Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik

JKAP
Website

Published by Universitas Gadjah Mada

ISSN : 08529213 EISSN : 24774693 DOI : -

Core Subject : Health, Science, Education, Social,

Decision Sciences, Operations Research & Management Education Public Health Social Sciences

JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publikasi), dengan nomor p-ISSN: 0852-9213, e-ISSN: 2477-4693, adalah jurnal multidisiplin berskala nasional yang mencakup berbagai pokok persoalan dalam kajian ilmu-ilmu administrasi publik. Secara khusus JKAP menaruh perhatian pada pokok-pokok persoalan tentang perkembangan ilmu kebijakan dan administrasi publik, administrasi pembangunan, otonomi daerah, birokrasi dan aparatur negara, desentralisasi, ilmu ekonomi dan studi pembangunan, manajemen publik, kebijakan dan pemerintahan, serta ilmu sosial lain mencakup ilmu kesehatan masyarakat, politik fiskal, dan perencanaan wilayah.

Arjuna Subject : -

Articles 566 Documents

26 27 28 29 30

Gugurnya Kebijakan Sekolah Bertaraf Internasional: Investasi Pendidikan Vs Komersialisasi Pendidikan Edison Edison
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik) Vol 17, No 1 (2013): May
Publisher : Magister Administrasi Publik

Tulisan ini mendiskusikan tentang kebijakan pendidikan yang berfokus pada sekolah internasional (RSBI). Ini merupakan salah satu inovasi dalam kebijakan pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan agar dapat berkompetisi di tingkat internasional. Dalam Permendagri 78/2009 tentang Penyelenggaraan Sekolah Bertaraf Internasional pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah, SBI/RSBI telah dikonstruksi dengan satu rangkaian standar untuk menyelenggarakan pendidikan internasional. Standar itu memiliki target kualitas pendidikan yang harus dicapai. Akan tetapi, sejak tahun 2003, UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional telah menjadi polemik publik. Pada faktanya, pengejawantahan semangat “pendidikan berkualitas untuk semua” sangat ditentukan oleh luasnya masalah akses masyarakat terhadap pendidikan.

Thomas J. Catlaw, Fabricating The People: Politics and Administration in The Biopolitical State Antonius Galih Prasetyo
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik) Vol 16, No 2 (2012): November
Publisher : Magister Administrasi Publik

Book Review (Alamaba: The University of Alamaba Press, 2007, 258 hal)

Model Pengelolaan Lingkungan Hidup Berwawasan Gender untuk mendukung Pembangunan Berkelanjutan Ismi Dwi Astuti; Trisni Utami; Sentot Sudarwanto
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik) Vol 13, No 2 (2009): November
Publisher : Magister Administrasi Publik

This research underline the strategies to manage the environment based on gender equity perspective and is qualitative in nature. Data were gathered by interviews and focused group discussions. This research produces a model of environmental management based on gender equity perspectives, called GEBEM (Gender Equity Based Environmental Management). It is intended specifically to be a strategic guidance for managing the environment of the Laweyan area by enhancing equal opportunities for both men and women to participate in and control the environmental management of the area.

Proses Perumusan Kebijakan Pertambangan di Kabupaten Sumbawa Sri Nurhidayati
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik) Vol 17, No 1 (2013): May
Publisher : Magister Administrasi Publik

Artikel ini mendiskusikan proses perumusan keputusan Bupati dalam pemberian IUP dan IPR. Artikel ini dilatarbelakangi oleh konflik yang terjadi pada areal pertambangan. Dengan menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data observasi,wawancara, dan dokumentasi, artikel ini berusaha menggambarkan dengan detail proses perumusan kebijakan yang terjadi sehingga menghasilkan konflik. Berdasarkan hasil penelitian, pengambilan keputusan Bupati terkait pemberian IUP dilakukan tidak sesuai dengan prosedur dan persyaratan pengajuan IUP secara normatif. Penguasa sebagai aktor pembuat kebijakan dan investor sebagai pemilik modal memiliki akses sumber daya yang jauh lebih besar. Belum adanya Perda rencana tata ruang wilayah atau penetapan zonasi menjadi salah satu penyebab banyaknya permasalahan dalam IUP. Sementara itu, Perumusan kebijakan IPR diwarnai keinginan Komisi I membangun image politik dan melihat dinamika pertambangan rakyat sebagai sebuah tren yang menjanjikan dimasa depan. Partisipasi masyarakat sebatas sosialisasi dan dengar pendapat saja. Kehadiran IPR tidak menjawab permasalahan yang sedang dihadapi oleh IUP saat ini. Kesalahan dalam proses pengambilan keputusan justru melahirkan berbagai konflik dalam implementasinya.

