cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
lawreviewuph@gmail.com
Editorial Address
Lippo Karawaci, Tangerang - 15811
Location
Kota tangerang,
Banten
INDONESIA
LAW REVIEW
Published by Universitas Pelita Harapan
ISSN : 14122561     EISSN : 26211939     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Law Review is published by the Faculty of Law of Universitas Pelita Harapan and serves as a venue for scientific information in the field of law resulting from scientific research or research-based scientific law writing. Law Review was established in July 2001 and is published triannually in July, November, and March. Law Review provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge. The aim of this journal is to provide a venue for academicians, researchers, and practitioners for publishing original research articles or review articles. The scope of the articles published in this journal deals with a broad range of topics, including Business Law, Antitrust and Competition Law, Intellectual Property Rights Law, Criminal Law, International Law, Constitutional Law, Administrative Law, Agrarian Law, Medical Law, Adat Law, and Environmental Law.
Arjuna Subject : -
Articles 226 Documents
 10   11   12   13   14 
INTEGRATING LAW AND ECONOMICS IN INDONESIA Maria GS Soetopo
Law Review Volume XVIII, No. 3 - March 2019
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pelita Harapan | Lippo Village, Tangerang 15811 - Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19166/lr.v18i3.1493

Abstract

The application of “Law and Economics” dates back to 1,500 years ago, and has been applied in many eras. In the 20thCentury, Ronald Coase, pioneered the study of law and economics which was further elaborated by Richard Posner with a new synonimously interchangeable terminology,Economic Analysis of Law (EAL). EAL uses an economic method to analyze how changes in the law affect the allocation and distribution of wealth in society.  This has provided a foundation of a market approach to the legal decision-making process through the use of varioustechniques including Cost Benefit Analysis (CBA), Cost Effective Analysis (CEA), and Regulatory Impact Assessment (RIA).  As one of the most commonly used techniques, CBA quantifies the objectives of the law with an ultimate goal of maximizing benefits and minimizing costs. It is an analytical tool which searches for variables to indicate economic efficiency. As the legislative drafting process in Indonesia lacks a concrete and measured analytical tool, embedding the law and economics methodology within the regulatory making mechanism can provide more effective laws and regulations. As the world experiences uncertainties during the globalization era, it is imperative for any country to integrate law and economics in the regulatory governance framework to reach a common goal: the maximization of social welfare as enshrined in Article 33 of the 1945 Indonesian Constitution.
PERAN DAN PERLINDUNGAN WHISTLEBLOWER (PARA PENGUNGKAP FAKTA) DALAM RANGKA MEMBERANTAS TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA Yopi Gunawan
Law Review Volume XVIII, No. 3 - March 2019
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan | Lippo Karawaci, Tangerang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19166/lr.v18i3.1201

Abstract

Tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan Negara, perekonomian Negara, menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional bahkan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara konvensional dewasa ini dinilai tidak efektif dan evisien dalam memberantas maraknya tindak pidana korupsi ini. Hal ini dikarenakan, tindak pidana korupsi semakin marak terjadi dari waktu ke waktu. Penelitian ini ditempuh melalui metode penelitian yuridis normatif dan perbandingan hukum. Jenis data yang dipergunakan pada penelitian ini dititkberatkan pada data sekunder yang terbagi dalam bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Adapun pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan studi dokumentasi dan studi kepustakaan sedangkan metode analisis data yang dilakukan pada penelitian ini bersifat kualitatif dan deskriptif. Tujuan dilakukannya penelitiuan ini adalah untuk mengetahui sejauh mana peranan whistleblowerdalam penegakan hukum (law enforcement) di Indonesia?Apakah dalam sistem hukum di Indonesia telah mengakomodir perlindungan terhadap whistleblower? dan bentuk perlindungan seperti yang dapat diberikan kepadawhistleblower? Oleh sebab itu, timbul kesadaran para penegak hukum untuk memberdayakan para pengungkap fakta (whistleblower) sebagai sarana untuk memutus rantai korupsi.Para pengungkap fata memiliki peran yang sangat strategis dalam membongkar dan mengungkapkan adanya tindak pidana korupsi dan pihak-pihak yang terlibat didalamnya. Namun demikian, keberadaan para pengungkap fakta (whistleblower) ini perlu dilindungi secara tegas oleh hukum karena peranannya yang dapat membahayakan dirinya sendiri dan/atau keluarganya.
DAMPAK PENIADAAN PARALEGAL DALAM PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA KELOMPOK MASYARAKAT MISKIN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 P/HUM/2018 Jeffri Pri Martono
Law Review Volume XVIII, No. 3 - March 2019
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pelita Harapan | Lippo Village, Tangerang 15811 - Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19166/lr.v18i3.1298

