Garuda - Garba Rujukan Digital

Addictive Drug Abusement by Underage Children in Blangkejeren Gayo Lues [Penyalahgunaan Zat Adiktif oleh Anak di Bawah Umur: Studi Kasus di Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues] Faisal Yahya; Nida Ul Fadhila
Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum Vol 9, No 1 (2020)
Publisher : Islamic Criminal Law Department, Faculty of Sharia and Law, UIN Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/legitimasi.v9i1.7325

Abstract: Addictive substances are substances that harm the human body when misused. In Blangkejeren Gayo Lues Subdistrict, the authors found several cases of addictive substance abuse activities, but this act is often considered trivial by the community because there is no direct law that regulates it. The research question in this thesis is how the forms of abuse of addictive substances are carried out by children in Blangkejeren District and how the sanctions are implemented in the context of protecting minors. To answer these questions, interviews, and documentation studies were used so that the data obtained were qualitative in the form of descriptive. The approach used is a legal and social approach with a case study type. The results of the study found that forms of addictive substance abuse carried out by children in Blangkejeren District include abuse of inhalants, solvents, alcoholic beverages, and cigarettes. Substance abuse is done as a game only and they do not know the negative effects of these substances and the legal consequences. Therefore, substance abuse is included in juvenile delinquency which is against customary and legal norms. The witnesses given to them were trained and returned to their parents. It is hoped that related parties will socialize and educate the community as well as provide rehabilitation for children with addictive substance abuse. Abstrak: Zat adiktif merupakan zat yang berdampak negatif bagi tubuh manusia apabila disalahgunakan. Di Kecamatan Blangkejeren Gayo Lues kegiatan penyalahgunaan zat adiktif penulis temukan beberapa kasus, tetapi perbuatan ini sering kali dianggap sepele oleh masyarakat karena tidak adanya hukum langsung yang mengaturnya. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah bagaimana bentuk-bentuk penyalahgunaan zat adiktif yang dilakukan oleh anak-anak di Kecamatan Blangkejeren serta bagaimana sangsi yang dilaksanakan dalam rangka perlindungan terhadap anak di bawah umur. Untuk menjawab pertanyaan tersebut digunakan wawancara dan studi dokumentasi, sehingga data yang didapatkan bersifat kualitatif yang berbentuk deskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan hukum dan sosial dengan jenis studi kasus. Hasil penelitian ditemukan bahwa bentuk-bentuk penyalahgunaan zat adiktif yang dilakukan oleh anak-anak di Kecamatan Blangkejeren meliputi penyalahgunaan inhalansia, solven, minuman beralkohol dan rokok. Penyalahgunaan zat tersebut dilakukan sebagai permainan saja dan mereka tidak mengetahui dampak negatif dari zat tersebut serta konsekuensi hukumnya. Oleh karena itu, Penyalahgunaan zat tersebut termasuk pada kenakalan remaja yang bertentangan dengan norma adat dan hukum. Saksi yang diberikan kepada mereka dilakukan pembinaan serta dikembalikan kepada orang tua. Diharapkan kepada pihak terkait untuk sosialisasi dan pendidikan kepada masyarakat serta memberikan rehabilitasi terhadap anak penyalahgunaan zat adiktif.

Effectiveness of Satpol PP and WH Performance in Controlling Civil Servants Based on Aceh Governor Regulation Number 139 of 2016 in Aceh Besar [Efektivitas Kinerja Satpol PP dan WH dalam Penertiban PNS Menurut Pergub Aceh Nomor 139 Tahun 2016: Studi Kasus di Kabupaten Aceh Besar] Safira Maulina; Khairani Khairani; Rispalman Rispalman
Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum Vol 9, No 2 (2020)
Publisher : Islamic Criminal Law Department, Faculty of Sharia and Law, UIN Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/legitimasi.v9i2.8512

