Plano Madani : Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota
Plano Madani : Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota is a scientific journal in the Field of Regional and City Planning published by the Department of Regional and City Planning, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. The editorial team accepts scientific writings/articles and book reviews in the field of Regional and City Planning and Development or those with an emphasis on Spatial Planning. The encompassed fields include spatial planning, urban design, geographic information systems for regional and urban planning, Islamic spatial planning, transportation, coastal planning, environmental studies, socio-economic regional planning, rural planning, tourism planning, disaster management, urban landscape, and other relevant areas.
Articles
10 Documents
Search results for
, issue
"Vol 7 No 1 (2018)"
:
10 Documents
clear
<![CDATA[STRATEGI PENGEMBANGAN KAWASAN MINAPOLITAN DI KECAMATAN PAMBOANG KABUPATEN MAJENE DALAM KONSEP PENGEMBANGAN WILAYAH ]]>
<![CDATA[Fatmawaty D]]>;
<![CDATA[Ikawati Ikawati]]>;
<![CDATA[Erwin Amri]]>
<![CDATA[ Plano Madani : Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota Vol 7 No 1 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/jpm.v7i1.5012
<![CDATA[Kawasan minapolitan merupakan kawasan yang dibangun atau dikembangkan dengan konsep yang difokuskan kepada kemajuan sektor perikanan dengan mengedepankan prinsip efisiensi, kualitas, percepatan dan berkesinambungan. Konsep dasar pengembangan Kawasan Minapolitan adalah upaya menciptakan pembangunan interregional berimbang, khususnya dengan meningkatkan keterkaitan pembangunan kota-desa (rural-urban linkage) yaitu pengembangan kawasan pedesaan yang terintegrasi di dalam sistem perkotaan secara fungsional dan spasial. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene dengan luas wilayah 7.019 hektar. Tahapan analisis yang dilakukan pada penelitian ini yaitu: (1) Analisis pengembangan wilayah berbasis perikanan; (2) Analisis pengembangan komoditas unggulan; dan (3) Penentuan strategi pengembangan wilayah untuk kawasan minapolitan. Berkembangnya kawasan minapolitan sangat ditentukan oleh pengembangan komoditas unggulan di setiap kawasan Minapolitan. Penetapan komoditas unggulan sangat bermanfaat dalam menentukan prioritas pengembangan disuatu wilayah yang harus disusun secara terstruktur dalam sistem perencanaan yang jelas. Agar pengembangan ini tepat sasaran maka perlu arahan strategi dalam pengembangan komoditas unggulan diantaranya meningkatkan koordinasi lintas sektor, peningkatan sosialisasi dan promosi, peningkatan SDM dan kelembagaan, Teknologi Tepat Guna serta terbangunnya fasilitas fisik minapolitan. ]]>
<![CDATA[PERBANDINGAN PENDEKATAN REFORMASI METROPOLITAN DALAM MENYELESAIKAN ISU KOMUTER DI JAKARTA METROPOLITAN AREA ]]>
<![CDATA[Erie Sadewo]]>;
<![CDATA[Ibnu Syabri]]>
<![CDATA[ Plano Madani : Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota Vol 7 No 1 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/jpm.v7i1.4712
<![CDATA[Isu komuter merupakan persoalan metropolitan yang terjadi secara lintas batas wilayah. Persoalan dalam komuter berkembang akibat terjadinya fragmentasi pembangunan yang menyebabkan ketidakseimabngan lokasi bekerja dan tempat tinggal. Dalam era desentralisasi di Indonesia, upaya untuk mengatasi persoalan komuter menjadi semakin sulit karena ketiadaan institusi yang mampu melakukan tata kelola komuter pada skala metropolitan. Pada tulisan ini disajikan perbandingan pendekatan reformasi metropolitan yang dapat dipergunakan untuk menyelesaikan permasalahan komuter di Jakarta Metropolitan Area (JMA). Hasilnya didapati bahwa rescaling institusi pemerintah pusat dengan pelibatan unsur pemerintah lokal didalamnya dinilai sebagai pendekatan yang paling tepat untuk mengatasi persoalan tersebut.]]>
