Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik

JKAP
Website

Published by Universitas Gadjah Mada

ISSN : 08529213 EISSN : 24774693 DOI : -

Core Subject : Health, Science, Education, Social,

Decision Sciences, Operations Research & Management Education Public Health Social Sciences

JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publikasi), dengan nomor p-ISSN: 0852-9213, e-ISSN: 2477-4693, adalah jurnal multidisiplin berskala nasional yang mencakup berbagai pokok persoalan dalam kajian ilmu-ilmu administrasi publik. Secara khusus JKAP menaruh perhatian pada pokok-pokok persoalan tentang perkembangan ilmu kebijakan dan administrasi publik, administrasi pembangunan, otonomi daerah, birokrasi dan aparatur negara, desentralisasi, ilmu ekonomi dan studi pembangunan, manajemen publik, kebijakan dan pemerintahan, serta ilmu sosial lain mencakup ilmu kesehatan masyarakat, politik fiskal, dan perencanaan wilayah.

Arjuna Subject : -

Articles 566 Documents

23 24 25 26 27

Meretas Tantangan Baru: Studi Komparasi Desentralisasi Pengelolaan Pesisir di Indonesia Timur Hendra Yusran Siry
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik) Vol 13, No 2 (2009): November
Publisher : Magister Administrasi Publik

The mandate of article 18 Law 32/2004 is about the authority given to regency government by local government in managing the shoreline and resources contained, but it has to be suitable with local characteristic which one third away from province government authority area. This kinds of decentralization demands on not only an equipped government, but also government responsiveness in managing the shoreline based on justice and sustainability values for those local stakeholders whom in charge. But the obstacles were appeared such as lack of personnel, minimum budget, and poor equipment and document (P3D) in implementing shoreline decentralization. This paper explores the role taken by local politics that surely appeared in shoreline management. Refers to the results of field study that had be done in 2005 and 2007 based on qualitative research method, this paper show the comparative study between two regencies in the eastern island in Indonesia, Pangkajene Island and Konawe. Comparison between these two regencies offers three important reviews on shoreline management. It did not only reveal a contrast outlook and experience at management mechanism in shoreline, but also highlighted the varied managements and obstacles which can be very much enriching of shoreline has been triggered and increased patterns of management and important roles for local stakeholders in dealing with new obstacles in shoreline management.

Kinerja Implementasi Kebijakan Penanganan Perempuan Korban Kekerasan Lalu Fadlurrahman
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik) Vol 18, No 2 (2014): November
Publisher : Magister Administrasi Publik

Tulisan ini akan menganalisis tentang kinerja implementasi kebijakan penanganan perempuan korban kekerasan di Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Rekso Dyah Utami (P2TPA RDU) di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta serta menemukan faktor-faktor apa saja yang menyebabkan implementasi program tersebut sudah efektif dalam mencapai tujuannya. P2TPA RDU merupakan suatu unit kegiatan dari salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menjadi leading agency dalam melayani perempuan korban kekerasan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, artikel ini menemukan bahwa kinerja implementasi P2TPA RDU sudah efektif dalam mencapai tujuan- nya, karena dari hasil penilaian keluaran (output) program yaitu akses, cakupan (coverage), ketepatan layanan (service delivery) dan kesesuaian program dengan kebutuhan sudah efektif dalam implementasinya. Meski demikian, P2TPA RDU masih memi- liki kekurangan dalam hal sosialisasi terutama untuk perempuan korban kekerasan yang berada di daerah kabupaten (Gunung Kidul, Kulon Progo, Bantul, dan Sleman). P2TPA RDU juga kekurangan SDM konselor sebagai garda pelaksana terdepan dalam penanganan perempuan korban kekerasan.

Sego Segawe Policy ( A Policy on Bicycling to Workplace School ) in Yogyakarta Municipality: Study on Efectiveness of Persiasive Policy La Ode Nazaruddin
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik) Vol 14, No 1 (2010): May
Publisher : Magister Administrasi Publik

