cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota banda aceh,
Aceh
INDONESIA
JOURNAL OF LAW AND GOVERMENT SCIENCE
Published by Universitas Ubudiyah Indonesia
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject :
Journal of Law and Government Science (JLGS) is publishing the manuscript of outcome study, and conceptual ideas which specific in the sector of Law science. We are interested in topics which relate generally to Law issues in Indonesia and around the world.
Arjuna Subject : -
Articles 51 Documents
 2   3   4   5   6 
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA MENGENAI SANKSI PIDANA DALAM TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP Azmi, Muhammad; Herawati, Herawati; Banun, Sri
JOURNAL OF LAW AND GOVERNMENT SCIENCE Vol 11, No 1 (2025): APRIL 2025
Publisher : Universitas Ubudiyah Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Lingkungan adalah semua faktor, fisik dan biologis yang secara langsung yang berpengaruh terhadap ketahanan hidup, pertumbuhan, perkembangan dan reproduksi organisme. Dalam penelitian ini penulis memanfaatkan metode deskriptif. Serta Jenis Penelitian dalam penulisan ini digolongkan kepada penelitian pustaka (Library Research) , setra bersumber dari Data Data yang digunakan yaitu kualitatif. Penegakan hukum lingkungan yang efektif sangat penting untuk melindungi ekosistem Indonesia yang rapuh dan mendorong pembangunan berkelanjutan. Namun, kerangka hukum saat ini dan implementasinya telah dikritik karena tidak memadai, yang menyebabkan meluasnya kejahatan lingkungan dan impunitas. Kurangnya sanksi yang bersifat jera, sumber daya penegakan hukum yang tidak memadai, dan korupsi telah berkontribusi pada ketidakefektifan penegakan hukum lingkungan di Indonesia. Dan ada masalah besar yaitu masyarakat tidak terlalu peduli dengan masyarakat dan tidak suka meningkatkan kesadaran tentang hal ini, dan hal itu membuat sulit untuk melaporkan ketika ada kejahatan lingkungan yang terjadi dan itu juga mempersulit pekerjaan penegakan hukum. Studi ini menyoroti perlunya pendekatan kebijakan alternatif, termasuk penerapan sanksi yang lebih beragam, seperti tindakan sosial dan rehabilitasi, dan penerapan sistem insentif untuk mendorong praktik yang bertanggung jawab terhadap lingkungan di antara perusahaan. Untuk benar-benar meningkatkan kinerja kepolisian di departemen lingkungan hidup di Indonesia, penting untuk meningkatkan pendidikan dan pelatihan bagi polisi dan berfokus pada upaya melibatkan masyarakat dalam memantau lingkungan dan melaporkan segala kegiatan ilegal. Langkah-langkah ini juga akan sangat membantu kita menegakkan hukum terkait lingkungan dengan lebih baik.
TINJAUAN YURIDIS PENGALIHAN PERJANJIAN SEWA MENYEWA MOBIL KEPADA PIHAK KETIGA Fadhli, Zawil; Susanna, Eva; Fitriliana, Fitriliana; Pradana, Hasyimi; Azirah, Azirah
JOURNAL OF LAW AND GOVERNMENT SCIENCE Vol 9, No 2 (2023): Oktober 2023
Publisher : Universitas Ubudiyah Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini tentang analisa yuridis normatif terkait pengalihan perjanjian sewa menyewa mobil kepada pihak ketiga. Ayat (1) Pasal 1338 KUH Perdata mengatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Atas dasar pasal tersebut masyarakat membuat perjanjian, salah satunya perjanjian sewa menyewa mobil. Dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa mobil ini terjadi persengketaan, yaitu pihak penyewa mengalihkan mobil sewaan kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan dan seizin pihak pertama. Artinya pihak penyewa tidak memenuhi perjanjian yang telah mereka sepakati. Para pihak yang bersengketa memilih penyelesaian sengketa wanprestasi ini melalui jalur non litigasi.Kata Kunci ; Perjanjian, Sewa Menyewa, Pengalihan.
