cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
lawreviewuph@gmail.com
Editorial Address
Lippo Karawaci, Tangerang - 15811
Location
Kota tangerang,
Banten
INDONESIA
LAW REVIEW
Published by Universitas Pelita Harapan
ISSN : 14122561     EISSN : 26211939     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Law Review is published by the Faculty of Law of Universitas Pelita Harapan and serves as a venue for scientific information in the field of law resulting from scientific research or research-based scientific law writing. Law Review was established in July 2001 and is published triannually in July, November, and March. Law Review provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge. The aim of this journal is to provide a venue for academicians, researchers, and practitioners for publishing original research articles or review articles. The scope of the articles published in this journal deals with a broad range of topics, including Business Law, Antitrust and Competition Law, Intellectual Property Rights Law, Criminal Law, International Law, Constitutional Law, Administrative Law, Agrarian Law, Medical Law, Adat Law, and Environmental Law.
Arjuna Subject : -
Articles 226 Documents
 8   9   10   11   12 
PERILAKU NGELEM AIBON PADA ANAK JALANAN DI KOTA MERAUKE DARI PERSPEKTIF KRIMINOLOGI Mulyadi Alrianto Tajuddin
Law Review Volume XVII, No. 3 - March 2018
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan | Lippo Karawaci, Tangerang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19166/lr.v17i3.823

Abstract

Kejahatan dapat dilakukan oleh siapa saja. Baik orang dewasa, orang muda hingga anak-anak sekalipun. Salah satu faktor pemicu terjadinya kejahatan oleh anak adalah penyalahgunaan terhadap lem aibon. Lem aibon dijadikan alternatif karna sangat mudah didapatkan oleh anak-anak. Lem aibon dibeli kemudian dihirup sehingga menimbulkan efek mabuk dan hal tersebut yang memicu terjadinya kekerasan oleh anak terutama anak jalanan. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana perilaku ngelem Aibon dilihat dari sudut pandang kriminologi. Selain itu untuk dapat menentukan factor-faktor apa saja yang menjadi pemicu anak jalanan terlebih khususnya di Merauke melakukan ngelem aibon. Serta untuk mencari bagaimana solusi untuk mengurangi  yang tiap tahunnya kian meningkat. Upaya penanggulangan yang dapat dilakukan terhadap anak jalanan selaku penyalahguna lem aibon, yakni dengan upaya pre-emtif melalui edukasi serta penanaman nilai-nilai agama atau norma yang baik. Dapat pula dilakukan upaya preventif yakni oleh pihak Polres Merauke dibantu oleh Satuan Polisi Pamong Praja dengan melakukan pengawasan disertai razia dan patroli rutin di depan-depan emperan toko terkait dengan masalah tersebut sehingga mampu meminimalisir atau bahkan dihentikan terkait dengan masalah penyalahgunaan lem aibon.Kata Kunci: Kriminologi, Anak Jalanan, Lem Aibon
Efektifitas Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Dalam Rangka Mencegah Kepailitan (Studi Kasus PKPU PT Asmin Koalindo Tuhup di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat) Teukoe Harmanshah Simon Boerhan Ali
Law Review Volume XVII, No. 3 - March 2018
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan | Lippo Karawaci, Tangerang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19166/lr.v17i3.788

Abstract

Dalam penyelenggaraan korporasi kerap ditemui kesulitan yang terjadi pada saat harus menunaikan kewajiban dalam jual beli baik barang maupun jasa. Sehubungan itu, sejak tahun 1906 melalui Faillissements-verorderning Staatsblad 1905:217 juncto Staatsblad 1906:348, Indonesia telah mengenal konsep Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Tulisan ini membahas mengenai efektivitas PKPU dalam mencegah kepailitan, dengan studi kasus PKPU PT Asmin Koalindo Tuhup (PT AKT) di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.  PT AKT sebagai perusahaan tambang batu bara di Kalimantan Selatan mengajukan PKPU karena terbelit utang yang jumlahnya cukup fantastis, yakni mencapai Rp25 triliun karena mengalami dampak penurunan harga batu bara dan berkurangnya pembelian dari Tiongkok. Sehubungan dengan itu, PT AKT mengajukan PKPU secara sukarela di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat untuk mencegah kepailitan dengan harapan PT AKT tetap dapat melakukan going concern. Kita akan melihat efektifitas PKPU sebagai langkah hukum yang diajukan oleh PT AKT untuk mewujudkan restrukturisasi dan mencegah terjadinya kepailitan. 
PERLINDUNGAN HUKUM DAN KEPASTIAN HUKUM TERHADAP ANAK ANGKAT YANG PROSES PENGANGKATANNYA MELALUI AKTA NOTARIS DI LUAR SISTEM PENGANGKATAN ANAK ANGKAT/ADOPSI YANG AKTANYA WAJIB DIBUAT DENGAN AKTA NOTARIS (STB.1917 NO 129) Ruth Tria Enjelina Girsang
Law Review Volume XVII, No. 3 - March 2018
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan | Lippo Karawaci, Tangerang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19166/lr.v17i3.844