<![CDATA[MODEL PENGELOLAAN SAMPAH PERMUKIMAN DI KELURAHAN TUNJUNG SEKAR KOTA MALANG ]]>
<![CDATA[Sudiro Sudiro]]>;
<![CDATA[Arief Setyawan]]>;
<![CDATA[Lukman Nulhakim]]>
<![CDATA[ Plano Madani : Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota Vol 7 No 1 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/jpm.v7i1.4894
<![CDATA[Kota Malang adalah salah satu wilayah di Jawa Timur yang menjadi tujuan wisata dengan pertumbuhuna penduduk yang meningkat dari tahun ke tahun. Sebagai kawasan perkotaan pertumbuhan fasilitas penunjang serta perdagangan dan jasa cukup pesat, sehingga penduduk juga semakin banyak. Akibatnya, adalah kepadatan penduduk semakin meningkat. Di sisi lain, aktifitas perkotaan dan komponennya termasuk penduduk, merupakan salah satu sumber sampah yang besar. Sehingga pengelolaan persampahan menjadi prioritas yang layak diutamakan. Di satu sisi pengelolaan sampah permukiman harus dilakukan sesuai dengan karakteristik wilayahnya agar optimal. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan observasi langsung dilapangan terhadap aktivitas masyarakat dalam pengelolaan sampah, sarana dan prasarana pengelolaan sampah. Penelitian ini juga mengkaji timbulan sampah,komposisi serat karakteristik sampah. Berdasarkan hasil penelitian dan analisa dapat disampaiakan sebagai berikut : (1) Pola pengelolaan sampah sebagian besar masih menggunaakan pola Kumpul-Angkut-Buang, (2) Sarana dan Prasarana Pengelolaan sampah tersedia namun belum memadai jika dikaitkan dengan paradigma pengelolaan sampah yang lama (3) Timbulan sampah rata-rata sebesar 2,73 L/org.hari atau 0,28 kg/orang.hari (4) Komposisi sampahnya adalah organik basah 60,65% dan 39,35% Anorganik. (5) Keterlibatan masyarakat untuk mengelola sampah berbasis 3R cukup signifikan. Berdasarkan kondisi seperti tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Model Pengelolaan Sampah di Tunjung Sekar dapat dilakukan dengan sistem 3R berbasis masyarakat. Salah satu aplikasi dari model ini adalah dengan upaya daur ulang sampah yang dihasilkan.]]>
<![CDATA[KAJIAN PENGELOLAAN FASILITAS PARKIR DI KAWASAN PENDIDIKAN : STUDI KASUS KAMPUS INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG ]]>
<![CDATA[Shahnaz Nabila Fuady]]>;
<![CDATA[Puspita Dirgahayani Dirgahayani]]>
<![CDATA[ Plano Madani : Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota Vol 7 No 1 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/jpm.v7i1.4578
<![CDATA[Berkembangnya aktivitas di suatu kawasan pendidikan akan menimbulkan pergerakan yang semakin banyak juga di kawasan pendidikan tersebut. Kendaraan yang datang ke suatu area pendidikan pasti akan berhenti baik lama atau untuk beberapa waktu karena penggunanya akan melakukan kegiatan di dalam gedung, sehingga suatu pusat kegiatan pendidikan butuh lahan parkir yang memadai. Kampus ITB yang merupakan kawasan pendidikan di tengah Kota Bandung memiliki fasilitas parkir yang masik belum cukup menampung kebutuhan parkir yang ada saat ini, sehingga muncul on-street parking di jalan-jalan sekitar kampus. Pengelolaan parkir dilakukan dengan metode-metode berdasarkan preseden dan studi literatur yang disesuaikan juga dengan hasil analisis ketersediaan dan kebutuhan parkir di kampus ITB saat ini.]]>
