Garuda - Garba Rujukan Digital

Tindak Pidana Penggelapan dalam Hukum Positif Ditinjau Menurut Hukum Islam Jamhir Jamhir; Mustika Alhamra
Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum Vol 8, No 1 (2019)
Publisher : Islamic Criminal Law Department, Faculty of Sharia and Law, UIN Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/legitimasi.v8i1.6441

Tindak pidana penggelapan adalah salah satu kejahatan terhadap harta kekayaan manusia yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP). Mengenai tindak pidana penggelapan itu sendiri diatur di dalam buku kedua tentang kejahatan di dalam Pasal 373–Pasal 377 KUHP, yang merupakan kejahatan yang sering kali terjadi dan dapat terjadi di segala bidang bahkan pelakunya di berbagai lapisan masyarakat, baik dari lapisan bawah sampai masyarakat lapisan atas. Tindak pidana penggelapan merupakan kejahatan yang berawal dari adanya suatu kepercayaan pada orang lain, dan kepercayaan tersebut hilang karena lemahnya suatu kejujuran. Ancaman pidana bagi pelaku tindak pidana penggelapan juga telah diatur dalam Pasal yang sama. Sedangkan hukum Islam tidak mengatur secara khusus bagi pelaku tindak pidana ini, namun bisa dianalogikan menjadi ghulul, ghasab, sariqah, khianat. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tindak pidana penggelapan yang terdapat dalam hukum positif dan bagaimana ketentuan ancaman hukuman tindak pidana penggelapan dalam hukum Islam. Tujuan penelitian ini yaitu: untuk mengetahui hukum Islam yang mengatur tentang penggelapan dan untuk mengetahui ketentuan ancaman hukuman tindak pidana penggelapan dalam hukum Islam. Dalam penulisan ini menggunakan metode hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Sedangkan teknik pengumpulan data diperoleh dengan cara penelitian pustaka. Berdasarkan hasil penelitian dapat dipahami bahwa dalam hukum Islam bagi tindak pidana penggelapan maka dikenakan hukuman ta’zir. Hukuman ta’zir diberlakukan dari yang ringan hingga terberat sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Ghulul, ghasab, sariqah, khianat. Hukuman ta’zir yang terberat bisa dijatuhi pada khianat,dalam beberapa kasus tertentu. Hukum Islam memandang dari segala tindakan yang dapat merugikan atau membahayakan dan juga dilihat dari perbuatan yang dilakukan baik secara sengaja maupun tidak disengaja demi kemaslahatan umat manusia.

Titik Temu Aspek Nafs dengan Kesadaran Hukum: Sebuah Pengantar dan Upaya Menggagas Fikih Kesadaran Hukum syuhada Syuhada
Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum Vol 8, No 2 (2019)
Publisher : Islamic Criminal Law Department, Faculty of Sharia and Law, UIN Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/legitimasi.v8i2.6445

Upaya membangun kesadaran hukum secara kognitif berupa pendidikan, pelembagaan, pelatihan dan sosialisasi hukum harus disinergikan dengan upaya membangun kesadaran hukum secara afektif dalam bentuk memberikan pencerahan mental & spiritual pada dimensi jiwa (al-nafs) manusia dengan kedudukannya sebagai subjek dan ohjek hukum supaya memperoleh hasil yang optimal yaitu hukum yang berlaku menjadi sikap dan prilaku individu sehari-hari.