Abstract

Pemberian bantuan hukum merupakan bentuk tanggung jawab negara bagi kelompok masyarakat miskin sebagai perwujudan kepada akses keadilan. Hal ini merupakan jaminan dari negara terhadap setiap orang dalam rangka mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum sebagai bentuk perlindungan dari pada hak asasi manusia. Pemberian bantuan hukum merupakan suatu kewajiban negara sebagaimana hal ini diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang dinyatakan dalam Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana / KUHAP), bahkan ditekankan lagi sebagai hal yang wajib adanya dalam Pasal 56 KUHAP. Akan tetapi pemberian bantuan hukum saat ini belum menjangkau seluruh masyarakat Indonesia dikarenakan adanya keterbatasan pelaksanaan bantuan hukum itu sendiri. Dalam hal mengisi keterbatasan tersebut dimunculkan peran paralegal untuk meningkatkan pemberian bantuan hukum terhadap kelompok masyarakat miskin. Pasca munculnya Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 22 P/HUM/2018 yang membatalkan peran dari pada paralegal yang dinyatakan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum telah memberikan dampak terhadap kelompok masyarakat miskin dalam mencari keadilan. Dalam hal ini peran advokat sebagai profesi terhormat yang dalam menjalankan profesinya harus dimunculkan dan apalagi hal tersebut merupakan suatu kewajiban dalam menjalankan perintah baik dari pada undang-undang maupun kode etik profesi advokat dalam rangka memberikan bantuan secara cuma-cuma setelah dicabutnya Pasal 11 dan Pasal 12 Permenkumham Tentang Paralegal, yang sebenarnya telah diatur sebelumnya dalam Pasal 22 UU Advokat.
URGENSI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TOKO ONLINE DI MEDIA SOSIAL Reggiannie Christy Natalia
Law Review Volume XVIII, No. 3 - March 2019
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pelita Harapan | Lippo Village, Tangerang 15811 - Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19166/lr.v18i3.1407

Abstract

E-commerce Indonesia telah berkembang dengan sangat pesat dan hadir dalam berbagai model bisnis. Salah satu jenis e-commerce yang masih sulit terjamah oleh hukum adalah klasifikasi bisnis toko online di media sosial. Apalagi, sampai sekarang Indonesia belum memilik suatu perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang e-commerce. Ketika terjadi pelanggaran dalam transaksi online, maka para konsumen harus mencari perlindungan dari peraturan yang berbeda-beda. Selain itu, walaupun perundang-undangan tersebut dapat menjadi dasar bagi kerugian yang timbul dalam e-commerce, namun dengan kerumitan dalam penyelesaian sengketa yang ada cenderung membuat kehadiran mereka kurang efektif bagi para konsumen. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisa perlindungan hukum apa saja yang sudah tersedia dan peraturan apa yang harus ditingkatkan untuk menjawab urgensi perlindungan hukum bagi konsumen toko online di media sosial. 
PERKEMBANGAN BENTUK PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA KORPORASI Togi Pangaribuan
Law Review Volume XIX, No. 1 - July 2019
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan | Lippo Karawaci, Tangerang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19166/lr.v19i1.1679

