Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik

JKAP
Website

Published by Universitas Gadjah Mada

ISSN : 08529213 EISSN : 24774693 DOI : -

Core Subject : Health, Science, Education, Social,

Decision Sciences, Operations Research & Management Education Public Health Social Sciences

JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publikasi), dengan nomor p-ISSN: 0852-9213, e-ISSN: 2477-4693, adalah jurnal multidisiplin berskala nasional yang mencakup berbagai pokok persoalan dalam kajian ilmu-ilmu administrasi publik. Secara khusus JKAP menaruh perhatian pada pokok-pokok persoalan tentang perkembangan ilmu kebijakan dan administrasi publik, administrasi pembangunan, otonomi daerah, birokrasi dan aparatur negara, desentralisasi, ilmu ekonomi dan studi pembangunan, manajemen publik, kebijakan dan pemerintahan, serta ilmu sosial lain mencakup ilmu kesehatan masyarakat, politik fiskal, dan perencanaan wilayah.

Arjuna Subject : -

Articles 566 Documents

25 26 27 28 29

Politisasi Pejabat Struktural Eselon II di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Muna Sulawesi Tenggara La Ode Wahiyuddin
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik) Vol 18, No 1 (2014): May
Publisher : Magister Administrasi Publik

Kehadiran Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah di era Reformasi dan Otonomi Daerah menimbulkan perubahan dalam pengelolaan tata pemerintahan di daerah. Dengan kewenangan Kepala Daerah yang terlalu luas sebagai pejabat pembina kepegawaian sehingga pengangkatan, pemindahan dan pembinaan karier PNS kadang tidak profesional dan tidak memperhatikan kompetensi. Landasannya hanya pada pertimbangan politik. Menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini bertujuan mengetahui apa yang melatarbelakangi politisasi pejabat struktural eselon II dan dampaknya terhadap kinerja pejabat struktural eselon II di Sekretariat Daerah Kabupaten Muna periode 2005-2010. Hasil penelitian menunjukan bahwa rekrutmen, pengangkatan dan pemindahan, serta pembinaan karier PNS sangat tidak memperhatikan prinsip kompetensi akan tetapi didasarkan pada pertimbangan politik. Dampaknya, kepemimpinan pejabat struktural eselon II mengikuti pola kepemimpinan dan keputusan pejabat politik yang tidak lepas dari urusan politik dan harus loyal terhadap Bupati baik loyal terhadap penyelenggaraan pemerintahan maupun loyal terhadap kepentingan partai politik. Dari sisi penyelesaian konflik, dengan memberlakukan ‘satu pintu’ dalam pengambilan keputusan dengan menunjuk pejabat yang dipercayai dan menempatkan pejabat-pejabat yang mendukung dan memberikan kontribusi, sedangkan pejabat yang bertolak belakang dinonaktifkan. Koordinasi dilakukan hanya sebatas pimpinan organisasi dengan Bupati, tidak ada keterlibatan aparatur unit organisasi terkait yang sesuai dengan tugas dan fungsi. Koordinasi yang sifatnya biasa saja yang menyangkut persoalan administrasi pada prinsipnya itu dilakukan namun tidak efektif, yang mengakibatkan terjadinya patologi birokrasi.

Kebijakan Ekonomi Politik Stated-Centered dan Rent-Seeking Behavior dalam Kebijakan Pangan Impor Beras Wahyu Riawanti
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik) Vol 15, No 1 (2011): May
Publisher : Magister Administrasi Publik

This present a critical assessment of the political economy that underlie food policy and rice import in Indonesia. State-centric behavior and rent-seeking practices are important determinants of food policy formulation in Indonesia. The study analyzes the importation of rice by the Indonesian government. Study result show that rice policy is based on three main point which are: relationship between farmer's term of trade (NTP), ruse production and distribution; and political power in policy formulation.

Memahami Korupsi dari Perspektif Perilaku Organisasi: Mengapa Seseorang Terjebak dalam Perilaku Korup? Ely Susanto
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik) Vol 13, No 1 (2009): May
Publisher : Magister Administrasi Publik

Corruption is a classical phenomenon but still interesting to be discussed. Corruption does not only contribute to negative impacts on the economic growth but also generates negative impact on the moral ground of the entire country. Many studies have investigated the determinants of corruptive behaviors. Of toe studies, two dominant approaches have been used including by previous scholars to explain corruption phenomenon; economic approach and organizational behavior approach. In this study the organizational behavior approach is used including the use of social information processing theory to theoretically explain why good people are trapped to corrupt when they are part of public organization. Detailed reason why this approach is used and how the social information processing theory explains logically the corruptive behaviors in organization ate further discussed.