Perlindungan Hukum Terhadap Suami Sebagai Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Pandangan Hukum Positif dan Hukum Islam Amrullah Bustamam; Dahliana Dahliana
Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum Vol 8, No 1 (2019)
Publisher : Islamic Criminal Law Department, Faculty of Sharia and Law, UIN Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/legitimasi.v8i1.6440

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) tentang terjadi dalam masyarakat. Korban kekerasan biasanya dari pihak perempuan atau isteri dan anak. Namun, dalam kondisi-kondisi tertentu, suami juga bisa menjadi pihak korban. Penelitian ini secara khusus ingin menkaji tentang pelaksanaan perlindungan hukum bagi suami yang menjadi korban kekerasan. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana bentuk hukuman terhadap pelaku KDRT menurut hukum positif dan Hukum Islam, dan bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi suami sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga dilihat menurut hukum positif dan hukum Islam. Penelitian ini ditulis dengan menggunakan metode kualitatif. Data yang telah dikumpulkan dianalisa dengan cara deskriptif-analisis. Hasil penelitian menunjukkan bentuk hukuman terhadap pelaku KDRT menurut hukum positif ada dua, yaitu hukuman pokok berupa penjara atau denda disesuaikan dengan akibat yang dialami korban. Kemudian hukuman tambahan berupa pembatasan gerak dan hak pelaku. Adapun menurut hukum Islam, bentuk hukuman terhadap pelaku KDRT berupa hukuman qiṣāṣ-diyāt apabila dimungkinkan untuk diterapkan. Apabila tidak ada kemungkinan untuk menerapkannya, maka bentuk hukumannya adalah ta’zīr yang jenis dan bentuk hukumnya sesuai dengan kebijakan pemerintah. Bentuk perlindungan hukum bagi suami sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga menurut hukum positif yaitu dalam bentuk upaya pemenu-han hak-hak korban, berupa pelayanan hukum, kesehatan, dan pelayanan psikologis. Bentuk perlindungan tersebut ditetapkan dalam Pasal 10, Pasal 16 ayat (1), Pasal 17, Pasal 21 ayat (1) Pasal 23, Pasal 25 Pasal 35, dan Pasal 36, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Sementara dalam hukum Islam, bentuk perlindungan hukum bagi suami sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga bisa dalam bentuk adanya peluang bagi suami memberikan pelajaran dan pengajaran kepada isteri, serta Islam memberi peluang bagi setiap orang, baik itu keluarga, masyarakat maupun pemerintah untuk menolong korban dalam bentuk pelayanan hukum, kesehatan, maupun psikologis. Perlindungan hukum tersebut dinyatakan dalam QS. al-Nisā’ ayat 34, Hadis riwayat Muslim dari Yahya bin Yahya al-Tamimi dan Abu Bakar bin Abi Syaibah.

The Reduction of Child Crime Cases According to Islamic Criminal Law in the Banda Aceh Police Department [Upaya Menekan Tingkat Kriminalitas Anak Ditinjau Menurut Fiqih Jinayah: Studi Kasus di Polresta Banda Aceh] Ayu Darisah; Edi Darmawijaya; Rispalman Rispalman
Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum Vol 9, No 1 (2020)
Publisher : Islamic Criminal Law Department, Faculty of Sharia and Law, UIN Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/legitimasi.v9i1.7329

