cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota banda aceh,
Aceh
INDONESIA
JOURNAL OF LAW AND GOVERMENT SCIENCE
Published by Universitas Ubudiyah Indonesia
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject :
Journal of Law and Government Science (JLGS) is publishing the manuscript of outcome study, and conceptual ideas which specific in the sector of Law science. We are interested in topics which relate generally to Law issues in Indonesia and around the world.
Arjuna Subject : -
Articles 44 Documents
 1   2   3   4   5 
PEMANFAATAN MEDIA SOSIAL UNTUK SOSIALISASI PEMILIH PEMULA DALAM PESTA DEMOKRASI BAGI KALANGAN MAHASISWA DI UNIVERSITAS UBUDIYAH INDONESIA Azirah, Azirah; Kesumawati, Kesumawati; Fitriliana, Fitriliana
JOURNAL OF LAW AND GOVERNMENT SCIENCE Vol 10, No 2 (2024): OKTOBER 2024
Publisher : Universitas Ubudiyah Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam upaya memastikan kesuksesan Pemilu dan terciptanya demokrasi yang damai, salah satu pendekatan yang dapat dilakukan adalah dengan mengedukasi pemilih pemula dalam penggunaan media sosial. Peran aktif dan partisipasi pemilih pemula sangat penting bagi kemajuan bangsa Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut, peran akademisi melalui pengabdian kepada masyarakat menjadi sangat penting dalam menyukseskan pemilu. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan melalui kegiatan KKN tematik. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pemahaman pemilih pemula di Universitas Ubudiyah Indonesia, Banda Aceh. Metode edukasi dilaksanakan melalui sosialisasi dengan menggunakan brosur. Sosialisasi ini sangat bermanfaat dan memberikan wawasan baru bagi pemilih pemula. Hasil dari edukasi ini cukup signifikan dalam membentuk generasi pemilih yang cerdas, kritis, dan bertanggung jawab. Dengan pengetahuan yang cukup, kesadaran politik yang tinggi, dan sikap yang mandiri, pemilih pemula dapat berpartisipasi secara aktif dan efektif dalam pemilu, sehingga dapat berkontribusi pada proses demokrasi yang lebih baik dan berkualitas. Pendidikan yang berkelanjutan sangat penting untuk memastikan bahwa setiap generasi pemilih pemula siap menghadapi tantangan dan tanggung jawab dalam kehidupan politik mereka.KataKunci: Edukasi, Media Sosial, Pemilih pemula In an effort to ensure the success of the elections and the creation of peaceful democracy, one approach that can be taken is educating beginner voters on the use of social media. The active role and participation of first-time voters are crucial for the progress of the Indonesian nation. In this regard, the role of academics through community service is very important in ensuring the success of the elections. This community service activity is carried out through thematic community service projects. The goal is to enhance the understanding of beginner voters in University Of Ubudiyah Indonesia,Banda Aceh City. The educational method is implemented through socialization using brochures. This socialization is very beneficial and provides new insights for beginner voters. The results of this education are significant in shaping a generation of intelligent, critical, and responsible voters. With sufficient knowledge, high political awareness, and an independent attitude, beginner voters can participate actively and effectively in elections, thereby contributing to a better and higher quality democratic process. Continuous education is essential to ensure that each new generation of voters is prepared to face the challenges and responsibilities in their political lives.Keywords: Education, Social Medial, beginner voters
ZINA DALAM PERSPEKTIF QANUN JINAYAT ACEH DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 Azmi, Muhammad; Herawati, Herawati; Banun, Sri
JOURNAL OF LAW AND GOVERNMENT SCIENCE Vol 10, No 2 (2024): OKTOBER 2024