Abstract: This paper is to answer the problem of the effectiveness of the performance of the Civil Service Police Unit and the Wilayatul Hisbah in controlling civil servants according to Aceh Governor Regulation number 139 of 2j016. Ideally, Satpol PP and WH are required to carry out their duties and authorities in controlling civil servants who are negligent during office hours and staff. Civil servants are required to comply with the regulations set out in the civil servant code of ethics and if not implemented, they will be subject to disciplinary punishment, whether it is a light, moderate or severe level of disciplinary punishment according to the violation. The formulation of the problem is first, how are the performance of Satpol PP and WH in controlling civil servants in Aceh Besar. Second, how the strategies implemented by the Satpol PP and WH in controlling civil servants in Aceh Besar have been implemented effectively. Third, how is the review of Islamic law on the implementation of controlling civil servants? This research was conducted using an empirical normative legal approach using the type of field research (Field Research) and literature (Library Research), namely reviewing written law as well as facts in the field using analytical descriptive patterns to describe or provide an overview of the object under study through data or samples collected. have been collected by concluding. From the results of the study, it was found that the Aceh governor regulation number 139 of 2016 has regulated the control of civil servants who leave without permission during office hours and the law of each violator has been regulated in the civil servant code of ethics itself. Satpol PP and WH are not fully effective in carrying out their duties because there are still many employees who are outside as well as the strategies to overcome obstacles that are carried out are also ineffective. Abstrak: Kajian ini untuk menjawab permasalahan efektivitas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah dalam penertiban pegawai negeri sipil menurut peraturan gubernur Aceh nomor 139 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja satuan Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh . Idealnya, Satpol PP dan WH wajib melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam penertiban PNS yang lalai pada saat jam dinas dan para PNS wajib menaati peraturan yang telah ditetapkan dalam kode etik PNS dan apabila tidak dilaksanakan akan dikenakan hukuman disiplin baik itu hukuman disiplin tingkat ringan, sedang ataupun berat sesuai dengan pelanggaran. Rumusan masalahnya ialah pertama, Bagaimana Kinerja Satpol PP dan WH dalam penertiban PNS di Aceh besar. Kedua, Bagaimana strategi yang dijalankan oleh Satpol PP dan WH dalam penertiban PNS di Aceh besar sudah dilaksanakan secara efektif. Ketiga, Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan penertiban PNS. Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan hukum normatif empiris menggunakan jenis penelitian lapangan (Field Research) dan kepustakaan (Library Research) yakni mengkaji hukum yang tertulis juga fakta di lapangan dengan menggunakan pola deskriptif analitik untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul dengan membuat kesimpulan. Dari hasil penelitian didapati bahwa dalam peraturan gubernur Aceh nomor 139 tahun 2016 telah mengatur penertiban terhadap PNS yang keluar tanpa izin pada saat jam dinas dan hukum setiap pelanggar telah diatur dalam kode etik PNS sendiri. Satpol PP dan WH tidak sepenuhnya efektif melaksanakan tugas karena masih banyak pegawai yang berada diluar begitupun dengan strategi untuk mengatasi hambatan yang dilakukan juga tidak efektif.

Legal Considerations in The Settlement of Domestic Violence Cases: An Analysis of Decision Number 99/Pid.Sus/2018/Pn Bna [Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Analisis Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN Bna] Muhammad Nauval; Soraya Devy; Muhammad Syuib
Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum Vol 9, No 2 (2020)
Publisher : Islamic Criminal Law Department, Faculty of Sharia and Law, UIN Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/legitimasi.v9i2.8517

