JOURNAL OF LAW AND GOVERMENT SCIENCE
Journal of Law and Government Science (JLGS) is publishing the manuscript of outcome study, and conceptual ideas which specific in the sector of Law science. We are interested in topics which relate generally to Law issues in Indonesia and around the world.
Articles
44 Documents
<![CDATA[PENAGIHAN PAJAK KENDARAANBERMOTOR YANG TERTUNGGAK DINAS OLEH PEDAPATAN DAN KEKAYAAN ACEH (DPKA) ]]>
<![CDATA[Anhar Nasution]]>
<![CDATA[ JOURNAL OF LAW AND GOVERNMENT SCIENCE Vol 4, No 2 (2018): Oktober 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ubudiyah Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pajak daerah adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada pada Pemerintah Daerah yang pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah.Bagaimana Upaya Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor Yang Tertunggak yang dilakukan oleh Dinas Pedapatan Dan Kekayaan Aceh (DPKA).Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Empiris. Dan memakai sumber data primer. Dinas Pendapatan dan Kekayaan Daerah melakukan upaya penagihan pajak kendaraan bermotor yang tertunggak, pertama dengan melakukan penguatan dibidang hukumnya, yaitu dengan membuat beberapa aturan sebagai payung hukum. Kedua melakukan sosialisasi-sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat sadar akan pembayaran pajak kendaraan bermotor khususnya yang tertunggak. Kemudian yang ketiga, secara represif dengan penerbitan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) tentang berapa pajak yang harus dilunasi. Disarankan kepada Pemerintah Daerah harus memberikan kebijakan lebih tegas bagi masyarakat yang tertunggak pajak kendaraan bermotornya di Aceh.Kata kunci: pajak kendaraan bermotor]]>
<![CDATA[PERADILAN YANG BERWENANG DALAM MENGADILI ANGGOTA TNI YANG MELAKUKAN PERJUDIAN DI ACEH ]]>
<![CDATA[Jummaidi Saputra]]>
<![CDATA[ JOURNAL OF LAW AND GOVERNMENT SCIENCE Vol 4, No 1 (2018): April 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ubudiyah Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Aceh merupakan satu-satunya Provinsi di Indonesia yang sejak tahun 1999 telah mempunyai hak untuk menerapkan Syariat Islam secara penuh. Lahirnya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, menghendaki diterapkannya Syariat bagi pemeluk Agama Islam. Maisir atau judi adalah suatu permainan yang mengandung unsur tahunan yang dilakukan secara berhadap-hadapan atau langsung antara dua orang atau lebih. Sedangkan menurut Yusuf Qardawi, setiap permainan yang ada unsur perjudiannya haram, perjudian adalah permainan yang pemainnya mendapatkan keuntungan atau kerugian. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Peradilan manakah yang berwenang dalam mengadili anggota TNI yang melakukan perjudian atau maisir di Aceh.Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Empiris. yang berwenang dalam mengeadili oknum anggota TNI yang melakukan perjudian atau maisir adalah Peradilan Militer. Karena anggota TNI tidak dapat ditundukkan kepada Mahkamah Syar’iyah, ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.Disarankan kepada lembaga yang untuk memberkan kewenangan kepada Mahkamah Syar’iyah untuk mengadili terhadap oknum anggota TNI yang melakukan perjudian atau maisir di Aceh.Keywords: Peradilan, Anggota TNI, Perjudian/Maisir Di Aceh]]>
<![CDATA[PRINSIP ITIKAD BAIK, SUATU PENDEKATAN KONSEPTUAL ]]>
<![CDATA[Nurarafah Nurarafah]]>
<![CDATA[ JOURNAL OF LAW AND GOVERNMENT SCIENCE Vol 4, No 2 (2018): Oktober 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ubudiyah Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Perkembangan hukum perjanjian atau atau kontrak yang didasari oleh kebebasan berkontrak (freedom of contract) juga membawa konsekuensi melahirkan kontrak-kontrak baru yang berpotensi untuk melahirkan permasalahan baru. Interaksi bisnis dan perdagangan akan banyak menemukan masalah baru mengingat banyak prinsip yang berbeda pada masing-masing sistem hukum yang berlaku. Oleh karena itu sangatlah penting bagi para pihak yang mengadakan perjanjian untuk mempelajari dan memahami substansi atau isi perjanjian sebelum melakukan kesepakatan perjanjian tersebut.Kata kunci : itikad baik, konseptual]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DI LUAR PERNIKAHAN YANG SAH ]]>
<![CDATA[Elsa Yumilda]]>