Abstract

Pembangunan nasional Indonesia yang pesat berpengaruh pula terhadap pertumbuhan ekonomi yang semakin baik. Hal ini tentu tidak terlepas dari keberadaan korporasi sebagai pelaku bisnis dan usaha yang turut menyumbangkan pendapatan bagi negara baik secara langsung maupun tidak langsung, misalnya melalui penyediaan lapangan pekerjaan atau pembayaran pajak. Kehadiran korporasi yang terus berkembang baik dari segi jumlah maupun jenis dan lingkup usaha dan bisnisnya tentu menimbulkan persaingan yang semakin ketat. Dalam keadaan ini, timbul kesadaran bahwa ada kemungkinan praktek bisnis korporasi dilakukan dengan melakukan pelanggaran hukum, termasuk hukum pidana. Oleh sebab itu, hukum dan peraturan perundang-undangan juga dituntut untuk berkembang untuk menghindari kemungkinan tersebut, salah satunya dengan melihat korporasi sebagai suatu subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban, termasuk pertanggungjawaban pidana.
RELAKSASI PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DALAM DISKURSUS HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA Andreas Tedy Mulyono
Law Review Volume XIX, No. 1 - July 2019
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan | Lippo Karawaci, Tangerang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19166/lr.v19i1.1594

Abstract

AbstractEnvironmental law related to natural resource management in Indonesia should have to achieve national food and energy security. Juggling and smuggling in the natural resource law may injure community justice (equity) and national economic (economy). Law enforcement in the name of ecology has the potential to criminalize people and cause social problems. The aim of this  paper is to explain the existence of environmental law and the legal system for managing natural resources in meeting national food and energy needs. To respond the problem(s) arised, therefore the study is conducted through a qualitative research by examining various laws and regulations, relevant theories and concepts, and several court decisions between the period of 2016-2019. In conclusion: the system space of law for managing natural resources has not prioritized the function of law as a protector and driver of a prosperous society. It needs a systemic relaxation of legal system (legal substance, legal structure, and legal culture) towards advancing food and energy sovereignty. Such relaxation should proceed, not only at the legislative drafting stage, but also at  judicative stage in order to accelerate the people-awareness stage heading to the ius constituendum.Keywords: advancing food and energy sovereignty, natural resource management,  systemic relaxation AbstrakHukum lingkungan hidup terkait pengelolaan sumber daya alam di Indonesia semestinya berupaya mencapai ketahananpangan dan energi nasional. Jumpalitan dan penyelundupan hukum sumber daya alam dapat mencederai keadilan masyarakat (equity) dan kepentingan ekonomi nasional (economy).  Penegakan hukum yang mengatasnamakan pelestarian (ecology) berpotensi menyebabkan kriminalisasiterhadap masyarakat dan menimbulkan permasalahan sosial. Paper ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana eksistensi hukum lingkungan hidup dan sistem hukum pengelolaan sumber daya alam dalam memenuhi kebutuhan pangan dan energi nasional. Untuk menjawabnya, telah dilakukanpenelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif dengan mengkaji berbagai ketentuan, teori dan konsep yang relevan, serta beberapa putusan pengadilan antara tahun 2016-2019. Kesimpulannya: ruang gerak sistem hukum pengelolaan sumber daya alam belum memprioritaskan fungsi hukum sebagai pelindung dan pendorong kesejahteraan. Perlurelaksasi sistemik terhadap sistem hukum (substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum) demi kedaulatan pangan dan energi yang berkemajuan.  Relaksasi sistemikbukan hanya pada tahap perancangan legislasi tetapi juga pada tahap yudikatif demi meningkatkan kesadaranmasyarakat menuju hukum yang dicita-citakan pada masa yang akan datang.Kata kunci: kedaulatan pangan dan energi yang berkemajuan, pengelolaan sumber daya alam, relaksasisistemik
KEADILAN BAGI WAJIB PAJAK YANG PATUH PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PENGAMPUNAN PAJAK Edy Gunawan
Law Review Volume XIX, No. 2 - November 2019
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan | Lippo Karawaci, Tangerang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19166/lr.v0i2.1592