Abstract: Article 5a and 5b as well as Articles 6 and 7 of Law Number 23 of 2004 describe physical and psychological violence within the household. Seeing the decision Number 99/Pid.Sus/2018/PN.Bna. If we look at the case from the perspective of the perpetrator's actions against the victim, it would be inappropriate if the sentence was only 20 days in prison, because the impact caused by the victim was not commensurate with the punishment given to the perpetrator. In addition, in the decision there are two charges, the first indictment is a primary charge of Article 44 paragraph (1) with a maximum imprisonment of 5 years, while the second indictment is a subsidiary indictment of Article 44 paragraph (4) with a maximum imprisonment of 4 months. However, the judge's decision was only 20 days in prison based on the consideration of the primary indictment. The research question in this thesis is how the judge's legal considerations in the settlement of criminal cases of domestic violence are and what are the views of Islamic criminal law on the actions of the defendant in the decision Number 99/Pid.Sus/2018 at the Banda Aceh District Court. This study uses a descriptive analysis research method. Data collection techniques in this study were interviews with judges who tried the case and obtained from primary data sources and secondary data. The results of the study found that, the basis of the judge's legal considerations in resolving domestic violence cases following Decision 99/Pid.Sus/2018/PN.Bna uses consideration of the elements of each person and the element of committing physical violence, while the judge's statement during the interview the panel of judges considered attitude and the way the defendant gave his statement, besides that the defendant apologized and promised not to do it again. Meanwhile, according to the view of Islamic criminal law, the judge's legal considerations for the actions committed by the perpetrators are classified as criminal acts other than the soul, namely actions that do not kill life, and the provisions of the qishas punishment apply. Judges may decide based on their considerations but still adhere to the juridical basis that has been determined. Abstrak: Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Pasal 5a dan 5b serta Pasal 6 dan Pasal 7 yang menjelaskan tentang kekerasan fisik dan psikis dalam lingkup rumah tangga. Melihat putusan Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN.Bna. Kasus tersebut jika kita lihat dari segi perbuatan pelaku terhadap korban maka kurang pantas jika diputuskan hukuman hanya 20 hari penjara, dikarenakan dampak yang ditimbulkan oleh korban tidak setimpal dengan hukuman yang diberikan kepada pelaku. Selain itu juga di dalam putusan terdapat dua dakwaan yang dakwaan pertama dakwaan primer Pasal 44 ayat (1) dengan maksimal penjara 5 tahun, sedangkan dakwaan kedua dakwaan subsider Pasal 44 ayat (4) dengan maksimal penjara paling lama 4 bulan. Akan tetapi putusan yang dijatuhkan hakim hanya 20 hari penjara berdasarkan pertimbangan dakwaan primer. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam penyelesaian perkara pidana KDRT dan bagaimana pandangan hukum pidana Islam terhadap perbuatan terdakwa pada putusan Nomor 99/Pid.Sus/2018 di Pengadilan Negeri Banda Aceh. Kajian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analisis, untuk memberikan gambaran secara utuh dan kongkret, metode pengumpulan data yang digunakan dengan menggunakan penelitian lapangan (field research) dan penelitian pustaka (library research). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara dengan hakim yang mengadili perkara tersebut dan diperoleh dari sumber data primer maupun data sekunder. Hasil penelitian yang ditemukan bahwa, dasar pertimbangan hukum hakim dalam penyelesaian perkara pidana KDRT sesuai dengan Putusan 99/Pid.Sus/2018/PN.Bna menggunakan pertimbangan unsur setiap orang dan unsur melakukan kekerasan fisik, sedangkan keterangan hakim saat wawancara majelis hakim lebih mempertimbangkan sikap dan cara terdakwa memberikan keterangan, selain itu juga dikarenakan terdakwa meminta maaf dan berjanji tidak mengulanginya lagi. Adapun menurut pandangan hukum pidana Islam pertimbangan hukum hakim terhadap perbuatan yang dilakukan pelaku digolongkan pada tindak pidana atas selain jiwa, yaitu tindakan yang tidak sampai menghilangkan nyawa, dan berlaku ketetapan hukuman qisas. Hakim boleh menjatuhkan berdasarkan pertimbangannya, namun tetap berpegang teguh pada landasan yuridis yang telah ditetapkan.

The Kompilasi Hukum Islam in Indonesia: Compilation and Its Relation to Islamic Jurispridence [Kompilasi Hukum Islam di Indonesia: Penyusunan dan Kaitannya dengan Ushul Fikih] Sulfanwandi Sulfanwandi
Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum Vol 9, No 2 (2020)
Publisher : Islamic Criminal Law Department, Faculty of Sharia and Law, UIN Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/legitimasi.v9i2.8513