Peran Trust dalam Pengelolaan Bantuan Langsung Masyarakat Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan di Kabupaten Kebumen Sri Sugianingsih; Abdiana Ilosa
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik) Vol 17, No 2 (2013): November
Publisher : Magister Administrasi Publik

Penelitian ini mendeskripsikan bentuk-bentuk trust di Gapoktan, dan mekanisme bekerjanya trust dalam pengelolaan dana BLM-PUAP oleh Gapoktan. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif dan studi dokumentasi. Validasi data dilakukan dengan triangulasi yaitu triangulasi teknik maupun triangulasi sumber. Analisis data dilakukan dengan reduksi data, display data dan conclusion drawing atau penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa trust memegang peran kunci dalam sukses tidaknya pengelolaan BLM-PUAP. Trust dalam pengelolaaan BLM-PUAP ditemukan bahwa trust di Gapoktan meliputi dua jenis yaitu bentuk dan proses. Bentuk trust meliputi jumlah simpanan anggota, pinjaman yang berkualitas, dan laporan keuangan yang valid. Proses trust meliputi kesesuaian alokasi dana BLM-PUAP dengan ketentuan pemerintah, kepatuhan pengurus terhadap peraturan yang disepakati bersama, sikap pengurus yang transparan, pengawasan yang rutin dan berkelanjutan serta pemberlakuan reward and punishment. Gapoktan Luhur Mulyo menunjukkan trust yang lebih rendah yang menjadikan pengelolaan dana BLM-PUAP berjalan kurang optimal dan memberikan hasil perkembangan yang lebih lambat. Sementara pada pengelolaan dana BLM-PUAP di Gapoktan Mandiri menunjukkan trust yang lebih tinggi,sehingga menjadikan pengelolaan dana BLM-PUAP berjalan lebih optimal dan memiliki perkembangan yang lebih cepat.

Implementasi Kebijakan Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perumahan Kota Banjarbaru Rina Setyati; Warsito Utomo
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik) Vol 19, No 1 (2015): May
Publisher : Magister Administrasi Publik

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menyatakan bahwa proporsi ruang terbuka hijau terbuka (RTH) adalah minimal 30 persen dari panjang kota. Hal ini menjadi menarik karena setiap kota memiliki keterbatasan dalam memenuhi ketentuan ini; salah satunya adalah Kota Banjarbaru di Kalimantan Selatan. Pada akhir tahun 2011, ketersediaan RTH di Banjarbaru sekitar 612,10 hektar atau hanya 1,65 persen dari panjang kota. Di sisi lain, RTH juga penting sebagai antisipasi tingginya permintaan dari reformasi tanah dan sebagai upaya untuk menjaga keseimbangan lingkungan kota, karena 12.998,3 hektar atau 30 persen dari luas Kota Banjarbaru telah berubah menjadi pemukiman. Tujuan dari kajian ini adalah untuk membahas proses implementasi kebijakan RTH dan faktor-faktor yang memengaruhi melibatkan organisasi pemerintah sebagai pelaksana dan pengembang perumahan sebagai objek kebijakan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada berbagai tindakan ketidaktaatan dilakukan oleh pengembang terhadap kebijakan RTH, misalnya pengembang tidak menyediakan area untuk RTH, perbedaan bentuk dari RTH, perubahan penggunaan RTH, dan tidak tersedianya RTH. Beberapa alasan yang mendasari ketidaktaatan ini adalah faktor tidak mematuhi hukum selektif; ekonomi; dan kepentingan pribadi atau organisasi. Faktor lain yang memengaruhi implementasi kebijakan terdiri atas struktur birokrasi; sumber daya; komunikasi; dan disposisi.