<![CDATA[PRIORITAS PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR DASAR OLEH PENGEMBANG PERUMAHAN DI KECAMATAN PARONGPONG KABUPATEN BANDUNG BARAT ]]>
<![CDATA[Husna Tiara Putri]]>;
<![CDATA[Sri Maryati]]>
<![CDATA[ Plano Madani : Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota Vol 7 No 1 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/jpm.v7i1.3550
<![CDATA[Maraknya pembangunan perumahan di Kecamatan Parongpong dengan kelengkapan infrastruktur yang beragam dapat memicu timbulnya masalah pemerataan aksesibilitas masyarakat terhadap infrastruktur dasar. Pengembang sebagai pihak swasta memiliki kecenderungan untuk menyediakan infrastruktur sendiri pada perumahan yang dibangunnya. Adanya kecenderungan yang dimiliki pengembang dapat diidentifikasi lebih lanjut sebagai upaya dalam peningkatan kualitas layanan infrastruktur. Meskipun dibutuhkan, tidak semua infrastruktur akan dibangun. Pengembang hanya mengutamakan pembangunan infrastruktur vital seperti jaringan jalan, air bersih, air limbah, dan pos kemananan. Adapun penyediaan ini dilakukan atas dasar berbagai pertimbangan tertentu seperti jenis perumahan, kondisi fisik dan keberadaan sumber daya alam, pembiayaan, serta aturan formal yang berlaku.]]>
<![CDATA[STRATEGI PENGENDALIAN PEMANFAATAN LAHAN DI KAWASAN JALAN KELOK 18 RUAS PARANGTRITIS - GIRIJATI ]]>
<![CDATA[Bagus Ramadhan]]>
<![CDATA[ Plano Madani : Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota Vol 7 No 1 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/jpm.v7i1.4582
<![CDATA[Jalur jalan lintas selatan (JJLS) di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah ruas jalan sepanjang 60 kilometer yang dibangun sepanjang pantai selatan DIY. Dalam salah satu ruasnya, yaitu ruas Parangtritis-Girijati, ruas JJLS dibangun di Desa Parangtritis, Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul dan menaiki bukit di sisi timur Desa Parangtritis. Desain jalan ini mengikuti kontur bukit dan direncanakan berkelok sehingga rencana ruas jalan ini disebut sebagai jalan kelok 18. Desa Parangtritis yang terkenal sebagai tujuan wisata dengan beberapa pantainya akan semakin menarik dengan adanya jalan berkelok yang menaiki bukit tersebut. Dari atas bukit atau dari ruas jalan kelok 18 wisatawan dapat melihat bentang alam pantai dan pedesaan sekitar Desa Parangtritis. Dengan adanya rencana jalan kelok 18 dan lokasinya yang berada di kawasan wisata Parangtritis, maka diperlukan pengendalian pemanfaatan lahan untuk mengantisipasi pembangunan di kiri kanan jalan kelok 18 yang dapat mempengaruhi lalu lintas jalan tersebut. Selain itu JJLS sebagai jalan strategis provinsi menyebabkan jalan tersebut perlu memprioritaskan lalu lintas antar kabupaten di DIY. Hasil dari penelitian ini adalah berdasarkan analisis kesesuaian lahan kawasan sekitar jalan kelok 18 sesuai untuk budidaya tanaman tahunan karena kondisi lereng yang agak curam (15-25%), curah hujan normal dan jenis tanah latosol. Pengendalian pemanfaatan lahan dilakukan dengan distribusi penggunaan lahan menuju kawasan sekitarnya yang tidak berbatasan langsung dengan jalan kelok 18. Distribusi penggunaan lahan dilakukan dengan memfokuskan kawasan penanda keistimewaan yang berada di sekitar jalan kelok 18 sebagai tujuan wisata.]]>
<![CDATA[PENGENDALIAN AIR LIMPASAN PERMUKAAN DENGAN PENERAPAN KONSEP EKODRAINASE (STUDI KASUS KELURAHAN ORO-ORO DOWO KOTA MALANG) ]]>
<![CDATA[Kartika Eka Sari]]>;