Abstract: Based on the constitutional law, the legal basis for KHI is still weak because it places KHI in an unwritten legal position, plus the material for KHI is separate from the Presidential Instruction. Besides that, the position of KHI as a guide in litigation places judges and the community seeking justice not to be bound by it. Therefore, theoretically, KHI still cannot provide legal certainty which is the demand of modern Indonesian society. Thus, the contribution of Islamic law in the development of national law is becoming increasingly far from expectations. Furthermore, in terms of its effectiveness in the community, it needs to be reviewed further. This is due to a misunderstanding in society which states that Islamic law is only found in Islamic law books. Whereas Islamic law books are only one part of Islamic law. Alongside it is the fatwas of the ulama, the laws and regulations of Muslim countries, and the decisions of the Religious Courts. Therefore, it is necessary to socialize KHI in the community as well as to make efforts to correct the misunderstanding of Islamic law. Abstrak: Dilihat dari hukum tata negara, landasan hukum KHI itu masih lemah karena menempatkan KHI dalam posisi hukum yang tidak tertulis ditambah lagi materi KHI terpisah dari lnpres tersebut. Di samping itu posisi KHI sebagai pedoman dalam berperkara menempatkan hakim dan masyarakat pencari keadilan untuk tidak terikat padanya. Oleh karena itu, secara teoritis KHI tetap saja tidak bisa memberi kepastian hukum yang merupakan tuntutan masyarakat Indonesia modern. Dengan demikian sumbangsih hukum Islam dalam pembinaan hukum nasional menjadi semakin jauh dari harapan. Selanjutnya dari segi efektivitasnya di masyarakat perlu ditinjau lebih lanjut. Hal ini disebabkan oleh adanya pemahaman yang keliru dalam masyarakat yang menyatakan bahwa hukum Islam itu hanya terdapat dalam kitab-kitab fikih . Padahal kitab-kitab fikih merupakan satu bagian saja dari hukum Islam. Di sampingnya terdapat fatwa-fatwa ulama, peraturan perundang-undangan negeri-negeri muslim, dan keputusan Pengadilan Agama. Oleh karena itu diperlukan sosialisasi KHI di masyarakat sekaligus diperlukan usaha-usaha untuk meluruskan kekeliruan pemahaman terhadap hukum Islam tersebut.

The Concept of Justice in Murder Cases: Comparative Analysis Between Islamic Law and the Indonesian Criminal Code [Konsep Keadilan Terhadap Delik Pembunuhan: Analisis Komparatif Hukum Islam dan KUHP] Erha Saufan Hadana; Beri Rizqi
Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum Vol 9, No 2 (2020)
Publisher : Islamic Criminal Law Department, Faculty of Sharia and Law, UIN Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/legitimasi.v9i2.8518

Abstract: This study discusses the murder offense which is regulated in the Criminal Code as a crime against human life. The regulation regarding the murder offense is also regulated in the Alquran and the hadith, both of which regulate the type of offense of murder, sanctions, and how the punishment is carried out. Although the majority of Indonesian people are Muslim, the law applied is the law of the Dutch heritage, which in reality is very different from Islamic law. The method used in this writing is library research on the Alquran, Hadith, the Criminal Code, and other laws and regulations. Then comparatively the author compares several concepts in positive law and Islamic law that are related to the problem to get a legal concept that is closer to the truth. From the results of the study, it was concluded that positive criminal law upholds universal human values, but to provide a sense of justice, it is determined by the judge's decision, without being asked for consideration from the victim's family. Islamic criminal law upholds universal human values and provides a balanced sense of justice by placing the victim's family as the determining element in imposing the death penalty on the perpetrators of the murder. The death penalty or being released from the death penalty is based on the good faith of the victim's family. Abstrak: Kajian ini membahas mengenai delik pembunuhan yang merupakan perbuatan yang menjatuhkan hak asasi manusia oleh karenanya delik pembunuhan ini diatur dalam KUHP sebagai suatu tindak pidana terhadap nyawa manusia. Pengaturan tentang delik pembunuhan ini diatur dalam Al Qur’an dan dipertegas oleh hadits, keduanya mengatur tentang jenis delik pembunuhan, sanksi, serta bagaimana pelaksanaan hukuman. Meskipun masyarakat Indonesia mayoritas beragama Islam, hukum yang diterapkan adalah hukum peninggalan Belanda, yang pada kenyataannya berbeda sekali dengan hukum Islam. Sehubungan dengan hal diatas, metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah studi pustaka (library research) terhadap Al Qur’an, Hadits, KUHP serta peraturan perundang-undangan yang lainnya. Kemudian secara komparatif penulis membandingkan beberapa konsep dalam hukum positif dan hukum Islam yang ada kaitannya dengan permasalahan untuk mendapatkan konsep hukum yang lebih mendekati kebenaran. Dari hasil penelitian disimpulkan Hukum pidana positif menjunjung nilai-nilai kemanusiaan yang universal, namun untuk memberikan rasa keadilan sangat ditentukan oleh putusan hakim, tanpa dimintai pertimbangan dari pihak keluarga korban. Hukum pidana Islam menjunjung nilai-nilai kemanusiaan yang universal dan memberikan rasa keadilan yang seimbang dengan menempatkan keluarga korban sebagai unsur penentu dalam menjatuhkan hukuman pidana mati terhadap pelaku pidana pembunuhan. Penjatuhan hukuman mati atau dibebaskan dari hukuman mati didasarkan pada itikad baik keluarga korban.

