Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik

JKAP
Website

Published by Universitas Gadjah Mada

ISSN : 08529213 EISSN : 24774693 DOI : -

Core Subject : Health, Science, Education, Social,

Decision Sciences, Operations Research & Management Education Public Health Social Sciences

JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publikasi), dengan nomor p-ISSN: 0852-9213, e-ISSN: 2477-4693, adalah jurnal multidisiplin berskala nasional yang mencakup berbagai pokok persoalan dalam kajian ilmu-ilmu administrasi publik. Secara khusus JKAP menaruh perhatian pada pokok-pokok persoalan tentang perkembangan ilmu kebijakan dan administrasi publik, administrasi pembangunan, otonomi daerah, birokrasi dan aparatur negara, desentralisasi, ilmu ekonomi dan studi pembangunan, manajemen publik, kebijakan dan pemerintahan, serta ilmu sosial lain mencakup ilmu kesehatan masyarakat, politik fiskal, dan perencanaan wilayah.

Arjuna Subject : -

Articles 566 Documents

22 23 24 25 26

Perilaku Profesional Dosen Pegawai Negeri Sipil Indonesia Guspika Guspika
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik) Vol 13, No 2 (2009): November
Publisher : Magister Administrasi Publik

The civil servant lecturer professional behavior model was designed based on the social cognitive theory of Bandura (1991,1989,2001) theory of planned behavior (Ajzen, 1988,2005), moral development stages of Kohlberg and ethical decision making model (Jones, 1991; Weber and Gillespie, 1998). The Structural equation analysis result show a fit and goodness of the model with the empirical data i.e; Chi square is only 14,384, probability equal to 0,421, RMSEA is 0,009, GFI is 0,990, AFGI is 0,969, and CMIN/DF is 1,027. The model and empirical data explain that professional behavior of civil servant lecturer in Indonesia at This time is determined by interaction dynamics of: 1) personal factor, i.e. intention to behave professionally, occupational commitment, and organizational commitment; and 2) situational factor, i.e lecturer's response to organizational design. Only around 9,57% of respondents have been successful to demonstrate professional behavior and able to reach "engage in moral behavior"

Akuntabilitas Pelayanan Publik dalam Pelaksanaan E-Procurement di Kota Pangkalpinang Aprizal Aprizal; Jon Roi Tua Purba
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik) Vol 17, No 1 (2013): May
Publisher : Magister Administrasi Publik

Tujuan dari kajian ini adalah untuk mengetahui akuntabilitas pelayanan publik dalam pelaksanaan program E-Procurement di kota Pangkalpinang. Untuk meningkatkan keterbukaan informasi tentang pengadaan barang dan jasa, maka pemerintah kota Pangkalpinang menerapkan sistem E-Procurement. Hal ini juga bertujuan untuk membuka kesempatan seluas-luasnya bagi siapa saja yang akan menawarkan pengadaan barang dan jasa yang ditawarkan oleh pemerintah kota Pangkalpinang. Sesuai dengan temuan-temuan di lapangan dalam penelitian yang dilakukan, sekalipun telah diterapkan E-Procurement dalam pengadaan barang dan jasa, akuntabilitas pelayanan publik masih belum berjalan sebagaimana yang diharapkan. Dari 6 indikator yang digunakan hanya satu indikator yang memenuhi akuntabilitas. Interaksi antar lembaga, kemampuan SDM yang terlibat dalam penguasaan terhadap IT, belum adanya aturan yang tegas, serta adanya keinginan untuk melakukan kecurangan akibat konflik kepentingan, menjadikan E-Procurement belum berjalan secara maksimal. Kerja sama antar lembaga seharusnya menjadi kekuatan dalam pengembangan program E-Procurement. Selain itu, pengetahuan yang memadai dari SDM tentang IT adalah kunci pokok yang lainnya.

Implementasi Program Jaminan Pendidikan Daerah di Kota Yogyakarta Fajar Sidik
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik) Vol 19, No 1 (2015): May
Publisher : Magister Administrasi Publik