Modal Sodial dalam Pemberdayaan Desa Pakraman : Studi Kasus Pengelolaan LPD Des Pakraman Batuaji Kawan, Kabupaten Tabanan, Propinsi Bali I Made Kristiadi Putra; Indri Apriliyanti
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik) Vol 14, No 2 (2010): November
Publisher : Magister Administrasi Publik

The existence of social capital is really important in development because social capital plays a role to achieve sustainability development. It also applies in community development process. Community development strategy can be implemented through empowering the institution and civil society organizations. Those are form of social capital that develops in society. Bali province government has been adapting the existence of social capital through the empowerment of Pakraman village. Pakraman Village is an indigenous community that is formed on the socio-religious bound. The most common way to empower society is based on the establishment of village credit institutions (Lembaga Pengkreditan Desa: LPD) One of the LPD that shows its existence in the midst of intense competition with other financial institution is LPD Pakraman Batuaji Kawan Village in Tabanan, Bali Province. Thus, this paper is aimed to elaborate the contribution of social capital in management of LPD Pakraman Batuaji Kawan Village. The research methodology that had been used in this paper was qualitative descriptive with case study approach. Meanwhile, data collection techniques that had been used in this research were interview, observation and documentation. The result of this research show that social capital has a positive role in supporting the management of LPD such as the planning and budgeting activities, personnel recruitment process, the lending process, the process of resolving non performing loans, the process of supervision and accountability. Based on these result, the adoption of social capital in the process of community empowerment plays significance role in maintaining the community empowerment's program.

Who did Carry Out The Making of Place? Sutrisno Sutrisno
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik) Vol 16, No 2 (2012): November
Publisher : Magister Administrasi Publik

Artikel ini bertujuan melakukan konfigurasi pemangku kepentingan dalam masyarakat dalam menyediakan lokasi atau tempat. Penilaian cara masing-masing pemangku kepentingan berperan dalam proses penentuan lokasi atau tempat dengan mengadakan analisis ketersediaan dana dalam rencana anggaran. Untuk memerikan gambaran untu tentang pemerintah dalam pembangunan, penrhtungan kmprehensif dilakukan guna menentukan ketersediaan dana yang dibutuhkan dalam rencana anggaran belanja nasional dan dikombinasikan dengan struktur rencana anggran belanja pemerintah lokal. Penggunaan persamaan ICOR membantu menunjukkan jmlah dana yang dibutuhkan untuk mmbiayai pembangunan. Berdasarkan hasil dari perhitungan itu, akan membantu membuat kesimpulan tentang sejauh mana pemerintah berperan dalam pembangunan dan pada gilirannya dalam penentu tempat atau lokasi.

Democratic Reforms I Malaysia: Where It's Heading Top? Mohammad Agus Yusoft; Azmi Awang; Leo Agustino
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik) Vol 14, No 1 (2010): May
Publisher : Magister Administrasi Publik

in process

Innovative Management Styles, Organizational Structures, and Strategies in Turbulent Times Muyanja Ssenyonga
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik) Vol 16, No 1 (2012): May
Publisher : Magister Administrasi Publik

Artikel ini membahas berbagai ukuran tingkat inovasi dalam satu organisasi, faktor-faktor kunci pendorong inovasi, baik yang dari dalam (internal) maupun luar (eksternal) organisasi, dan tipe-tipe manajemen yang lebih handal untuk mrmacu dan memajukan inovasi, sehingga membuat kegiatan inovasi sebagai salah satu sumber persaingan yang membedakannya (differentiator) dari kompetitor lain. Dari berbagai sudut inovasi, artikel ini mengidentifikasi berbagai sumber keunggulan organisasi inovatif, antara lain: organisasi inovatif mengungguli lawannya berkat fleksibilitas struktur organisasi yang dimilikinya: pengembangan dan pemanfaatan kerja tim dan komunikasi dengan baik: penilaian dan manajemen sumber daya manusia yang baik: memiliki cetak biru produk, strategi produk baru, pengimplementasian strategi secara konsisten: memiliki sistem tracking kinerja semua kegiatan dan fungsi organisasi baik: networking yang luas dan menggunakan informasi dengan tepat: cepat dan aktual serta komitmen organisasi yang kuat. Evolusi budaya organisasi yang ramah novasi (innovation friendly), merupakan keharusan untuk manajemen dalam penyelesaian masalah-masalah yang dihadapi secara cepat dan tepat sehingga jarang menjadi batu sandungan organisasi innovasi yang masa kini dicirikan dengan proyek yang bermacam-macam yang dilaksanakan secara mandiri dalam tim-tim proyek kecil yang tersebar tidak dalam satu lokasi, negara atau kawasan, tetapi di seluruh dunia.

