cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota surakarta,
Jawa tengah
INDONESIA
RECHTSTAAT
Published by Universitas Surakarta
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Education,
Education
Arjuna Subject : -
Articles 33 Documents
 1   2   3   4 
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA Frans Simangunsong
RECHTSTAAT Vol 8, No 1 (2014): RECHTSTAAT
Publisher : RECHTSTAAT

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (377.288 KB)

Abstract

Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah maupun lembaga swadaya masyarakat yang peduli terhadap bahaya narkotika. Bahaya yang sangat fatal dapat terjadi pada pengguna narkotika maupun lingkungan sekitar, serta bangsa dan negara pada umumnya, dalam hal ini pemerintah dan masyarakat serta pihak – pihak terkait  berupaya mengkampanyekan bahaya atas penyalahgunaan narkotika, hal ini bertujuan untuk menyadarkan banyak masyarakat akan dampak menyalahgunakan narkotika. Kasus penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terla­rang yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Resor Surakarta  secara regional masih termasuk kejahatan yang berskala kecil. Kasus penyalahgunaan narkotika yang telah ditangani dan diproses oleh Kepolisian Resor Surakarta berkisar pada peredaran dan penyalahgunaan narkotika dan obat-­obatan terlarang secara personal dan belum terorganisir secara profesional seperti di kota-kota besar di sekitar Surakarta.
PERLINDUNGAN HUKUM INVESTOR DALAM ANALISIS PEMBIAYAAN TRANSAKSI MARJIN OLEH PERUSAHAAN EFEK KETIKA DILAKUKAN PENJUALAN SAHAM SECARA PAKSA Linda Ismaya
RECHTSTAAT Vol 8, No 2 (2014): RECHTSTAAT
Publisher : RECHTSTAAT

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (338.461 KB)

Abstract

forced sell on margin trading financing is securities selling which done forcefully with or without announcement or investor’s approval. Some cases related to this force selling considered as a violation of investor’s rights. This research purposed to knowing whether force selling on margin trading financing by securities fulfilled by the investor legal protection and how is the investor legal protection ideal concept in force selling. This research was using statute approach and conseptual approach. Based on the result of the research, force selling as written on the Bapepam-LK Rule Number V.D.6 has been appropriated by the Indonesian Civil Code but this rule against investor legal protection as ruled on The Capital Market Law and The consumer Protection Law. The investor legal protection concept consists of preventive protection and repressive protection.Key Words: Capital Market, Margin Trading Financing, Force Selling, Securities, Investor
PEMILUKADA PASCA REFORMASI DI INDONESIA Muhammad Afied Hambali
RECHTSTAAT Vol 8, No 1 (2014): RECHTSTAAT
Publisher : RECHTSTAAT

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (342.849 KB)

Abstract

Pilkada telah memiliki aturan pemilihan secara jelas, dan adanya pembatasan oleh UU No.32 tahun 2004 tentang Pemeritahan Daerah dan PP No. 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dalam pemberian hak-hak dasar dalam pemilihan.Dari pemilihan pemilukada secara langsung ini mempunyai beberapa kelebihan adanya kebebasan dan persamaan hak yang dimiliki masyarakat yaitu dapat menyalurkan aspirasinya secara langsung, adapula Penyelewengan yang dihadapi berupa adanya budaya suap dan money politic , .....Dapat disimpulkan bahwa dalam pemilihan umum secara langsung yang dipilih oleh rakyat merupakan hak demokrasi yang dimiliki oleh rakyat, mereka dapat secara langsung memilih pilihannya yang mampu dan bisa membawa kesejahteraan bagi rakyat karena Pemilihan umum merupakan wujud demokrasi.
KAJIAN TERHADAP PERAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH Asri Agustiwi, S.H., M.H,; Bintara Sura Priambada, S.Sos., M.H
RECHTSTAAT Vol 8, No 2 (2014): RECHTSTAAT
Publisher : RECHTSTAAT

