Justicia Islamica : Jurnal Kajian Hukum dan Sosial
Justicia Islamica published by the Department of Sharia and Islamic Economic IAIN Ponorogo. The journal is intended as a venue for open-minded to all people. Editor accepts writings of the results of conceptual thinking and research in the fields of law, Islamic law and social problems that have never been published. The editor reserves the right to perform editing without changing the intent of writing.
Articles
114 Documents
<![CDATA[REVITALISASI PANCASILA DALAM PENEGAKAN HUKUM YANG BERKEADILAN DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Pahlevi, Farida Sekti]]>
<![CDATA[ Justicia Islamica Vol 13, No 2 (2016): Hukum dan Sosial ]]>
Publisher : <![CDATA[IAIN Ponorogo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.21154/justicia.v13i2.585
<![CDATA[Pancasila telah menjadi kesepakatan bangsa Indonesia sebagai dasar negara Negara Kesatuan Republik Indonesia, namun dalam upaya implementasinya mengalami berbagai hambatan baik internal ataupun eksternal. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa perlu diimplementasikan dalam kehidupan nyata, hal ini telah dicontohkan oleh para pendiri bangsa melalui kerja keras dan perjuangan sehingga menghasilkan kemerdekaan Indonesia. Keperihatinan kepada kondisi hukum yang berpihak sehingga jauh dari unsur keadilan membuat pemikiran tertarik untuk membahas apakah nilai-nilai yang diajarkan oleh Pancasila masih diindahkan ataukah diacuhkan. Pancasila yang merupakan ideologi bangsa sebagai pandangan hidup serta landasan dalam aktivitas bermasyarakat, berbangsa dan bernegara terkesan hanya dijadikan hafalan tanpa penerapan termasuk dalam bidang hukum. Kualitas negara yang menjadi tolak ukur penjagaan terhadap ideologi bangsa sangat dinantikan untuk mengontrol pelaksanaan hukum yang berkeadilan berdasarkan nilai- nilai luhur Pancasila. Dengan demikian akan terwujud situasi dan kondisi yang didambakan dan diharapkan oleh semua rakyat Indonesia dalam semua aspek terutama aspek hukum. Pancasila sebagai dasar Negara maka berkedudukan sebagai sumber hukum yang berlaku di Indonesia. Segala peraturan perundang-undangan harus merupakan penjabaran dari prinsip yang terkandung dalam Pancasila. Segala peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai dengan Pancasila, batal demi hukum. Oleh karena itu untuk dapat memahami ketepatan suatu peraturan perundang-undangan maka perlu difahami dengan mendalami konsep, prinsip dan nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara diimplementasikan menjadi norma hukum yang bersifat memaksa, mengikat dan mengandung sanksi. Barang siapa yang tidak melaksanakan atau tidak mematuhinya akan ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku. Oleh karena itu perlu diselenggarakan law enforcement terhadap segala hukum yang merupakan penjabaran dari dasar Negara Pancasila.]]>
<![CDATA[HUKUM SEBAGAI ALAT KONTROL SOSIAL DAN SISTEM SUPREMASI PENEGAKAN HUKUM ]]>
<![CDATA[Iriani, Dewi]]>
<![CDATA[ Justicia Islamica Vol 8, No 1 (2011): Hukum dan Sosial ]]>
Publisher : <![CDATA[IAIN Ponorogo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.21154/justicia.v8i1.527
<![CDATA[Discourse about law as a tool of social control related to method and sociological discipline. A multidisciplinary approuch to the law is absolutely necessary when we discuss the law as an instrument of social control. One of the important things in this issue is that the law required to meet the concrete needs of the community, so the law goes effectively. Another important aspect after that is a supremacy of law aplication or the rule of law. The supremacy of law is necessary in order to realize the function of law as an instrument of social control to fully consider the sociological aspects of law enforcement.]]>