Publisher : Universitas Ubudiyah Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hukum pidana nasional Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023,. Hal ini mencakup ketentuan mengenai perzinahan, yang meskipun diatur, menimbulkan kekhawatiran terhadap hak asasi manusia dan privasi, Penelitian ini merupakan Penelitian Normatif. Penelitian ini keseluruhannya diambil dari kepustakaan dan kemudian dianalisis dengan menggunakan analistis-kritis,. Ada perbedaan antara undang-undang baru ini dan Qanun Jinayat di Aceh mengenai hukuman bagi pelaku perzinahan, yang menyoroti kompleksitas dan implikasi dari variasi hukum ini dalam konteks sosio-kultural di Indonesia Sebaliknya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 di Indonesia mengatur zina dengan hukuman yang lebih ringan, menekankan perlindungan korban dibandingkan tindakan hukuman,.Hal ini mencerminkan perubahan signifikan ke arah pendekatan humanistik dalam menangani dampak hukum, dengan menyoroti konteks masyarakat di balik meningkatnya angka perceraian. Meskipun kedua kerangka hukum mengakui zina sebagai pelanggaran sosial dan moral dan memerlukan bukti substansial untuk menjatuhkan hukuman, keduanya sangat berbeda dalam pendekatan hukuman dan peran saksi dalam penuntutan. Qanun Jinayat menekankan persyaratan saksi mata yang ketat, yang seringkali mempersulit penuntutan, sementara UU Nomor 1 Tahun 2023 menawarkan standar pembuktian yang lebih fleksibel. Perbandingan tersebut menunjukkan strategi yang berbeda: penegakan Qanun Jinayat yang kaku versus fokus rehabilitatif UU No. 1, keduanya bertujuan untuk memerangi dampak buruk zina secara sosial.Kata Kunci: Qanun jinayat, UU No 1 tahun 2023, Zina, dan hubungan seksualIndonesia's national criminal law based on Pancasila and the 1945 Constitution has been updated with Law Number 1 of 2023,. This includes provisions regarding adultery, which, although regulated, raises concerns for human rights and privacy, is a Normative Research. This research is taken from the literature and then analyzed using critical-analysis. There are differences between this new law and the Qanun Jinayat in Aceh regarding punishment for adulterers, which highlights the complexity and implications of this variation of the law in the socio-cultural context in Indonesia In contrast, Law Number 1 of 2023 in Indonesia regulates adultery with lighter punishments, emphasizing victim protection rather than punitive measures. This reflects a significant shift towards a humanistic approach to dealing with legal repercussions, highlighting the societal context behind the rising divorce rate.  Although both legal frameworks recognize zina as a social and moral offense and require substantial evidence to impose a penalty, they differ greatly in their approaches to punishment and the role of witnesses in prosecution. Qanun Jinayat emphasized strict eyewitness requirements, which often complicate prosecutions, while Law Number 1 of 2023 offers more flexible standards of proof. The comparison shows a different strategy: the rigid enforcement of Qanun Jinayat versus the rehabilitative focus of Law No. 1, both aimed at combating the ill effects of adultery sociallyKeywords: Qanun jinayat, Law No. 1 of 2023, adultery, and sexual relations
PERAN MEDIATOR DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA MELALUI PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE Susanna, Eva; Kamaruzzaman, Yusnaidi; Kesumawati, Kesumawati; Fitriliana, Fitriliana; Hasan, Salwa Hayati
JOURNAL OF LAW AND GOVERNMENT SCIENCE Vol 10, No 2 (2024): OKTOBER 2024