Sebagian besar ahli di ranah kebijakan publik setuju bahwa instrumen yang persuasif lebih efektif, lebih murh, lebih toleran, untuk diterapkan di dalam kebijakan yang bertujuan untuk mengubah prilaku publik. Berdasar beberapa ahli ini maka instrumen persuasif yang diinisiasi oleh pemerintah tentu akan lebih mudah diikuti oleh masyarakat. Argumen ini membawa penulis untuk meneliti apa kebijakan sego segawe (penggunaan sepeda untuk ke kantor dan sekolah) yang diinisiasi oleh pemerintah kabupaten DI Yogyakarta memang efektif untuk mencaai tujuan-tujuan kebijakan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah gabungan antara metode penelitian kualitatif dan kuantitatif. Metode kulitatif digunakan untuk mengumpulkan data implementasi instrumen kebijakan persuasif, sedangkan metode kuantitatif (melalui penggunaan kuesioner dengan nonprobability sampling di dalam metode survey) digunakan untuk mengumpulkandata persepsi publik mengenai kebijakan yang di implementasikan. Secara garis besar, penelitin ini menemukan fakta bahwa instrumen kebijakan yang persuasif tidak efektif untuk mempengaruhi perilaku publik. Tentunya tesis ini disebabkan oleh rendahnya frekuensi tindakan persuasif yang dilakukan oleh pemerintah serta dukungan kapasitas situasional yang tidak menyeluruh.

Regulatory Impact Analysis: Regulasi Pasar Modern di Kabuoaten Bantul Hudiyanto Hudiyanto; Nunuk Dwi Retnandari
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik) Vol 16, No 1 (2012): May
Publisher : Magister Administrasi Publik

RIA or Regulatory Impact Analysis is an analysis tool that is used to develop the quality of rules or policy that is made by the Government. This article is analyzing the use of RIA that is currently being run by Bantul Government in managing he moern market that is threatening the very existence of local economy that is currently the backbone of bantul's people economical activities. Th analysis, it's found out that the most threatened business by modern market is grocery stores, but the Bupati Rules limits the definition of local economy to traditional markets, which means that this Bupati Rules isn't consistent in protecting local economy. The modern market has an oligopoly structure. This kinds of structure make benefit the consumer, but on the other side, it also impose the transaction fee to the supplier. Bupati Rules that only manages the existence of modern markets become inefficient in removing the negative impact of the modern market itself. In the structure of market with that strong network, policy that only obstruct would be ineffective, because once the permission is granted, the network will spread by any means necessary. The protection to local economy bargaining position to the consumer and seller.

Analisis Ekonomi Politik Sertifikasi Halal Oleh Majelis Ulama Indonesia Lies Afroniyati
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik) Vol 18, No 1 (2014): May
Publisher : Magister Administrasi Publik

Di Indonesia, sertifikasi halal diterbitkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) sejak tahun 1989. Sejak awal penerbitannya, MUI banyak menemui masalah, utamanya menyangkut kewenangan dan legitimasi. Hal ini disebabkan tidak adanya produk hukum yang jelas tentang penyebutan MUI sebagai lembaga yang sah dalam penerbitan sertifikasi halal. Masalah yang dihadapi semakin beragam pasca runtuhnya Orde Baru. Kementerian Agama mengajukan Rancangan Undang-Undang Jaminan Produk Halal (RUU JPH) pada DPR RI yang dalam beberapa pasal meminta agar kewenangan penerbitan sertifikasi halal diambil alih dari MUI ke tangan kementerian tersebut. RUU tersebut mengundang kontroversi pada beberapa pihak yang bersikap pro dan kontra. Di sisi lain, ditemukan beberapa produk yang telah berlabel halal dari MUI tetapi mengandung DNA babi. MUI tetap pada pendiriannya untuk tetap menerbitkan sertifikasi halal. Sikap ini kemudian menimbulkan pertanyaan, ada kepentingan apa di balik upaya M–UI tetap mempertahankan sertifikasi halal?Sejarah munculnya kebijakan sertifikasi halal di Indonesia dimulai ketika penelitian milik Tri Sutrisno dari Universitas Brawijaya merilis fakta bahwa banyak produk yang beredar mengandung DNA babi. Penemuan tersebut menggemparkan masyarakat hingga mengganggu aktivitas perekonomian. MUI mengambil langkah inisiatif dengan menerbitkan sertifikasi halal sebagai solusi meredam isu sekaligus melindungi hak-hak umat Islam. Namun, inisiatif tersebut tidak disertai dengan dasar hukum sehingga terjadi perebutan kewenangan diantara badan-badan pemerintah. Namun, MUI sendiri mempunyai kepentingan-kepentingan tertentu dengan tetap mempertahankan haknya menerbitkan sertifikasi halal.