<![CDATA[KOMNAS PEREMPUAN SEBAGAI STATE AUXIALIARY BODIES DI DALAM PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA PEREMPUAN DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Arliman S, Laurensius]]>
<![CDATA[ Justicia Islamica Vol 14, No 2 (2017): HUKUM DAN SOSIAL ]]>
Publisher : <![CDATA[IAIN Ponorogo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.21154/justicia.v14i2.1228
<![CDATA[Kondisi wanita-wanita Indonesia yang memprihatinkan secara nasional, dimana pendidikan wanita-wanita Indonesia pada umumnya masih rendah, begitu pula dengan kualitas fisik yang rendah dan nonfisik yang kurang memadai, ditambah kondisi lingkungan sosial dan budaya sebagin besar masyarakat Indonesia yang kurang mendukung terhadap wanita, maka penegakan terhadap hak asasi manusia tidak terlaksana. Tragedi Mei 1998 mendesak Presiden untuk mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 181 tahun 1998 sebagai landasan hukum Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan yang diperbaharui dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2005. Komisi ini adalah sebuah institusi komisi independen hak asasi manusia yang dibentuk oleh negara untuk merespon isu hak-hak perempuan sebagai bagian dari hak asasi manusia. Untuk mewujudkan penegakan hak asasi perempuan maka komisi ini memiliki tugas: a) penyebarluasan pemahaman, b) kajian dan penelitian, c) pemantauan, d) rekomendasi dan kerjasama regional dan internasional. ]]>
<![CDATA[URGENSI UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DALAM MEMBENTUK KELUARGA HARMONIS ]]>
<![CDATA[Sakirman, Mr.]]>
<![CDATA[ Justicia Islamica Vol 13, No 1 (2016): Hukum dan Sosial ]]>
Publisher : <![CDATA[IAIN Ponorogo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.21154/justicia.v13i1.458
<![CDATA[Sudah empat puluh tahun lebih Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia termasuk umat muslim. Hanya ada beberapa perundang-undangan dan peraturan yang dikeluarkan setelah undang-undang tersebut, sebut saja Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil dan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang kompilasi hukum islam, yang kesemuanya hanya merupakan catatan kaki dan pelengkap dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Jika Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditelaah pasal demi pasal, kita akan menemukan beberapa pasal yang harus disoroti dan perlu mendapat perhatian kaitannya dengan jaminan terhadap semua unsur yang berkaitan dengan perkawinan dan keluarga, jika dikontekstualisasikan dan dilihat relevansinya dengan isu-isu gobal yang beredar dan kebutuhan umat muslim akan peraturan yang mengakomodasi dan tidak mengekang kebutuhan umat. Tujuan perkawinan disebutkan dalam pasal 1 bersama dengan definisi perkawinan, kemudian dijelaskan lebih banyak pada penjelasan undang-undang tersebut. Kelemahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini tidak ada bab yang memuat pasal-pasal sanksi atau ketentuan pidana sebagaimana undang-undang lain. Memang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah undang-undang tentang perkawinan yang sepenuhnya masalah perdata, tetapi apabila undang-undang tersebut dilanggar sedangkan sanksinya sangat ringan, tidak ada sama sekali, atau harus didukung oleh undang-undang lain untuk menghukum pelanggar (seperti dalam kasus perkawinan di bawah umur yang pelanggarnya tidak bisa dipidana kecuali dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak) maka apakah undang-undang tersebut bisa dikatakan menjamin tujuan perkawinan? Berdarkan hal tesebut, dalam tulisan ini akan mengurai tentang apakah tujuan perkawinan dalam perundang-undangan perkawinan sesuai dengan tujuan perkawinan yang ada di nash dan hukum Islam? apakah perundang-undangan perkawinan menjamin tujuan perkawinan? apa konsep perundang-undangan perkawinan yang sesuai dengan konteks sekarang dan apa saja yang harus direvisi jika Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 akan diamandemen?]]>