Abstrak: Tulisan ini menganalisis tentang implementasi program Jaminan Pendidikan Daerah (JPD) di Kota Yogyakarta. Belum efektif- nya program JPD dalam mencapai tujuannya menjadi latarbelakang kajian ini. Pentingnya penilaian untuk menjelaskan ala- san-alasan program JPD tersebut belum efektif menjadi tujuan dari penulisan ini. Pendekatan kualitatif deskriptif digunakan penulis untuk menjelaskan secara objektif, detail, dan mendalam terhadap hasil yang telah diperolah di lapangan. Teknik obser- vasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi digunakan penulis dalam pengumpulan datanya. Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi program Jaminan Pendidikan Daerah (JPD) di kota Yogyakarta belum efektif mencapai tujuannya dikare- nakan: pertama, hasil penilaian keluaran (output) program seperti akses, bias, cakupan, dan ketepatan layanan menunjukkan belum efektif dilaksanakan. Kedua, penilaian hasil keluaran (outcome) program menunjukkan bahwa bantuan yang diberikan kepada para siswa KMS secara langsung dapat dirasakan. Namun, secara lebih lanjut pada penilaian kedua yaitu dampak jangka menengah (intermediate) belum menunjukkan efektif karena motivasi belajar maupun prestasi belajar siswa KMS masih dapat dikatakan rendah. Selanjutnya, dampak jangka panjang (long-term) belum dapat terwujud dan masih menjadi harapan program.

Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Berbasis Pesantren di Kabupaten Hulu Sungai Utara Surya Supi
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik) Vol 14, No 2 (2010): November
Publisher : Magister Administrasi Publik

Pesantren are widely spread in Indonesia reaching to the most remote areas, hence have the potential to empower people’s economy. Pesantren are involved in fostering self sufficiency among its members as well as the general society, which makes them a potential capital for empowering people’s economy. Using the integrity and capacity to mobilize resources. Pesantren are an important source in effort to increase community production and productivity. The study focused on two Pesantren Nurul Fajri of pesantren and Kholidiyah of pesantren located in Hulu Sungai Utara Regency, as example to evaluate the interchange and interactive between Islamic institutes / school and society. Society benefit from the existence of pesantren through various services and products of its business unit which contribute to solving their economic problems, contribute to community capital through the nurturing and promoting of cooperatives and employment. In addition, in the context capacity development, pesantren education contributes to community rejuvenation and society development, instill values and norm of hardworking, diligence, commitment, which vital for harmonious human existence, self actualization, and development.

Gugurnya Kebijakan Sekolah Bertaraf Internasional: Investasi Pendidikan VS Komersialisasi Pendidikan Edison Edison
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik) Vol 16, No 2 (2012): November
Publisher : Magister Administrasi Publik

This paper discusses about education policy with a focus on international school (RSBI). This is one of innovation in education policy aimed at improving the quality of education in Order to accelerate internationally competitive. In Permendagri 78/ 2009 on the Implementation of the International School of Elementary and Secondary Education level, SBI/RSBI have been constructed with a set of standards in the implementation of international education. The standard has a target to achieve hat quality education. However, since 2003, Law 20/2003 on National Education System has become a public discourse polemic. In fact, the embodiment of the spirit of "quality education for all" highly determined by the breadth of the issue of public access to education.

Social Media dan Eksklusi Remaja dalam Perumusan Kebijakan Publik Bevaola Kusumasari
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik) Vol 18, No 2 (2014): November
Publisher : Magister Administrasi Publik

Media sosial telah menjadi bagian penting dari kehidupan remaja masa kini. Remaja pengguna media sosial sesungguhnya memiliki lingkaran pertemanan yang lebih luas di dunia nyata, kesadaran identitas dan rasa memiliki yang lebih baik, serta perkembangan keterampilan teknis yang mereka butuhkan untuk menjadi masyarakat dunia digital. Temuan dalam riset ini menunjukkan bahwa para remaja paham akan isu-isu sosial dan politik yang terbaru baik yang terjadi di level lokal, nasional, maupun internasional. Namun demikian, partisipasi mereka dalam pembuatan kebijakan pemerintah masih tereksklusi. Oleh karena itu, pemerintah harus memanfaatkan media sosial sebagai alat untuk mempelajari suara remaja, sekaligus untuk mem- bangun legitimasi atas kebijakan yang dibuat.

Desentralisasi dan Sistem Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah: Kajian Independen Terhadap Sistem Evaluasi Kemampuan Penyelenggaraan Otonomi Daerah (EKPOD) Pius Suratman Kartasasmita
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik) Vol 15, No 1 (2011): May
Publisher : Magister Administrasi Publik

