cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
lawreviewuph@gmail.com
Editorial Address
Lippo Karawaci, Tangerang - 15811
Location
Kota tangerang,
Banten
INDONESIA
LAW REVIEW
Published by Universitas Pelita Harapan
ISSN : 14122561     EISSN : 26211939     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Law Review is published by the Faculty of Law of Universitas Pelita Harapan and serves as a venue for scientific information in the field of law resulting from scientific research or research-based scientific law writing. Law Review was established in July 2001 and is published triannually in July, November, and March. Law Review provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge. The aim of this journal is to provide a venue for academicians, researchers, and practitioners for publishing original research articles or review articles. The scope of the articles published in this journal deals with a broad range of topics, including Business Law, Antitrust and Competition Law, Intellectual Property Rights Law, Criminal Law, International Law, Constitutional Law, Administrative Law, Agrarian Law, Medical Law, Adat Law, and Environmental Law.
Arjuna Subject : -
Articles 226 Documents
 9   10   11   12   13 
Perlindungan Kesehatan Masyarakat sebagai Justifikasi dari Tobacco Plain Packaging Act Jerry Shalmont; Richard Sebastian Sugianto
Law Review Volume XVIII, No. 1 - July 2018
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan | Lippo Karawaci, Tangerang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19166/lr.v0i1.1196

Abstract

 AbstractGlobalization and the rise of international trade of goods and services influence human health - can be both positive and negative. In order to strike a balance between trade and health, policy coherence at the country level is the key to achieve it. The first step towards policy coherence is the development of a good understanding of the issues, based on the analysis of the situation from both a health and trade perspective. This paper discusses on how to strike a balance between trade and health by referring to the latest plain packaging case which brought to WTO dispute settlement forum. After a long process, finally the Panel ruled in favor of the respondent, in this case Australia for their plain packaging policy. The Panel found that there is no alternative measure that can achieve the same objective – for public health which allows Australia to continue the implementation of their plain packaging policy.   Abstrak Globalisasi dan perkembangan perdagangan internasional pada barang maupun jasa mempengaruhi kesehatan manusia, dalam hal ini pengaruh dapat bersifat positif maupun negatif. Untuk dapat menyeimbangkan kepentingan perdagangan dan perlindungan kesehatan, koherensi kebijakan di tingkat negara memegang peranan yang penting. Langkah pertama dalam koherensi kebijakan ini dapat dimulai dengan adanya pemahaman yang baik terhadap isu terkait dengan didasarkan pada analisa situasi dari sisi perdagangan maupun kesehatan. Tulisan ini membahas tentang bagaimana menyeimbangkan kepentingan perdagangan dan kesehatan dengan mengacu pada studi kasus plain packaging yang dibawa pada sistem penyelesaian sengketa WTO. Setelah melewati proses yang panjang, akhirnya Panel WTO berpihak pada responden/pihak tergugat dalam kasus ini yaitu Australia. Panel menyatakan bahwa tidak ada kebijakan alternatif yang dapat diterapkan untuk dapat memenuhi tujuan yang sama, yakni perlindungan kesehatan masyarakat yang mana memperbolehkan Australia untuk tetap melanjutkan penerapan kebijakan plain packaging yang sudah dimulai sejak tahun 2012.
KAJIAN PRINSIP NON-INTERVENSI ASEAN DALAM KERANGKA ORGANISASI EKONOMI INTERNASIONAL Setiawan Wicaksono
Law Review Volume XVIII, No. 1 - July 2018
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan | Lippo Karawaci, Tangerang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19166/lr.v0i1.1158

Abstract

Violation on human rights in ASEAN untill today still happens in ASEAN. ASEAN as a international organization should be able to settle international conflicts and or national conflicts which affect international society. However, it appears ASEAN seems didn’t take conlicts in its members seriously and didn’t solve the problems. Instead helping member countries, ASEAN silently let ASEAN member countries to finish the cobflicts by itself. ASEAN as an international organisation and economoc regional integration has wider meaning than just an economic integration, its also hold social and integration between its members. Consequences are, ecah members have to realize to solve problems together to reach the AEC and ASEAN goals itself. This research use normative method with conceptual approach and teortical approach to find out why the principle and goals in ASEAN didn’t run corectly. Author find outs that there are several obstacles in ASEAN which are: there is still lack of commitment in ASEAN members, ASEAN ideologist which greatly adore the non-intervention principle, and ASEAN weakness in settling conflicts
PENDEKATAN HHUKUM DAN EKONOMI TERHADAP HUKUM INTERNASIONAL: MENYIGI RASIONALITAS NEGARA Eka An Aqimuddin
Law Review Volume XVIII, No. 2 - November 2018
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan | Lippo Karawaci, Tangerang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19166/lr.v18i2.1262

