUME 1 NOMOR 2, TAHUN 1997 1997: JKAP VOLUME 1 NOMOR 2, TAHUN 1997 1996: JKAP VOLUME 1 NOMOR 1, TAHUN 1996 1996: JKAP VOLUME 1 NOMOR 1, TAHUN 1996 More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Andri Putra Kesmawan

Contact Email
andriputrakesmawan@gmail.com

Phone
-

Journal Mail Official
igpa@ugm.ac.id

Editorial Address
-

Location
Kab. sleman,

Daerah istimewa yogyakarta

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Andri Putra Kesmawan

Contact Email andriputrakesmawan@gmail.com

Phone -

Journal Mail Official igpa@ugm.ac.id

Editorial Address -

Location Kab. sleman, Daerah istimewa yogyakarta INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Andri Putra Kesmawan

Contact Email
andriputrakesmawan@gmail.com

Phone
-

Journal Mail Official
igpa@ugm.ac.id

Editorial Address
-

Location
Kab. sleman,

Daerah istimewa yogyakarta

INDONESIA