Abstract

Sumber Hukum Pengangkatan Anak di Indonesia adalah Staatsblad 1917 Nomor 129, di dalam Staatsblad 1917 nomor 129 dinyatakan bahwa pengangkatan anak melalui Notaris, kemudian setelah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak disebutkan bahwa pengangkatan anak menggunakan Putusan Pengadilan,terdapat penafsiran yang berbeda tentang kewenangan Notaris dalam membuat Akta Pengangkatan Anak. Masalah yang terjadi adalah Pengangkatan anak hanya dilakukan melalui Akta Notaris, tanpa dilanjutkan di Pengadilan. Berdasarkan tersebut penulis merumuskan masalah kewenangan Notaris dalam membuat Akta Pengangkatan Anak, Perlindungan Hukum dan Kepastian Hukum dari status akta pengangkatan anak yang dibuat oleh Notaris, dan apakah Akta tersebut sah atau tidak menurut Hukum.  Hasil penelitian yang dilakukan penulis adalah Notaris mempunyai kewenangan dalam membuat Akta Pengangkatan Anak berdasarkan Staatsblad, namun setelah adanya Peraturan Pemerintah 54 tahun 2007 notaris memang tetap dibolehkan membuat Akta Pengangkatan Anak, namun akta tersebut hanya dapat dijadikan alat bukti untuk pengajuan di Pengadilan. Perlindungan Hukum preventif yang dilakukan adalah pengangkatan anak dilakukan dengan itikad baik dan melaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sedangkan Perlindungan Hukum Refresif mencegah adanya konflik terkait status akta yang dibuat sebelum adanya Peraturan Pemerintah 54 tahun 2007, akta tersebut tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan pemerintah tersebut. Akta Pengangkatan Anak yang dibuat oleh Notaris hanya sah sebagai perjanjian sesuai dengan ketentuan pasal 1320 KUHPerdata, namun akta tersebut tidak dapat memindahkan hak dan kewajiban orang tua kandung ke orang tua angkat, jika tidak dilakukan berdasarkan Putusan Pengadilan. Pengangkatan anak yang tidak dilakukan berdasarkan Putusan Pengadilan, dapat menyebabkan batal demi hukum.
IMPLEMENTASI ASAS TANGGUNG JAWAB NEGARA SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KERUSAKAN TERUMBU KARANG (Studi Kasus Kecelakaan Kapal MV Caledonian Sky di Raja Ampat) Kristwan Genova Damanik
Law Review Volume XVII, No. 3 - March 2018
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan | Lippo Karawaci, Tangerang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19166/lr.v17i3.868

Abstract

In Law No.32/2009 on Environmental Protection and Management, the principle of state responsibility is one of the means of protecting pollution and/or environmental damage. The principle of state responsibility server to ensure the utilization of natural resources for the welfare of the people, both present and future generations.Normatively, laws and regulations regulate sanctions for perpetrators of environmental violations, but in the application of law there is unity of action (ego sectoral), so the dispute resolution becomes complicated. Inadequate legal understanding of the state’s affirmative officials results  in  constrained law enforcement, and well as regulated legal sanctions for officials who neglect to carry out the task of giving the impression the government is not serious about addressing environment violations.The various  weaknesses and obstacles in applying the principle of state responsibility in the environmental law system in Indonesia related to ship MV Caledonian Sky  accident is the core of research that poured  in this paper
BENTUK KETERLIBATAN PEMEGANG SAHAM DALAM PERBUATAN MELAWAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS YANG DAPAT MEMPERLUAS PERTANGGUNGJAWABANNYA Velliana Tanaya
Law Review Volume XVII, No. 3 - March 2018
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan | Lippo Karawaci, Tangerang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19166/lr.v17i3.834