Abstract: Children are subjects who are very vulnerable to negative influences not only from their environment but also from outside their environment. Children besides being vulnerable to crime, sometimes these children become perpetrators in criminal acts. This can be seen from so many other deviant acts committed by children such as excessive actions at school, violations such as running away from home, to criminal behavior. The delinquency of the child is not only a criminal act but also acts committed by children who are considered to deviate from social, school, and community values. Thus, the level of child crime must be emphasized again so that the number of child crimes decreases. The problems posed are how the crime rate of children at the Banda Aceh Police PPA Unit is, how the Banda Aceh Police PPA's efforts are in suppressing child crime, and how the fiqh jinayah review of the Banda Aceh Police PPA's efforts to suppress child crime. To achieve the objectives of this study, the researcher used the descriptive analysis method. Meanwhile, data collection techniques were obtained through field research, while secondary data was obtained through library research. The results showed that the crime rate of children increased and decreased every year. Efforts were made by the PPA unit of the Banda Aceh Police in minimizing child crime by conducting legal counseling in each school. In a review of Islamic law on efforts to combat child crime, several things have in common with positive law, first in terms of giving sanctions to children in conflict with the law, secondly, the application of criminal acts for children in conflict with the law. Abstrak: Anak-anak merupakan subjek yang sangat rentan akan pengaruh-pengaruh negatif yang bukan hanya dari lingkungannya namun juga dari luar lingkungannya. Anak selain rentan terhadap kriminal, terkadang anak tersebut menjadi pelaku dalam tindak kriminal. Hal ini dapat dilihat dari begitu banyak tindakan menyimpang lainnya yang dilakukan oleh anak seperti tindakan-tindakan berlebihan disekolah, pelanggaran-pelanggaran seperti melarikan diri dari rumah, sampai prilaku-prilaku kriminal. Kenakalan anak tersebut tidak hanya tindakan kriminal saja, melainkan tindakan yang dilakukan oleh anak yang di anggap melenceng dari nilai-nilai sosial, sekolah dan masyarakat. Dengan begitu tingkat kriminalitas anak harus lebih ditekankan lagi agar kriminalitas anak tersebut semakin menurun jumlahnya. Permasalahan yang diajukan adalah bagaimana tingkat kriminalitas anak pada Unit PPA Polresta Banda Aceh, bagaimana upaya PPA Polresta Banda Aceh dalam menekan kriminalitas anak, serta bagaimana tinjauan fiqih jinayah terhadap upaya PPA Polresta Banda Aceh dalam menekan kriminalitas anak. Untuk mencapai tujuan penelitian ini, peneliti menggunakan metode deskriptif analisis. Sedangkan teknik pengumpulan data diperoleh melalui penelitian lapangan, sedangkan data sekunder melalui penelitian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kriminalitas anak mengalami kenaikan dan penurunan pada setiap tahunnya. Upaya yang dilakukan oleh unit PPA Polresta Banda Aceh dalam meminimalisir kriminalitas anak dengan cara melakukan penyuluhan hukum pada tiap sekolah-sekolah. Tinjauan hukum Islam terhadap upaya penanggulangan kriminalitas anak, ada beberapa hal yang memiliki kesamaan dengan hukum positif, pertama dalam hal pemberian sanksi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, yang kedua, penerapan perbuatan pidana bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

Disadvantaged Village Head's Policy in Managing Village Budget in Lesten Village, Gayo Lues [Kebijakan Kepala Desa Tertinggal dalam Pengelolaan Anggaran Dana Desa: Studi Kasus Desa Lesten Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues] Faisal Fauzan; Jusmalia Jusmalia
Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum Vol 9, No 1 (2020)
Publisher : Islamic Criminal Law Department, Faculty of Sharia and Law, UIN Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/legitimasi.v9i1.7324

Abstract: This study aims to analyze the policy of the Village Head of Lesten as the head of a disadvantaged village in Gayo Lues Regency, Aceh Province in managing village fund budgets. The method used is the descriptive analysis by collecting information directly from the Lesten Village apparatus and reviewing regulations related to village management. The results showed that the policy of the Village Head of Lesten in managing the village fund budget based on information obtained by researchers from interviews with several village officials revealed some mismanagement in the management of village government by the village head. This is related to the principles that must be present in the village government as regulated in the Village Law and Permendagri Number 1 of 2016 concerning Village Asset Management, the policy of managing village fund budgets by the village head of Lesten has not complied with the regulations that have been outlined. Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan Kepala Desa Lesten sebagai kepala desa tertinggal di Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh dalam pengelolaan anggaran dana desa. Metode yang digunakan adalah deskriptif analisis dengan mengumpulkan informasi langsung dari perangkat Desa Lesten dan mengkaji peraturan-peraturan terkait pengelolaan desa. Hasil penelitian menunjukkan kebijakan Kepala Desa Lesten dalam pengelolaan anggaran dana desa berdasarkan informasi yang didapatkan peneliti dari wawancara sejumlah perangkat desa mengemuka beberapa mismanagement dalam pengelolaan pemerintahan desa oleh kepala desa. Hal ini bila dikaitkan dengan prinsip yang wajib hadir dalam pemerintahan desa yang diatur dalam Undang-Undang Desa dan Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa maka kebijakan pengelolaan anggaran dana desa oleh kepala Desa Lesten belum memenuhi peraturan-peraturan yang telah digariskan.

