cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota banda aceh,
Aceh
INDONESIA
JOURNAL OF LAW AND GOVERMENT SCIENCE
Published by Universitas Ubudiyah Indonesia
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject :
Journal of Law and Government Science (JLGS) is publishing the manuscript of outcome study, and conceptual ideas which specific in the sector of Law science. We are interested in topics which relate generally to Law issues in Indonesia and around the world.
Arjuna Subject : -
Articles 44 Documents
 1   2   3   4   5 
SANKSI HUKUM TERHADAP PERBUATAN WANPRESTASI YANG DILAKUKAN NOTARIS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN NOTARIS Lusi Tutur Mulia
JOURNAL OF LAW AND GOVERNMENT SCIENCE Vol 4, No 2 (2018): Oktober 2018
Publisher : Universitas Ubudiyah Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kajian ini membahas tentang sanksi hukum terhadap perbuatan wanprestasi yang dilakukan Notaris berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penjabat Notaris. Sanksi terhadap notaris dalam pembuatan perikatan yang terindikasi wanprestasi adalah sanksi secara perdata. Sanksi keperdataan adalah sanksi yang dijatuhkan terhadap kesalahan karena wanprestasi. Sanksi ini berupa penggantian biaya, ganti rugi dan bunga merupakan akibat yang akan diterima oleh notaris dari gugatan para penghadap apabila akta bersangkutan hanya mempunyai pembuktian sebagai akta dibawah tangan atau akta batal demi hukum. Penggantian biaya, ganti rugi atau bunga dapat digugat terhadap notaris harus mendasarkan pada suatu hubungan hukum antara Notaris dengan para pihak yang menghadap notaris.Kata Kunci : Sanksi, Wanprestasi, Notaris
SISTEM PERADILAN ADAT ACEH DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA Herinawati Herinawati
JOURNAL OF LAW AND GOVERNMENT SCIENCE Vol 4, No 2 (2018): Oktober 2018
Publisher : Universitas Ubudiyah Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sistem peradilan adat di Aceh adalah Peradilan adat yang diselenggarakan oleh lembaga adat Gampong dan Mukim. Proses penyelenggaraan peradilan adat lazimnya dilaksanakan di Meunasah (langgar/musala) dengan sistem  musyawarah.Berkaitan dengan peradilan adat Aceh dalam sistem hukum Indonesia, secara yuridis penyelesaian sengketa melalui peradilan adat diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh dan dalam Qanun Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat, yang menegaskan bahwa penyelesaian persoalan sosial kemasyarakatan diselesaikan oleh lembaga Adat, melalui peradilan adat, dan sejumlah peraturan lainnya. Peraturan perundang-undangan tersebut di atas sangat jelas memberi kewenangan pelaksanaan peradilan adat di Aceh, walupun bukan dalam bentuk menjalankan fungsi yudikatif dalam kehidupan bernegara, namun demikian, sebagai suatu bentuk pranata sosial dan sebagai pranata adat, peradilan adat berpotensi untuk menyelesaikan berbagai masalah sosial kemasyarakatan, dan diakui eksistensinya secara formal dan mempunyai kewenangan untuk dilaksanakan.  Undang-Undang Pemerintahan Aceh serta Qanun Aceh merupakan bagian dari hukum hukum positif.Kata kunci: Sistem,  Peradilan Adat Aceh, Sistem Hukum Indonesia
KEJAHATAN GENOSIDA DALAM KASUS ROHINGYA MYANMAR DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL Elda Maisy Rahmi; Rahmiati Rahmiati
JOURNAL OF LAW AND GOVERNMENT SCIENCE Vol 8, No 1 (2022): APRIL 2022