Abstract

Limited Liability Company is the most popular form of business entity in Indonesia because law acknowledges the principle of limited liability of its shareholders, which gives advantages for entrepreneurs running a business. Article 3 Subsection 1 Law No. 40 Year 2007 concerning Limited Liability Company stated that company’s shareholders are not personally liable for agreements made on behalf of the Company and are not liable for the Company’s losses in excess of their prospective shareholding. However, in Article 3 Subsection 2 there are some waivers of the principle, one of the exceptions is if the relevant shareholders are involved in illegal actions committed by the Company. It is interesting because in fact, usually, shareholder do not get involved in company’s management. Through normative research with Statute and Conceptual Approach on Piercing the Corporate Veil, shareholders can be accountable for personal responsibility if shareholders in giving his/her voting rights in General Meeting of Shareholders neglect his/her duty of care, or if besides of being shareholders he/she also become Board of Directors and/or Board of Commissioners who runs the Company’s management, or if the shareholders give order or command to Board of Directors or Board of Commissioners or company’s employee to perform actions that causing the Company committed an unlawful act and harm others (tort). Personal liability can be requested if injured party filing a tort lawsuit and set the relevant shareholders as a defendant besides the Company.
Memberdayakan Koperasi Sampah Berbasis Otonomi Desa Dalam Mewujudkan Desa Ramah Lingkungan dan Berkelanjutan Kukuh Tejomurti
Law Review Volume XVII, No. 3 - March 2018
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan | Lippo Karawaci, Tangerang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19166/lr.v17i3.810

Abstract

Artikel ini akan mengkaji tentang bagaimana membentuk model tata kelola lembaga koperasi sampah berbasis otonomi desa sebagai upaya menciptakan desa ramah lingkungan dan berkelanjutan. Sampah merupakan material sisa yang “tidak dipergunakan” setelah berakhirnya suatu proses. Sebagai contoh di Yogyakarta berdasarkan data tercatat 532 meter kubik per hari pada tahun 2005,. Kemudian meningkat menjadi 1.571 meter kubik per hari pada tahun 2007 dan sampai tahun 2015 terus meningkat. Sekitar 13 persen dari jumlah tersebut berupa sampah plastik. Dari seluruh sampah yang ada, 57 persen ditemukan di pantai berupa sampah plastik. Sebanyak 46.000 sampah plastik mengapung di setiap mil persegi samudera. Sampah tidak hanya menjadi persoalan pemerintah namun juga harus menjadi persoalan diri pribadi warga yang menghasilkan sampah. Upaya pembuatan Tempat Pembuangan Akhir tidak bisa menyelesaikan masalah sampah dikarenakan ketersediaan lahan yang berbeda-beda tiap daerah dan fasilitas perlindungan lingkungan yang cukup mahal. Adanya otonomi desa (menurut UU Nomor 6 Tahun 2014) desa memiliki otonomi untuk mengatur rumah tangganya sendiri, termasuk mengelola sampah menjadi suatu barang yang memiliki nilai ekonomi bagi warganya. Oleh karena itu perlu dibentuk lembaga khusus berbentuk koperasi berbasis otonomi desa yang dapat mengelola sampah dan memberikan manfaat (seperti jaminan kesehatan dan jaminan lain) yang bisa memberi stimulan bagi warga desa untuk bersedia mengelola sampah. Artikel ini menggunakan penelitian hukum normatif bersifat preskriptif. Metode pengumpulan data melalui studi pustaka, observasi lapangan, wawancara, dan melakukan kuisioner di desa Sukun, kabupaten Malang. Kata kunci: koperasi sampah, Otonomi desa, Lingkungan 
REGULATION OF CROWDFUNDING IN INDONESIA Soonpeel Edgar Chang
Law Review Volume XVIII, No. 1 - July 2018
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan | Lippo Karawaci, Tangerang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19166/lr.v0i1.1159

Abstract

Industri Crowdfunding (penggalangan dana) di Indonesia telah berkembang dengan pesat dalam beberapa tahun terakhir. Sangat kontras berbeda dengan crowdfunding berbasis utang, sangat sedikit perusahaan yang melakukan crowdfunding berbasis ekuitas, yang merupakan jenis lain dari crowdfunding, muncul dan redup pada tahun 2017. Saat ini, tidak ada bisnis crowdfunding berbasis ekuitas atau peraturan terkait sementara OJK telah mengumumkan rencananya untuk mengadopsi peraturan terkait pada akhir tahun 2017. Dengan latar belakang ini, tulisan ini membahas bagaimana hukum dan peraturan di Indonesia menghambat munculnya bisnis crowdfunding berbasis ekuitas: (i) permasalahan waktu dan biaya yang tidak efisien dalam hukum perusahaan, dan (ii) potensi pelanggaran terhadap hukum dan peraturan pasar modal.
ASPEK HUKUM PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG Azna Abrory Wardana
Law Review Volume XVIII, No. 1 - July 2018
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan | Lippo Karawaci, Tangerang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19166/lr.v0i1.915