Menggali Potensi Lokal Mewujudkan Kemandirian Desa Fajar Sidik
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik) Vol 19, No 2 (2015): November
Publisher : Magister Administrasi Publik

Artikel ini menganalisis pelaksanaan desa wisata di Desa Bleberan, Kecamatan Playen, Kabupaten Gunungkidul. Sebelum ada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Desa Bleberan dikenal sebagai desa pelosok, terisolir, dan kekurangan air. Tingginya angka kemiskinan menjadi masalah utama yang dihadapi masyarakat setempat. Namun, setelah Pemerintah Desa bersama warga setempat berhasil membentuk BUMDes, kini Desa Bleberan berkembang dan menjadi desa wisata terbaik di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Kajian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sementara, analisis data dilakukan melalui tahapan sebagai berikut; (1) reduksi data, (2) penyajian data, dan (3) kesimpulan/verifikasi. Agar hasil kajian dapat kredibel, maka teknik triangulasi data digunakan saat validasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan Desa Wisata di Bleberan (2010-2014), pendapatan asli desa secara signifikan meningkat. Hal tersebut tidak lepas dari peran modal sosial yang dimiliki warga yang telah berkembang dengan baik seperti Organisasi Desa, Kepercayaan, Norma, dan Jaringan. Namun, pengelolaan BUMDes dinilai kurang efektif karena belum dikelola secara transparan dan akuntabel. Kemudian, upaya mewujudkan desa mandiri juga menghadapi tantangan sosial yaitu adanya kecemburuan antar dukuh terkait dengan dana bantuan yang diberikan serta munculnya pelaku ekonomi di sekitar area wisata yang berasal dari keluarga berekonomi mapan.