<![CDATA[KONSEP SYIRKAH PADA PERBANKAN SYARIAH ]]>
<![CDATA[Susanto, Hanafi Hadi]]>
<![CDATA[ Justicia Islamica Vol 13, No 2 (2016): Hukum dan Sosial ]]>
Publisher : <![CDATA[IAIN Ponorogo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.21154/justicia.v13i2.612
<![CDATA[Semakin ketatnya persaingan dunia bisnis salah satunya adalah Perbankan Syariah, maka semakin berkembang pula produk-produk di dalamnya. Salah satu produk perbankan syariah yang sangat diminati oleh masyarakat dan saling menguntungkan antara nasabah dengan pihak bank adalah pembiayaan dengan akad musyarakah.Akad musyarakah saat ini cenderung sering dilakukan oleh para pengusaha dimana mereka ingin mengembangkan usahanya.Karena akad musyarakah adalah kerugian ditanggung masing-masing pihak, modal ditanggung bersama, pengelola bisa satu pihak dan juga kedua pihak sehingga tergantung kesepakatan awal, keuntungan dibagi dua sesuai kesepakatan di awal.]]>
<![CDATA[PERAN AL JAMIYATUL WASHLIYAH DALAM MEREVITALISASI MADHHAB SHAFII DI ERA KONTEMPORER ]]>
<![CDATA[ Justicia Islamica Vol 13, No 1 (2016): Hukum dan Sosial ]]>
Publisher : <![CDATA[IAIN Ponorogo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.21154/justicia.v13i1.451
<![CDATA[Al Jamâiyatul Washliyah terus memantapkan diri sebagai organisasi yang menganut madhhab Shafiâi sejak didirikan. Memasuki millenium ketiga, sebagian pendukungnya menilai bahwa Al Washliyah jangan hanya berpegang pada satu madhhab dengan mengabaikan madhhab-madhhab fikih Sunni lain. Sebab itu, muncul gerakan untuk mengubah asas organisasi dalam bidang hukum, dan usaha itu berhasil hingga asas organisasi sempat mengalami pergeseran redaksi sejak tahun 1997, dari âbermadhhab Shafiâiâ menjadi âmengutamakan madhhab Shafiâi.â Akan tetapi, Muktamar XXI Al Washliyah tahun 2015 mengukuhkan kembali madhhab Shafiâi menjadi satu-satunya asas organisasi dalam bidang hukum Islam yang merupakan wujud kesetiaan Al Washliyah terhadap madhhab Shafiâi. Dengan menggunakan pendekatan sejarah dan metode analisis isi, artikel ini akan mengkaji peran Al Washliyah dalam memerkukuh madhhab Shafiâi di Nusantara. Artikel ini mengajukan temuan bahwa geneologi ulama-ulama Al Washliyah dalam bidang fikih Shafiâi menyambung kepada ulama-ulama Shafiâi Masjid al-Haram, Makkah yang akhirnya menyambung kepada Imam al-Shafiâi. Al Washliyah melalui Dewan Fatwanya juga menghasilkan produk-produk fatwa yang kental dengan tradisi Shafiâi dan dijadikan pedoman konstituennya. Keberadaan lembaga fatwa, karya-karya fikih ulamanya, serta pengajaran madhhab Shafiâi di lembaga-lembaga pendidikannya yang ditopang oleh kegiatan dakwah, amal sosial, dan pemberdayaan ekonomi, telah menjadi strategi Al Washliyah dalam melestarikan madhhab Shafiâi di Nusantara.]]>
<![CDATA[DISKURSUS KALENDER HIJRIYAH GLOBAL PASCA KONGRES ISTAMBUL TURKI 2016 ]]>
<![CDATA[Rohmah, Nihayatur]]>
<![CDATA[ Justicia Islamica Vol 14, No 2 (2017): HUKUM DAN SOSIAL ]]>
Publisher : <![CDATA[IAIN Ponorogo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.21154/justicia.v14i2.1224
<![CDATA[;Â In May 2016, Muslims from several countries held the International Hijri Calendar Unity Congress in Istanbul Turkey. At the end of the congress, the result of the voting concluded and published the single calendar system (singular calendar) based on the visibility of the new moon. Calendar is an expression of the collective activity of the rhythm and reflects the resilience and the strength of a civilization. So the existence of the calendar is accurate and consistent as an civilization imperative and is a prerequisite for a civilization to exist and thrive. The characteristic of the revival civilization is when the civilization was