Resilient in a Feminine Face Bevaola Kusumasari
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik) Vol 19, No 1 (2015): May
Publisher : Magister Administrasi Publik

Isu tentang kerentanan perempuan dalam bencana telah banyak dibahas dalam berbagai literatur mengenai kebencanaan. Sebagian besar literatur menunjukkan bahwa tingkat kerentanan perempuan akan meningkat pada periode sebelum, selama, dan setelah bencana. Memahami bagaimana perempuan menjalani kehidupan pascabencana memberikan kontribusi terhadap kajian kebencanaan yang telah ada. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perempuan memiliki kemampuan yang baik dalam menghadapi bencana dan bertahan hidup, terlebih bagi perempuan yang memiliki warisan keterampilan. Diferensiasi latar belakang sosial ekonomi desa memberikan tampilan yang lebih lengkap baik dalam hal pola budaya yang terlihat maupun masalah yang lebih dalam mengenai cara perempuan untuk bertahan terhadap bencana. Perempuan dalam kajian ini me nyadari bahwa bencana telah memicu motivasi perempuan untuk membantu membiayai kehidupan ekonomi keluarga. Bahkan, pendapatan mereka saat ini telah berkontribusi besar bagi keluarga. Pada akhirnya, kemampuan bertahan hidup pascabencana sekaligus juga telah membangun kepercayaan dan harga diri perempuan serta memengaruhi relasi gender.

Evaluasi Program Aksi Desa Mandiri Pangan di Kabupaten Bantul Siti Zuchainah; Indri Apriliyanti
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik) Vol 14, No 2 (2010): November
Publisher : Magister Administrasi Publik

Food security is one of the main pillars of developing resilient and sustainable economic development. Food security itself refers to the availability of food and one's access to it. Food autonomy at the household level, requires special attention as it forms the foundation of food autonomy of food at the national level. Food Autonomy Action Programme , is one of government interventions tailored toward achieving national economic resilient and security. The program targets directly the poor as they often experience food insecurity. The objective in overcoming food insecurity in Bantul district. The study specifically examined and identified factors which contribute to the effectiveness of the program implementation. The research used descriptive qualitative methods. The location of the research was was in two villages., Muntuk Village Dligo Sub-District and Selopamioro Village Imogiri Sub-district, which were categorized as food insecure that. Findings showed that the implementation of the Food Autonomy Action Programme in Bantul district has been effective. This is reflected by an analysis of both output indicators the implementation of program proved relevant to target population as well as outcome decrease in food insecurity of the population relative to the level of food at the society level.

Pengenaan Retribusi Pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Persimpangan Jalan Fajar Iswahyudi
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik) Vol 16, No 1 (2012): May
Publisher : Magister Administrasi Publik

Citizen Identity Card (Kartu Tanda Penduduk/KTP) is citizen's right which is guaranted by the constitution. To that end, the Stte or Government has the obligatio to fulfill that right without exeption and discrimination. In light of that, KTP making must be of free of charge. If there are any expenses which citizens pay in the process of obtainingtheir KTPs, the state pr government is duty bound to rimburse them. Any revenues which state or government obtain by charging KTP processing, must be stopped as it constitutes a potential sources of revenue in other sectors while at the same time ensuing that right of citizens to KTP are observed.

The Analysis of Network Governance in The Investment Development of Free Trade Zone and Free Port (KPBPB) Batam Ady Muzwardi
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik) Vol 19, No 2 (2015): November
Publisher : Magister Administrasi Publik

Large amount of investment is one of income sources for a country. Recently, the investment in Indonesia has not been managed optimally due to, one among others, poor organization system of investment management. This study is aimed at analyzing the network governance within organization system in investment development at Free Trade Zone and Free Port Batam. The research methodology used was Coordination Network Analysis with 5 aspects of study; those are governance structure, service characteristics, operational interaction of partner characteristics, and network characteristic on 3 organizations at the level of province and regency/city. The result of the analysis indicates that coordination between provincial and regency/city organizations is not yet optimally conducted. Horizontal and vertical coordination are not yet optimally established.

Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi Lily Sri Ulina Peranginangin
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik) Vol 18, No 1 (2014): May
Publisher : Magister Administrasi Publik