Abstract

Hukum internasional kontemporer saat ini harus menggunakan pendekatan interdisipliner. Hal ini dikarenakan isu hukum internasional sudah semakin terspesialisasi. Pendekatan hukum dan ekonomi dapat digunakan untuk menganalisis hukum internasional. Asumsi pendekatan ini adalah bahwa subjek merupakan makhluk rasional sehingga akan berusaha untuk mewujudkan preferensinya. Negara sebagai subjek hukum internasional dilihat dari pendekatan hukum dan ekonomi merupakan aktor rasional sehingga setiap tindakannya ditujukan untuk memenuhi preferensinya.
Pembatalan Akta Pembebanan Hak Tanggungan Wansan Bong
Law Review Volume XVIII, No. 2 - November 2018
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan | Lippo Karawaci, Tangerang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19166/lr.v18i2.1132

Abstract

AbstractLand Mortgage as one of the guarantee for debt, often times being misused by foreigners who try to gain land in the Republic of Indonesia area through illegitimate means. That matter often makes the content of a Land Mortgage deed to be against the law. In this excerpt the writer analyses three District Court Decisions from Denpasar with the legal matter of Illegal Land Mortgage Deed (APHT) in Indonesia. From the research result, not all Illegal Land Mortgage Deeds are voided. While the voided Land Mortgage Deeds, then the status of the creditor changed from preference to concurrent.Keywords: Mortgage AbstrakHak Tanggungan sebagai salah satu jaminan atas utang sering kali dipersalahgunakan oleh Warga Negara Asing yang ingin menguasai tanah di wilayah Republik Indonesia secara melawan hukum. Hal tersebut menjadikan seringnya Akta Pembebanan Hak Tanggungan yang memuat hal-hal yang melanggar hukum. Dalam penulisan ini Penulis menganalisis tiga putusan Pengadilan Negeri Denpasar dengan pokok perkara serupa mengenai APHT yang bertentangan dengan hukum di Indonesia. Dari hasil penelitian, tidak semua APHT yang bertentangan tersebut dibatalkan. Sedangkan untuk APHT yang dibatalkan, maka status Kreditor berubah dari preferen menjadi konkuren. Kata Kunci: Hak Tanggungan
KEADILAN BAGI KELOMPOK MINORITAS DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA MENURUT FILSAFAT HUKUM (Contoh Kasus Meliana di Medan Dituduh Melakukan Penodaan Agama) Zulianto Chairul; Veby Juniarti
Law Review Volume XVIII, No. 2 - November 2018
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan | Lippo Karawaci, Tangerang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19166/lr.v18i2.1258

Abstract

Keadilan telah menjadi salah satu topik yang paling penting sejak lahirnya filsafat Yunani. Sejak saat itu, keadilan telah menjadi bidang studi yang penting bagi para filsuf, politisi, ahli teologi, dan ahli hukum. Keadilan merupakan salah satu tujuan dasar hukum. Namun, hingga saat ini, tidak ada kesepakatan tentang bagaimana menentukan apakah sesuatu itu adil atau tidak. Persoalan keadilan ini menjadi semakin rumit seiring dengan perkembangan masyarakat. Keadilan berkaitan dengan banyak aspek kehidupan, salah satunya adalah hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak yang universal, yang menjadi hak setiap manusia, termasuk anggota dari kelompok minoritas. Namun, orang cenderung mengabaikan hak-hak dasar dan melupakan tujuan dasar hukum, yaitu keadilan bagi kelompok minoritas. Saat ini, hak-hak dasar kelompok minoritas terancam karena hukum cenderung mendukung kelompok mayoritas. Hukum seolah-olah takut pada kelompok mayoritas yang menguasai suatu negara. Akan tetapi, hal tersebut bukan merupakan suatu alasan untuk tidak menegakkan keadilan kepada seluruh masyarakat, baik kelompok minoritas maupun kelompok mayoritas. Tujuan hukum adalah mencapai keadilan, dan hukum tidak seharusnya digunakan sebagai alat untuk melindungi suatu kelompok tertentu.
LEGAL STANDING DEBITOR SELAMA MENGUASAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA Dwi Tatak Subagiyo
Law Review Volume XVIII, No. 2 - November 2018
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan | Lippo Karawaci, Tangerang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19166/lr.v18i2.1130