Publisher : Universitas Ubudiyah Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini tentang peran mediator dalam sebuah proses penyelesaian perkara dengan menggunakan metode pendekatan restorative justice. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediator sangat berperan penting dalam proses penyelesaian perkara melalui pendekatan restorative justice dengan mediasi penal. Salah satu peran mediator dalam mediasi penal adalah melakukan identifikasi dan merumuskan substansi negosiasi, sehingga tercapai kesepakatan perdamaian diantara para pihak.  Mediasi pada umumnya lebih mewujudkan perdamaian dengan musyawarah dan mufakat berdasarkan kesepakatan bersama, namun dalam pendekatan restorative justice dengan mediasi penal lebih menekankan perdamaian berdasarkan pemulihan korban untuk kembali seperti keadaan semula. Artinya penyelesaian perkara tindak pidana melalui restorative justice ini, lebih memperhatikan kondisi korban, dimana pelaku bertanggung jawab dalam proses pemulihan korban untuk kembali kepada keadaan semula, dengan mengenyampingkan beban pemidanaan kepada pelaku.Kata Kunci ; Mediator, Tindak Pidana, Restorative Justice.This research is about the role of mediators in a case resolution process using a restorative justice approach. The research results show that mediators play a very important role in the process of resolving cases through a restorative justice approach with penal mediation. One of the mediator's roles in penal mediation is to identify and formulate the substance of negotiations, so that a peace agreement can be reached between the parties.  Mediation generally brings about peace through deliberation and consensus based on mutual agreement, but the restorative justice approach with penal mediation places more emphasis on peace based on restoring the victim to return to their original state. This means that resolving criminal cases through restorative justice pays more attention to the condition of the victim, where the perpetrator is responsible for the recovery process for the victim to return to their original condition, by putting aside the burden of punishment on the perpetrator.Keywords ; Mediator, Criminal Action, Restorative Justice. 
SIBLING RELATIONSHIPS IN LOUISA MAY ALCOTT LITTLE WOMEN (1868) Syarifah, Syarifah; Rosalina, Afni; Sinaga, Raffles Marinato; Wulandari, Ika
JOURNAL OF LAW AND GOVERNMENT SCIENCE Vol 10, No 2 (2024): OKTOBER 2024
Publisher : Universitas Ubudiyah Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan sifat hubungan persaudaraan karakter utama dalam novel Little Women karya Louisa May Alcott. Novel ini dipilih sebagai sumber data karena mengandung genre psikologis dan merepresentasikan sifat-sifat hubungan persaudaraan. Penelitian ini dilakukan berdasarkan teori kepribadian Sigmund Freud dengan pendekatan psikologi sastra, terkait dengan teori hubungan persaudaraan oleh Nina Howe. Teori Howe membagi hubungan persaudaraan menjadi empat sifat: intimasi, keserasian, kesetiaan dan kecemburuan. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif yang berfokus pada bahasa yang mengandung pemikiran, sikap dan tindakan karakter yang membentuk dialog antar karakter sebagai sumber data melalui langkah-langkah pengumpulan data, tampilan data, identifikasi data dan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa intimasi dalam hubungan persaudaraan ditunjukkan oleh Beth, keserasian tercermin baik oleh Meg dan Jo yang memiliki perspektif sama dengan Amy dan Beth, dan kesetiaan terlihat jelas ketika Jo memilih untuk memaafkan Amy sebagai saudarinya dan melepaskan kemarahannya; yang terakhir adalah kecemburuan yang jelas terlihat oleh Amy ketika ia secara terus terang mengatakan bahwa semua saudara perempuannya tidak menderita sebanyak dirinya, namun kecemburuan tersebut tidak bertahan lama.Kata Kunci: sibling relationship, intimacy, congeniality, loyalty, jealousyThis research aims to highlight the natures of sibling relationships of main character found in the novel Little Women by Louisa May Alcott The novel is chosen as the source of data because this novel has psychological genre and represents the natures of sibling relationship. The study is conducted based on  personality theory of  Sigmund Freud under the approach of psychology of literature,  connected to the sibling relationships theory