Combined Punishment in Islamic Criminal Law Theory [Teori Gabungan Hukuman dalam Hukum Positif Ditinjau Menurut Hukum Pidana Islam] Misran Misran; Desi Royanti
Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum Vol 9, No 2 (2020)
Publisher : Islamic Criminal Law Department, Faculty of Sharia and Law, UIN Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/legitimasi.v9i2.8514

Abstract: The combined theory of punishment is a theory that means a threat of punishment that is more than one punishment because there are several crimes committed by the perpetrator. The combined theory of punishment in Islamic law and positive law tends to be different, both regarding the types and forms and in terms of the fulfillment of the principles of legal justice, benefit, and legal certainty. There are two research questions in this paper. First, how is the combined theory of punishment according to positive law? Second, how to fulfill the principles of justice, benefit, and legal certainty in the combined theory of punishment according to positive law. This research was conducted with a literature study approach, in which research data were analyzed qualitatively using descriptive analysis. The results show that: First, the theory of combined punishment according to positive law is included in three theories, namely multiple, absorption, and mixed theories. The three combined theories of punishment are covered in Articles 60 to 71 of the Criminal Code which teaches about the combination of criminal acts of concursus idealism, concursus realis, and voortgezette handelling. Second, the combined theory of punishment according to positive law has fulfilled the principles of justice, expediency, and legal certainty. Third, conceptually, the combined theory of punishment in positive law is not the same as that stipulated in Islamic criminal law. These provisions tend to be looser than those regulated in Islamic law. Islamic law only recognizes the imposition of one penalty for different actions if each action has the same direction and purpose. If the purpose of the legal sanctions is different, the perpetrator must be punished according to the type of crime he has committed. Abstrak: Teori gabungan hukuman merupakan satu teori yang bermakna sebuah ancaman hukuman yang lebih dari satu hukuman sebab ada beberapa kajahatan dilakukan oleh pelaku. Teori gabungan hukuman dalam hukum Islam dan hukum positif cenderung ada perbedaannya, baik mengenai jenis dan bentuk-bentuknya maupun dalam tinjauan pemenuhan asan keadilan hukum, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Ada dua pertanyaan penelitian dalam tulisan ini. Pertama, bagaimanakah teori gabungan hukuman menurut hukum positif. Kedua, bagaimana pemenuhan asas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum di dalam teori gabungan hukuman menurut hukum positif. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan studi pustaka, di mana data penelitian dianalisis secara kualitatif dengan cara deskriptif-analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, teori gabungan hukuman menurut hukum positif tercakup dalam tiga teori yaitu teori berganda, penyerapan dan campuran. Ketiga teori gabungan hukuman di atas dicakup dalam Pasal 60 sampai dengan Pasal 71 KUHP yang mengajarkan mengenai gabungan tindak pidana concursus idealis, concursus realis, dan voortgezette handelling. Kedua, teori gabungan hukuman menurut hukum positif sudah memenuhi asas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Ketiga, secara konseptual, teori gabungan hukuman dalam hukum positif tidak persis sama dengan yang diatur dalam hukum pidana Islam. Menurut hukum positif, beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh seorang pelaku bisa dijatuhi satu jenis hukuman saja, dengan syarat antara satu kejahatan dengan kejahatan yang lain dilakukan dalam masa yang berdekatan atau tidak lama, sehingga di dalamnya masuk tindakan berlanjut. Ketentuan ini cenderung longgar dari pada yang diatur dalam hukum Islam. Hukum Islam hanya mengakui penjatuhan satu hukuman atas tindakan yang berbeda apabila masing-masing tindakan memiliki arah dan tujuan yang sama. Apabila memiliki tujuan sanksi hukum yang berbeda maka pelaku wajib dijatuhi hukuman sesuai jenis pidana yang dilakukannya.