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (209.428 KB)

Abstract

The land owners to which some right inherent and each use of such the right obligatorily has the evidence of right-to land ownership called  land deed; to obtain such the deed, some registration should be passed through for the land owned to which some right inherent, in order to prevent some problems from occurring in the future. The objective of research was to study and to find out the role of Land Deed Making Official (PPAT) according to Government Regulation Number 24 of 2007 about Land Registration the writer took from Notary and PPAT Office owned by IMMAWATI USWATUN CHASANAH, S.H., M.Kn. This study was expected to improve and to develop the learning material and teaching book in legal science, particularly in Faculty of Law of Surakarta University, and to give input and knowledge increase for those related who wanted to register their rights through Land Deed Making Official (PPAT), in addition to find out how the mechanism of right-to-land registration is. This study was a normative sociological research. Technique of collecting data used were structured interview, observation, supported by library study and the data collected was analyzed qualitatively.  The Notary and PPAT office in the right-to-land registration served as an official institution appointed by the stated as the government’s arm in disciplining the publication of right-to-land owned by individual or enterprise, by authenticating the right in the form of deed. In this case, the applicants who wanted their right legally usually appointed Notary and PPAT to propose whether right transfer, exhortation (wasiat) or trade on an object of right-to-land to be registered in National Land Affairs Agency (BPN). The Notary and PPAT office later would deal with any completeness and prerequisite including the cost spent by the applicant until the publication of deed for what the applicants had applied. Meanwhile, the constraints the notary and PPAT office of Immawati encountered in the process of registering the applicants’ right was not too severe, because it was technical constraint only in the right application process; the constraint from the applicant usually included less complete data, particularly regarding the beneficiaries; the constraints from the National Land Affairs Agency included the less number of BPN personnel leading to the delayed document checking in the application process to right registration.
KEBERADAAN LEMBAGA NEGARA PASCA AMANDEMEN UNDANG-UNDANG DASAR 1945 DI INDONESIA Asri Agustiwi, S.H., M.H
RECHTSTAAT Vol 8, No 1 (2014): RECHTSTAAT
Publisher : RECHTSTAAT

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (473.025 KB)

Abstract

Amandemen Undang-undang Dasar 1945 terjadi sebanyak 4 (empat) kali, dimana perubahan yang pertama terjadi pada tahun 1999, tahun 2000, kemudian tahun 2001 dan terakhir tahun 2002. Dengan adanya perubahan tersebut maka berubah pula tatanan struktur tatanegara Negara Indonesia. Perubahan terjadi untuk memperbaiki sitem tatanegara Indonesia yang dinilai memiliki kecacatan terhadap keberlangsungan hidup baik dari sisi pemerintahan maupun terhadap bangsa Indonesia itu sendiri, yang tentunya mengarah untuk perbaikan Negara Indonesia itu sendiri.Peneliatan ini menggunakan jenis penelitian normatif yaitu dengan mengambil data-data dari aturan-aturan hukum,buku-buku, jurnal-jurnal, artikel-artikel serta dari internet, yang nantinya penulis gunakan sebagai jawaban-jawaban dari tulisan yang penulis buat.Untuk mendapatkan data yang akurat dan mendalam sesuai yang diinginkan dengan mengacu pada sifat pengkajian yang dikembangkan dalam penelitian ini, maka digunakan  teknik pengumpulan data melalui studi pustaka dimana data yang dikumpulkan lewat buku-buku, jurnal maupun tulisan-tulisan/artikel-artikel ilmiah.Undang-undang Dasar 1945 adalah produk dari manusia yaitu masyarakat Indonesia yang dijadikan oleh Negara Indonesia sebagai Dasar Negara Oleh karena itu dijelas dalam Pembukaan UUD 1945, bahwa UUD 1945 tidak dapat diubah, sebab secara material memuat pancasila dasar filsafat negara Republik Indonesia dan karena itu terlekat pada kelangsungan hidup negara proklamasi 17 Agustus 1945 yang hanya satu kali terjadi dan merupakan fakta sejarah yang tidak mungkin terulang lagi. Walaupun perubahan yang terjadi dalam Undang-undang Dasar 1945 bukan berate mengantikan Undang-undang Dasar 1945 tetapi menjadikan Undang-undang Dasar 1945 menjadi lebih baik lagi.
PELAKSANAAN PERJANJIAN DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1992 TENTANG DANA PENSIUN Ritanti Prasuseno
RECHTSTAAT Vol 8, No 2 (2014): RECHTSTAAT
Publisher : RECHTSTAAT

