cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota surakarta,
Jawa tengah
INDONESIA
RECHTSTAAT
Published by Universitas Surakarta
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Education,
Education
Arjuna Subject : -
Articles 33 Documents
 1   2   3   4 
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI Sumarwoto Sumarwoto
RECHTSTAAT Vol 8, No 1 (2014): RECHTSTAAT
Publisher : RECHTSTAAT

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (487.661 KB)

Abstract

Korupsi merupakan permasalahan universal yang dihadapi oleh seluruh negara dan masalah yang pelik yang sulit untuk diberantas, hal ini tidak lain karena masalah korupsi bukan hanya berkaitan dengan permasalahan ekonomi semata melainkan juga terkait dengan permasalahan politik, kekuasaan, dan penegakan hukum.. Pada dasarnya pelaku korupsi merupakan orang-orang yang berpendidikan dan yang memiliki jabatan. Akibat merajalelanya korupsi ini, terciptalah  jurang kesenjangan antara si kaya dan si miskin.. Bahkan trend terbaru korupsi dilakukan tidak lagi secara individu dengan malu-malu dan sembunyi-sembunyi melainkan secara berjama’ah, dan dianggap sebagai sebuah ‘kewajaran”. Korupsi telah mengakar kuat dalam budaya bangsa yang katanya religius ini, sehingga level korupsi di Indonesia sudah termasuk korupsi sistemik. Kalau sudah demikian halnya, maka seharusnya setiap elemen warga bangsa menyatakan perang terhadap tindak korupsi ini demi menyelamatkan nama baik bangsa yang susah payah dirintis oleh para founding fathers bangsa ini dan juga untuk menyelamatkan masa depan generasi yang akan datang. Perang terhadap korupsi harus dilakukan dengan segala upaya mulai dari reformasi birokrasi, penegakan supremasi hukum dan juga memaksimalkan peranan agama. Upaya terakhir adalah dengan (maksimalisasi peranan agama) bisa dilakukan dengan mencoba merombak doktrin-doktrin agama sebagai  ‘senjata pamungkas’ dalam pemberantasan korupsi. Penelitian ini merupakan usaha konkrit dalam rangka merealisasikan usaha tersebut. Oleh karena itu, yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana konsep-konsep hukum Islam tentang korupsi dan bagaimana pula kontribusinya terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut akan digunakan teori hukum pidana Islam yaitu mengenai pembagian dan operasionalisasi jinayah atau jarimah serta penerapan sanksi-sanksinya.. Dengan menggunakan teori tersebut, penulis berkesimpulan bahwa menurut hukum Islam korupsi (dapat) disamakan dengan ghulul, sariqah, khianat, risywah dan ‘uqubah. Untuk memberantas korupsi yang sudah merajalela di Indonesia setidak-tidaknya  ada empat usaha yang harus dilakukan, yakni: pertama, Penegakan Supremasi Hukum. Hukum harus tegak dan diberlakukan adil tanpa pandang bulu termasuk kalaupun korupsi dilakukan oleh para pejabat tinggi yang memiliki power dan pengaruh yang kuat., Memaksimalkan hukuman.. Kedua, Perubahan dan perbaikan sistem. Perubahan dalam sistem birokrasi pemerintahan dan sistem hukum di Indonesia harus segera dilakukan mengingat sistem yang ada sudah bobrok Ketiga, Revolusi Kebudayaan (mental).. Keempat, Hukuman-hukuman dalam bentuk fisik perlu diwacanakan dan kalau bisa diterapkan bahkan sampai hukuman mati 
THE EFFECTS OF DIVORCE ON THE PARTIES WITHIN Faculty of Law of Surakarta University GUNAWAN GUNAWAN
RECHTSTAAT Vol 8, No 2 (2014): RECHTSTAAT
Publisher : RECHTSTAAT

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (289.613 KB)