by Nina Howe. Howe’s theory divides sibling relationships into four natures; they are intimacy, congeniality, loyalty and the last is jealousy. The method used in this study is descriptive qualitative method focused on the language containing thought, attitude, and action of the characters forming dialogues among the characters as the source of data through the steps as   data collection, data display, data identification and conclusion. The results show that intimacy in sibling relationship is shown by Beth, congeniality is reflected well by Meg and Jo having the same perspective with Amy and Beth, and loyalty is well seen when Jo chooses to forgive Amy as her sister and let her anger go away for she choose to stay when she can go away; the last is jealousy that is clearly seen by Amy when she straightforwardly says that all of her sisters do not suffer as much as she, but that jealousy does not last longer.Keywords: sibling relationship, intimacy, congeniality, loyalty, jealousy
STRATEGI EFEKTIF PENDIDIKAN ANTI KORUPSI DALAM MEMBANGUN KESADARAN HUKUM PADA MAHASISWA DI UNIVERSITAS UBUDIYAH INDONESIA Fitriliana, Fitriliana; Suri, Murnia; Lisnawati, Lisnawati; Asyura, Finaul; Susanna, Eva; Samaniyah, Siti; Sandea, Sandea
JOURNAL OF LAW AND GOVERNMENT SCIENCE Vol 10, No 2 (2024): OKTOBER 2024
Publisher : Universitas Ubudiyah Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pendidikan anti korupsi di Universitas Ubudiyah Indonesia merupakan langkah penting dalam membentuk karakter mahasiswa dan menciptakan lingkungan akademis yang bersih. Penelitian ini mengidentifikasi strategi efektif untuk menerapkan pendidikan anti korupsi yang meliputi integrasi peningkatan kesadaran Hukum mengenai isu korupsi. Pendidikan ini membantu mereka memahami dampak korupsi dan pentingnya integritas di berbagai aspek kehidupan, termasuk di dunia kerja ataupun Mahasiswa mulai memahami dampak korupsi tidak hanya pada masyarakat, tetapi juga pada perkembangan diri mereka dan lingkungan sekitar. Tujuan penelitian untuk mengetahui persepsi mahasiswa terhadap pendidikan anti korupsi yang diterapkan di kampus dan untuk mengetahui Strategi apa yang dapat diimplementasikan untuk meningkatkan kesadaran Hukum dalam efektivitas pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi.Dalam penelitian ini, Penelitian lapangan (Field Research), yaitu objek penelitian langsung pada Mahasiswa Universitas Ubudiyah Indonesia dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian kualitatif merupakan salah satu prosedur penelitian yang mengasilkan data deskriptif berupa ucapan dari orang-orang yang diamati. Dari hasil penelitian  diketahui bahwa partisipasi aktif mahasiswa dalam kegiatan pendidikan anti korupsi dapat meningkatkan kesadaran hukum mereka terhadap bahaya korupsi dan pentingnya integritas. penguatan program pendidikan anti korupsi di universitas sebagai upaya untuk menciptakan generasi yang sadar hukum dan berkomitmen terhadap nilai-nilai anti korupsi.Kata Kunci: Strategi, Pendidikan Anti Korupsi, Kesadaran HukumAnti-corruption education at Ubudiyah University Indonesia is an important step in shaping student character and creating a clean academic environment. This research identifies effective strategies for implementing anti-corruption education which includes the integration of increasing legal awareness regarding corruption issues. This education helps them understand the impact of corruption and the importance of integrity in various aspects of life, including in the world of work. Students begin to understand the impact of corruption not only on society, but also on their personal development and the environment around them. The aim of the research is to determine students' perceptions of anti-corruption education implemented on campus and to find out what strategies can be implemented to increase legal awareness in the effectiveness of anti-corruption education in