<![CDATA[ JOURNAL OF LAW AND GOVERNMENT SCIENCE Vol 4, No 2 (2018): Oktober 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ubudiyah Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, bahwa “anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya” kemudian lahirnya putusan Mahkamah Konstutusi No. 46/PUU-VIII/2010 materi pasal berubah menjadi “anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”. Ketentuan ini memberikan perbedaan perlakuan hukum terhadap anak yang lahir di luar perkawinan dan anak yang lahir dari hasil perkawinan yang sah. Hal tersebut bertentangan dengan dengan Pasal 28B ayat (2) UUD 1945, bahwa: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Masalah pokok dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah perlindungan hukum terhadap anak yang lahir di luar pernikahan sah. Hasil penelitian menjelaskan bahwa perlindungan anak diluar pernikahan yang sah maupunanak yang lahir tanpa nikah dapatdirealisasikan di Pengadilan Agama.Perlindungan anak di luar nikah yang perkawinan orang tuanya tidak dicatatdapat dilakukan melalui itsbat nikahdan penerapan Pasal 43 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 pasca uji materiilMahkamah Konstitusi. Anak yang lahir tanpa perkawinan yang sah tidak dapat diberikanperlindungan melalui itsbat nikah ke Pengadilan Agama.Kata kunci: Perlindungan Hukum dan`Anak di Luar Pernikahan]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WARTAWAN DALAM PELIPUTAN BERITA ]]>
<![CDATA[Joelman Subaidi]]>
<![CDATA[ JOURNAL OF LAW AND GOVERNMENT SCIENCE Vol 4, No 1 (2018): April 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ubudiyah Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Kebebasan pers tetap dibatasi oleh kebenaran dan kemerdekaan orang lain. pers cenderung untuk menyiarkan berita yang tidak rutin, kekacauan, kegagalan, dan sebagainya yang tidak nyaman, namun disukai oleh pembaca krateria tentang berita, sering dikaitkan dengan keberhasilan, ketertiban dan pembangunan. Terhadap pemberitaan yang tidak tepat pers punya hak jawab yang melindunginyanya selain itu pers, tetap ada peraturan pidana dan perdata yang membatasi perilaku profesi wartawan.Kata kunci : Perlindungan, Hukum, wartawan, barita]]>
<![CDATA[TINDAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN EKSEKUSI CAMBUK OLEH EKSEKUTOR DI ACEH ]]>
<![CDATA[Siti Ipnu Yanti]]>
<![CDATA[ JOURNAL OF LAW AND GOVERNMENT SCIENCE Vol 4, No 2 (2018): Oktober 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ubudiyah Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pada dasarnya hukuman cambuk merupakan suatu pidana baru di Indonesia khususnya di Aceh. Dalam perjalanannya pelaksanaan hukuman cambuk di Aceh ini tidak selamanya berjalan dengan baik terdapat hal-hal yang merugikan terpidana cambuk. Sebagai contoh seperti di cambuk oleh eksekutor di bagian bawah leher dan kelebihan jumlah sabetan cambuk. masalah pokok dalam penalitian ini yaitu bagaimanakah ada tindakan hukum terhadap eksekutor yang tidak mengikuti aturan pelaksanaan eksekusi cambuk. Hasil penelitian menjelaskan bahwa tindakan hukum bagi eksekutor yang melakukan kesalahan dalam eksekusi cambuk, pada dasarnya tidak ada tindakan hukum konkrit kepada eksekutor akan tetapi korban dapat melakukan pelaporan ke Polisi untuk dilakukan proses hukum apabila memang terjadi kesalahan dan kelalaian atau ketidaksengajaan yang dilakukan oleh eksekutor. Apabila terdapat keberatan dalam pelaksanaan eksekusi cambuk juga dapat melakukan tindakan hukum dengan melapor ke Mahkamah Syar’iyah, maka akan di proses untuk mengisi kekosongan hukum.Kata kunci: tindakan hukum, pelanggaran, eksekusi cambuk]]>
<![CDATA[PROBLEMA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Zul Akli]]>
<![CDATA[ JOURNAL OF LAW AND GOVERNMENT SCIENCE Vol 4, No 1 (2018): April 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ubudiyah Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Korupsi merupakan warisan birokrasi orde lama dan orde baru yang berwatak korup hingga sampai saat ini walaupun sudah ada agenda reformasi, mental korup tetap ada pada birokrasi tersebut, karena yang menguasai birokrasi masih bersumber pada kekuatan yang sama dan tak dapat dipungkiri lagi sudah menjalar luas kedalam tubuh aparat penegak hukum dan system peradilan. Korupsi sudah dianggap budaya yang sulit dihilangkan sehingga dapat menghambat pembangunan dan membuat mental bangsa menjadi lemah serta dapat menciptakan pemerintah yang kotor yang cenderung memperkaya diri sendiri tampa memikirkan nasib rakyat.Kata kunci: tindak pidana, korupsi]]>