Abstract

Peran serta masyarakat merupakan hal yang sangat penting dalam kebijakan penyelenggaraan penataan ruang, baik dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, maupun pengendalian terhadap pemanfaatan ruang. Penyelenggaraan penataan ruang di Indonesia telah diatur di dalam UU 26/2007 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, namun dalam pengaturannya, UU tersebut masih terdapat beberapa kelemahan, salah satu diantaranya adalah kekaburan hukum dalam pemaknaan terhadap istilah “masyarakat”, sehingga perlu ada penyelesaian atas permasalahan tersebut agar kepastian hukum dalam penyelenggaraan penataan ruang dapat terwujud. Penulisan artikel ilmiah ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan perbandingan, dan pendekatan kasus. Adapun hasil dari penelitian ini adalah perlu adanya definisi yang jelas di dalam pengaturan UU Penataan Ruang, yaitu dengan cara menambahkan makna dari masyarakat hukum adat, masyarakat lokal, dan masyarakat tradisional.
HAK IMUNITAS ADVOKAT DALAM MENJALANKAN PROFESI Mariske Myeke Tampi; Jeffry Pri; Priscilla Purnomoputri
Law Review Volume XVIII, No. 1 - July 2018
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan | Lippo Karawaci, Tangerang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19166/lr.v0i1.1161

Abstract

Responsibility as law enforcer requires an advocate to uphold law enforcement through client's assistance. In this regard, the profession of advocate itself is also as an officium nobile or the honorable one where the profession serves as a credence and a hope for the wider community to gain justice. Assistance to the client should not draw an advocate to justify all the wrongdoings of his client, but defend the rights of a suspect or defendant or other justice seekers in the face of the law, in short, against the seekers of justice, as the scope of the profession as an advocate is not limited to matters related to solely criminal law. This is the responsibility of an advocate as a law enforcer, not just a client defender. In carrying out his profession an advocate has a right of immunity that makes him immune to the law in order to enforce the law, as long as it is with compliance with the applicable provisions.
STRATEGI BAGI PERUSAHAAN PERASURANSIAN DALAM MEMATUHI KETENTUAN SINGLE PRESENCE POLICY MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2014 DAN PERATURAN OJK NOMOR 67/POJK.05/2016 Glenn Wijaya
Law Review Volume XVIII, No. 1 - July 2018
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan | Lippo Karawaci, Tangerang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19166/lr.v0i1.1070

Abstract

AbstractLaws and regulations in Indonesia on single presence policy created challenges for insurance companies in Indonesia. The single presence policy basically requires insurance companies to only become a controlling shareholder in one insurance company. OJK in this case proposes some methods for insurance companies to fulfill the single presence policy, which are merger, consolidation, acquisition and other corporate actions. Based upon this background, this article then discusses what are the best method to be chosen as well as the procedures of such corporate actions with respect to how insurance companies may obtain OJK approval. This article also discusses upon the recent developments of single presence policy cases.

Page 10 of 23 | Total Record : 226

 8   9   10   11   12 

Filter by Year

2001 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Volume 25 Issue 1 (March 2025) Volume 24 Issue 2 (November 2024) Volume 24 Issue 1 (March 2024) Volume 23 Issue 2 (November 2023) Volume 23 No. 2 (November 2023) Volume XXII, No. 3 - March 2023 Volume XXIII, No. 1 - July 2023 Volume XXI, No. 3 - March 2022 Volume XXII, No. 2 - November 2022 Volume XXII, No. 1 - July 2022 Volume XX, No. 3 - March 2021 Volume XXI, No. 2 - November 2021 Volume XXI, No. 1 - July 2021 Volume XIX, No. 3 - March 2020 Volume XX, No. 2 - November 2020 Volume XX, No. 1 - July 2020 Volume XVIII, No. 3 - March 2019 Volume XIX, No. 2 - November 2019 Volume XIX, No. 1 - July 2019 Volume XVII, No. 3 - March 2018 Volume XVIII, No. 2 - November 2018 Volume XVIII, No. 1 - July 2018 Vol 11, No 2 (2011) Vol 11, No 1 (2011) Vol 6, No 2 (2006) Vol 6, No 1 (2006) Vol 5, No 3 (2006) Vol 5, No 2 (2005) Vol 5, No 1 (2005) Vol 4, No 3 (2005) Vol 4, No 2 (2004) Vol 4, No 1 (2004) Vol 3, No 3 (2004) Vol 2, No 3 (2003) Vol 2, No 2 (2002) Vol 2, No 1 (2002) Vol 1, No 3 (2002) Vol 1, No 2 (2001) Vol 1, No 1 (2001) More Issue