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (244.433 KB)

Abstract

ABSTRACTPT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. One is the founder and Pension Fund. The problems discussed in this research is how the implementation of the agreement, PT Pension Fund. Bank Negara Indonesia (Persero) in the main branches of Surakarta and legal consequences in case of breach of contract committed by one of the parties in the implementation of the agreement, PT Pension Fund. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. The goal is to determine the implementation of the agreement, PT Pension Fund. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk in the main branches of Surakarta and legal consequences in case of breach of contract committed by one of the parties in the implementation of the agreement, PT Pension Fund. Bank Negara Indonesia (Persero).mplementation of the agreement, PT Pension Fund. Bank Negara Indonesia (Persero) started since reaching an agreement between the parties known of the existence of participant's signature on the membership application form and ending at the time of payment of pension benefits, either died or moved to another Pension Fund. In the event of default of the parties, the legal consequences for the Pension Fund is responsible for the harm done, whereas for participants who violate the agreement in the agreement then the agreement is declared null and void. In addition to the settlement of defaults can be settled amicably or through the Indonesian National Board of Arbitration (BANI).Key Word:Financial Institution Pension Fund
IMPLEMENTASI KEWENANGAN DAERAH DALAM UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN KEPALA DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMER 32 TAHUN 2004 Hervina Puspitosari
RECHTSTAAT Vol 8, No 1 (2014): RECHTSTAAT
Publisher : RECHTSTAAT

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (274.157 KB)

Abstract

Berdasarkan Pasal 24 (5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 bahwa pemilihan Kepala Daerah dilaksanakan secara langsung oleh rakyat. Sehingga daerah memiliki wewengang penuh dalam memilih Kepala Daerahnya. Namur, Berbagai persoalan disekitar Pemilihan Kepala Daerah secara langsung masih banyak dijumpai di berbagai daerah yang menimbulkan berbagai sengketa. Penyelesaian sengketa dilakukan dengan dua model, pertama, dilakukan secara administratif dilakukan Panwas. Kedua, penyelesaian sengketa Pilkada melalui pengadilan.
JURNAL ILMU HUKUM PELAKSANAAN PENGANGKUTAN OLEH PO. NUSA DALAM MENGANGKUT PENUMPANG DAN BARANG BAWAAN DI SURAKARTA FITRIYANTO PURWO NUGROHO
RECHTSTAAT Vol 8, No 2 (2014): RECHTSTAAT
Publisher : RECHTSTAAT

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (270.352 KB)