PELANGGARAN LALU LINTAS MENGEMUDIKAN KENDARAAN DENGAN BALAPAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR Rahmi, Elda Maisy; Susanna, Eva; Fitriliana, Fitriliana; Azirah, Azirah
JOURNAL OF LAW AND GOVERNMENT SCIENCE Vol 9, No 2 (2023): Oktober 2023
Publisher : Universitas Ubudiyah Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini tentang pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur dengan mengemudikan kendaraan secara balapan. Pasal 480 Kitab Pasal 115 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa Pengemudi kendaraan bermotor di Jalan dilarang mengemudikan kendaraan melebihi batas kecepatan paling tinggi yang diperbolehkan. Akan tetapi di lapangan masih banyak anak-anak yang mengemudikan kendaraan di atas batas yang ditentukan (balapan), sehingga mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas karena telah melakukan pelanggaran lalu lintas dengan berbalapan.
ANALISA YURIDIS NORMATIF EKSISTENSI DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN DI NKRI INDONESIA Pradana, Hasyimi; Susanna, Eva; Fitriliana, Fitriliana; Fadhli, Zawil; Azirah, Azirah
JOURNAL OF LAW AND GOVERNMENT SCIENCE Vol 10, No 2 (2024): OKTOBER 2024
Publisher : Universitas Ubudiyah Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini tentang analisa yuridis normatif terkait keberaraan Dewan Pertimbangan presiden didalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Organ negara sebagai pelaksana kewenangan yang diberikan langsung dan juga tidak tidak langsung dari UUD 1945. Pelaksanaan kewenangan tiap organ di atur dengan UUD dan peraturan pelaksana lainnya. Dewan Pertimbangan Presiden selain mempunyai kewenangan dalam memberikan nasihat dan pertimbangan pada Presiden juga wajib memberikan jawaban. Usul yang ditentukan oleh DPP dapat berupa dalam proses pengambilan kebijakan publik. Hal ini dikarenakan DPP mempunyai perangkat struktur organisasi yang mencerminkan kebutuhan dan keadaan masyarakat. 
PENEGAKAN HUKUM DAN IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN DI INDONESIA Fitriliana Fitriliana; Lisnawati Lisnawati; Murnia Suri; Eva Susanna
JOURNAL OF LAW AND GOVERNMENT SCIENCE Vol. 11 No. 2 (2025): OKTOBER 2025
Publisher : Universitas Ubudiyah Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak Penegakan hukum dalam implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewar-ganegaraan merupakan aspek penting dalam menjaga kejelasan status kewarganegaraan dan perlindungan hak-hak warga negara di Indonesia. Undang-undang ini dibuat sebagai jawaban atas kebutuhan pembaruan Pengaturan kewarganegaraan yang bersifat lebih inklusif serta mam-pu menyesuaikan diri dengan perubahan sosial, politik, dan tantangan global. Penelitian ini ber-tujuan untuk mengkaji seberapa efektif pelaksanaan UU tersebut dalam konteks hukum dan praktik administratif, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam penerapannya. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normative dan analisis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun UU No. 12 Tahun 2006 menyediakan kerangka hukum yang komprehensif, masih terdapat tantangan dalam penegakan hukum, terutama terkait birokrasi, kurangnya pemahaman aparat, dan kompleksitas kasus kewarganegaraan ganda, Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem administrasi kewarganegaraan, peningkatan literasi hukum bagi masyarakat dan peningkatan sosialisasi agar penegakan hukum kewarganegaraan lebih efektif, serta perlindungan hak warga negara dapat terjamin secara optimal. Kata Kunci: Penegakan hokum, Undang-Undang, Kewarganegaraan
PENANGANAN & PEMULIHAN KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DALAM PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE Eva Susanna; Yusnaidi Kamaruzzaman; Salwa Hayati; Kesumawati Kesumawati; Firman Hidayah
JOURNAL OF LAW AND GOVERNMENT SCIENCE Vol. 11 No. 2 (2025): OKTOBER 2025
Publisher : Universitas Ubudiyah Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini membahas tentang pemulihan korban kekerasan dalam rumah tangga melalui pendekatan restorative justice. Metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan restorative justice sejalan dengan asas kemanfaatan hukum dan memberikan peluang bagi pemulihan korban melalui layanan kesehatan, konseling, pendampingan, rumah aman, dan mekanisme resosialisasi. Upaya pemulihan perlu dilakukan secara terkoordinasi oleh tenaga kesehatan, pekerja sosial, pembimbing rohani, dan lembaga layanan guna memperkuat ketahanan korban dan memastikan terpenuhinya hak-haknya. Pendekatan restorative justice dapat menjadi alternatif penyelesaian yang lebih humanis dalam penanganan kekerasan dalam rumah tangga, sepanjang tetap menjamin keselamatan serta kepentingan terbaik bagi korban. Pendekatan restorative justice merupakan salah satu pendekatan yang berkembang dalam penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga, yang dalam penyelesaiannya menitikberatkan pada pemulihan korban, pertanggungjawaban pelaku, serta pemulihan relasi sosial.
