cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota banda aceh,
Aceh
INDONESIA
JOURNAL OF LAW AND GOVERMENT SCIENCE
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject :
Journal of Law and Government Science (JLGS) is publishing the manuscript of outcome study, and conceptual ideas which specific in the sector of Law science. We are interested in topics which relate generally to Law issues in Indonesia and around the world.
Arjuna Subject : -
Articles 44 Documents
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA MENGENAI SANKSI PIDANA DALAM TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP Azmi, Muhammad; Herawati, Herawati; Banun, Sri
JOURNAL OF LAW AND GOVERNMENT SCIENCE Vol 11, No 1 (2025): APRIL 2025
Publisher : Universitas Ubudiyah Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Lingkungan adalah semua faktor, fisik dan biologis yang secara langsung yang berpengaruh terhadap ketahanan hidup, pertumbuhan, perkembangan dan reproduksi organisme. Dalam penelitian ini penulis memanfaatkan metode deskriptif. Serta Jenis Penelitian dalam penulisan ini digolongkan kepada penelitian pustaka (Library Research) , setra bersumber dari Data Data yang digunakan yaitu kualitatif. Penegakan hukum lingkungan yang efektif sangat penting untuk melindungi ekosistem Indonesia yang rapuh dan mendorong pembangunan berkelanjutan. Namun, kerangka hukum saat ini dan implementasinya telah dikritik karena tidak memadai, yang menyebabkan meluasnya kejahatan lingkungan dan impunitas. Kurangnya sanksi yang bersifat jera, sumber daya penegakan hukum yang tidak memadai, dan korupsi telah berkontribusi pada ketidakefektifan penegakan hukum lingkungan di Indonesia. Dan ada masalah besar yaitu masyarakat tidak terlalu peduli dengan masyarakat dan tidak suka meningkatkan kesadaran tentang hal ini, dan hal itu membuat sulit untuk melaporkan ketika ada kejahatan lingkungan yang terjadi dan itu juga mempersulit pekerjaan penegakan hukum. Studi ini menyoroti perlunya pendekatan kebijakan alternatif, termasuk penerapan sanksi yang lebih beragam, seperti tindakan sosial dan rehabilitasi, dan penerapan sistem insentif untuk mendorong praktik yang bertanggung jawab terhadap lingkungan di antara perusahaan. Untuk benar-benar meningkatkan kinerja kepolisian di departemen lingkungan hidup di Indonesia, penting untuk meningkatkan pendidikan dan pelatihan bagi polisi dan berfokus pada upaya melibatkan masyarakat dalam memantau lingkungan dan melaporkan segala kegiatan ilegal. Langkah-langkah ini juga akan sangat membantu kita menegakkan hukum terkait lingkungan dengan lebih baik.
TINJAUAN YURIDIS PENGALIHAN PERJANJIAN SEWA MENYEWA MOBIL KEPADA PIHAK KETIGA Fadhli, Zawil; Susanna, Eva; Fitriliana, Fitriliana; Pradana, Hasyimi; Azirah, Azirah
JOURNAL OF LAW AND GOVERNMENT SCIENCE Vol 9, No 2 (2023): Oktober 2023
Publisher : Universitas Ubudiyah Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini tentang analisa yuridis normatif terkait pengalihan perjanjian sewa menyewa mobil kepada pihak ketiga. Ayat (1) Pasal 1338 KUH Perdata mengatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Atas dasar pasal tersebut masyarakat membuat perjanjian, salah satunya perjanjian sewa menyewa mobil. Dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa mobil ini terjadi persengketaan, yaitu pihak penyewa mengalihkan mobil sewaan kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan dan seizin pihak pertama. Artinya pihak penyewa tidak memenuhi perjanjian yang telah mereka sepakati. Para pihak yang bersengketa memilih penyelesaian sengketa wanprestasi ini melalui jalur non litigasi.Kata Kunci ; Perjanjian, Sewa Menyewa, Pengalihan.
PELANGGARAN LALU LINTAS MENGEMUDIKAN KENDARAAN DENGAN BALAPAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR Rahmi, Elda Maisy; Susanna, Eva; Fitriliana, Fitriliana; Azirah, Azirah
JOURNAL OF LAW AND GOVERNMENT SCIENCE Vol 9, No 2 (2023): Oktober 2023
Publisher : Universitas Ubudiyah Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini tentang pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur dengan mengemudikan kendaraan secara balapan. Pasal 480 Kitab Pasal 115 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa Pengemudi kendaraan bermotor di Jalan dilarang mengemudikan kendaraan melebihi batas kecepatan paling tinggi yang diperbolehkan. Akan tetapi di lapangan masih banyak anak-anak yang mengemudikan kendaraan di atas batas yang ditentukan (balapan), sehingga mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas karena telah melakukan pelanggaran lalu lintas dengan berbalapan.
ANALISA YURIDIS NORMATIF EKSISTENSI DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN DI NKRI INDONESIA Pradana, Hasyimi; Susanna, Eva; Fitriliana, Fitriliana; Fadhli, Zawil; Azirah, Azirah
JOURNAL OF LAW AND GOVERNMENT SCIENCE Vol 10, No 2 (2024): OKTOBER 2024
Publisher : Universitas Ubudiyah Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini tentang analisa yuridis normatif terkait keberaraan Dewan Pertimbangan presiden didalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Organ negara sebagai pelaksana kewenangan yang diberikan langsung dan juga tidak tidak langsung dari UUD 1945. Pelaksanaan kewenangan tiap organ di atur dengan UUD dan peraturan pelaksana lainnya. Dewan Pertimbangan Presiden selain mempunyai kewenangan dalam memberikan nasihat dan pertimbangan pada Presiden juga wajib memberikan jawaban. Usul yang ditentukan oleh DPP dapat berupa dalam proses pengambilan kebijakan publik. Hal ini dikarenakan DPP mempunyai perangkat struktur organisasi yang mencerminkan kebutuhan dan keadaan masyarakat.