Oksimoron "Failed State" Absennya Negara dan BAngkitnya Gerakan Masyarakat Sipil Menyelamatkan Ruang Publik Pasca Erupsi Merapi AB Widyanta
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik) Vol 15, No 1 (2011): May
Publisher : Magister Administrasi Publik

This study elucidates on strength of social capital in civil society with respect to effort to preserve public space for natural disaster refugees in light of the deterioration of the ability of the state to accomplish civil rights obligation. The analysis began with a study on the characteristics of a failed state. The state can be categorized as failed state if it fulfills three characteristics which are: 1) the negligence in fulfilling civil rights obligations; 2) the disposition of aggressive behaviors; and 3) the intensification of democracy deficit. On the basis of the failed state paradigm, this o the study subsequently moved toward to the focal point, which was that was divided into three parts. The first part examined the paradigm of basic essence in the national constitution and legislation on disasters, relating to public welfare. The second parts discussed the phenomenon of Mt. Merapi's eruption including the chronology of event which in part was responsible for the large number of refugees. The third pat elaborated on the best practice, which where adopted by Posko Mandiri Kadiosoka, as a forum that was established to deal with relief and assistance and service originally intended to fulfill basic rights of refugees. The erosion of social capital capacity in the long term, coupled with and decline in the role of the state as the basic rights handling disasters has seriously limited the independence of civil society in Posko Mandiri Kadiosoko.

Mencari Alternatif Strategi Pemberantasan Korupsi Agus Pramusinto
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik) Vol 13, No 1 (2009): May
Publisher : Magister Administrasi Publik

This paper discusses an alternative strategy to combat corruption in Indonesia. Various approaches previously adopted such as law enforcement and administrative reform are not effective enough. The result of reducing corruption is not satisfactory as evidence that level of corruption in the country remains high. Therefore, a cultural approach is needed to supplement the exiting ones. By introducing an anti corruption culture through education, we hope that people will become aware of the danger of corruption and prevent themselves from being involved in corrupt practices. This method should be adopted from early time in the kindergarten and elementary school.

Analisa Penerapan Aplikasi Pelaporan Kepegawaian Berbasis Web Pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Cilacap Rina Mediaswati; Fajar Sidik
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik) Vol 17, No 1 (2013): May
Publisher : Magister Administrasi Publik

Tulisan ini mendiskusikan tentang penerapan Aplikasi Pelaporan Kepegawaian (APK) berbasis Web pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) di Kabupaten Cilacap. Penilaian sistem pelaporan kepegawaian melalui Web ini penting untuk dikaji karena dari sistem SIMPEG yang digunakan sebelumnya dinilai masih kurang optimal. Mixed method research digunakan sebagai studi pendekatan kualitatif dengan indepth interviewdan pendekatan kuantitatif dengan survei digunakan untuk mengambarkan secara rinci hasil penerapan aplikasi pelaporan kepegawaian berbasis Web tersebut dari sisi pengguna (SDM). Berdasarkan hasil penelitian, dalam penerapan Aplikasi Pelaporan Kepegawaian (APK) berbasis Web menunjukkan bahwa yang menjadi faktor pendukung keberhasilan SIMPEG adalah adanya pemikiran serta komitmen pemimpin dan anggaran yang cukup memadai. Belum adanya ketersediaan infrastruktur berupa sarana dan prasarana teknologi yang memadai menjadi faktor kendalanya. Sementara itu, pengukuran dari sisi pengguna (SDM) dengan pendekatan Technology Acceptance Model (TAM) menunjukkan bahwa penerimaan pengguna APK berbasis Web memiliki perilaku, minat, dan persepsi yang baik. Hal ini dapat ditunjukkan hasil pengukuran rerata variabel tertinggi yaitu Performance Expectancy sebesar 4,29 dan terendah yaitu variabel Image sebesar 3,32. Namun, masih banyaknya pengguna yang mempunyai tugas rangkap dengan beban kerja yang tinggi (work load) pada SKPD-SKPD menyebabkan kesulitan untuk mengupdate data secara tepat menjadi kendala dalam pemutakhiran data kepegawaian pada sistem Web tersebut.