Death Penalty for Corruptors in Non-Natural Disaster Fund in The Presidential Decree No. 12 of 2020 [Pidana Mati Bagi Koruptor Dana Bencana Non Alam: Studi Terhadap Konsekuensi Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020] Amrullah Bustamam
Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum Vol 9, No 2 (2020)
Publisher : Islamic Criminal Law Department, Faculty of Sharia and Law, UIN Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/legitimasi.v9i2.8515

Abstract: The death penalty is the principal punishment in Article 10 of the Criminal Code and is also contained in Article 2 paragraph 2 of Law no. 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption. The pros and cons of the possibility that the Covid-19 pandemic fund corruptors were sentenced to death became a hot issue at the end of 2020, after the appointment of the Minister of Social Affairs as a suspect in the corruption case of social assistance funds. This study is more focused on whether the corruptors of aid funds during the Covid -19 pandemic can be sentenced to death if it is related to the consequences of the issuance of Presidential Decree No. 12 of 2020 which stipulates Covid -19 as a Non-natural disaster. The results of this study are a logical consequence of the determination of the Covid-19 outbreak as a non-natural disaster according to Presidential Decree No. 12/2020, the death penalty can't be imposed on corrupt perpetrators considering that in the explanation of Article 2 paragraph 2 of Law no. 31 of 1999 requires natural disasters as a condition for the phrase certain circumstances so that corruptors can be sentenced to death. Abstrak: Pidana Mati merupakan hukuman Pokok dalam Pasal 10 KUHP, dan juga termuat dalam Pasal 2 ayat 2 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberatasan Korupsi. Pro dan Kontra kemungkinan para koruptor dana Pandemi Covid -19 di pidana Mati menjadi isu yang hangat di akhir tahun 2020, pasca penetapan Menteri Sosial sebagai tersangka kasus korupsi dana bantuan sosial. Studi ini lebih mengarah pada apakah koruptor dana bantuan masa pandemi Covid -19 ini dapat di hukum mati jika di hubungkan dengan konsekuensi dari dikeluarkannya Kepres No. 12 Tahun 2020 yang menetapkan Covid -19 sebagai bencana Non-alam. Hasil studi ini adalah Konsekuensi logis dari penetapan wabah Covid-19 ini sebagai bencana non –alam sesuai Kepres No. 12/2020 adalah sangatlah mustahil pidana mati dapat dijatuhkan kepada pelaku Koruptor mengingat bahwa dalam penjelasan Pasal 2 ayat 2 UU No. 31 Tahun 1999 mengharuskannya bencana alam sebagai syarat frasa “keadaan tertentu” agar dapat di jatuhi pidana mati bagi koruptor.

Criteria of Adult Age (Mukallaf) in Islamic Criminal Law [Kriteria Dewasa (Mukallaf) dalam Bidang Jinayah] Irwansyah Muhammad Jamal
Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum Vol 9, No 2 (2020)
Publisher : Islamic Criminal Law Department, Faculty of Sharia and Law, UIN Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/legitimasi.v9i2.8511