Implementation of decentralization in Indonesia, as mandated by Law Number 32/2004, has three main objectives, which include improving the welfare of society, public services, and regional competitiveness. This study holds an assumption the that the importance of Local Government Performance System, both in order to reduce euphoria as well as to ensure the accomplishment of decentralization goals that set out by the law. The ministry of Home Affairs, has developed three local government performance measurement system as mandated by PP Number 6/2008, namely: the evaluation system of new autonomous regions (EDOB), the evaluation of local governance performance system (EKPPD), and the evaluation of regional autonomy capacity (EKPOD). This study assesses the framework and applicability of the EKPOD system. Using data from 17 Districts/ municipal governments, the researcher conclude that EKPOD data are limited. With respect to data availability, these are limited to 2004-2006 period, which is not long enaugh to use in assessing the EKPOD system which requires 5 years in succession. Of the required 175 data units, only 40-60% are available (70-105 data units). These findings and statistical factor analysis, suggest that the number of EKPOD indicators should be reduced to 19 with 25 data elements. This will not only enhance system applicability, but also reduce financial resources needed to establish he baseline data by 86 percent.

Parameter Diskresi Birokratik: Studi Kasus Pemerintah Kota Surabaya dan Kabupaten Situbondo Sri Juni Woro Astuti
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik) Vol 13, No 1 (2009): May
Publisher : Magister Administrasi Publik

This study sought to analyze the exercise of bureaucratic discretionary space in the areas of employee affairs in Surabaya Municipality and Situbondo Regency with regards to types of policy underlying the fulfillment of bureaucratic task, consideration underlying the decisions made at those bureaucratic levels, and acceptability of their outcomes. Conformity of discretion types with the types of public policy would promote attainment of policy goals in order for those policies to run effectively. However, capability of bureaucratic official officials in exercising their discretion in accordance with legal, ethical, professional, knowledge, and public interest parameters normatively acceptable was considered low. The available discretionary space was to a considerable extent exercised for "granting" access to other considerations beyond those normative ones, resulting in less acceptable decisions.

Modal Sosial Pedagang Dalam Meningkatkan Daya Saing Pasar Tradisional Mira Fatimah; Mohammad Afifuddin
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik) Vol 17, No 2 (2013): November
Publisher : Magister Administrasi Publik

Artikel ini membahas pemanfaatan modal sosial yang dimiliki pedagang pasar yang terhimpun dalam Forum Silaturahmi Paguyuban Pedagang Pasar Yogyakarta (FSP3Y) untuk meningkatkan daya saing pasar tradisional di tengah gempuran sektor ritel modern. Tulisan ini mendeskripsikan mengenai siasat FSP3Y dalam mempertahankan esksistensi pasar tradisonal dengan menggunakan modal sosial yang mereka miliki. Latar belakang pilihan menggunakan modal sosial didasari oleh fakta tidak efektifnya peran pemerintah sebagai regulator untuk mengontrol laju perkembangan ritel modern yang berpotensi menggerus eksistensi pasar tradisional di Yogyakarta. Dalam proses mengumpulkan maupun menggali data dan informasi dipilih metode penelitian kualitatif berupa studi kasus, serta menggunakan perspektif fenomenologi. Selain itu juga dilakukan observasi dan wawancara mendalam terhadap para informan. Hasil penelitian menunjukkan peningkatan kekuatan pedagang pasar ketika mereka berhasil mengkonsolidasikan diri dalam kelompok kolektif seperti FSP3Y. Terbukti FSP3Y memiliki kontribusi besar dalam mempertahankan daya saing pasar tradisional. Kehadiran FSP3Y justru lebih optimal dalam upaya meningkatkan daya saing pasar tradisonal dibandingkan pemerintah. Penyebabnya FSP3Y mampu mentransformasi modal sosial pedagang menjadi energi positif (modal sosial bersama) untuk secara kolektif membenahi dan meningkatkan daya saing pasar tradisional sehingga eksistensi mereka tetap terjaga meski dikepung oleh ekspansi dahsyat ritel modern ke setiap penjuru wilayah Yogyakarta. Dengan demikian, yang terjadi adalah inisiatif-inisiatif pengembangan pasar tradisional banyak tercetus dari pertemuan-pertemuan anggota FSP3Y. Hasil penelitian menunjukkan posisi pemerintah hanya sebagai fasilitator untuk memenuhi kebutuhan FSP3Y dalam mengembangkan daya saing pasar tradisional.

Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak Melalui Insentif Fiskal Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Dwi Ardianta Kurniawan; Arif Wismadi; Artidiatun Adji
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik) Vol 19, No 2 (2015): November
Publisher : Magister Administrasi Publik

Subsidi Bahan Bakar Minyak di Indonesia meningkat secara tajam dalam beberapa tahun terakhir dengan rata-rata peningkatan sebesar 18,29% per tahun dalam periode 2006 – 2013. Besaran subsidi mengambil porsi antara 22% hingga 39,7% terhadap APBN pada periode tersebut. Tingginya besaran subsidi tersebut menimbulkan beban berat pada anggaran pemerintah pusat. Salah satu upaya untuk mengurangi beban pemerintah adalah dengan mengurangi jumlah subsidi yang diberikan. Pengurangan subsidi tersebut harus dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk yang lebih produktif, salah satunya dalam bentuk insentif fiscal pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Mekanisme pemberian insentif kepada pemerintah daerah dapat dilakukan dengan mempertimbangkan kebijakan dan program yang dijalankan oleh pemerintah daerah untuk mengurangi konsumsi BBM. Metode perhitungan besaran insentif dapat dilakukan dengan beberapa skenario dengan mempertimbangkan penghematan anggaran pemerintah karena pengurangan subsidi dan perubahan Dead Weight Loss (DWL) sebagai kerugian yang timbul karena alokasi anggaran yang tidak tepat. Hasil perhitungan besaran insentif fiskal berdasarkan skenario harga BBM memperlihatkan adanya perbedaan cukup signifikan antara skenario 1 yang berbasis besaran subsidi yang dikeluarkan pemerintah, dengan skenario 3 yang berbasis pada besaran DWL. Alternatifnya, dapat diperhitungkan besaran insentif berdasarkan proporsi pengurangan DWL dibandingkan penghematan anggaran. Hasil perhitungan berdasarkan skenario ini memperlihatkan besaran insentif antara Rp1,2 tilyun (pada harga bensin Rp7.100) hingga Rp3,3 trilyun (pada harga bensin Rp9.500 atau subsidi dicabut). Sementara pada solar, besarannya antara Rp1,08 trilyun (pada harga solar Rp7.100) hingga Rp2,97 trilyun (pada harga solar Rp9.500 atau subsidi dicabut). Besaran ini relatif moderat dan dapat menjadi acuan dalam pemberian insentif kepada daerah.