able to answer the challenges of the past. Civilization is a mechanism in the social organization, so there is no problem that can not be settled or compromised unless the issue by political or economic interests. There is no difference with the other calendar, the Islamic calendar is a reality that issued by a handful of elite (read: the ruling group of important people in the community). A public position in the affinity people are consumers of course-and practice-calendar produced by their elite. The feature of Hijrah calendar in a country is a clear reflection of the particulars of their elites. Hijrah calendar unity is nothing but a fruit of the unity of authority, and the authority here is Ulil Amri.]]>
<![CDATA[SUKUK SEBAGAI ALTERNATIF INVESTASI SYARIâAH DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[SUKUK, DESSY]]>
<![CDATA[ Justicia Islamica Vol 8, No 1 (2011): Hukum dan Sosial ]]>
Publisher : <![CDATA[IAIN Ponorogo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.21154/justicia.v8i1.523
<![CDATA[Sukuk was one of the alternatives of investment and sources of development fund primarly in infrastructure because of the advantages of the sukuk self namely : (1) the used of sukuk fund from the beginning was clearly to developing certainty projects example infrastructure development in Indonesia, (2) sukuk risks was clearly from the beginning of the projects, and (3) the used of sukuk fund should be discipline because sukuk fund was clearly correlated with certainty projects. The development of sukuk in Indonesia was slowly because of regulation aspect, tax aspect, operational aspect, and product aspect. These factors became the challanges for the Indonesian government to solve immediately in order to sukuk was one of the attractives investment in Indonesia.]]>
<![CDATA[Sejarah Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia ]]>
<![CDATA[ Justicia Islamica Vol 14, No 1 (2017): Hukum dan Sosial ]]>
Publisher : <![CDATA[IAIN Ponorogo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.21154/justicia.v14i1.1220
<![CDATA[Nikah siri merupakan fenomena yang debatable di berbagai kalangan dan dari berbagai aspek. Begitu juga dari aspek hukum, yang melihatnya dari sisi perlu tidaknya pencatatan perkawinan, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 2 Undang-undang Perkawinan. Pembahasan dari aspek sejarah hukum pencatatan perkawinan diperlukan, di samping juga karena merupaan salah satu argumen yang menyatakan tidak perlunya pencatatan perkawinan, juga untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensip tentang hukum pencatatan perkawinan. Di akhir tulisan disimpulkan, bahwa hukum pencatatan perkawian sudah dikenal di Indonesia sejak sebelum kemerdekaan dengan adanya BW dan HOCI. Sedangkan setelah kemerdekaan adalah dengan Undang-undang No. 22 Tahun 1946 dan No. 32 Tahun 1954. Dan lebih tegas dengan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan KHI.]]>
<![CDATA[KHALED ABOU EL-FADL DAN ORIENTASI HUMANISTIK DALAM STUDI FIQH ]]>
<![CDATA[Rohmanu, Abid]]>
<![CDATA[ Justicia Islamica Vol 8, No 2 (2011): Hukum dan Sosial ]]>
Publisher : <![CDATA[IAIN Ponorogo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.21154/justicia.v8i2.531
<![CDATA[This paper intends to study towards a humanistic orientation of fiqh study. The study of fiqh based humanistic orientation aims to study fiqh with more emphatic on values and morality rather than legal-formal aspects. on the other side, this study will be the counter-part of the theocentric orientation of fiqh study. The theocentric orientation is shown to lose its elan vital, because it is more preoccupied with the issues of authenticity rather than social problems. This paper is attributed to Abou El Fadl, most noted for his scholarly approach to fiqh from moral point of view.]]>