Abstract: The concept of Mukallaf, in the part of jinayah, is understood by multiple meanings in society, some define mukallaf is the same as worship, and some others argue differently. Nash (Islamic texts) itself does not give a firm definition to the criteria of mukallaf, but rather gives signs that in the relationship of human beings mukallaf concept has its character. This paper aims to explain the concept of mukallaf and its criteria in the part of jinayah. The data sources studied refer to nash evidence and various theories that are developing from various disciplines. The results is that mukallaf in the part of jinayah is considered like puberty, perfect of both al-'aql and rusyd. These three traits will only be found perfectly in a person when they are at least 18 years old. Based on this understanding, the perpetrator of the crime can be held accountable for his actions and sanctioned to him after aged 18 years. A child who is not yet 18 years old commits a criminal offense then must be given educational teaching to him. So that he can know the adverse impact on himself and the community as a result of his actions. Abstrak: Konsep mukallaf dalam bidang jinayah dipahami dengan berbagai bentuk pemahaman dalam masyarakat, ada yang menilai mukallaf dalam bidang jinayah sama dengan bidang ibadah, dan ada yang berpendapat berbeda. Nash sendiri tidak memberi ketegasan pasti terhadap kriteria mukallaf, melainkan memberi isyarah bahwa dalam hubungan sesama manusia konsep mukallaf mempunyai karakter tersendiri. Tulisan ini bertujuan mencoba jelaskan tentang konsep mukallaf dan kriterianya dalam bidang jinayah. Sumber data yang dikaji mengacu pada dalil nash dan berbagai teori yang berkembang sekarang ini dari berbagai disiplin ilmu. Hasil yang ditemukan dapat disebutkan bahwa mukallaf dalam bidang jinayah dipertimbangkan pada sifat baligh, al-‘aql dan rusyd yang sempurna. Ketiga sifat tersebut baru akan ditemukan dengan sempurna pada seseorang ketika berusia minimal 18 tahun. Berdasarkan pemahaman ini, maka pelaku tindak pidana dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya dan diberikan sanksi kepadanya sesudah berusia 18 tahun. Seorang anak yang belum berusia 18 tahun melakukan tindak pidana maka harus diberikan pengajaran yang bersifat edukasi kepadanya. Supaya ia dapat mengetahui dampak buruk pada diri dan lingkungan masyarakat akibat dari perbuatan yang dilakukannya.

Neglection in Family as Reason for Divorce during The Covid-19 Pandemic In The Siak Religious Court [Penelantaran Rumah Tangga Sebagai Bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga sebagai Alasan Perceraian di Masa Pandemi Covid-19: Studi Kasus Pengadilan Agama Siak] Yusnanik Bakhtiar
Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum Vol 9, No 2 (2020)
Publisher : Islamic Criminal Law Department, Faculty of Sharia and Law, UIN Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/legitimasi.v9i2.8516

Abstract: Divorce can happen to any household that is experiencing problems. Many factors lead to divorce, among which the most dominant are disputes and continuous quarrels, leaving one party behind, economic factors. During this Corona Pandemic, of course, it will affect the divorce rate at the Siak Religious Court. The effects of this corona pandemic can cause divorce rates to increase or vice versa tend to decrease. This type of research is empirical research that uses empirical juridical research with a sociological juridical approach. This research is located in the Siak Religious Court. From the results of the research that the author did, data on the number of divorces that entered the Siak Religious Court in 2019 were 581 cases consisting of 175 cases of talak divorce and 406 sued divorce cases. Meanwhile, from 2020 to October there was a downward trend in divorce cases as many as 459 cases consisting of 131 divorce cases and 328 lawsuits. So it can be concluded that the corona pandemic has no impact on divorce cases in the Siak Religious Court. The cause of the divorce is the background of 78.50% of continuous disputes and quarrels, leaving one of the parties 16.20% and economic factors as much as 3.55%. Regarding divorce itself, it is regulated in Law no. 1 of 1974 concerning Marriage, Government Regulation no. 9 of 1975 concerning the Implementation of Law No. 1 of 1974 concerning Marriage, and Presidential Instruction No. 1 of 1991 concerning the Compilation of Islamic Law. Abstrak: Perceraian bisa saja terjadi pada setiap rumah tangga yang mengalami permasalahan. Banyak faktor yang menyebabkan perceraian, di antaranya yang menjadi paling dominan adalah perselisihan dan pertengkaran terus menerus, meninggalkan salah satu pihak, faktor ekonomi. Pada saat Pandemi Korona ini tentu saja akan mempengaruhi angka perceraian di Pengadilan Agama Siak. Efek pandemi korona ini bisa menyebabkan angka perceraian meningkat atau sebaliknya cenderung menurun. Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris yang menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan metode pendekatan yuridis sosiologis. Penelitian ini berlokasi di Pengadilan Agama Siak. Dari hasil penelitian yang penulis lakukan maka diperoleh data angka perceraian masuk ke Pengadilan Agama Siak pada tahun 2019 sebanyak 581 kasus yang terdiri dari cerai talak 175 kasus dan cerai gugat sebanyak 406 kasus. Sedangkan pada tahun 2020 sampai bulan Oktober terjadi kecenderungan penurunan kasus perceraian sebanyak 459 kasus yang terdiri dari cerai talak 131 kasus dan cerai gugat 328 kasus. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pandemi korona tidak berdampak kepada kasus perceraian yang ada di Pengadilan Agama Siak. Penyebab terjadinya perceraian tersebut dilatar belakangi oleh perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebanyak 78,50 %, meninggalkan salah satu pihak 16,20 % dan faktor ekonomi sebanyak 3,55 %. Mengenai perceraian ini sendiri diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