<![CDATA[Donny Harisuseno]]>;
<![CDATA[Cut Amelinda Shafira]]>
<![CDATA[ Plano Madani : Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota Vol 7 No 1 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/jpm.v7i1.4331
<![CDATA[Kota Malang menjadi salah satu kota di Indonesia yang tidak luput dari permasalahan genangan dan banjir, termasuk Kelurahan Oro-Oro Dowo yang terletak di Kecamatan Klojen, Kota Malang. Berdasarkan pengamatan awal, terdapat beberapa titik genangan yang terjadi di Kelurahan Oro-Oro Dowo. Hal ini disebabkan oleh kurangnya lahan resapan air dan permasalahan yang terdapat pada saluran drainase. Penanganan genangan yang disebabkan tingginya debit limpasan tidak lagi dapat diatasi hanya dengan penanganan pada saluran drainase. Upaya lain yang dapat dilakukan adalah dengan penerapan drainase ramah lingkungan atau ekodrainase dengan prinsip pengendalian air limpasan dengan cara ditampung dan diresapkan. Metode penanganan air limpasan yang diterapkan adalah rain harvesting, sumur resapan dan biopori. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi sistem drainase wilayah studi dan mengembangkan arahan penerapan ekodrainase pada wilayah yang terindikasi terjadi genangan. Metode yang digunakan dalam analisis drainase adalah metode rasional. Berdasarkan hasil analisis, dibutuhkan 983 unit rain harvesting, 4130 buah sumur resapan dan 273.198 buah biopori untuk mengendalikan sebanyak 80% debit limpasan. Berdasarkan rekomendasi penerapan kriteria standar dan karakteristik lokasi, jumlah ekodrainase yang dapat diterapkan sebanyak 983 unit kombinasi rain harvesting dan sumur resapan serta 1045 buah biopori yang direncanakan pada 11 catchment area saluran drainase yang terindikasi terjadi genangan.]]>
<![CDATA[DAMPAK PENGEMBANGAN JALAN USAHA TANI (JUT) PADA KAWASAN PERTANIAN DI KABUPATEN SLEMAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA ]]>
<![CDATA[Ratna Eka Suminar]]>
<![CDATA[ Plano Madani : Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota Vol 7 No 1 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/jpm.v7i1.4671
<![CDATA[Salah satu upaya untuk mengembangkan sektor pertanian adalah dengan meningkatkan dukungan infrastruktur pertanian yang memadai, di antaranya melalui pengembangan Jalan Usaha Tani (JUT). Dengan adanya pengembangan JUT diharapkan dapat mendorong kelancaran distribusi pada kawasan pertanian. Namun di sisi lain, pengembangan JUT diindikasikan dapat memberikan pengaruh terhadap peningkatan nilai lahan di sekitarnya sehingga memicu perubahan guna lahan dari pertanian menjadi permukiman. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Sleman sebagai salah satu wilayah yang memiliki kawasan pertanian terluas di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Metode analisis dalam penelitian ini adalah teknik tumpang susun (overlay) menggunakan Sistem Informasi Geografi (SIG) untuk membandingkan tren perkembangan JUT dan perubahan guna lahan pertanian di sekitarnya serta teknik pengumpulan data primer untuk mengetahui dampak lainnya dari pengembangan JUT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan JUT dapat memperlancar mobilitas alat mesin dan sarana produksi menuju lahan pertanian, serta memperlancar hasil produksi pertanian menuju tempat penyimpanan/pengolahan/pasar. Namun, di sisi lain dari tahun 2010 – 2016 terjadi perubahan guna lahan pertanian di sekitar JUT menjadi permukiman sebesar 429,38 Ha atau 20,72% dari total perubahan guna lahan pertanian di Kabupaten Sleman, khususnya pada ruas-ruas JUT yang telah ditingkatkan kapasitas jalannya. Hal tersebut membuktikan bahwa telah terjadi dualisme dampak pengembangan JUT pada kawasan pertanian yang seharusnya mendorong perkembangan sektor pertanian tetapi di sisi lain malah menyebabkan semakin terkikisnya kegiatan pertanian pada kawasan tersebut.]]>