Abstract

Penelitian merupakan sarana transportasi tertentu di daratan dengan batas batasan yang jelas,dilengkapi dengan prasarana dan sarana angkutan penumpang dan barang bawaan untuk  tujuan tertentu.dan sarana angkutan umum para penumpang dapat secara langsung menikmati kenyamanan dan sekaligus barang bawaannya terangkut untuk mencapai tujuan tertentu dan selalu terbentuk perjanjian pengangkutan terhadap para pengguna jasa yang tercantum dan tertulis di kartu pembayaran pengguna sarana tranportasi umum(karcis) Pembayaran.yang dimaksud dengan perjanjian PO. NUSA baik antar pengangkut dengan pengirim ,dimana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggara pengangkutan barang dan orang dari suatu tempat tujuan dengan selamat,sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar uang angkutan tersebut berkewajiban membayar uang angkutan sebagai kontrak prestasi dari penyelengaraan pengangkutan yang dilakukan oleh pengangkut.Dalam menyelenggara usahanya di bidang jasa angkutan penumpang umum, PO NUSA mengahadapi berbagai hambatan dengan adanya persaingan sesama perusahaan angkutan yang semakin ketat,  Sehingga perusahaan harus senantiasa meningkatkan baik dari segi fasilitas maupun layanan layanan lain yang sekiranya dapat memberikan kepercayaan kepada para penguna jasa angkutan tersebut , misalnya: AC,TV,VIDEO dan lain sebagainya untuk menarik pengguna jasa angkutan. Di sisi lain perlu adanya layanan khusus seperti pemberian bonus bonus tertentu ,keramah tamahan  dari pegawainya tentunya hal ini mengatasi persaingan secara sehat antar peusahaan angkutan,dan para pengemudi terhadap peraturan peraturan yang diberlakukan oleh perusahaan,dimana para pengemudi kadang kadang menurunkan penumpang di sembarang tempat sehingga mengakibatkan di tangkapnya oleh yang berwajib dan menghambat waktu perjalanan . Dan kadang kadang dalam perjalanan sering terjadi hal ha yang membahaya karena dengan adanya hambatan hambatan yang ada pihak PO NUSA terus meningkatkan berbagai fasilitas dan pelayanann serta adanya pembinaan atau pengarahan dari pihak PO NUSA kepada para pegawainya.
ALTERNATIF PENYELESAIAN HAK TANGGUNGAN DENGAN CARA LELANG Arga Baskara, SH., MH.
RECHTSTAAT Vol 8, No 1 (2014): RECHTSTAAT
Publisher : RECHTSTAAT

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (455.165 KB)

Abstract

ABSTRAK : Bank lebih sering menggunakan lelang sebagai cara penyelesaian hak tanggungan sebab itu merupakan cara terakhir yang dapat dilakukan oleh bank setelah cara-cara penyelesaian lainnya yang ditawarkan tidak ditanggapi oleh debitor. Bank sebenarnya lebih menyukai penjualan di bawah tangan atau cara kekeluargaan lainnya untuk menyelesaikan permasalahan kredit macet debitor. Tetapi hal tersebut susah dilakukan karena harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari debitor. Persetujuan susah didapatkan sebab kebanyakan debitor sudah tidak mempunyai itikad yang baik lagi. Bentuk perlindungan hukum kepada debitor sebatas pada pelaksanaan lelang saja, di mana pelaksanaan lelang harus mengikuti peraturan yang berlaku. Bank sebagai kreditor memberikan perlindungan hukum dengan cara tidak langsung melakukan lelang apabila kredit bermasalah. Bank memberikan peringatan-peringatan terlebih dahulu kepada debitor. Selain itu juga melakukan negosiasi dengan debitor untuk mencari jalan keluar yang terbaik. Kalau tidak menemui kesepakatan baru dilakukan lelang.
PENYELESAIAN SENGKETA PEMELIHARAAN ANAK DI BAWAH UMUR AKIBAT PERCERAIAN OLEH PENGADILAN AGAMA DITINJAU DARI PERSPEKTIF FEMINIS YURISPRUDENCE Hervina Puspitosari
RECHTSTAAT Vol 8, No 2 (2014): RECHTSTAAT
Publisher : RECHTSTAAT

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (437.637 KB)

Abstract

Legal issues related to child custody is parenting a child when his parents divorced. Background judge decide custody of minors is on his father, among others, if a mother is not able to provide a decent living for their child, and often act rude and not able to educate their children in either of the material, physical and spiritual.Keywords: Child Maintenance,  Feminis Yurisprudence

Page 2 of 4 | Total Record : 33

 1   2   3   4 

Filter by Year

2014 2014


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 8, No 2 (2014): RECHTSTAAT Vol 8, No 1 (2014): RECHTSTAAT