Differences on Punishment between Qanun No. 6 Year 2014 on Hukum Jinayah and The Indonesian Criminal Law (KUHP) [Perbedaan Hukum Pidana Dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Jinayah Dengan Hukum Pidana Indonesia (KUHP)] Saifullah Saifullah
Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum Vol 9, No 1 (2020)
Publisher : Islamic Criminal Law Department, Faculty of Sharia and Law, UIN Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/legitimasi.v9i1.7328

Abstract: Aceh Qanun Number 6 of 2014 concerning Jinayah has privileges such as caning and fines with pure gold. Privileges like this will certainly cause various problems, among them first, how the Aceh Government applies criminal law that is different from the law generally applicable in Indonesia while Aceh is subject to the Indonesian Government and is not an independent country that can freely form laws as it should. what does he want? Second, will there not be a conflict between the Aceh Jinayah Qanun and the Criminal Code in practice? Then what are the advantages and disadvantages of Qanun Jinayah when compared to the Criminal Code so that the Aceh Government prepares and implements the Qanun? This research is qualitative research by conducting studies and analysis and focusing on the comparison between the criminal law contained in Aceh Qanun No. 6 of 2014 concerning jinayah and criminal law contained in the Criminal Code (KUHP) as the main reference and primary source of criminal law in Indonesia. From the results of research on the two laws and regulations above, this study concludes that there are some very significant differences between the two so that this research needs to be read, analyzed, and studied more deeply by stakeholders in Aceh Province which aims to follow up and improve various legal means and instruments that can support its implementation. Abstrak: Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jinayah (hukum pidana) memiliki keistimewaan. Dengan keistimewaan ini, Aceh menjadi satu-satunya provinsi di Indonesia yang mendapat legitimasi untuk menerapkan beberapa hukuman pidana yang berbeda dengan hukuman pidana yang tercantum dalam KUHP yang berlaku secara umum di Indonesia seperti hukuman cambuk dan denda dengan emas murni. Keistimewaan seperti ini pasti menimbulkan berbagai problem, di antaranya pertama, bagaimana Pemerintah Aceh menerapkan hukum pidana yang berbeda dengan hukum yang berlaku secara umum di Indonesia sedangkan Aceh tunduk di bawah Pemerintah Indonesia dan bukan sebuah negara yang merdeka yang dapat membentuk perundang-undangan secara leluasa sebagaimana yang diinginkannya? Kedua, apakah tidak akan terjadinya pertentangan antara Qanun Jinayah Aceh dengan KUHP di dalam praktik? Lalu apa keunggulan dan kelebihan Qanun Jinayah jika dibandingkan dengan KUHP sehingga Pemerintah Aceh menyusun dan menerapkan Qanun tersebut? Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan melakukan studi dan analisis serta menitikberatkan kepada perbandingan antara hukum pidana yang terdapat dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang jinayah dan hukum pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai rujukan utama dan sumber primer hukum pidana di Indonesia. Dari hasil penelitian terhadap kedua aturan perundang-undangan di atas, penelitian ini menyimpulkan adanya beberapa perbedaan yang sangat signifikan antara keduanya sehingga penelitian ini perlu dibaca, dianalisis dan dikaji lebih mendalam oleh para pemangku jabatan (stakeholder) di Provinsi Aceh yang bertujuan untuk menindaklanjuti dan menyempurnakan berbagai sarana dan perangkat hukum yang dapat mendukung penerapannya.