Publisher : Universitas Ubudiyah Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perlakuan diskriminasi selama ini dialami oleh etnis minoritas Rohingya di Myanmar akibat kebijakan dan tindakan dari Pemerintah Myanmar. Berangkat dari latar belakang tersebut, penulis bermaksud untuk mengetahui pengaturan terhadap perlakuan diskriminatif terhadap suatu etnik tertentu dalam hukum internasional. Secara lebih spesifik, tulisan ini juga bertujuan untuk menganalisis bentuk sanksi hukum internasional kepada Myanmar atas perlakuan diskriminatif tersebut. dan mengetahui dan menganalisa upaya yang dapat dilakukan dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat yaitu genosida terhadap etnis rohingya di Myanmar berdasarkan hukum internasional. Tindakan salah secara internasional maka negara Myanmar telah melanggar kewajiban internasional dalam melindungi kepentingan masyarakat internasional dimana dalam hal tersebut tedapatnya pelanggaran berat atas kewajiban internasional dalam memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas terjadinya pelanggaran HAM maka negara mempunyai tanggungjawab untuk menyelesaikan kasus yang terjadi di negaranya Kata Kunci : HAM Berat yaitu genosida, Penyelesaian Kasus Rohingya , Hukum Internasional Discriminatory treatment has suffered minority ethnic of Rohingya in Myanmar caused by the policy and action of Burmese government. This background inspires the author to identify the relevant international laws applied to discriminatory treatment against a particular ethnic. More specifically, this article is also aimed to analyze the form of international law sanction to be imposed on Myanmar for the discriminatory treatmentin concern. And find out and analyse the efforts that can be made in resolving the cases of severe Human rights violations against is genocida the ethnic rohingya in Myanmar based on international law. That Myanmar government has commited international wrongfull act by neglecting its international obligations in protecting international community’s interest toward international peace and security.Keywords: Gross violation of human rights is genocida, The settlement of the case Rohingya, International Law
Perlindungan Kesejahteraan Anak di Kota Banda Aceh (Studi Terhadap Implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Anak) Fitriliana Fitriliana; Nelliraharti Nelliraharti; Murnia Suri; Azirah Azirah
JOURNAL OF LAW AND GOVERNMENT SCIENCE Vol 8, No 2 (2022): OKTOBER 2022
Publisher : Universitas Ubudiyah Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini dilatar belakangi  Banyak anak  yang termasuk dalam kategori anak rawan anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus. Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajiban demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan social. Hadirnya Qanun Nomor 11 Tahun 2008 tentang perlindungan anak untuk meminimalisir terjadinya eksploitasi terhadap anak. Dari hasil penelitian peran dan fungsi Dinas Sosial melaksanakan pembinaan kesejahteraan social, pelayanan dan rehabilitasi sosial, Dinas Sosial Belum maksimal dalam menangani anak terlantar karena mempunyai keterbatasan di karenakan setiap tahunnya jumlah tinggi anak terlantar sedangkan dana yang tersedia terbatas sehingga kendalanya sumber daya manusia yaitu prasarana dan sarana tidak ada seperti rumah penampungan anak terlantarKata Kunci: Perlindungan, Kesejahteraan anak, Implementasi Qanun No 11 Tahun 2008.The background of this research is that many children are included in the category of vulnerable children who need special protection. Child protection is all efforts made to create conditions so that every child can exercise their rights and obligations for the proper development and growth of children physically, mentally and socially. Presence of Qanun Number 11 of 2008 concerning child protection to minimize exploitation of children. From the results of research on the role and function of the Social Service in carrying out social welfare development, social services and rehabilitation, the Social Service has not been maximal in dealing with neglected children because they have limitations because every year the number of abandoned children is high while the available funds are limited so that the constraints are human resources, namely infrastructure and There are no facilities such as shelters for neglected children.Keywords: Protection, Child Welfare, Implementation of Qanun No. 11 of 2008. 