Page 27 of 57 | Total Record : 566

25 26 27 28 29

Filter by Year

1996 2026

Filter By Issues

All Issue Vol 30, No 1 (2026): May Vol 29, No 2 (2025): November Vol 29, No 1 (2025): May Vol 28, No 1 (2024): May 2024 Vol 28, No 2 (2024): November Vol 27, No 2 (2023): November Vol 27, No 1 (2023): May Vol 26, No 1 (2022): May 2022 Vol 26, No 2 (2022): November Vol 26, No 1 (2022): May Vol 25, No 1 (2021): May, 2021 Vol 25, No 2 (2021): November Vol 24, No 2 (2020): November Vol 24, No 1 (2020): May Vol 23, No 2 (2019): November Vol 23, No 1 (2019): May Vol 22, No 2 (2018): November Vol 22, No 1 (2018): May Vol 21, No 2 (2017): November Vol 21, No 1 (2017): May Vol 20, No 2 (2016): November Vol 20, No 1 (2016): May 2015: JKAP Volume 19 Nomor 2, November Tahun 2015 2015: JKAP Volume 19 Nomor 1, Mei Tahun 2015 Vol 19, No 2 (2015): November Vol 19, No 1 (2015): May 2014: JKAP Volume 18 Nomor 2, November Tahun 2014 2014: JKAP Volume 18 Nomor 1, Mei Tahun 2014 Vol 18, No 2 (2014): November Vol 18, No 1 (2014): May 2013: JKAP Volume 17 Nomor 2, Tahun 2013 2013: JKAP Volume 17 Nomor 1, Tahun 2013 Vol 17, No 2 (2013): November Vol 17, No 1 (2013): May 2012: JKAP VOLUME 16 NOMOR 2, TAHUN 2012 2012: JKAP VOLUME 16 NOMOR 1, TAHUN 2012 Vol 16, No 2 (2012): November Vol 16, No 1 (2012): May 2011: JKAP VOLUME 15 NOMOR 1, TAHUN 2011 Vol 15, No 1 (2011): May 2010: JKAP VOLUME 14 NOMOR 2, TAHUN 2010 2010: JKAP VOLUME 14 NOMOR 1, TAHUN 2010 Vol 14, No 2 (2010): November Vol 14, No 1 (2010): May 2009: JKAP VOLUME 13 NOMOR 2, TAHUN 2009 2009: JKAP VOLUME 13 NOMOR 1, TAHUN 2009 Vol 13, No 2 (2009): November Vol 13, No 1 (2009): May 2008: JKAP VOLUME 12 NOMOR 2, TAHUN 2008 2008: JKAP VOLUME 12 NOMOR 1, TAHUN 2008 2008: JKAP VOLUME 12 NOMOR 1, TAHUN 2008 Vol 12, No 2 (2008): November Vol 12, No 1 (2008): May 2007: JKAP VOLUME 11 NOMOR 2, TAHUN 2007 2007: JKAP VOLUME 11 NOMOR 2, TAHUN 2007 2007: JKAP VOLUME 11 NOMOR 1, TAHUN 2007 2007: JKAP VOLUME 11 NOMOR 1, TAHUN 2007 2006: JKAP VOLUME 10 NOMOR 2, TAHUN 2006 2006: JKAP VOLUME 10 NOMOR 2, TAHUN 2006 2006: JKAP VOLUME 10 NOMOR 1, TAHUN 2006 2006: JKAP VOLUME 10 NOMOR 1, TAHUN 2006 2005: JKAP VOLUME 9 NOMOR 2, TAHUN 2005 2005: JKAP VOLUME 9 NOMOR 2, TAHUN 2005 2005: JKAP VOLUME 9 NOMOR 1, TAHUN 2005 2005: JKAP VOLUME 9 NOMOR 1, TAHUN 2005 2004: JKAP VOLUME 8 NOMOR 2, TAHUN 2004 2004: JKAP VOLUME 8 NOMOR 2, TAHUN 2004 2004: JKAP VOLUME 8 NOMOR 1, TAHUN 2004 2004: JKAP VOLUME 8 NOMOR 1, TAHUN 2004 2003: JKAP VOLUME 7 NOMOR 2, TAHUN 2003 2003: JKAP VOLUME 7 NOMOR 2, TAHUN 2003 2003: JKAP VOLUME 7 NOMOR 1, TAHUN 2003 2003: JKAP VOLUME 7 NOMOR 1, TAHUN 2003 2002: JKAP VOLUME 6 NOMOR 2, TAHUN 2002 2002: JKAP VOLUME 6 NOMOR 2, TAHUN 2002 2002: JKAP VOLUME 6 NOMOR 1, TAHUN 2002 2002: JKAP VOLUME 6 NOMOR 1, TAHUN 2002 2001: JKAP VOLUME 5 NOMOR 2, TAHUN 2001 2001: JKAP VOLUME 5 NOMOR 2, TAHUN 2001 2001: JKAP VOLUME 5 NOMOR 1, TAHUN 2001 2001: JKAP VOLUME 5 NOMOR 1, TAHUN 2001 2000: JKAP VOLUME 4 NOMOR 2, TAHUN 2000 2000: JKAP VOLUME 4 NOMOR 2, TAHUN 2000 2000: JKAP VOLUME 4 NOMOR 1, TAHUN 2000 2000: JKAP VOLUME 4 NOMOR 1, TAHUN 2000 1999: JKAP VOLUME 3 NOMOR 2, TAHUN 1999 1999: JKAP VOLUME 3 NOMOR 2, TAHUN 1999 1999: JKAP VOLUME 3 NOMOR 1, TAHUN 1999 1999: JKAP VOLUME 3 NOMOR 1, TAHUN 1999 1998: JKAP VOLUME 2 NOMOR 2, TAHUN 1998 1998: JKAP VOLUME 2 NOMOR 2, TAHUN 1998 1998: JKAP VOLUME 2 NOMOR 1, TAHUN 1998 1998: JKAP VOLUME 2 NOMOR 1, TAHUN 1998 1997: JKAP VOLUME 1 NOMOR 2, TAHUN 1997 1997: JKAP VOLUME 1 NOMOR 2, TAHUN 1997 1996: JKAP VOLUME 1 NOMOR 1, TAHUN 1996 1996: JKAP VOLUME 1 NOMOR 1, TAHUN 1996 More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Andri Putra Kesmawan

Contact Email
andriputrakesmawan@gmail.com

Phone
-

Journal Mail Official
igpa@ugm.ac.id

Editorial Address
-

Location
Kab. sleman,

Daerah istimewa yogyakarta

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Andri Putra Kesmawan

Contact Email andriputrakesmawan@gmail.com

Phone -

Journal Mail Official igpa@ugm.ac.id

Editorial Address -

Location Kab. sleman, Daerah istimewa yogyakarta INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Andri Putra Kesmawan

Contact Email
andriputrakesmawan@gmail.com

Phone
-

Journal Mail Official
igpa@ugm.ac.id

Editorial Address
-

Location
Kab. sleman,

Daerah istimewa yogyakarta

INDONESIA