PENGECUALIAN PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK Eva Susanna; Yusnaidi Kamaruzzaman; Salwa Hayati Hasan; Kesumawati; Fitriliana
JOURNAL OF LAW AND GOVERNMENT SCIENCE Vol. 12 No. 1 (2026): APRIL 2026
Publisher : Universitas Ubudiyah Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Restorative justice menjadi salah satu bagian alternatif penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan, yang mengutamakan pada pemulihan keadaan korban, pelaku, dan masyarakat melalui ruang dialog untuk mencapai kesepakatan bersama. Sistem peradilan pidana di Indonesia telah mengalami perkembangan, pendekatan restorative justice ini mulai dikembangkan untuk terwujudnya keadilan yang lebih humanis dan efektif. Namun demikian, pendekatan restorative justice ini tidak dapat diterapkan untuk semua jenis tindak pidana. Terdapat beberapa jenis perkara pidana yang tidak dapat diterapkan restorative justice, salah satu pengecualian yang secara tegas diatur dalam peraturan perundang-undangan adalah jenis tindak pidana kekerasan seksual. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis landasan historis dan filosofis dari pengecualian pendekatan restorative justice dalam tindak pidana kekerasan seksual pada anak dibawah umur, serta implikasinya terhadap perlindungan hak-hak anak sebagai korban. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara historis pengecualian penerapan restorative justice terhadap tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak merupakan konsekuensi dari perkembangan kebijakan hukum pidana yang terus menyesuaikan diri dengan dinamika perlindungan hak korban. Sementara Secara filosofis, pengecualian restorative justice dalam tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak didasarkan pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak, kekerasan seksual sebagai pelanggaran martabat manusia, ketidakseimbangan relasi kuasa, fungsi perlindungan dan pencegahan umum dan teori keadilan substantif.
EFEKTIVITAS UQUBAT CAMBUK TERHADAP PELAKU JARIMAH MAISIR DI KOTA BANDA ACEH Ahmad Yusri; Fazzan; Putra Aguswandi
JOURNAL OF LAW AND GOVERNMENT SCIENCE Vol. 12 No. 1 (2026): APRIL 2026
Publisher : Universitas Ubudiyah Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penerapan uqubat cambuk terhadap pelaku jarimah maisir di Kota Banda Aceh merupakan bagian dari penegakan syariat Islam berdasarkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas penerapan uqubat cambuk serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat pelaksanaannya. Penelitian menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan sosiologis. Data diperoleh melalui wawancara dengan aparat Wilayatul Hisbah, pejabat Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh, serta dokumentasi perkara pada Mahkamah Syar’iyah Kota Banda Aceh. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan mengkaji keterkaitan antara ketentuan hukum dan pelaksanaannya dalam masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan uqubat cambuk telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum dan memberikan efek jera bagi sebagian pelaku. Namun, efektivitasnya belum optimal karena dipengaruhi keterbatasan aparat penegak hukum, kurangnya sarana pendukung, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta perkembangan perjudian daring yang sulit diawasi. Diperlukan penguatan koordinasi antarlembaga dan peningkatan upaya preventif secara berkelanjutan.