Sejak diberlakukan pada era Kolonial Belanda, kebijakan dalam pengelolaan kawasan konservasi dewasa ini menjadi penting, seiring dengan meningkatnya dampak kerusakan lingkungan. Sayangnya, kebijakan ini lebih sering menimbulkan konflik antara masyarakat dan pemerintah, karena tidak partisipatif dan seringkali melanggar hak dan kepentingan masyarakat lokal. Perubahan pada sistem pemerintahan di era Reformasi kemudian berkaitan dengan implementasi konsep good governance yang mengedepankan prinsip partisipatif. Pada faktanya, perubahan ini tidak membawa banyak perbaikan dalam hal pengelolaan kawasan konservasi. Hal ini dibuktikan dengan tingginya angka konflik yang terjadi, berdasarkan hasil penelitian dari Renstra Kementerian Kehutanan periode 2010-2014. Penelitian ini menggunakan metode analisis isi kualitatif atas sejumlah peraturan tentang kehutanan yang dikeluarkan pasca bergulirnya era Reformasi, yang dianggap relevan dengan kebijakan pengelolaan kawasan konservasi. Hasil yang didapat dari analisis pasal-pasal dalam peraturan yang diteliti mengindikasikan bahwa pemerintah telah memiliki konsep dalam pelibatan partisipasi masyarakat lokal dalam hal pengelolaan. Namun, sistem partisipasi yang diterapkan dalam peraturan dan perundangan tersebut belum bisa dipandang ideal. Sistem tersebut juga belum memberikan kontribusi positif pada implementasi pengelolaan kawasan konservasi yang kolaboratif.

Meritokrasi VS Politisasi Jabatan Karir dalam Birokrasi Lokal: Sebuah Paradoks Netralitas Birokrasi Edison Edison
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik) Vol 15, No 1 (2011): May
Publisher : Magister Administrasi Publik

This paper attempts to assess various initiatives tailored toward strengthening bureaucratic reform at the local level. Some of the problems which characterize local bureaucracies include low professionalism, domineering influence of local government beads and politicians on key positions in the local bureaucracy. Though not new, the issue is still not accorded the attention it deserves. With respect to relations of the local government heads bureaucracy, there has emerged a tendency of diluting the bureaucratic culture, which has a become more common in the wake of the implementation of government policy in Act No. 32/ 2004 on local government, which allows direct election of local government heads. Professional bureaucracy emphasizes the importance of legal-rational system of meritocracy. Consistency of merit system should promote fair competition for all. However, the intervention of the local government executives in appointing career members of the local bureaucracy who assume structural position, has hampered efforts at improving the professionalism ideal. Worse still, incumbent local government heads have undermined the neutrality of the local bureaucracy by filling important positions with handpicked political supporters. To that end, bureaucracy in many regions is increasingly being filled with bureaucrats who share affiliations with local government heads. Inevitably, cleavages in the bureaucracy have emerged as fractions are formed that support and appose the incumbent local government head. Consequently, discrimination in treatment occurs within the bureaucracy, which culminates into the promotion and demotion of personnel on the basic of affiliation rather than merit and capability. Enhancing professionalism in the bureaucracy calls for effort to ensure that high ranking officials in the bureaucracy be free from intervention from political pressure groups or politicians officials.