Efektivitas Hubungan Kerja Komisioner dengan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Febriyana Tri Achyani; Frans Gana; Petrus Kase
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik) Vol 19, No 1 (2015): May
Publisher : Magister Administrasi Publik

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas hubungan kerja Komisioner dengan Sekretariat Komite Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dalam pelaksanaan tugas organisasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus instrumental dan prosedur pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam dan studi dokumen. Validasi data dengan teknik triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas hubungan kerja sekretariat dan komisioner dalam penyelenggaan kegiatan baik pada tahapan penyelenggaraan pemilu maupun kegiatan-kegiatan pascapemilu belum sepenuhnya mempedomani hubungan kerja sebagaimana diatur dalam regulasi. Penyebabnya beragam, di antaranya kualitas sumber daya manusia Sekretariat yang masih membutuhkan peningkatan melalui pendidikan dan pelatihan yang intens. Selain itu, sarana hubungan kerja seperti kebijakan yang merupakan kewenangan KPU dan implementasinya yang menjadi kewenangan sekretariat belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan mekanisme hubungan kerja yang diatur dalam tata kerja. Prosedur dan tata kerja belum optimal dilaku- kan, ketiadaan Standar Operasional Prosedur (SOP) pun menjadikan orientasi pelaksanaan tugas cendrung mengutamakan hasil daripada proses.

Kiprah Bisnis Pengusaha Santri dan Minimalitas Dukungan Pemrintah : Stdi Tentang Dinamika Ekonomi Santri Penganut Tarekt di Mlangi Muhamad Supraja
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik) Vol 14, No 2 (2010): November
Publisher : Magister Administrasi Publik

This article discusses the relationship between religion and economic activity, which special reference to businessmen who are adherents to Tarekat Qodiriyah Naqsabandiyah in Mlangi. Study findings show that businessmen who are adherents of tarekat teachings are generally successful in conduction their economic activities. Equiiped with such qualities and values, devotees of Tarekat Qodiriyah Naqsabandiyah are able to achieve success in creating markets, networks, and independent businesses. Nonetheless, the success they achieve is constrained by the existence of a market economy, which is the prevailing economic model in Indonesia in post Independence Indonesia. Thus it is surprising that unless advocacy for state assistance is made, businessmen in general in small scale businesses in particular will find it difficult to survive under the current economic model.