<![CDATA[EVALUASI KEBERLANJUTAN WISATA BAHARI PULAU PAHAWANG KABUPATEN PESAWARAN ]]>
<![CDATA[Nava Neilulfar Alvi]]>;
<![CDATA[Isye Susana Nurhasanah]]>;
<![CDATA[Citra Persada]]>
<![CDATA[ Plano Madani : Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota Vol 7 No 1 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/jpm.v7i1.4242
<![CDATA[Keberlanjutan pariwisata merupakan suatu proses yang kontinyu dalam mengawasi dampak serta implementasi dari pencegahan dalam suatu aktivitas pariwisata. Penelitian ini bertujuan untuk menilai tingkat keberlanjutan wisata bahari Pulau Pahawang Kabupaten Pesawaran. Dalam menilai keberlanjutan wisata bahari, ruang lingkup materi yang akan dianalisis adalah ekologi, ekonomi, sosial budaya, infrastruktur dan teknologi, serta kelembagaan sebagai aspek dalam komponen keberlanjutan yang harus diintegrasikan untuk mengevaluasi performa “baik” dan “buruk” dalam pengembangan wisata bahari di Pulau Pahawang. Metode kuantitatif dibentuk pada hasil akhir dari metode kuantitatif untuk menjelaskan lebih lanjut mengenai hasil analisis. Data primer dalam metode kualitatif didapatkan melalui wawancara mendalam dengan beberapa stakeholder seperti pemerintah daerah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), pengusaha, Kepala Desa dan Komunitas Mangrove. Hasil dari Analisis MDS menunjukan bahwa keberlanjutan dimensi ekologi (53,998%) dan dimensi ekonomi (51,288%) pada tingkat yang cukup berkelanjutan, sedangkan dimensi sosial budaya (42,629%), dimensi kelembagaan (37,678%), dan dimensi infrastruktur dan teknologi (37,881%) berada pada tingkat kurang berkelanjutan.]]>
<![CDATA[KAJIAN ZONASI KAWASAN CAGAR BUDAYA DI KECAMATAN SIAK KABUPATEN SIAK ]]>
<![CDATA[Mira Hafizhah T]]>
<![CDATA[ Plano Madani : Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota Vol 7 No 1 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/jpm.v7i1.4553
<![CDATA[Kecamatan Siak memiliki banyak peninggalan sejarah yang berpotensi untuk menjadi destinasi wisata cagar budaya. Jika potensi ini dikelola dengan baik akan mendatangkan manfaat bagi pembangunan. Namun cagar budaya di Kecamatan Siak belum memiliki zonasi yang berfungsi melindungi cagar budaya dan sebagai instrumen pengendali pembangunan di sekitar cagar budaya. Penelitian ini bertujuan untuk a). Mengidentifikasi cagar budaya di Kecamatan Siak b). Menentukan batas deliniasi kawasan zona inti, zona pendukung dan zona penyangga cagar budaya c). Merumuskan strategi pengembangan cagar budaya di Kecamatan Siak dimasa yang akan datang. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Teknik analisis yang digunakan dalam mengidentifikasi cagar budaya di Kecamatan Siak berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dan pendapat ahli. Berdasarkan data arkeologi, survei lapangan dan wawancara stakeholder untuk melakukan analisis deliniasi zona inti, pendukung dan penyangga cagar budaya. Hasil penelitian ini menemukan bahwa terdapat delapan situs cagar budaya yang sesuai kriteria di Kecamatan Siak. Dari zonasi kawasan cagar budaya di peroleh dua zona inti, dua zona pendukung dan dua zona penyangga yang terdiri dari zona Komplek Istana Siak dan zona Kelenteng Hok Sing Kong.]]>