Abstract

ABSTRAKEksistensi lembaga jaminan fidusia, digunakan untuk menampung kebutuhan masyarakat akan pentingnya tambahan modal berupa dana dalam melakukan kegiatan usaha di bidang ekonomi dengan tetap menguasai benda modalnya itu digunakan dalam mempertahankan kegiatan usaha, sebagai agunan/jaminan memperoleh bantuan dana. Mengingat kedua lembaga jaminan yang ada dalam KUHPerdata yaitu gadai dan hipotek, tidak memberikan ruang dan tempat  bagi masyarakat yang mengembangkan usaha dengan perolehan dana dari lembaga keuangan. Legal standing debitor adanya prinsip fidusia, selama benda dijadikan objek jaminan, hak milik benda yang bersangkutan, diakui tetap ada pada debitor dan debitor selaku peminjam pakai benda. Sedangkan atas agunan yang bersangkutan, kreditor hanya sekedar mempunyai hak jaminan kebendaan dan bukan hak kepemilikan.Kaca Kunci: kedudukan hukum, debitor, objek fidusia ABSTRACTthis existence of fiduciary guarantee institution, is used to accommodate the society's need for the additional capital in the form of funds in conducting business activities in the field of economy while retaining the capital is used in maintaining business activities, as collateral get funding. In view of the two existing guarantee institutions in the Civil Code that are mortgage and mortgage, it does not provide space and place for the people who develop the business with the acquisition of funds from financial institutions.x  legal standing of the debtor in controlling fiduciary fiduciary goods under the fiduciary guarantee law, it is understood that the principle that as long as the object is used as the object of guarantee, the property rights of the object is recognized, it is still present to the debtor and debtor as the borrower with the object. While for the collateral concerned, the creditor only has the right of material security and not the right of ownership.Keywords: legal standing,debtor, object fiduciary.
EFEKTIFITAS PEMANTAUAN PERSIDANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH COURT MONITORING TEAM UNIVERSITAS GORONTALO BEKERJASAMA DENGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI Yusrianto Kadir
Law Review Volume XVIII, No. 2 - November 2018
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan | Lippo Karawaci, Tangerang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19166/lr.v18i2.1256

Abstract

Dalam rangka menciptakan peradilan yang bersih dan transparan sebagai wujud pencapaian tujuan hukum (kepastian, kemanfaatan, dan keadilan) Komisi Pemberantasan Korupsi Indonesia bekerja sama dengan 34 Perguruan Tinggi se Indonesia untuk melaksanakan kegiatan perekaman persidangan Tindak Pidana Korupsi secara audio dan visual. Tujuan kegiatan ini disamping sebagai wujud pemantauan dari sisi peradilan juga dimanfaatkan sebagai bahan kajian mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan perekaman ini untuk memperdalam kajian hukum acara pidana.Penelitian ini menghasilkan kajian berupa data empiric terhadap efektifitas kegiatan perekaman sidang tindak pidana korupsi. Dalam penelitian dikemukakan bahwa kegiatan pemantauan persidangan ini secara sistematis dilakukan untuk karena secara substansi hukum telah memperoleh pengakuan secara hukum, namun masih beberapa hambatan dalam sisi teknisnya, terkait sikap korporatif pihak pengadilan dalam mendukung kegiatan perekaman ini.
PROBLEMATIKA TERHADAP KESALAHAN PENANGKAPAN TERSANGKA (ERROR IN PERSONA) PADA KASUS HASAN BASRI Sabungan Sibarani
Law Review Volume XVIII, No. 2 - November 2018
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan | Lippo Karawaci, Tangerang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19166/lr.v18i2.1318

Abstract

Problematika terhadap kesalahan penangkapan tersangka (error in persona) adalah sebuah kekeliruan besar dan merupakan suatu bentuk pelangaran Hak Asasi Manusia (HAM) dan viktimologi menjadi usaha untuk menghadapi dan menanggulangi masalah kejahatan dalam berbagai bidang kehidupan di dunia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui problematika terhadap kesalahan penangkapan tersangka (error in persona) pada kasus Hasan Basri. Permasalahannya yang dihadapi adalah bagaimaan akibat hukum terhadap kesalahan penangkapan tersangka (error in persona) pada kasus Hasan Basri. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian hukum normatif. Metode hukum normatif adalah metode penelitian yang menggunakan bahan kepustakaan untuk membahas permasalahan hukum yang ada. Hendaknya dalam melakukan suatu penangkapan, penyidik harus benar-benar memperhatikan ketentuan aturan hukum acara. Selain itu sanksi bagi penyidik yang melakukan salah tangkap yang terlibat paling tidak berupa sanksi moral maupun sanksi disipliner dan seharusanya penerapan sanksi pidana menjadi pembelajaran untuk meningkatkan kinerja POLRI agar lebih professional dan menjunjung keadilan.
PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM ADVOKAT MAGANG YANG BERACARA DI PENGADILAN TERKAIT DENGAN PROFESI ADVOKAT Margo Hadi Pura
Law Review Volume XVIII, No. 3 - March 2019
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pelita Harapan | Lippo Village, Tangerang 15811 - Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19166/lr.v18i3.1449