Page 28 of 57 | Total Record : 566

26 27 28 29 30

Filter by Year

1996 2026

Filter By Issues

All Issue Vol 30, No 1 (2026): May Vol 29, No 2 (2025): November Vol 29, No 1 (2025): May Vol 28, No 1 (2024): May 2024 Vol 28, No 2 (2024): November Vol 27, No 2 (2023): November Vol 27, No 1 (2023): May Vol 26, No 1 (2022): May 2022 Vol 26, No 2 (2022): November Vol 26, No 1 (2022): May Vol 25, No 1 (2021): May, 2021 Vol 25, No 2 (2021): November Vol 24, No 2 (2020): November Vol 24, No 1 (2020): May Vol 23, No 2 (2019): November Vol 23, No 1 (2019): May Vol 22, No 2 (2018): November Vol 22, No 1 (2018): May Vol 21, No 2 (2017): November Vol 21, No 1 (2017): May Vol 20, No 2 (2016): November Vol 20, No 1 (2016): May 2015: JKAP Volume 19 Nomor 2, November Tahun 2015 2015: JKAP Volume 19 Nomor 1, Mei Tahun 2015 Vol 19, No 2 (2015): November Vol 19, No 1 (2015): May 2014: JKAP Volume 18 Nomor 2, November Tahun 2014 2014: JKAP Volume 18 Nomor 1, Mei Tahun 2014 Vol 18, No 2 (2014): November Vol 18, No 1 (2014): May 2013: JKAP Volume 17 Nomor 2, Tahun 2013 2013: JKAP Volume 17 Nomor 1, Tahun 2013 Vol 17, No 2 (2013): November Vol 17, No 1 (2013): May 2012: JKAP VOLUME 16 NOMOR 2, TAHUN 2012 2012: JKAP VOLUME 16 NOMOR 1, TAHUN 2012 Vol 16, No 2 (2012): November Vol 16, No 1 (2012): May 2011: JKAP VOLUME 15 NOMOR 1, TAHUN 2011 Vol 15, No 1 (2011): May 2010: JKAP VOLUME 14 NOMOR 2, TAHUN 2010 2010: JKAP VOLUME 14 NOMOR 1, TAHUN 2010 Vol 14, No 2 (2010): November Vol 14, No 1 (2010): May 2009: JKAP VOLUME 13 NOMOR 2, TAHUN 2009 2009: JKAP VOLUME 13 NOMOR 1, TAHUN 2009 Vol 13, No 2 (2009): November Vol 13, No 1 (2009): May 2008: JKAP VOLUME 12 NOMOR 2, TAHUN 2008 2008: JKAP VOLUME 12 NOMOR 1, TAHUN 2008 2008: JKAP VOLUME 12 NOMOR 1, TAHUN 2008 Vol 12, No 2 (2008): November Vol 12, No 1 (2008): May 2007: JKAP VOLUME 11 NOMOR 2, TAHUN 2007 2007: JKAP VOLUME 11 NOMOR 2, TAHUN 2007 2007: JKAP VOLUME 11 NOMOR 1, TAHUN 2007 2007: JKAP VOLUME 11 NOMOR 1, TAHUN 2007 2006: JKAP VOLUME 10 NOMOR 2, TAHUN 2006 2006: JKAP VOLUME 10 NOMOR 2, TAHUN 2006 2006: JKAP VOLUME 10 NOMOR 1, TAHUN 2006 2006: JKAP VOLUME 10 NOMOR 1, TAHUN 2006 2005: JKAP VOLUME 9 NOMOR 2, TAHUN 2005 2005: JKAP VOLUME 9 NOMOR 2, TAHUN 2005 2005: JKAP VOLUME 9 NOMOR 1, TAHUN 2005 2005: JKAP VOLUME 9 NOMOR 1, TAHUN 2005 2004: JKAP VOLUME 8 NOMOR 2, TAHUN 2004 2004: JKAP VOLUME 8 NOMOR 2, TAHUN 2004 2004: JKAP VOLUME 8 NOMOR 1, TAHUN 2004 2004: JKAP VOLUME 8 NOMOR 1, TAHUN 2004 2003: JKAP VOLUME 7 NOMOR 2, TAHUN 2003 2003: JKAP VOLUME 7 NOMOR 2, TAHUN 2003 2003: JKAP VOLUME 7 NOMOR 1, TAHUN 2003 2003: JKAP VOLUME 7 NOMOR 1, TAHUN 2003 2002: JKAP VOLUME 6 NOMOR 2, TAHUN 2002 2002: JKAP VOLUME 6 NOMOR 2, TAHUN 2002 2002: JKAP VOLUME 6 NOMOR 1, TAHUN 2002 2002: JKAP VOLUME 6 NOMOR 1, TAHUN 2002 2001: JKAP VOLUME 5 NOMOR 2, TAHUN 2001 2001: JKAP VOLUME 5 NOMOR 2, TAHUN 2001 2001: JKAP VOLUME 5 NOMOR 1, TAHUN 2001 2001: JKAP VOLUME 5 NOMOR 1, TAHUN 2001 2000: JKAP VOLUME 4 NOMOR 2, TAHUN 2000 2000: JKAP VOLUME 4 NOMOR 2, TAHUN 2000 2000: JKAP VOLUME 4 NOMOR 1, TAHUN 2000 2000: JKAP VOLUME 4 NOMOR 1, TAHUN 2000 1999: JKAP VOLUME 3 NOMOR 2, TAHUN 1999 1999: JKAP VOLUME 3 NOMOR 2, TAHUN 1999 1999: JKAP VOLUME 3 NOMOR 1, TAHUN 1999 1999: JKAP VOLUME 3 NOMOR 1, TAHUN 1999 1998: JKAP VOLUME 2 NOMOR 2, TAHUN 1998 1998: JKAP VOLUME 2 NOMOR 2, TAHUN 1998 1998: JKAP VOLUME 2 NOMOR 1, TAHUN 1998 1998: JKAP VOLUME 2 NOMOR 1, TAHUN 1998 1997: JKAP VOLUME 1 NOMOR 2, TAHUN 1997 1997: JKAP VOLUME 1 NOMOR 2, TAHUN 1997 1996: JKAP VOLUME 1 NOMOR 1, TAHUN 1996 1996: JKAP VOLUME 1 NOMOR 1, TAHUN 1996 More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Andri Putra Kesmawan

Contact Email
andriputrakesmawan@gmail.com

Phone
-

Journal Mail Official
igpa@ugm.ac.id

Editorial Address
-

Location
Kab. sleman,

Daerah istimewa yogyakarta

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Andri Putra Kesmawan

Contact Email andriputrakesmawan@gmail.com

Phone -

Journal Mail Official igpa@ugm.ac.id

Editorial Address -

Location Kab. sleman, Daerah istimewa yogyakarta INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Andri Putra Kesmawan

Contact Email
andriputrakesmawan@gmail.com

Phone
-

Journal Mail Official
igpa@ugm.ac.id

Editorial Address
-

Location
Kab. sleman,

Daerah istimewa yogyakarta

INDONESIA