Abstract

Abstract: The effect of divorce on husband-wife is that former husband and wife has lost their status after divorce, becoming widow and widower. The effect of divorce on children is that the children will feel confused, anxious, restless, shy, sad, and frequently have resentment and aversion, so that they become disorganized and wild. The effect of divorce on wealth is the presence of mutual wealth sharing.The research method employed was the descriptive one. As a prescriptive research, this current research studied legal objective, justice value, rule of law validity, legal concepts and legal norms. This descriptive research aimed to describe systematically a certain population or area. The descriptive research was intended to provide prior data as thorough as possible about human, condition or other phenomenon. The qualitative data analysis was a research method providing descriptive data in which what the respondents say in either written or spoken form and what they do actually were investigated and studied as something intact.It could be concluded that the reality was as same as the theory, in which mothers are entitled to educate their children and when the children had understood more, they could choose with whom they will live. Wealth is a very risky thing in the term of division (sharing). It is because justice is difficult to achieve in property sharing. For that reason, the courts or those authorized can conduct property sharing corresponding to respective party's desire or agreement, and mutual benefit. Thus, it will not result in dissension between the couple family. It means that despite divorce, they still establish a good relationship. Keywords: Divorce Effect, the Parties Within Divorce
KEBIJAKAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DALAM PELEPASAN ASET TANAH YANG TERLETAK DI KELURAHAN TAWANGMANGU, KALISORO DAN BLUMBANG KECAMATAN TAWANGMANGU KABUPATEN KARANGANYAR Ismawati Septiningsih,SH,MH
RECHTSTAAT Vol 8, No 1 (2014): RECHTSTAAT
Publisher : RECHTSTAAT

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (412.035 KB)

Abstract

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk memberi suatu gambaran tentang Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam pelepasan aset tanah yang terletak di Kelurahan Tawangmangu, Kalisoro dan Blumbang kecamatan Tawangmangu Kabupaten Karanganyar yang belum efektif. Di samping itu, untuk menganalisis faktor-faktor yang menghambat kebijakan tersebut sehingga belum efektif.            Penelitian ini termasuk jenis penelitian non doktrinal (socio legal research) karena dalam penelitian ini, hukum dikonsepkan sebagai manifestasi makna-makna simbolik perilaku sosial sebagaimana tampak dalam interaksi mereka, dengan mengambil lokasi penelitian di Biro Hukum dan Biro Perekonomian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Perusahaan Daerah Citra Mandiri, Perusahaan Pariwisata Tawangmangu, Kantor Pertanahan Karanganyar dan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumenter guna mendapat data primer dan data sekunder. Analisis datanya menggunakan analisis kuantitatif.            Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kebijakan Provinsi Jawa Tengah dalam pelepasan aset tanah yang terletak di Kelurahan Tawangmangu, Kalisoro dan Blumbang Kecamatan Tawangmangu Kabupaten Karanganyar belum berjalan efektif dikarenakan kebijakan tersebut lambat dan berlarut-larut dalam kurun waktu 17 tahun sejak tanggal 23 Oktober 1997 (ketika Menteri Dalam Negeri memberikan jawaban kepada Gubernur Jawa Tengah perihal persetujuan prinsip pelepasan hak atas tanah dan bangunan milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dikelola oleh Perusahaan Daerah Citra Mandiri) sampai sekarang.            Faktor-faktor yang menghambat kebijakan pemerintah provinsi Jawa Tengah dalam pelepasan aset tanah yang terletak di Kelurahan Tawangmangu, Kalisoro dan Blumbang Kecamatan Tawangmangu Kabupaten Karanganyar yang belum berjalan efektif adalah: 1) berdasarkan aspek struktur hukum, Gubernur Jawa Tengah dinilai menyalahi isi kesepakatan 11 April 2001 karena melepaskan asetnya dengan cara ganti rugi dan bukan dengan cara kompensasi. 2) berdasarkan aspek substansi hukum, hak pengelolaan tanah Tawanmangu terjadi cacat hukum karena syarat penggunaan lahan adalah untuk sarana wisata. Hal ini berdasarkan salah satu Diktum Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 8/HPL/DA/1988. 3) berdasarkan aspek budaya hukum, masyarakat Tawangmangu menghendaki proses pelepasan tanah dengan cara hibah.
MEKANISME PENINJAUAN MASA KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL GURU (STUDI DI WILAYAH KERJA KANTOR REGIONAL I BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA YOGYAKARTA) Mohamad Nur Ramandhanu Nugroho; Annisa Istrianty
RECHTSTAAT Vol 8, No 2 (2014): RECHTSTAAT
Publisher : RECHTSTAAT