Abstract

Norma hukum Keadilan bagi Wajib Pajak yang patuh pasca Pengampunan Pajak dapat dipahami sebagai bentuk keadilan komutatif dan keadilan prosedural. Parameter norma hukum kewajaran dalam pemungutan pajak dapat dilihat dari adanya perlakuan yang adil dan setara terhadap Wajib Pajak serta adanya perlindungan warga negara dari tindakan pemerintahan penguasa dalam pemungutan suara untuk pemungutan pajak itu sendiri. Efektivitas norma hukum keadilan bagi Wajib Pajak yang patuh pasca Pengampunan Pajak dapat diwujudkan dengan meningkatkan dan mengembangkan lima faktor penegakan hukum perpajakan yang memenuhi nilai-nilai Keadilan komutatif yang memperlakukan semua orang sama dan sama seperti pelaksanaan keadilan prosedural murni. Menetapkan keadilan dengan mengacu pada konsep keadilan prosedural murni dan keadilan komutatif, Keadilan akan menciptakan kepastian hukum bagi masyarakat adil yang terkait dengan tax amnesty yang merupakan rekonsiliasi nasional untuk menghapus kesalahan masa lalu Wajib Pajak, sehingga keadilan dan kenyamanan dalam upaya yang diharapkan buat kepatuhan bagi Wajib Pajak.
INKONSISTENSI REGULASI DI BIDANG KESEHATAN DAN IMPLIKASI HUKUMNYA TERHADAP PENYELESAIAN PERKARA MEDIK DI INDONESIA Jovita Irawati
Law Review Volume XIX, No. 1 - July 2019
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan | Lippo Karawaci, Tangerang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19166/lr.v19i1.1551

Abstract

AbstractAs an institution authorized to deal with legal complaints concerning improper health services, Indonesian Medical Disciplinary Honorary Assembly (MKDKI) has the task of determining whether there are malpractices made by doctors or dentists in the application of medical disciplines in terms of medical professional standards. This authority is stipulated in Article 66 (1) Law Number 29 of 2004 concerning Medical Practice. However, disharmony which occurs between such article and article 66 (3) as well as several health related law in Indonesia seems like negating MKDKI role in determining the element of negligence at the time of an alleged violation such as medical malpractice. Based on this condiion, the study was conducted to examine the impact of such legal disharmony in the practices and services of  Indonesian health sector. Keywords: Medical Law, Patient’s Right, Existence of MKDKI AbstrakSebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam menangani pengaduan atas pelayanan kesehatan, Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) memiliki tugas untuk menentukan ada tidaknya kesalahan yang dilakukan oleh dokter atau dokter gigi dalam penerapan disiplin ilmu kedokteran dan kedokteran gigi yang tidak sesuai dengan standar profesi medik. Kewenangan ini tercantum dalam ketentuan Pasal 66 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Akan tetapi, disharmoni antara ketentuan Pasal 66 Ayat (1) dengan Ayat (3) dan beberapa regulasi yang terkait dengan bidang kesehatan seakan menegaskan peranan MKDKI dalam menentukan unsur kelalaian pada saat suatu dugaan pelanggaran seperti malpraktik medik. Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji tentang akibat hukum dari disharmoni peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan itu serta dampaknya terhadap praktik kedokteran Indonesia. Melalui tulisan ini diharapkan dapat diperoleh kesimpulan dan saran-saran yang relevan yang dapat diterapkan untuk mewujukan pembangunan kesehatan yang berkualitas untuk masyarakat. Kata Kunci: Hukum Kesehatan, Hak Pasien, Eksistensi MKDKI
IMPLIKASI PENAFSIRAN HAK MENGUASAI NEGARA OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP POLITIK HUKUM AGRARIA PADA PULAU-PULAU KECIL DI INDONESIA Nina Amelia Novita Sari; Ezra Tambunan; Patricia Inge Felany; Xavier Nugraha
Law Review Volume XIX, No. 2 - November 2019
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan | Lippo Karawaci, Tangerang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19166/lr.v0i2.1874