tertiary institutions. In this research, field research (Field Research), namely the direct research object among students at Ubudiyah University, Indonesia using a qualitative approach, qualitative research is a research procedure that produces descriptive data in the form of statements from people who are observed. From the research results, it is known that students' active participation in anti-corruption educational activities can increase their legal awareness of the dangers of corruption and the importance of integrity. strengthening anti-corruption education programs at universities as an effort to create a generation that is aware of the law and committed to anti-corruption values.Keywords: Strategy, Anti-Corruption Education, Legal Awareness
VIOLENCE AGAINST WOMEN IN KHALED HOSSEINI’S NOVEL A THOUSAND SPLENDID SUNS Rosalina, Afni; Syarifah, Syarifah; Marianto, Raffles; Herawati, Herawati
JOURNAL OF LAW AND GOVERNMENT SCIENCE Vol 10, No 2 (2024): OKTOBER 2024
Publisher : Universitas Ubudiyah Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan dan menganalisis bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan dalam novel A Thousand Splendid Suns karya Khaled Hosseini dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif karena isu-isu yang diangkat terkait dengan masalah sosial terutama tindakan yang dilakukan oleh anggota masyarakat dalam menangani perlakuan terhadap perempuan. Kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan terus menjadi epidemi global yang membunuh, menyiksa, dan melukai, secara fisik, psikologis, seksual, dan ekonomi. Kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan merupakan salah satu pelanggaran hak asasi manusia yang paling meluas, yang mengingkari kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam hal keamanan, martabat, harga diri, dan hak mereka untuk menikmati kebebasan fundamental. Elemen kunci dari kekerasan dalam rumah tangga adalah ketidaknyamanan yang dialami perempuan dalam hubungan tertentu. Teori feminis yang menyatakan bahwa kekerasan terhadap perempuan meliputi pengalaman perempuan, kualitas dalam kesetaraan, perbedaan, seksualitas, patriarki, dan dominasi digunakan sebagai dasar penelitian. Temuan penelitian menunjukkan bahwa ada tiga bentuk kekerasan dalam rumah tangga: kawin paksa, kekerasan dalam rumah tangga, dan penganiayaan. Kawin paksa dipicu oleh tradisi dan ideologi keluarga dan turunannya adalah kekerasan dalam rumah tangga dan penganiayaan. Dengan ini terlihat bahwa ketiga bentuk kekerasan tersebut saling terkait.Kata kunci: perkawinan paksa, kekerasan dalam rumah tangga, penganiayaan.The research is aimed at proving and analyzing forms of violence against women in the novel A Thousand Splendid Suns written by Khaled Hosseini by means of descriptive qualitative method as the issues are related to social matters especially the actions taken by members of society dealing with the treatments to women. Violence against women and girls continues to be a global epidemic that kills, tortures, and maims, physically, psychologically. sexually and economically. It is one of the most pervasive violations of human rights, denying equality between men and women in terms of security, dignity. self-worth, and their right to enjoy fundamental freedoms. The key element of domestic violence is inconvenience experienced by women in certain relationships. Feminist theory stating that violence against women cover women's expesience, quality in equality, difference, sexuality patriarchy and domination is used as the base of the research. The findings show that there are three forms of domestic violence: forced marriage, domestic violence and abuse. Forced marriage is triggered by tradition and family ideology and the derivates are domestic violence and abuse. By this it is seen that the three forms of violence are inter-related.Keywords: forced marriage, domestic violence, abuse.