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (923.451 KB)

Abstract

Tenure review of the Civil Service is used to adjust the work experience has been in the travel by a civil servant before the Civil Service into the Civil Service remains. The purpose of this study is to provide a descriptive understanding of the implementation of the Teacher Tenure Review in the working area of the State Personnel Board Regional Office 1 Yogyakarta. Data collection techniques used in this research is to use library research and field studies. The more the State Civil Servants recruitment profession Teachers in Central Java and Yogyakarta is increasing, which most of them have to work first as a temporary employee in the State agencies or as private employees. Therefore, the Civil Service submitted a reconsideration of its work in order to get the additional work that would improve the working class, the working class when the time increases, also will increase the salaries of civil servants so that the level of income they also increased. The cause delays implementation Teacher Tenure Review in the working area Regional Office of State Personnel Board 1 Yogyakarta due to the discovery of the files are still incomplete and the discovery of a fictitious files in the file that required for Tenure Review process.. Keywords: State Personnel Board, review of Tenure, Civil Servants, Teachers.
IDENTIFIKASI PERMASALAHAN YURIDIS DALAM PROSES PENETAPAN KEPUTUSAN KEPALA KELURAHAN (STUDI KASUS KELURAHAN BEJEN KECAMATAN KARANGANYAR KABUPATEN KARANGANYAR) Lely Febri Anggraeni
RECHTSTAAT Vol 8, No 1 (2014): RECHTSTAAT
Publisher : RECHTSTAAT

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (239.538 KB)

Abstract

Kelurahan Bejen adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah di bawah Camat, yang tidak berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri.Kelurahan dipinpim oleh Kepala Kelurahan dimana dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Perangkat Kelurahan, keduanya merupakan unsur dari Pemerintahan Kelurahan.Dengan beratnya tugas dan beban Kepala Kelurahan , maka dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, Kepala Kelurahan dibantu oleh suatu forum musyawarah Kelurahan di dalam menetapkan Keputusan Kepala Kelurahan , karena hasil musyawarah Kelurahan merupakan  masukan bagi Kepala Kelurahan , dimana keputusan Kepala Kelurahan merupakan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh kepala Kelurahan . dengan demikian Keputusan Kelurahan dapat menyelenggarakan pemerintah Kelurahan dengan baik.
KAJIAN HUKUM PEMBATALAN SUATU AKTA OTENTIK SEBAGAI LEGAL COVER PARA PIHAK TERKAIT DENGAN SYARAT SAHNYA SUATU PERJANJIAN Ashinta Sekar Bidari, SH, MH.
RECHTSTAAT Vol 8, No 2 (2014): RECHTSTAAT
Publisher : RECHTSTAAT

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (429.655 KB)