Abstract

Salah satu pengaturan Indonesia sebagai negara kesejahteraan (welfare state), dapat dilihat dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 dijelaskan bahwa,”bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran untuk rakyat. Hal ini menunjukan bahwa terdapat “hak menguasai negara” yang dimiliki oleh negara, terhadap seluruh wilayah Indonesia, termasuk pulau-pulau kecil. Hal ini menimbulkan problematika, yaitu apa yang dimaksud dengan “hak menguasai negara”? Bagaimana implikasi pengaturan “hak menguasai negara” terhadap politik hukum agraria bagi pulau-pulau kecil? Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menemukan hukum yang sesuai untuk diterapkan secara konkrit guna menyelesaikan suatu masalah.   Penelitian ini bertujuan untuk menjawab mengenai pemaknaan konsep “hak menguasai negara” dan implikasi konsep “hak menguasai negara” dalam politik hukum agraria bagi pulau-pulau kecil. Berdasarkan penelitian ini, ditemukan bahwa  “hak menguasai negara” ditafsirkan sebagai yurisprudensi tetap (fasten jurisprudence) oleh Mahkamah Konstitusi. Hal ini dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-I/2003,Nomor 002/PUU-I/2003, dan Nomor 058-059-060-063/PUU-II/2004 yang menafsirkan secara konstan “hak menguasai negara”, sebagai perbuatan merumuskan kebijakan (beleid), merumuskan pengaturan (regelendaad), melakukan pengurusan (bestuurdaad), melakukan pengelolaan (beheersdaad), dan melakukan pengawasan (toezichthoudensdaad). Penafsiran “hak menguasai negara” oleh Mahkamah Konstitusi tersebut berimplikasi pada politik hukum agraria pada pengelolaan pulau-pulau kecil yang diejawantahkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil. Melalui pengaturan tersebut, diharapkan dapat menjamin terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat di pulau-pulau kecil.
CUSTOMER DUE DILIGENCE DALAM MENCEGAH TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG MELALUI LEMBAGA PERBANKAN Eko Prakoso Johannes
Law Review Volume XIX, No. 1 - July 2019
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan | Lippo Karawaci, Tangerang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19166/lr.v19i1.1466

Abstract

The ease of conducting a banking transactions makes it vulnerable to become a vehicle for money laundering. The purpose of this article is to understand the existence and procedure of Customer Due Diligence (CDD) principles in banking to prevend money laundering that is based on the Financial Services Authority Regulation Number 12/POJK.01/2017. The research method used is normative juridical legal research using a statute approach. The result of the study show that the Bank as a Financial Services Provider is required to implement a Customer Due Diligence (CDD) principle to ensure that every banking transactions are in accordance with the profile, characteristics and/or transaction patterns of prospective customers, customers or walk in customers (WIC). Banks are required to report suspicious banking transactions to Financial Transaction Reports and Analysis Center (PPATK).

Page 12 of 23 | Total Record : 226

 10   11   12   13   14 

Filter by Year

2001 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Volume 25 Issue 1 (March 2025) Volume 24 Issue 2 (November 2024) Volume 24 Issue 1 (March 2024) Volume 23 No. 2 (November 2023) Volume 23 Issue 2 (November 2023) Volume XXII, No. 3 - March 2023 Volume XXIII, No. 1 - July 2023 Volume XXI, No. 3 - March 2022 Volume XXII, No. 2 - November 2022 Volume XXII, No. 1 - July 2022 Volume XX, No. 3 - March 2021 Volume XXI, No. 2 - November 2021 Volume XXI, No. 1 - July 2021 Volume XIX, No. 3 - March 2020 Volume XX, No. 2 - November 2020 Volume XX, No. 1 - July 2020 Volume XVIII, No. 3 - March 2019 Volume XIX, No. 2 - November 2019 Volume XIX, No. 1 - July 2019 Volume XVII, No. 3 - March 2018 Volume XVIII, No. 2 - November 2018 Volume XVIII, No. 1 - July 2018 Vol 11, No 2 (2011) Vol 11, No 1 (2011) Vol 6, No 2 (2006) Vol 6, No 1 (2006) Vol 5, No 3 (2006) Vol 5, No 2 (2005) Vol 5, No 1 (2005) Vol 4, No 3 (2005) Vol 4, No 2 (2004) Vol 4, No 1 (2004) Vol 3, No 3 (2004) Vol 2, No 3 (2003) Vol 2, No 2 (2002) Vol 2, No 1 (2002) Vol 1, No 3 (2002) Vol 1, No 2 (2001) Vol 1, No 1 (2001) More Issue