cover
Contact Name
Wakhidah Kurniawati
Contact Email
ruang@live.undip.ac.id
Phone
+6224-7460054
Journal Mail Official
ruang@live.undip.ac.id
Editorial Address
Gedung A lantai 3, Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Diponegoro, Jl. Prof Soedarto, Tembalang, Kota Semarang, 50275
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Ruang
Published by Universitas Diponegoro
ISSN : 18583881     EISSN : 23560088     DOI : 10.14710/ruang
Core Subject : Education,
Arjuna Subject : -
Articles 195 Documents
Operational Characteristics of Informal Sector Activities in Osogbo Metropolis, Osun State, Nigeria Olatutu Opeyemi Agbolade; Gasu Martins Bindea; Adedotun Samuel Babatunde; Alalade . Tolulope Abimbola; Oyerinde Ismail Adedapo
Ruang Vol 12, No 2 (2026): Ruang
Publisher : Department of Urban and Regional Planning, Faculty of Engineering, Diponegoro University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/ruang.12.2.90-102

Abstract

The informal sector constitutes an important component of the urban economy, although its activities are not always fully regulated by the government. This study examined the types, spatial distribution, and operational characteristics of informal sector activities in Osogbo Metropolis, Nigeria. Data were obtained from primary and secondary sources. Primary data were collected through questionnaires administered to 261 informal sector operators selected using a multistage sampling technique. The data were analysed using descriptive and inferential statistical methods. The findings revealed three main categories of informal sector activities: trading and commercial activities, cottage industries, and tertiary services. These activities were distributed across high-, medium-, and low-density residential areas, with the medium-density zone accounting for the largest proportion (36.4%). Proximity to operators’ residences was the most frequently reported factor influencing business location, cited by 45.6% of respondents. These findings suggest that residential accessibility and urban spatial characteristics are important considerations in understanding the location of informal economic activities. The study provides empirical insights into the distribution and operational characteristics of the informal sector, highlighting the need for context-sensitive urban planning and appropriate government intervention. The findings may inform policies aimed at improving the coordination and regulation of informal economic activities while addressing the operational challenges faced by business operators in Osogbo Metropolis.
Residents' Perception of Development Control Activities in a Typical Traditional Town. A Case Study, Ile-Ife, Nigeria Henry - Afolabi
Ruang Vol 12, No 2 (2026): Ruang
Publisher : Department of Urban and Regional Planning, Faculty of Engineering, Diponegoro University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/ruang.12.2.103-116

Abstract

The effectiveness of development control activities (DCAs) in Nigeria has raised concerns among scholars. This study examines residents’ perceptions of DCAs and their agreement with the functions of development control agencies in Ile-Ife, Nigeria. Descriptive and inferential statistical methods were employed using primary and secondary data. The study area was stratified into four residential zones: the traditional city centre, middle-income areas, high-income areas, and post-crisis residential areas. Thirty streets were purposively selected, followed by systematic sampling of residential buildings at a 5% sampling rate. A total of 120 adult residents were surveyed. Results showed that 67.5% of respondents perceived DCAs as very effective, while 5.0% considered them extremely effective. Perceptions varied across residential zones, with the highest proportion rating DCAs as very effective in the city centre (78.6%) and the lowest in post-crisis areas (46.4%). The overall Residents’ Agreement Index (RAI) was 4.34. Opening up roads recorded the highest RAI (4.43), whereas settling land ownership disputes recorded the lowest (4.20). Area-specific mean RAI values ranged from 4.06 in post-crisis areas to 4.51 in high-income areas. The study recommends strengthening public awareness, improving land-dispute resolution, and enhancing monitoring and enforcement. Objective performance indicators are needed to establish whether positive perceptions reflect effective implementation.
Transformasi Ruang Sosial Angkringan dalam Budaya Digital: Kajian Hybrid Third place pada Generasi Muda Urban Adrian Jonaniki; Dhini Dewiyanti Tantarto
Ruang Vol 12, No 2 (2026): Ruang
Publisher : Department of Urban and Regional Planning, Faculty of Engineering, Diponegoro University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/ruang.12.2.117-130