PARTISIPASI POLITIK PEMILIH PEMULA DALAM PESTA DEMOKRASI Azirah, Azirah
JOURNAL OF LAW AND GOVERNMENT SCIENCE Vol 10, No 2 (2024): OKTOBER 2024
Publisher : Universitas Ubudiyah Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemilih pemula memiliki karakteristik yang berbeda dengan orang-orang tua pada umumnya. Pemilih pemula cenderung kritis, mandiri, independen serta tidak puas dengan kemapanan, pro perubahan dan sebagainya. Karakteristrik itu cukup kondusif untuk membangun komunitas pemilih cerdas dalam pemilu yakni pemilih yang memiliki pertimbangan rasional dalam menentukan pilihannya. Misalnya karena integritas tokoh yang dicalonkan partai politik, track record atau program kerja yang ditawarkan. Karena belum punya pengalaman memilih dalam pemilu, pemilih pemula perlu mengetahui dan memahami berbagai hal yang terkait dengan pemilu. Misalnya untuk apa pemilu diselenggarakan, apa saja tahapan pemilu, siapa saja yang boleh ikut serta dalam pemilu, bagaimana tata cara menggunakan hak pilih dalam pemilu dan sebagainya. Pemilih pemula diharapkan tetap dapat mempertahankan partisipasi politiknya, sehingga ketika kuota hak pemilih pemula ini dapat dijalankan dengan terus berpartisipasi pada pentas demokrasi maka ini akan dapat membawa era demokrasi Indonesia pada tahap yang lebih baik nantinya, tentunya hal itu akan lebih baik pula ketika pemilih pemula dapat memilih dengan cerdas berdasarkan ilmu-ilmu yang telah didapatkan serta didukung dengan etika yang baik pula berdasarkan hati nurani dan integritas tanpa adanya hal-hal negatif dari pihak-pihak yang bermain dengan rasa kecurangan.Kata kunci : Partisipasi politik, pemilih pemula, pemilihan umumBeginner voters have different characteristics with older people in general. Beginner voters tend to be critical, self-contained, independent and are not satisfied with the establishment, pro-change and so on. The characteristics condusive to building a community of intelligent voters in the general election voters have rational consideration in determining his choice. For example, because the integrity of the political party leaders nominated, track record or work programs are offered. Because it has not had experience in presidential elections, beginner voters need to know and understand the various matters related to the election is held, what are the stages of the election, anyone who is eligible to participate in the elections, how the procedures for exercising the right to vote in elections and so on. The beginner voters expexted that still can maintain their political participation, so that when the quota rights of beginner voters can be run by continuing to participate at this stage then democracy will be able to bring the era of Indonesian democracy at this stage of the better later on, of course it would be better anyway when beginner voters can choose intelligently based sciences that have been obtained and supported with good ethics is also based on conscience and integrity in the absence of negative things from those who play with a sense of cheating.Keywords: political participation, beginner voters, general election.
KEPASTIAN HUKUM DALAM PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE PADA PERKARA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA Susanna, Eva; Kamaruzzaman, Yusnaidi; Fitriliana, Fitriliana; Hasan, Salwa Hayati; Kesumawati, Kesumawati
JOURNAL OF LAW AND GOVERNMENT SCIENCE Vol 11, No 1 (2025): APRIL 2025
Publisher : Universitas Ubudiyah Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study discusses legal certainty in the process of resolving domestic violence cases using the restorative justice approach method. The results of the study indicate that legal certainty in restorative justice is not the same as legal certainty in the criminal law trial process, restorative justice does not replace criminal law. Restorative justice functions as an alternative approach to resolving cases, especially cases that are minor or complaint offenses with a focus on restoring relations between the perpetrator, victim, and community. Legal certainty in the restorative justice approach to domestic violence cases is carried out in the form of peace efforts outside the court, namely the process of mediation and dialogue between the victim and the perpetrator by involving the victim's and perpetrator's families, and if necessary can involve stakeholders in the form of religious leaders and traditional leaders, who together deliberate to find a way out of the violence while still paying attention to efforts to restore the victim, and the perpetrator is responsible for his actions by setting aside the criminal process.