The Thought of Wahbah Al-Zuhayli in Al-Munir Fi Al-Aqidah Wa Al-Syari'ah Al-Manhaj [Pemikiran Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa al-Syari’ah al-Manhaj karya Dr. Wahbah al-Zuhayli] Sulfanwandi Sulfanwandi
Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum Vol 10, No 1 (2021)
Publisher : Islamic Criminal Law Department, Faculty of Sharia and Law, UIN Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/legitimasi.v10i1.10518

Abstract: Alquran is a for mankind in which there are several aspects such as aspects of balaghah, ma'ani, and other Arabic literature. Therefore, it is necessary to have an interpretation that acts as an explanation of the meaning of the verses of Alquran. In the treasury of interpretation, there have been many commentators who have interpreted Alquran from classical to contemporary crosses. The commentators examine the verses of Alquran with various styles and characteristics of each. In this case, the author sees the uniqueness of Wahbah al-Zuhayli in interpreting Alquran and he is a contemporary scholar who links interpretation and sharia. Then it can be seen how he interprets Alquran and what are the advantages and disadvantages of the book of interpretation. Abstrak: Al-Quran merupakan petunjuk dan pedoman bagi umat manusia yang di dalamnya terdapat beberapa aspek seperti aspek balaghah, ma’ani, dan sastra Arab lainnya. Oleh karena itu, perlu adanya tafsir yang berperan sebagai penjelas terhadap makna ayat-ayat Alquran. Di dalam khazanah tafsir sudah banyak mufassir yang menafsirkan Alquran dari lintas klasik hingga kontemporer. Para mufassir menelaah ayat-ayat Alquran dengan corak-corak beragam dan ciri khas masing-masing. Dalam hal ini penulis melihat adanya keunikan dari Wahbah al-Zuhayli dalam menafsirkan Alquran dan beliau merupakan ulama kontemporer yang mengaitkan tafsir dan syariah. Maka dapat dilihat bagaimana cara beliau dalam menafsirkan Alquran serta apa kelebihan dan kekurangan dari kitab tafsir tersebut.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Edi Yuhermansyah

Contact Email
eys_0401@yahoo.com

Phone
+6281363555462

Journal Mail Official
legitimasi@ar-raniry.ac.id

Editorial Address
Faculty Shariah and Law, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 23111

Location
Kota banda aceh,

Aceh

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Edi Yuhermansyah

Contact Email eys_0401@yahoo.com

Phone +6281363555462

Journal Mail Official legitimasi@ar-raniry.ac.id

Editorial Address Faculty Shariah and Law, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 23111

Location Kota banda aceh, Aceh INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Edi Yuhermansyah

Contact Email
eys_0401@yahoo.com

Phone
+6281363555462

Journal Mail Official
legitimasi@ar-raniry.ac.id

Editorial Address
Faculty Shariah and Law, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 23111

Location
Kota banda aceh,

Aceh

INDONESIA