Abstract

Transformasi budaya digital dan perubahan pola interaksi generasi muda urban telah memengaruhi cara masyarakat memanfaatkan ruang publik informal di kawasan perkotaan. Salah satu fenomena yang menarik adalah berkembangnya angkringan dari tempat makan tradisional menjadi ruang sosial yang mendukung aktivitas interaksi, belajar, bekerja, dan membangun komunitas. Meskipun konsep third place telah banyak dibahas dalam berbagai penelitian, kajian mengenai transformasi angkringan sebagai hybrid third place dalam konteks budaya digital Indonesia masih relatif terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi karakter spasial angkringan, menganalisis transformasi fungsinya sebagai hybrid third place, serta memahami keterkaitan antara konfigurasi ruang dan kualitas interaksi sosial pengunjung. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui studi literatur terhadap teori third place, hybrid space, perilaku ruang urban, serta berbagai penelitian terkait ruang publik informal. Hasil kajian menunjukkan bahwa fleksibilitas tata ruang, aksesibilitas tinggi, keterbukaan sosial, serta integrasi fasilitas digital seperti WiFi dan colokan listrik menjadi faktor utama yang mendukung transformasi angkringan sebagai ruang ketiga hibrid. Temuan ini menunjukkan bahwa angkringan tidak hanya berfungsi sebagai ruang konsumsi, tetapi juga sebagai ruang sosial yang adaptif terhadap kebutuhan generasi muda urban di era digital. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan kajian ruang publik informal dan memperkuat pemahaman mengenai potensi angkringan sebagai model ruang sosial urban yang inklusif dan kontekstual.
Tipologi Spasial Proporsi Pengeluaran Makanan Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat dan Implikasinya bagi Pengembangan Wilayah Hafzhi Nur Azmi; Budi Utomo; Marisca Jessica Yastri
Ruang Vol 12, No 2 (2026): Ruang
Publisher : Department of Urban and Regional Planning, Faculty of Engineering, Diponegoro University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jbiomes.%Y.v%vi%i.89-98

Abstract

Perbedaan struktur pengeluaran rumah tangga antarwilayah dapat memberikan indikasi awal mengenai diferensiasi sosial ekonomi yang relevan bagi pengembangan wilayah. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi tipologi spasial proporsi pengeluaran makanan pada 14 kabupaten/kota di Kalimantan Barat selama 2018–2024 dan mendiskusikan implikasinya bagi kebijakan wilayah. Data sekunder Badan Pusat Statistik dianalisis menggunakan statistik deskriptif, pengelompokan kuadran, dan analisis klaster hierarkis terhadap persentase pengeluaran makanan. Pada 2024, proporsi pengeluaran makanan tertinggi tercatat di Kabupaten Sekadau (61,98%), sedangkan terendah di Kota Pontianak (42,86%). Rata-rata periode 2018–2024 masing-masing mencapai 58,64% dan 43,93%. Skenario dua klaster memisahkan 12 kabupaten dari Kota Pontianak dan Kota Singkawang, sedangkan skenario empat klaster juga membedakan Sekadau. Temuan tersebut menunjukkan asosiasi antara status administratif kabupaten/kota dan struktur pengeluaran makanan, tetapi belum membuktikan pengaruh kausal tingkat urbanisasi atau lokasi geografis. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai penyaringan awal wilayah untuk pendalaman kebijakan pangan dan pengembangan wilayah berbasis kebutuhan lokal, dengan mempertimbangkan pendapatan, harga pangan, akses pasar, serta proporsi penduduk perkotaan. Penelitian lanjutan diperlukan untuk menguji faktor-faktor tersebut secara langsung
Ikonisme Arsitektur dan Ambiguitas Spasial pada Masjid Raya Al Jabbar Bandung Raden Muhammad Nazmi Gundar Syah; Dhini Dewi Tantarto
Ruang Vol 12, No 2 (2026): Ruang
Publisher : Department of Urban and Regional Planning, Faculty of Engineering, Diponegoro University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/ruang.12.2.%p

Abstract

Perkembangan arsitektur masjid kontemporer di Indonesia menunjukkan kecenderungan penguatan ikonisme dan ekspresi visual yang monumental. Di satu sisi, pendekatan ini dapat memperkuat identitas arsitektural dan citra kota, tetapi di sisi lain berpotensi menimbulkan ambiguitas spasial ketika aktivitas wisata dan sosial beririsan dengan fungsi utama masjid sebagai ruang ibadah. Penelitian ini bertujuan menganalisis keterkaitan antara ikonisme arsitektur dan ambiguitas spasial dalam pembentukan batas sakral dan profan dengan studi kasus Masjid Raya Al Jabbar, Bandung. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif-analitis dengan pendekatan sosiologi arsitektur dan behavioral mapping untuk mengidentifikasi pola aktivitas, distribusi penggunaan ruang, serta potensi tumpang tindih aktivitas pada area lanskap, selasar, dan ruang salat utama. Hasil analisis menunjukkan bahwa daya tarik visual dan karakter bangunan yang instagramable berkaitan dengan berkembangnya aktivitas wisata swafoto yang berpotensi mengaburkan batas antara fungsi religius dan publik. Tumpang tindih aktivitas tersebut menunjukkan adanya tantangan dalam menjaga kualitas ruang ibadah di tengah meningkatnya pemanfaatan masjid sebagai destinasi wisata. Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan artikulasi batas fisik dan psikologis serta pengaturan aktivitas antarzona dalam perancangan dan pengelolaan masjid kontemporer. Upaya tersebut diperlukan agar daya tarik arsitektur yang monumental dapat berjalan selaras dengan terjaganya kekhusyukan dan fungsi utama masjid sebagai ruang ibadah