Abstract

This research aimed to find out the condition of authentic deed cancelation and the legal consequence resulting from the authentic deed cancelation. Authentic deed is a legal cover having law certainty value and perfect authentication power for those developing it. This study was a normative law research. The data source addressing the discussion of problem occurring were civil case approach to the authentic deed cancellation and statute approach related to authentic deed. In the approach of civil case number 143/Pdt.G/05/PN.Ska, there was a cancelation on an authentic deed, hibah (bequest) deed. The reason of authentic deed cancelation, in this case hibah deed, was that the accused (hibah recipient) evidently ignored the accuser (hibah giver) when the accuser (hibah giver) befell by calamity, it complied with the provision of Article 1688 clause 3 of Civil Code stating that a hibah (bequest) can be cancelled when the hibah recipient declined to give living benefit to the hibah giver when the hibah giver goes bankrupt. It referred to Article 1320 of Civil Code about the condition of an agreement legality consisting of subjective and objective conditions. A deed can be cancelled when the subjective conditions, agree and competent, were not fulfilled. In this civil case, the subjective condition had been met because the hibah giver had no longer agreed to give hibah to the hibah recipient based on an evidence that the hibah recipient had ignored his/her obligation. The legal consequence of authentic deed (hibah deed) cancelation was that the hibah deed no longer had legal power so that the land and building had been formerly granted and belonged to the accused (hibah recipient) became the Accuser (hibah giver)’s. Keywords: authentic deed, cancellation, legal consequence.
PENEGAKAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA PEMALSUAN MATA UANG DOLLAR Suwarjo Suwarjo, SH., M.Hum.
RECHTSTAAT Vol 8, No 1 (2014): RECHTSTAAT
Publisher : RECHTSTAAT

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (337.82 KB)

Abstract

Pemberantasan dollar AS palsu di Indonesia terbilang cukup sulit karena tidak terjangkau oleh hukum di Indonesia. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui penegakkan hukum dalam tindak pidana pemalsuan mata uang dollar. Kesimpulan yang dapat diambil yaitu 1) Ketentuan hukum pidana terhadap tindak pidana pemalsuan uang diatur dalam Bab X buku II KUHP, Pasal 244, 245, 246, 247, 249, 250, 250 dan Pasal 251. Selain diatur di dalam KUHP, ketentuan hukum pidana terhadap tindak pidana pemalsuan uang juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yakni Bab VII mengenai larangan dari Pasal 23-Pasal 27 dan Bab X tentang ketentuan pidananya yaitu Pasal 33 ayat (2) dan Pasal 34-Pasal 37. Dalam hal ini maka diperlukan Undang-undang tersendiri yang khusus mengatur mengenai pemalsuan terhadap uang dollar dan pengedarannya, sehingga penegakan hukum terhadap kejahatan uang palsu dapat ditingkatkan. Oleh karena itu, diharapkan dalam Undang-Undang tentang Mata Uang  kelak, perlu dicantumkan ancaman pidana dan denda minimal agar tujuan pemidanaan lebih efektif yaitu untuk menimbulkan efek jera dapat dicapai. Pemerintah harus lebih serius untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan pemalsuan uang dan meningkatkan kinerja dari para penegak hukum di Indonesia. Para penegak hukum harus lebih menjunjung tinggi profesionalitas dalam melaksanakan peran dan tugasnya dalam upaya penegakan hukum terhadap kejahatan pemalsuan uang kertas rupiah di Indonesia.
DAMPAK YANG DITIMBULKAN DENGAN ADANYA PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) DIPASAR LEGI KOTA SURAKARTA GIYARTO GIYARTO
RECHTSTAAT Vol 8, No 2 (2014): RECHTSTAAT
Publisher : RECHTSTAAT

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (86.66 KB)