TINGKAT PEMAHAMAN MAHASISWA HUKUM TERHADAP SUMBER-SUMBER HUKUM ACARA PIDANA DI INDONESIA Fitriliana, Fitriliana; Lisnawati, Lisnawati; Suri, Murnia; Kesumawati, Kesumawati; M. Hafiz, M. Hafiz
JOURNAL OF LAW AND GOVERNMENT SCIENCE Vol 11, No 1 (2025): APRIL 2025
Publisher : Universitas Ubudiyah Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakSumber-sumber hukum acara pidana memegang peranan penting dalam membentuk kerangka hukum yang mengatur proses peradilan pidana di Indonesia ataupun sumber-sumber hukum acara pidana merupakan fondasi penting bagi mahasiswa hukum dalam memahami sistem peradilan pidana di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat pemahaman mahasiswa hukum terhadap berbagai sumber hukum acara pidana, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), peraturan pelaksana, yurisprudensi, dan doktrin. Metode yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif deskriptif dengan instrumen kuesioner yang disebarkan kepada mahasiswa dari berbagai jenjang semester. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun KUHAP dipahami secara umum oleh mayoritas responden, pemahaman terhadap sumber hukum lainnya masih tergolong rendah. Kondisi ini mencerminkan adanya kesenjangan dalam literasi hukum yang perlu ditanggapi melalui metode pembelajaran yang lebih menyeluruh, kontekstual, dan berbasis pengalaman langsung. Partisipasi mahasiswa dalam kegiatan akademik seperti moot court, klinik hukum, dan forum diskusi terbimbing terbukti berdampak positif terhadap peningkatan pemahaman tersebut. Dengan demikian, pengembangan metode pengajaran hukum acara pidana yang lebih aktif dan aplikatif menjadi sangat penting agar mahasiswa tidak hanya memahami teori secara tekstual, tetapi juga mampu menerapkannya dalam praktik hukum yang sesungguhnya.Kata Kunci: Tingkat Pemahaman, Mahasiswa Hukum, Hukum Acara Pidana
PERJANJIAN EKSTRADISI NEGARA INDONESIA DAN MALAYSIA DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL Batubara, Beni Arbi; Herawati, Herawati
JOURNAL OF LAW AND GOVERNMENT SCIENCE Vol 11, No 1 (2025): APRIL 2025
Publisher : Universitas Ubudiyah Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Ekstradisi adalah suatu pranata hukum yang dilakukan berdasarkan perjanjian. Perjanjian yang dimaksud adalah perjanjian (Treaty) yang diadakan oleh suatu negara dengan negara lain. Dalam hal belum terdapat perjanjian maka dapat dilakukan atas dasar hubungan baik. Masalah ekstradisi sebenarnya bukanlah merupakan suatu masalah yang sederhana, karena terdapat syarat prosedur yang rumit dalam pelaksanaan ekstradisi yang harus dipatuhi oleh negara-negara yang terkait pada perjanjian ekstradisi tersebut. Dalam ekstradisi terdapat azas-azas yang menjadi landasan bagi peraturan dan penerapan ekstradisi, yang harus dihormati tiap negara, oleh karena itu pemahaman tentang azas-azas ekstradisi ini merupakan suatu keharusan bagi penerapan ekstradisi. Peran negara sebagai subjek hukum internasional di bidang ekstradisi adalah Menjamin adanya kepastian hukum untuk lebih memberikan kepastian hukum (rechtszekerheid) dan mempermudah pelaksanaan prosedur pemberian ekstradisi dengan menunjuk kepada daftar kejahatan yang telah disepakati oleh para pihak. Akibat hukum suatu negara dalam perjanjian ekstradisi adalah suatu negara harus mentaati dan menghormati pelaksanaan perjanjian tersebut berdasarkan prinsip pacta sunt servanda.Kata kunci: Ekstradisi, Negara, Hukum Internasional. 

Page 4 of 5 | Total Record : 44

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2015 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 11, No 1 (2025): APRIL 2025 Vol 10, No 2 (2024): OKTOBER 2024 Vol 10, No 1 (2024): April 2024 Vol 9, No 2 (2023): Oktober 2023 Vol 9, No 1 (2023): April 2023 Vol 8, No 2 (2022): OKTOBER 2022 Vol 8, No 1 (2022): APRIL 2022 Vol 4, No 2 (2018): Oktober 2018 Vol 4, No 1 (2018): April 2018 Vol 1, No 1 (2015): April 2015