<![CDATA[PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KORBAN PENCEMARAN LINGKUNGAN OLEH PT PUPUK ISKANDAR MUDA ]]>
<![CDATA[Zainal Abidin]]>
<![CDATA[ JOURNAL OF LAW AND GOVERNMENT SCIENCE Vol 4, No 2 (2018): Oktober 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ubudiyah Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Lingkungan hidup merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dilestarikan dan dikembangkan kemampuannya agar tetap dapat menjadi sumber penunjang hidup bagi manusia dan makhluk hidup lainnya demi kelangsungan dan peningkatan kualitas hidup itu sendiri. Prinsip tanggung jawab mutlak (strictliability) merupakan prinsip yang harus diterapkan dalam sengketa lingkungan PT.PIM sebagai pihak pencemar telah memberikan ganti kerugian secara langsung dan seketika kepada masyarakat korban pencemaran. Upaya hukum masyarakat dalam menyelesaikan sengketa pencemaran adalah melalui penyelesaian di luar pengadilan dengan melibatkan mediator sebagai penengah antara korban pencemaran denganPT. PIM.Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan dengan cara yakni: negosiasi, mediasi. Sedangkan penyelesaian melalui pengadilan tidak dilakukan oleh masyarakat.Kata Kunci: pencemaran lingkungan, korban]]>
<![CDATA[PENGELOLAAN LIMBAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR ZUBIR IDI ]]>
<![CDATA[Zainal Abidin]]>
<![CDATA[ JOURNAL OF LAW AND GOVERNMENT SCIENCE Vol 4, No 1 (2018): April 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ubudiyah Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Ruah sakit sebagai institusi atau badan usaha yang melakukan kegiatan di bidangkesehatan masyarakat ternyata jugamenghasilkan limbah B3 sebagai hasil buangmedis. Berdasarkan studi yang telah dilakukan diestimasikan sekitar 15 persen buangan yang dihasilkan oleh rumah sakit merupakanbuangan yang dikatagorikan sebagai buangan infectios yang sangat bepotensimembahayakan kesehatan manusia seperti hepatitis dan HIV dan juga dapat membahayakan terhadap lingkungan.Rumah sakit sebagai institusi yang berfungsi melayanimasyarakat dalam hal kesehatan mempunyaiaktifitas yang resiko sangat besar (sebagaiagen) terhadap kesehatan masyarakat danlingkungan, sehingga penting untuk menjadikanberwawasan lingkungan. Ketentuan tersebutberlaku pula untuk RSUD. dr. Zubir, Idi.Kata kunci: limbah rumah sakit]]>
<![CDATA[PENERAPAN AJARAN TURUT SERTA DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI DIKAITKANPUTUSAN NOMOR : 161/PID.B/2010/PN.BNA DENGAN TEORI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ]]>
<![CDATA[Syaifullah Noor]]>
<![CDATA[ JOURNAL OF LAW AND GOVERNMENT SCIENCE Vol 4, No 1 (2018): April 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ubudiyah Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Implementasi penerapan ajaran turut serta dalam kasus tindak pidana korupsi tidak sesuai dengan teori pertanggungjawaban pidana dikarenakan oleh penerapannya yang tidak sesuai dan tidak memenuhi unsur keadilan, hal ini disebabkan karena terhadap para pelaku tindak pidana korupsi tidak bisa dihukum setimpal dengan apa yang telah diperbuatnya, selama ini para pelaku tindak pidana korupsi itu dijerat dengan Pasal 55 KUHP yang mengakibatkan pelaku utama tindak pidana korupsi tersebut tidak tersentuh hukum.Upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap adanya pelaku lain yang tersangkut dalam tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa yakni dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan secara mendalam terhadap adanya pelaku baru yang melakukan tindak pidana korupsi tersebut. Hal ini membuktikan bahwa tindak pidana korupsi memang dilakukan secara bersama-sama, sehingga dengan penetapan tersangka-tersangka baru dapat memenuhi unsur keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.Pemerintah harus segera merevisi atau menyempurnakan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, agar semua pelaku tindak pidana korupsi dapat tersentuh oleh hukum sehingga tidak ada perbedaan pemberlakuan terhadap para pelaku tindak pidana korupsi.Agar tetap terjaganya rasa keadilan, aparat penegak hukum harus lebih berperan aktif untuk menemukan dan menetapakan tersangka-tersangka baru baik itu pada saat proses penyelidikan dan penyidikanKata Kunci : Penerapan Ajaran Turut Serta, Tindak Pidana korupsi, Teori Pertanggungjawaban Pidana]]>