The Existence of Gayo Adat Law in Resolving Cases in Kutacane, Southeast Aceh [Eksistensi Hukum Adat Gayo dalam Menyelesaikan Perkara di Kutacane Aceh Tenggara] Misran Misran
Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum Vol 9, No 1 (2020)
Publisher : Islamic Criminal Law Department, Faculty of Sharia and Law, UIN Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/legitimasi.v9i1.7327

Abstract: The Gayo community in Kutacane, Southeast Aceh Regency, does not apply Gayo customary law in resolving disputes. The Gayo community in Kutacane uses the customary law of Alas in resolving all disputes/cases in the community. There are four customary law criteria imposed on perpetrators of customary violators, namely: (1) Opat (four), (2) Waluh Eight, (3) Sixteen, and (4) Tige Due. The amount of this customary fine is following the conditions and agreements or decisions of the customary court. Thus, the existence of Gayo customary law in Kutacane, Southeast Aceh is not realized in the life of the Gayo community. However, the implementation of Kutacane customary law in resolving disputes/cases does not conflict with Islamic law, because the customary law integrates Islamic legal values, namely the principle of peace, the principle of forgiveness, and the principle of eliminating revenge. In addition, it is also following the concept of ta'zir punishment in the theory of Islamic criminal law. Ta'zir punishment is a punishment decided by the leader, to realize the benefit. Abstrak: Masyarakat Gayo di Kutacane Kabupaten Aceh Tenggara, tidak menerapkan hukum adat Gayo dalam menyelesaikan sengketa. Masyarakat suku Gayo di Kutacane menggunakan hukum adat Alas dalam menyelesaikan segala sengketa/perkara dalam masyarakat. Terdapat empat kriteria hukum adat yang dijatuhkan kepada pelaku pelanggar adat, yaitu: (1) Opat (empat), (2) Waluh Delapan), (3) Enam Belas, dan (4)Tige Due. Besaran denda adat ini sesuai dengan kondisi dan kesepakatan atau keputusan peradilan adat. Dengan demikian, eksistensi hukum adat Gayo di Kutacane Aceh Tenggara tidak direalisasikan dalam kehidupan masyarakat Gayo. Namun demikian pelaksanaan hukum adat Kutacane dalam menyelesaikan sengketa/perkara, tidak bertentangan dengan hukum Islam, karena dalam hukum adat tersebut terintegrasi nilai hukum Islam, yakni asas perdamaian, asas kemaafan, asas menghilangkan dendam. Di samping itu, juga sesuai dengan konsep hukuman ta’zir dalam teori hukum pidana Islam. Hukuman ta’zir adalah hukuman yang diputuskan oleh pemimpin, untuk mewujudkan kemaslahatan.

The Implementation of The Cunning Punishment in Aceh [Perkembangan Pelaksanaan Hukuman Cambuk di Aceh] Muhammad Iqbal; Attarikhul Kabir
Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum Vol 9, No 1 (2020)
Publisher : Islamic Criminal Law Department, Faculty of Sharia and Law, UIN Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/legitimasi.v9i1.7331