PENEGAKAN HUKUM PELAYANAN PUBLIK DIBIDANG KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DI KOTA BANDA ACEH Eva Susanna; Yusnaidi Kamaruzzaman
JOURNAL OF LAW AND GOVERNMENT SCIENCE Vol 9, No 1 (2023): April 2023
Publisher : Universitas Ubudiyah Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini tentang pelaksanaan penegakan hukum pelayanan publik dibidang kesehatan pada rumah sakit di Kota Banda Aceh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan kesehatan di Kota Banda Aceh ditentukan dari fasilitas dan sumber daya. Pada Rumah Sakit Umum daerah dr. Zainoel Abidin, secara rasio tenaga kesehatan dan jumlah fasilitas yang ada telah layak dan cukup.. Pengetahuan dan kemampuan yang relatif rendah dari kalangan profesi tenaga kesehatan berimplikasi pada tanggung jawab hukum/tanggung jawab profesional. Terkait pelayanan kesehatan di rumah sakit, pemerintah sendiri telah mengeluarkan kebijakan baru, yaitu diatur didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. Pasal 26 Undang-Undang ini membagi pelayanan kesehatan kedalam 2 (dua) bentuk, yaitu Pelayanan Kesehatan primer dan Pelayanan Kesehatan lanjutan, yang menjadi acuan bagi setiap rumah sakit umum untuk memberikan pelayanan kesehatan yang lebih baik dan taat kepada aturan hukum guna memenuhi asas-asas pemerintahan yang baik.Kata Kunci ; Penegakan Hukum, Pelayanan Publik, Pelayanan Kesehatan.This research is about the implementation of law enforcement of public services in the health sector at hospitals in Banda Aceh City. The research results show that the quality of health services in Banda Aceh City is determined by facilities and resources. At the Regional General Hospital dr. Zainoel Abidin, in terms of the ratio of health workers and the number of existing facilities is adequate and adequate. The relatively low knowledge and abilities of the health care profession have implications for legal/professional responsibilities. Regarding health services in hospitals, the government itself has issued a new policy, which is regulated in Law of the Republic of Indonesia Number 17 of 2023 concerning Health. Article 26 of this Law divides health services into 2 (two) forms, namely primary health services and secondary health services, which serve as a reference for every public hospital to provide better health services and comply with legal regulations in order to fulfill the principles good government.Keywords ; Law Enforcement, Public Service, Health Service.
PERLINDUNGAN TERHADAP KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN SEKOLAH (SMKN 1 SABANG) Fitriliana Fitriliana; Nelliraharti Nelliraharti; Murnia Suri; Kesumawati Kesumawati
JOURNAL OF LAW AND GOVERNMENT SCIENCE Vol 9, No 1 (2023): April 2023
Publisher : Universitas Ubudiyah Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kekerasan seksual menjadi sebuah isu yang sangat menarik beberapa tahun terkahir ini, dengan banyaknya kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan Sekolah belakang ini. Banyak sekali factor yang kerap kali menjadi objek pelecehan seksual dan kebanyakan remaja tidak berani untuk mengungkapkan apa yang mereka alami. Maka dari itu kami bersama-sama melaksanakan kegiatan “Perlindungan Terhadap Kekerasan Seksual di Lingkungan Sekolah (Smkn 1 Sabang)” ini menargetkan 50 siswa/i SMKN 1 Sabang bertujuan untuk memberikan ilmu dan wawasan agar mereka memahami bahwa pentinya untuk mencegahnya terjadinya kekerasan seksual kepada siswa/i agar tidak takut untuk melaporkan kejadian-kejadian serta menyediakan ruang konsultasi untuk para siswa/i yng ingin speak up tentang msalah mereka alami. Metode yng digunakan pada penelitian ini metode kuantitatif dan teknis analisis deskriptifKata Kunci: perlindungan, kekerasan SeksualSexual violence has become a very interesting issue in recent years, with many cases of sexual violence occurring in the school environment recently. There are many factors that often become the object of sexual harassment and most teenagers do not have the courage to express what they are experiencing. Therefore, we jointly carry out the activity " Protection Against Sexual Violence In The School Environment (Smkn 1 Sabang)" targeting 500 students of Sabang 1 Vocational High School with the aim of providing knowledge and insight so that they understand that it is important to prevent sexual violence from occurring to students. so that they are not afraid to report incidents and provide a consultation room for students who want to speak up about the problems they are experiencing. The method used in this study is a quantitative method and technical descriptive analysisKeywords: Protection, Sexual violence