Page 25 of 57 | Total Record : 566

23 24 25 26 27

Filter by Year

1996 2026

Filter By Issues

All Issue Vol 30, No 1 (2026): May Vol 29, No 2 (2025): November Vol 29, No 1 (2025): May Vol 28, No 1 (2024): May 2024 Vol 28, No 2 (2024): November Vol 27, No 2 (2023): November Vol 27, No 1 (2023): May Vol 26, No 1 (2022): May 2022 Vol 26, No 2 (2022): November Vol 26, No 1 (2022): May Vol 25, No 1 (2021): May, 2021 Vol 25, No 2 (2021): November Vol 24, No 2 (2020): November Vol 24, No 1 (2020): May Vol 23, No 2 (2019): November Vol 23, No 1 (2019): May Vol 22, No 2 (2018): November Vol 22, No 1 (2018): May Vol 21, No 2 (2017): November Vol 21, No 1 (2017): May Vol 20, No 2 (2016): November Vol 20, No 1 (2016): May 2015: JKAP Volume 19 Nomor 2, November Tahun 2015 2015: JKAP Volume 19 Nomor 1, Mei Tahun 2015 Vol 19, No 2 (2015): November Vol 19, No 1 (2015): May 2014: JKAP Volume 18 Nomor 2, November Tahun 2014 2014: JKAP Volume 18 Nomor 1, Mei Tahun 2014 Vol 18, No 2 (2014): November Vol 18, No 1 (2014): May 2013: JKAP Volume 17 Nomor 2, Tahun 2013 2013: JKAP Volume 17 Nomor 1, Tahun 2013 Vol 17, No 2 (2013): November Vol 17, No 1 (2013): May 2012: JKAP VOLUME 16 NOMOR 2, TAHUN 2012 2012: JKAP VOLUME 16 NOMOR 1, TAHUN 2012 Vol 16, No 2 (2012): November Vol 16, No 1 (2012): May 2011: JKAP VOLUME 15 NOMOR 1, TAHUN 2011 Vol 15, No 1 (2011): May 2010: JKAP VOLUME 14 NOMOR 2, TAHUN 2010 2010: JKAP VOLUME 14 NOMOR 1, TAHUN 2010 Vol 14, No 2 (2010): November Vol 14, No 1 (2010): May 2009: JKAP VOLUME 13 NOMOR 2, TAHUN 2009 2009: JKAP VOLUME 13 NOMOR 1, TAHUN 2009 Vol 13, No 2 (2009): November Vol 13, No 1 (2009): May 2008: JKAP VOLUME 12 NOMOR 2, TAHUN 2008 2008: JKAP VOLUME 12 NOMOR 1, TAHUN 2008 2008: JKAP VOLUME 12 NOMOR 1, TAHUN 2008 Vol 12, No 2 (2008): November Vol 12, No 1 (2008): May 2007: JKAP VOLUME 11 NOMOR 2, TAHUN 2007 2007: JKAP VOLUME 11 NOMOR 2, TAHUN 2007 2007: JKAP VOLUME 11 NOMOR 1, TAHUN 2007 2007: JKAP VOLUME 11 NOMOR 1, TAHUN 2007 2006: JKAP VOLUME 10 NOMOR 2, TAHUN 2006 2006: JKAP VOLUME 10 NOMOR 2, TAHUN 2006 2006: JKAP VOLUME 10 NOMOR 1, TAHUN 2006 2006: JKAP VOLUME 10 NOMOR 1, TAHUN 2006 2005: JKAP VOLUME 9 NOMOR 2, TAHUN 2005 2005: JKAP VOLUME 9 NOMOR 2, TAHUN 2005 2005: JKAP VOLUME 9 NOMOR 1, TAHUN 2005 2005: JKAP VOLUME 9 NOMOR 1, TAHUN 2005 2004: JKAP VOLUME 8 NOMOR 2, TAHUN 2004 2004: JKAP VOLUME 8 NOMOR 2, TAHUN 2004 2004: JKAP VOLUME 8 NOMOR 1, TAHUN 2004 2004: JKAP VOLUME 8 NOMOR 1, TAHUN 2004 2003: JKAP VOLUME 7 NOMOR 2, TAHUN 2003 2003: JKAP VOLUME 7 NOMOR 2, TAHUN 2003 2003: JKAP VOLUME 7 NOMOR 1, TAHUN 2003 2003: JKAP VOLUME 7 NOMOR 1, TAHUN 2003 2002: JKAP VOLUME 6 NOMOR 2, TAHUN 2002 2002: JKAP VOLUME 6 NOMOR 2, TAHUN 2002 2002: JKAP VOLUME 6 NOMOR 1, TAHUN 2002 2002: JKAP VOLUME 6 NOMOR 1, TAHUN 2002 2001: JKAP VOLUME 5 NOMOR 2, TAHUN 2001 2001: JKAP VOLUME 5 NOMOR 2, TAHUN 2001 2001: JKAP VOLUME 5 NOMOR 1, TAHUN 2001 2001: JKAP VOLUME 5 NOMOR 1, TAHUN 2001 2000: JKAP VOLUME 4 NOMOR 2, TAHUN 2000 2000: JKAP VOLUME 4 NOMOR 2, TAHUN 2000 2000: JKAP VOLUME 4 NOMOR 1, TAHUN 2000 2000: JKAP VOLUME 4 NOMOR 1, TAHUN 2000 1999: JKAP VOLUME 3 NOMOR 2, TAHUN 1999 1999: JKAP VOLUME 3 NOMOR 2, TAHUN 1999 1999: JKAP VOLUME 3 NOMOR 1, TAHUN 1999 1999: JKAP VOLUME 3 NOMOR 1, TAHUN 1999 1998: JKAP VOLUME 2 NOMOR 2, TAHUN 1998 1998: JKAP VOLUME 2 NOMOR 2, TAHUN 1998 1998: JKAP VOLUME 2 NOMOR 1, TAHUN 1998 1998: JKAP VOLUME 2 NOMOR 1, TAHUN 1998 1997: JKAP VOLUME 1 NOMOR 2, TAHUN 1997 1997: JKAP VOLUME 1 NOMOR 2, TAHUN 1997 1996: JKAP VOLUME 1 NOMOR 1, TAHUN 1996 1996: JKAP VOLUME 1 NOMOR 1, TAHUN 1996 More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Andri Putra Kesmawan

Contact Email
andriputrakesmawan@gmail.com

Phone
-

Journal Mail Official
igpa@ugm.ac.id

Editorial Address
-

Location
Kab. sleman,

Daerah istimewa yogyakarta

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Andri Putra Kesmawan

Contact Email andriputrakesmawan@gmail.com

Phone -

Journal Mail Official igpa@ugm.ac.id

Editorial Address -

Location Kab. sleman, Daerah istimewa yogyakarta INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Andri Putra Kesmawan

Contact Email
andriputrakesmawan@gmail.com

Phone
-

Journal Mail Official
igpa@ugm.ac.id

Editorial Address
-

Location
Kab. sleman,

Daerah istimewa yogyakarta

INDONESIA