Page 24 of 57 | Total Record : 566

22 23 24 25 26

Filter by Year

1996 2026

Filter By Issues

All Issue Vol 30, No 1 (2026): May Vol 29, No 2 (2025): November Vol 29, No 1 (2025): May Vol 28, No 1 (2024): May 2024 Vol 28, No 2 (2024): November Vol 27, No 2 (2023): November Vol 27, No 1 (2023): May Vol 26, No 1 (2022): May 2022 Vol 26, No 2 (2022): November Vol 26, No 1 (2022): May Vol 25, No 1 (2021): May, 2021 Vol 25, No 2 (2021): November Vol 24, No 2 (2020): November Vol 24, No 1 (2020): May Vol 23, No 2 (2019): November Vol 23, No 1 (2019): May Vol 22, No 2 (2018): November Vol 22, No 1 (2018): May Vol 21, No 2 (2017): November Vol 21, No 1 (2017): May Vol 20, No 2 (2016): November Vol 20, No 1 (2016): May 2015: JKAP Volume 19 Nomor 2, November Tahun 2015 2015: JKAP Volume 19 Nomor 1, Mei Tahun 2015 Vol 19, No 2 (2015): November Vol 19, No 1 (2015): May 2014: JKAP Volume 18 Nomor 2, November Tahun 2014 2014: JKAP Volume 18 Nomor 1, Mei Tahun 2014 Vol 18, No 2 (2014): November Vol 18, No 1 (2014): May 2013: JKAP Volume 17 Nomor 2, Tahun 2013 2013: JKAP Volume 17 Nomor 1, Tahun 2013 Vol 17, No 2 (2013): November Vol 17, No 1 (2013): May 2012: JKAP VOLUME 16 NOMOR 2, TAHUN 2012 2012: JKAP VOLUME 16 NOMOR 1, TAHUN 2012 Vol 16, No 2 (2012): November Vol 16, No 1 (2012): May 2011: JKAP VOLUME 15 NOMOR 1, TAHUN 2011 Vol 15, No 1 (2011): May 2010: JKAP VOLUME 14 NOMOR 2, TAHUN 2010 2010: JKAP VOLUME 14 NOMOR 1, TAHUN 2010 Vol 14, No 2 (2010): November Vol 14, No 1 (2010): May 2009: JKAP VOLUME 13 NOMOR 2, TAHUN 2009 2009: JKAP VOLUME 13 NOMOR 1, TAHUN 2009 Vol 13, No 2 (2009): November Vol 13, No 1 (2009): May 2008: JKAP VOLUME 12 NOMOR 2, TAHUN 2008 2008: JKAP VOLUME 12 NOMOR 1, TAHUN 2008 2008: JKAP VOLUME 12 NOMOR 1, TAHUN 2008 Vol 12, No 2 (2008): November Vol 12, No 1 (2008): May 2007: JKAP VOLUME 11 NOMOR 2, TAHUN 2007 2007: JKAP VOLUME 11 NOMOR 2, TAHUN 2007 2007: JKAP VOLUME 11 NOMOR 1, TAHUN 2007 2007: JKAP VOLUME 11 NOMOR 1, TAHUN 2007 2006: JKAP VOLUME 10 NOMOR 2, TAHUN 2006 2006: JKAP VOLUME 10 NOMOR 2, TAHUN 2006 2006: JKAP VOLUME 10 NOMOR 1, TAHUN 2006 2006: JKAP VOLUME 10 NOMOR 1, TAHUN 2006 2005: JKAP VOLUME 9 NOMOR 2, TAHUN 2005 2005: JKAP VOLUME 9 NOMOR 2, TAHUN 2005 2005: JKAP VOLUME 9 NOMOR 1, TAHUN 2005 2005: JKAP VOLUME 9 NOMOR 1, TAHUN 2005 2004: JKAP VOLUME 8 NOMOR 2, TAHUN 2004 2004: JKAP VOLUME 8 NOMOR 2, TAHUN 2004 2004: JKAP VOLUME 8 NOMOR 1, TAHUN 2004 2004: JKAP VOLUME 8 NOMOR 1, TAHUN 2004 2003: JKAP VOLUME 7 NOMOR 2, TAHUN 2003 2003: JKAP VOLUME 7 NOMOR 2, TAHUN 2003 2003: JKAP VOLUME 7 NOMOR 1, TAHUN 2003 2003: JKAP VOLUME 7 NOMOR 1, TAHUN 2003 2002: JKAP VOLUME 6 NOMOR 2, TAHUN 2002 2002: JKAP VOLUME 6 NOMOR 2, TAHUN 2002 2002: JKAP VOLUME 6 NOMOR 1, TAHUN 2002 2002: JKAP VOLUME 6 NOMOR 1, TAHUN 2002 2001: JKAP VOLUME 5 NOMOR 2, TAHUN 2001 2001: JKAP VOLUME 5 NOMOR 2, TAHUN 2001 2001: JKAP VOLUME 5 NOMOR 1, TAHUN 2001 2001: JKAP VOLUME 5 NOMOR 1, TAHUN 2001 2000: JKAP VOLUME 4 NOMOR 2, TAHUN 2000 2000: JKAP VOLUME 4 NOMOR 2, TAHUN 2000 2000: JKAP VOLUME 4 NOMOR 1, TAHUN 2000 2000: JKAP VOLUME 4 NOMOR 1, TAHUN 2000 1999: JKAP VOLUME 3 NOMOR 2, TAHUN 1999 1999: JKAP VOLUME 3 NOMOR 2, TAHUN 1999 1999: JKAP VOLUME 3 NOMOR 1, TAHUN 1999 1999: JKAP VOLUME 3 NOMOR 1, TAHUN 1999 1998: JKAP VOLUME 2 NOMOR 2, TAHUN 1998 1998: JKAP VOLUME 2 NOMOR 2, TAHUN 1998 1998: JKAP VOLUME 2 NOMOR 1, TAHUN 1998 1998: JKAP VOLUME 2 NOMOR 1, TAHUN 1998 1997: JKAP VOLUME 1 NOMOR 2, TAHUN 1997 1997: JKAP VOLUME 1 NOMOR 2, TAHUN 1997 1996: JKAP VOLUME 1 NOMOR 1, TAHUN 1996 1996: JKAP VOLUME 1 NOMOR 1, TAHUN 1996 More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Andri Putra Kesmawan

Contact Email
andriputrakesmawan@gmail.com

Phone
-

Journal Mail Official
igpa@ugm.ac.id

Editorial Address
-

Location
Kab. sleman,

Daerah istimewa yogyakarta

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Andri Putra Kesmawan

Contact Email andriputrakesmawan@gmail.com

Phone -

Journal Mail Official igpa@ugm.ac.id

Editorial Address -

Location Kab. sleman, Daerah istimewa yogyakarta INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Andri Putra Kesmawan

Contact Email
andriputrakesmawan@gmail.com

Phone
-

Journal Mail Official
igpa@ugm.ac.id

Editorial Address
-

Location
Kab. sleman,

Daerah istimewa yogyakarta

INDONESIA