PROSES PENYELESAIAN PERKARA DILUAR PENGADILAN MELALUI PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE DAN ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION Susanna, Eva; Kamaruzzaman, Yusnaidi
JOURNAL OF LAW AND GOVERNMENT SCIENCE Vol 9, No 2 (2023): Oktober 2023
Publisher : Universitas Ubudiyah Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini tentang proses penyelesaian perkara diluar pengadilan melalui pendekatan restorative justice dan alternatif dispute resolution. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian perkara diluar pengadilan melalui pendekatan restorative justice digunakan untuk perkara pidana, sementara pendekatan alternatif dispute resolution lebih banyak digunakan dalam penyelesaian perkara perdata. Dalam penyelesaian perkara melalui restorative justice lebih menekankan pemulihan korban dengan memberikan pemenuhan hak-hak korban, dimana mengharuskan pelaku untuk bertanggung jawab. Sementara dalam penyelesaian perkara diluar pengadilan melalui pendekatan alternatif dispute resolution lebih kepada penyelesaian dalam hal kesepakatan bersama, dimana para pihak yang bersengketa merumuskan sendiri penyelesaian yang mereka kehendaki dengan perantara atau bantuan mediator/negosiator.Kata Kunci: Restorative Justice, Alternative Dispute Resolution. This research is about the process of resolving cases outside of court using a restorative justice approach and alternative dispute resolution. The research results show that resolving cases outside of court using a restorative justice approach is used for criminal cases, while the alternative dispute resolution approach is more widely used in resolving civil cases. In resolving cases through restorative justice, the emphasis is placed on restoring victims by providing fulfillment of victims' rights, which requires perpetrators to be held accountable. Meanwhile, resolving cases outside of court through an alternative dispute resolution approach is more about settlement in terms of mutual agreement, where the disputants formulate the resolution they want themselves through a mediator/negosiator.Keywords: Restorative Justice, Alternative Dispute Resolution.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TINDAKAN BULLYING DI KALANGAN SEKOLAH SMKN 1 SABANG Fitriliana, Fitriliana; Suri, Murnia; Asyura, Finaul; Lisnawati, Lisnawati; Hayati, Salwa
JOURNAL OF LAW AND GOVERNMENT SCIENCE Vol 10, No 1 (2024): April 2024
Publisher : Universitas Ubudiyah Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perundungan atau Bullying yang tidak asing lagi ditelinga masyarakat. Perundungan atau Bullying merupakan salah satu bentuk kekerasan yang terjadi pada remaja. Bullying merupakn bentuk prilaku kekerasan dengan adanya kekuasaan untuk menyakiti seseorang atau sekelompok secara verbal, fisik, maupun psikologis korban. Maka dari itu dukungan dari keluarga sangat dibutuhkan oleh korban Bullying. Didalam bermasyarakat kita melihat bahwa masih banyak kasus Bullying yang terjadi di sekolah-sekolah. tindakan dapat mengakibatkan depresi, penurunan prestasi akademik. Tujuan penelitian Untuk mengetahui Faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya tindakan Bullying di sekolah, dan untuk mengetahui Kendala apa saja yang dihadapi oleh guru-guru yang terlibat dalam menangani kasus kasus bullying. Dalam penelitian ini, Penelitian lapangan (Field Research), yaitu objek penelitian langsung pada Sekolah SMKN 1 Sabang dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian kualitatif merupakan salah satu prosedur penelitian yang mengasilkan data deskriptif berupa ucapan dari orang-orang yang diamati.Kata Kunci: Perlindungan, BullyingBullying or Bullying is familiar to the public. Bullying is a form of violence that occurs among teenagers. Bullying is a form of violent behavior with the power to hurt a person or group verbally, physically or psychologically. Therefore, support from the family is really needed by victims of bullying. In society we see that there are still many cases of bullying that occur in schools. Actions can result in depression, decreased academic performance. The aim of the research is to find out what factors cause bullying to occur in schools, and to find out what obstacles are faced by teachers involved in handling bullying cases. In this research, field research is a direct research object at SMKN 1 Sabang School using a qualitative approach. Qualitative research is a research procedure that produces descriptive data in the form of statements from people who are observed.Keywords: Protection, Bullying
PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA RINGAN PADA TINGKAT GAMPONG MELALUI PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE Susanna, Eva; Kamaruzzaman, Yusnaidi
JOURNAL OF LAW AND GOVERNMENT SCIENCE Vol 10, No 1 (2024): April 2024
Publisher : Universitas Ubudiyah Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini tentang proses penyelesaian perkara tindak pidana ringan pada tingkat gampong dengan mekanisme penerapan restorative justice. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian perkara tindak pidana ringan pada tingkat gampong dapat diselesaikan melalui penerapan restorative justice. Sebelum adanya aturan mengenai kebijakan restorative justice, di Aceh telah mengenal peradilan adat gampong yang berpedoman pada Qanun Aceh No. 10 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat Istiadat.  Penerapan restorative justice pada perkara tindak pidana ringan pada tingkat gampong tidak terlepas dari ketentuan qanun tersebut. Proses penyelesaian perkara tindak pidana ringan pada tingkat gampong dengan penerapan restorative justice dilakukan secara transparan, adil, dan tanpa paksaan. Penyelesaian perkara dengan penerapan restorative justice, lebih memperhatikan kondisi korban, dimana pelaku bertanggung jawab dalam proses pemulihan korban untuk kembali kepada keadaan semula.Kata Kunci ; Restorative Justice, Tindak Pidana Ringan, Penyelesaian Perkara.This research is about the process of resolving minor criminal cases at the village level using the mechanism for implementing restorative justice. The results of the research show that the resolution of minor criminal cases at the village level can be resolved through the application of restorative justice. Before there were regulations regarding restorative justice policies, in Aceh there was familiar gampong customary justice which was guided by Aceh Qanun No. 10 of 2008 concerning the Development of Traditional Life.  The application of restorative justice in minor criminal cases at the gampong level cannot be separated from the provisions of the qanun. The process of resolving minor criminal cases at the gampong level by implementing restorative justice is carried out transparently, fairly and without coercion. Resolving cases by applying restorative justice pays more attention to the victim's condition, where the perpetrator is responsible for the victim's recovery process to return to their original condition.Keywords ; Restorative Justice, Minor Crimes, Case Settlement.
PERANAN ETIKA PROFESI HUKUM DALAM UPAYA PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA Batubara, Beni Arbi; Herawati, Herawati
JOURNAL OF LAW AND GOVERNMENT SCIENCE Vol 10, No 2 (2024): OKTOBER 2024
Publisher : Universitas Ubudiyah Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Etika profesi hukum di Indonesia memiliki peranan yang sangat krusial dalam penegakan hukum. Dalam konteks ini, etika profesi hukum berfungsi untuk membentuk dan mengarahkan praktik profesi hukum guna mencapai tujuan penegakan hukum yang efektif dan berkeadilan. Namun, penegakan hukum yang efektif dan berkeadilan di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, seperti penyalahgunaan profesi hukum, kurangnya kesadaran hukum dan komitmen terhadap kode etik profesi, serta keterbatasan sumber daya manusia yang memadai (Rifa’i, 2023).Kata kuci: Peranan, Etika Profesi hukum, Penegakkan HukumThe ethics of the legal profession in Indonesia play a critical role in law enforcement. In this context, legal professional ethics are instrumental in shaping and guiding legal practice to achieve the objectives of effective and equitable law enforcement. Nevertheless, the pursuit of effective and just law enforcement in Indonesia continues to confront various challenges, including the misuse of the legal profession, insufficient legal awareness and adherence to the professional code of ethics, and a shortage of adequately qualified human resources (Rifa’i, 2023).Keywords: Role, Legal Professional Ethics, Law Enforcement

Page 3 of 5 | Total Record : 44

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2015 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 11, No 1 (2025): APRIL 2025 Vol 10, No 2 (2024): OKTOBER 2024 Vol 10, No 1 (2024): April 2024 Vol 9, No 2 (2023): Oktober 2023 Vol 9, No 1 (2023): April 2023 Vol 8, No 2 (2022): OKTOBER 2022 Vol 8, No 1 (2022): APRIL 2022 Vol 4, No 2 (2018): Oktober 2018 Vol 4, No 1 (2018): April 2018 Vol 1, No 1 (2015): April 2015