Abstract: The implementation of the 'uqubat whip in Aceh underwent various changes in the procedure for its implementation. The implementation so far has been carried out in an open place that can be watched by the general public, such as the mosque's courtyard. Governor's Regulation Number 5 of 2018 concerning the implementation of uqubat whips in Correctional Institutions as the latest regulation regarding the implementation of uqubat whips reaps the pros and cons in the community. The questions that arise include what are the legal provisions regarding the Governor's Regulation Number 5 of 2018 and the reasons for the transfer of the implementation as well as the community's perspective on the regulation. To answer this, the researcher uses a qualitative method approach, which emphasizes the analysis of the dynamics of the relationship between the observed phenomena using scientific logic and data from library research and field research. From the results of the study, it was found that before the Governor's Regulation Number 5 of 2018 concerning the implementation of uqubat whips in Correctional Institutions there were a series of rules governing the implementation of uqubat whips. First, uqubat whipping is shown as a form of punishment in the application of Islamic law in Aceh. It emphasizes that the implementation of uqubat whipping is carried out in an open place that can be seen by the public to obtain a deterrent effect for the perpetrators and as a form of prevention for the community so that they can take lessons from the implementation of the 'uqubat. However, this latest regulation changes the place of implementation to the Penitentiary with the consideration that the implementation of 'uqubat whipping in an open place is attended by many children. The public's view of this rule has drawn many disapproving responses.Abstrak: Pelaksanaan ‘uqubat cambuk sebagai salah satu bentuk wajah penerapan Syariat Islam di Aceh yang seiring waktu mengalami berbagai perubahan dalam tata cara pelaksanaannya. Pelaksanaan selama ini dilakukan pada tempat terbuka yang bisa ditonton oleh khalayak ramai seperti halaman Masjid. Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2018 tentang pelaksanaan ‘uqubat cambuk di Lembaga Pemasyarakatan sebagai aturan terbaru mengenai pelaksanaan ‘uqubat cambuk menuai pro kontra dalam tubuh masyarakat. Pertanyaan penelitian dalam kajian ini meliputi bagaimanakah dalam ketentuan Hukum mengenai Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2018 tentang pelaksanaan ‘uqubat cambuk di Lembaga Pemasyarakatan dan alasan dipindahkannya pelaksanaan tersebut serta perspektif masyarakat terhadap peraturan tersebut. Maka untuk menjawab hal tersebut peneliti menggunakan pendekatan metode kualitatif yaitu menekankan analisisnya pada dinamika hubungan antara fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah dengan data dari hasil penelitian kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan (field research). Dari hasil penelitian ditemukan bahwa sebelum adanya Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2018 tentang pelaksanaan ‘uqubat cambuk di Lembaga Pemasyarakatan terdapat rentetan aturan yang mengatur mengenai pelaksanaan ‘uqubat cambuk. Dari keseluruhan mulai dari saat pertama ‘uqubat cambuk di tampilkan sebagai salah satu bentuk pemidanaan dalam penerapan Syariat Islam di Aceh menegaskan bahwa pelaksanaan ‘uqubat cambuk dilakukan di tempat terbuka yang bisa di lihat oleh masyarakat dengan tujuan untuk memperoleh efek jera bagi pelaku dan sebagai bentuk pencegahan bagi masyarakat agar bisa mengambil pembelajaran dari pelaksanaan ‘uqubat cambuk tersebut. Kendati demikian, peraturan terbaru ini melakukan sebuah terobosan dengan mengubah tempat pelaksanaan ke Lembaga Pemasyarakatan dengan pertimbangan salah satu alasannya bahwa pelaksanaan ‘uqubat cambuk selama ini yang dilakukan di tempat terbuka banyak dihadiri oleh anak-anak. Pandangan masyarakat terhadap aturan ini menuai banyak tanggapan tidak setuju dengan adanya ketentuan perubahan pemindahan pelaksanaan tempat ‘uqubat cambuk ke Lembaga Pemasyarakatan.

Providing Preliminary Evidence in the Proofing Process of Rape Cases: Study of Article 52 of Aceh Qanun No.6/2014 Regarding Jinayat Law [Kewajiban Menyertakan Bukti Pemula oleh Korban dalam Proses Pembuktian Kasus Pemerkosaan: Studi Pasal 52 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat] Meri Andani
Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum Vol 9, No 1 (2020)
Publisher : Islamic Criminal Law Department, Faculty of Sharia and Law, UIN Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/legitimasi.v9i1.7326