Abstract

Abstrak: Latar Belakang Bahwa pedagang kaki lima mempunyai sisi positif, disamping sisi negatifnya. Hal ini merupakan dilema bagi pemerintah kota dalam mengatasi menjamurnya pedagang kaki lima. Disatu sisi keberadaan pedagang kaki lima dapat menyerap tenaga kerja yang tidak tertampung di sektor formal sehingga dapat mengurangi beban pemerintah dalam mengatasi pengangguran. Peningkatan jumlah penduduk yang tidak diimbangi oleh peningkatan kebutuhan tenaga kerja di sektor formal juga menjadi salah satu sebab bertambahnya sektor informal. Semakin banyak para pedagang kaki lima di pusat-pusat keramaian kota menjadikan pemandangan kota bertambah tidak sedap dipandang lagiTujuan Penulisan Jurnal ini adalah untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan serta pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima dan Pengelolaan Kelompok Pedagang Kaki Lima di pasar Legi kota surakarta.Dari hasil Penulisan Jurnal dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan : Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) berdasarkan Peraturan daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2008 dilakukan oleh Dinas Pengelolaan Pasar Bidang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima Kota Surakarta. Sehingga bagi setiap pedagang yang akan melakukan kegiatan usaha di wilayah pemerintahan Kota Surakarta harus mendapatkan izin dari SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) dalam hal ini adalah Dinas Pengelolaan Pasar Bidang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima Kota Surakarta. Dalam pelaksanaannya masih terdapat hal yang belum sesuai dengan peraturan daerah tersebut. Adanya pemasukan yang cukup signifikan dari pkl berupa restribusi ternyata mampu memberikan sumbangan terhadap pendapatan asli daerah (PAD), dan dengan adanya pkl ternyata tidak hanya dampak negatif  yang ditimbulkan namun dampak positifnya juga banyak. Kata Kuncinya : Dampak yang ditimbulkan, Pedagang Kaki Lima, Pasar Legi Kota Surakarta
TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI Wahyu Beny Mukti Setiyawan, S.H., M.H.
RECHTSTAAT Vol 8, No 1 (2014): RECHTSTAAT
Publisher : RECHTSTAAT

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (303.772 KB)

Abstract

Masalah korupsi bukan lagi sebagai masalah baru dalam persoalan hukum dan ekonomi bagi suatu negara karena masalah korupsi telah ada sejak ribuan tahun yang lalu, baik di negara maju maupun di negara berkembang termasuk Indonesia. dalam hukum pidana telah terdapat suatu perkembangan atau perluasan mengenai subyek hukum pelaku tindak pidana yang semula hanya individu atau perorangan tetapi sekarang telah berkembang termasuk juga bagi badan hukum. Korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban dari apa yang telah dilakukan oleh agen-agennya, yang dikenal dengan istilah “actus reus” yang berarti bahwa perbuatan dilakukan harus dalam lingkup kekuasaannya, yang dengan kata lain dalam menjalankan tugas itu masih dalam cakupan tugas korporasi. Keberadaan korporasi tidaklah dibentuk tanpa suatu tujuan dan pencapaian tujuan korporasi tersebut, selalu diwujudkan melalui perbuatan manusia alamiah.
PROSES PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA ANAK DIKEPOLISIAN SEKTOR JATEN KEPOLISIAN RESOR KARANGANYAR SULISTYONO SULISTYONO
RECHTSTAAT Vol 8, No 2 (2014): RECHTSTAAT
Publisher : RECHTSTAAT

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (434.571 KB)

Abstract

The objective of research was to find out the investigation mechanism of crime committed by child; in addition adequate data was available to support this research.The data was collected using sociological approach with descriptive analysis specification. To analyze the data, the author employed a normative qualitative method.Considering the result of research and data analysis, it could be concluded that the mechanism of investigating the crime committed by child included: investigating, acting including convening, arresting, detaining, frisking, seizing, and examining including examining the witness/victim, expert and the suspect as well as case document submission. Some constraints the investigators encountered in the field included status quo factor in the venue and infrastructure factor. The strategy of dealing with the constraints in the process of investigating a crime committed by a child was status quo factor in the venue. The measures taken to cope with the constraints emerging was status quo factor in the venue, the closest personnel came to and secured immediately, by means of closing the venue using police line and guarding it. When they arrived at the venue and many people had swarmed over it, they warned the people to keep away from the venue and secured it. Keywords: Investigation, Child Crime, Police

Page 3 of 4 | Total Record : 33

 1   2   3   4 

Filter by Year

2014 2014


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 8, No 2 (2014): RECHTSTAAT Vol 8, No 1 (2014): RECHTSTAAT