KEPASTIAN HUKUM PERLINDUNGAN DATA PRIBADI SEBAGAI HAK TERSANGKA BERDASARKAN ASAS PRADUGA TAK BERSALAH Zawil Fadhli; Hasyimi Pradana; Eva Susanna; Fitriliana; Tila Nelvia
JOURNAL OF LAW AND GOVERNMENT SCIENCE Vol. 12 No. 1 (2026): APRIL 2026
Publisher : Universitas Ubudiyah Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum perlindungan data pribadi sebagai hak tersangka berdasarkan asas praduga tak bersalah dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih maraknya publikasi identitas, foto, dan data pribadi tersangka oleh aparat penegak hukum maupun media massa sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, yang berpotensi bertentangan dengan asas praduga tak bersalah dan hak atas privasi. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, dan perbandingan. Bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif melalui penafsiran hukum dan analisis preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi belum mengatur secara spesifik perlindungan data pribadi tersangka dalam proses peradilan pidana, sedangkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana juga belum memberikan batasan yang tegas mengenai publikasi identitas tersangka. Kondisi tersebut menimbulkan disharmoni norma dan ketidakpastian hukum yang berpotensi mengabaikan hak privasi serta menggeser asas praduga tak bersalah menjadi presumption of guilt melalui pembentukan opini publik. Penelitian ini menawarkan harmonisasi pengaturan antara Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan menetapkan pembatasan publikasi data pribadi tersangka, penerapan prinsip proporsionalitas dan akuntabilitas, serta mekanisme rehabilitasi hak atas data pribadi guna mewujudkan kepastian hukum yang berkeadilan.
DINAMIKA PERCERAIAN DI ERA DIGITAL: PENGARUH MEDIA SOSIAL TERHADAP KETAHANAN RUMAH TANGGA Fitriliana; Lisnawati; Murnia Suri; Eva Susanna; Zawil Fadhli; Herawati; Firman
JOURNAL OF LAW AND GOVERNMENT SCIENCE Vol. 12 No. 1 (2026): APRIL 2026
Publisher : Universitas Ubudiyah Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah pola interaksi dalam kehidupan rumah tangga, termasuk di Aceh yang memiliki kekhasan dalam penerapan nilai-nilai hukum Islam. Kehadiran media sosial di satu sisi memberikan kemudahan dalam berkomunikasi, namun di sisi lain memunculkan persoalan baru yang berpotensi mengganggu keharmonisan keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dinamika perceraian di era digital dengan menelaah pengaruh media sosial terhadap ketahanan rumah tangga dalam perspektif hukum Islam. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, melalui wawancara dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan media sosial yang tidak terkendali dapat memicu konflik rumah tangga, seperti menurunnya kualitas komunikasi, munculnya kecemburuan, hingga terjadinya perselingkuhan. Dalam perspektif hukum Islam, kondisi tersebut bertentangan dengan tujuan pernikahan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran moral, penguatan nilai-nilai agama, serta pengendalian diri dalam penggunaan media sosial agar ketahanan rumah tangga tetap terjaga Kata Kunci: Perceraian, Media Sosial, Ketahanan Rumah Tangga, Hukum Islam, Aceh

Page 5 of 6 | Total Record : 51

 2   3   4   5   6 

Filter by Year

2015 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 12 No. 1 (2026): APRIL 2026 Vol. 11 No. 2 (2025): OKTOBER 2025 Vol 11, No 1 (2025): APRIL 2025 Vol 10, No 2 (2024): OKTOBER 2024 Vol 10, No 1 (2024): April 2024 Vol 9, No 2 (2023): Oktober 2023 Vol 9, No 1 (2023): April 2023 Vol 8, No 2 (2022): OKTOBER 2022 Vol 8, No 1 (2022): APRIL 2022 Vol 4, No 2 (2018): Oktober 2018 Vol 4, No 1 (2018): April 2018 Vol 1, No 1 (2015): April 2015 More Issue