Abstract: There is a problem in the case of rape victims who are obliged to include preliminary evidence when filing a complaint against a finger in Article 52 paragraphs 1 and 2 of the Jinayat Law. This article indicates that there is a double burden on women victims of rape because they are not only the targets of horrific crimes but also have to bear the burden of providing preliminary evidence. If the initial evidence is charged to the victim, it will burden and weaken women as victims to reveal the perpetrators of rape. So that the more difficult it is to prove the crime of rape, the more cases of rape and sexual violence against women will increase. Based on the records of the National Commission on Violence Against Women (KOMNAS Perempuan), it appears that violence against women in 2018 in the 2019 annual record (CATAHU) has increased by 406,178 cases, an increase of around 14% compared to the previous year (CATAHU 2018) which was 348,446. Abstrak: Terdapat permasalahan dalam hal korban pemerkosaan yang berkewajiban menyertakan alat bukti permulaan saat mengadukan suatu jarimah di dalam Pasal 52 ayat 1 dan 2 Qanun Hukum Jinayat. Pasal ini mengindikasikan adanya beban ganda pada perempuan korban pemerkosaan karena mereka tidak hanya menjadi sasaran kejahatan yang mengerikan, namun juga harus menanggung beban menyertakan alat bukti permulaan. Jika bukti permulaan dibebankan kepada korban maka memberatkan dan melemahkan kaum perempuan sebagai korban untuk mengungkap pelaku pemerkosaan. Sehingga Semakin sulitnya membuktikan tindak pidana pemerkosaan maka akan semakin meningkatnya kasus pemerkosaan dan kekerasan seksual terhadap perempuan. Berdasarkan catatan komisi nasional anti kekerasan terhadap perempuan (KOMNAS perempuan), tampak kekerasan terhadap Perempuan di tahun 2018 dalam catatan tahunan (CATAHU) 2019 mengalami peningkatan yaitu sebesar 406.178 kasus naik sekitar 14% dibandingkan dengan tahun sebelumnya (CATAHU 2018) yaitu sebesar 348.446.

Cognitive and Affective Dimensions of Legal Awareness [Dimensi Kognitif dan Afektif Kesadaran Hukum] Syuhada Syuhada
Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum Vol 9, No 1 (2020)
Publisher : Islamic Criminal Law Department, Faculty of Sharia and Law, UIN Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/legitimasi.v9i1.7330

Abstract: The success and failure of an organization/institution/social society and the law cannot be separated from the quality of the Human Resources/Human Resources who run it. The willingness of citizens to obey the law without coercion turned out to be a prerequisite for the realization of the law significantly. Therefore, the quality of Human Resources is the key to the success of the program to foster legal awareness in the community, which is then supported by a legal system that meets philosophical, juridical, and sociological aspects. The combination of the two resulted in a significant change from legal compliance to legal obedience and/or from legal knowledge to legal action. Abstrak: Kesuksesan dan kegagalan suatu organisasi/institusi/sosial masyarakat dan hukum, tidak lepas dari kualitas SDM / Human Resourse yang menjalankannya. Kesediaan warga untuk menaati hukum tanpa paksa ternyata merupakan prasyarat terealisasinya hukum secara signifikan. Oleh karena itu, kualitas Sumber Daya Manusia adalah kunci sukses program menumbuhkan kesadaran hukum di masyarakat, kemudian didukung oleh sistem hukum yang memenuhi aspek filosofis, yuridis dan sosiologis. Perpaduan keduanya menghasilkan perubahan signifikan dari sebatas legal compliance berubah menjadi legal obedience dan/atau dari legal knowledge berubah menjadi legal action.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Edi Yuhermansyah

Contact Email
eys_0401@yahoo.com

Phone
+6281363555462

Journal Mail Official
legitimasi@ar-raniry.ac.id

Editorial Address
Faculty Shariah and Law, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 23111

Location
Kota banda aceh,

Aceh

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Edi Yuhermansyah

Contact Email eys_0401@yahoo.com

Phone +6281363555462

Journal Mail Official legitimasi@ar-raniry.ac.id

Editorial Address Faculty Shariah and Law, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 23111

Location Kota banda aceh, Aceh INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Edi Yuhermansyah

Contact Email
eys_0401@yahoo.com

Phone
+6281363555462

Journal Mail Official
legitimasi@ar-raniry.ac.id

Editorial Address
Faculty Shariah and Law, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 23111

Location
Kota banda aceh,

Aceh

INDONESIA