Abstract

Kehidupan masyarakat dikendalikan oleh suatu hukum dasar yang dikenal dengan nama undang-undang dasar atau konstitusi, yaitu hukum dasar tertulis yang menjadi pangkal gerak, dasar dan orientasi dari perjalanan kehidupan tersebut.Profesi pada hakekatnya adalah pekerjaan tetap yang berwujud karya pelayanan yang dijalankan dengan penguasaan dan penerapan pengetahuan di bidang ilmu tertentu yang pengembangannya dihayati sebagai panggilan hidup dan pelaksanaan terkait pada nilai-nilai tertentu yang dilandasi semangat pengabdian terhadap sesama manusia demi kepentingan umum serta berakar pada penghormatan dan upaya menjunjung tinggi martabat manusia. Profesi adalah pekerjaan tetap bidang tertentu berdasarkan keahlian khusus yang dilakukan secara bertanggungjawab dengan tujuan memperoleh penghasilan. Apabila profesi itu berkenaan dengan bidang hukum, maka profesi itu disebut profesi hukum. Profesi hukum merupakan salah satu profesi yang menuntut pemenuhan nilai moral dari pengembangannya. Nilai moral itu merupakan kekuatan yang mengarahkan dan mendasari perbuatan luhur. Dua hal yang menjadi fokus artikel ini adalah mengenaipertanggungjawaban advokat magang yang sudah beracara kaitannya dengan profesi advokat.
KEPASTIAN HUKUM BAGI PENGHUNI SATUAN RUMAH SUSUN MELALUI PEMBENTUKAN PERHIMPUNAN PEMILIK DAN PENGHUNI SATUAN RUMAH SUSUN Azisyiah Izzattisselim
Law Review Volume XVIII, No. 3 - March 2019
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pelita Harapan | Lippo Village, Tangerang 15811 - Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19166/lr.v18i3.1114

Abstract

Rumah susun adalah suatu bangunan yang mempunyai ciri khas, yaitu adanya hak atas bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama dalam suatu kesatuan rumah susun. Oleh karenanya rumah susun harus memiliki suatu Badan yang mengatur manajemen dari rumah susun tersebut, dengan tugas utamanya adalah sebagai pihak yang mewakili seluruh pemilik atau penghuni rumah susun dalam melakukan perbuatan hukum atas nama pemilik atau penghuni rumah susun, yang di dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2011 disebut Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS), dimana pembentukan PPPSRS adalah sebuah kewajiban. Namun dalam penerapannya, tidak semua rumah susun mempunyai PPPSRS dan peraturan perundang-undangan tentang PPPSRS masih belum jelas dan rinci serta sanksi yang diberikan masih belum tegas

Page 11 of 23 | Total Record : 226

 9   10   11   12   13 

Filter by Year

2001 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Volume 25 Issue 1 (March 2025) Volume 24 Issue 2 (November 2024) Volume 24 Issue 1 (March 2024) Volume 23 Issue 2 (November 2023) Volume 23 No. 2 (November 2023) Volume XXII, No. 3 - March 2023 Volume XXIII, No. 1 - July 2023 Volume XXI, No. 3 - March 2022 Volume XXII, No. 2 - November 2022 Volume XXII, No. 1 - July 2022 Volume XX, No. 3 - March 2021 Volume XXI, No. 2 - November 2021 Volume XXI, No. 1 - July 2021 Volume XIX, No. 3 - March 2020 Volume XX, No. 2 - November 2020 Volume XX, No. 1 - July 2020 Volume XVIII, No. 3 - March 2019 Volume XIX, No. 2 - November 2019 Volume XIX, No. 1 - July 2019 Volume XVII, No. 3 - March 2018 Volume XVIII, No. 2 - November 2018 Volume XVIII, No. 1 - July 2018 Vol 11, No 2 (2011) Vol 11, No 1 (2011) Vol 6, No 2 (2006) Vol 6, No 1 (2006) Vol 5, No 3 (2006) Vol 5, No 2 (2005) Vol 5, No 1 (2005) Vol 4, No 3 (2005) Vol 4, No 2 (2004) Vol 4, No 1 (2004) Vol 3, No 3 (2004) Vol 2, No 3 (2003) Vol 2, No 2 (2002) Vol 2, No 1 (2002) Vol 1, No 3 (2002) Vol 1, No 2 (2001) Vol 1, No 1 (2001) More Issue