cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
lawreviewuph@gmail.com
Editorial Address
Lippo Karawaci, Tangerang - 15811
Location
Kota tangerang,
Banten
INDONESIA
LAW REVIEW
Published by Universitas Pelita Harapan
ISSN : 14122561     EISSN : 26211939     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Law Review is published by the Faculty of Law of Universitas Pelita Harapan and serves as a venue for scientific information in the field of law resulting from scientific research or research-based scientific law writing. Law Review was established in July 2001 and is published triannually in July, November, and March. Law Review provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge. The aim of this journal is to provide a venue for academicians, researchers, and practitioners for publishing original research articles or review articles. The scope of the articles published in this journal deals with a broad range of topics, including Business Law, Antitrust and Competition Law, Intellectual Property Rights Law, Criminal Law, International Law, Constitutional Law, Administrative Law, Agrarian Law, Medical Law, Adat Law, and Environmental Law.
Arjuna Subject : -
Articles 226 Documents
 14   15   16   17   18 
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR BANK MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA [Legal Protection for Bank Debtors According to the Laws and Regulations in Indonesia] Sahat Marulitua Sihombing
Law Review Volume XXI, No. 1 - July 2021
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan | Lippo Karawaci, Tangerang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19166/lr.v0i0.3758

Abstract

The main activity of commercial banks is providing credit. In providing credit, banks are required to make a careful assessment of the business feasibility of a debtor, by applying the Prudent Banking Principle and Know Your Customer (KYC) Principle. The legal relationship between a bank and a debtor customer is based on an agreement, where the relationship must be based on an agreement and the principle of balance between the two parties. Because the bank as the creditor wants the credit to be returned by the debtor as agreed, the bank becomes dominant in determining the terms of credit, including in designing the substance of the credit agreement. This article will analyze the extent of legal protection for bank debtors according to the laws and regulations in Indonesia. The research is normative juridical method, the legal materials used consist of primary legal materials in the form of laws and derivative regulations, secondary legal materials in the form of books and journals in the field of law, and tertiary legal materials in the form of law dictionaries and encyclopedias. The data used in this research is secondary data. The results show that normative statutory regulations contain legal protection for debtor customers, but in reality, because banks need security for their credit repayments, the clause in the credit agreement does not pay attention to the principle of balance and does not accommodate the rights of the debtor. It is the bank that dominates the design of the credit agreement and as a result, the substance is made more in favor of the bank. The debtor is in a position that must accept the contents of the agreement because he really needs credit, and the debtor has no other choice.Bahasa Indonesia Abstrak: Kegiatan utama bank umum adalah memberikan kredit. Dalam memberikan kredit, bank wajib melakukan penilaian yang seksama atas kelayakan usaha debitur, dengan menerapkan Prudent Banking Principle dan Know Your Customer (KYC) Principle. Hubungan hukum antara bank dengan nasabah debitur didasarkan pada perjanjian, di mana hubungan dimaksud harus didasari kata sepakat dan adanya asas keseimbangan di antara kedua belah pihak. Karena bank sebagai kreditur menginginkan agar kredit dapat dikembalikan debitur sesuai dengan yang diperjanjikan, bank menjadi dominan dalam menentukan syarat-syarat kredit termasuk dalam merancang substansi perjanjian kreditnya. Artikel ini akan menganalisis sejauh mana perlindungan hukum bagi debitur bank menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia. Penelitian yang dilakukan bersifat yuridis normatif. Adapun bahan hukum yang dipergunakan terdiri dari bahan hukum primer berupa undang-undang dan peraturan turunannya, bahan hukum sekunder berupa buku-buku dan jurnal di bidang hukum, dan bahan hukum tersier berupa kamus dan ensiklopedia hukum. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan secara normatif telah memuat perlindungan hukum bagi nasabah debitur, namun dalam kenyataannya karena bank memerlukan keamanan atas pengembalian kreditnya, klausula dalam perjanjian kredit kurang memperhatikan asas keseimbangan dan kurang mengakomodasi hak-hak debitur. Pihak bank lah yang dominan mendisain perjanjian kredit dan sebagai akibatnya, substansinya dibuat lebih banyak memihak bank. Debitur berada pada posisi yang harus menerima isi perjanjian dimaksud karena dia sangat membutuhkan kredit, dan debitur tidak mempunyai pilihan lain.
KEABSAHAN PERJANJIAN PINJAMAN MELALUI PENYELENGGARA TEKNOLOGI FINANSIAL TIDAK TERDAFTAR [Validity of Loan Agreement through Unauthorized Financial Technology] Setiawan Wicaksono
Law Review Volume XXI, No. 1 - July 2021
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan | Lippo Karawaci, Tangerang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19166/lr.v0i0.3275

Abstract

The practice of fintech (financial technology) as regulated in POJK Number 77/POJK.01/2016 called Information Technology-Based Borrowing and Lending Services (LPMUBT). The parties involved are loan recipients, lenders, and technology-based money borrower. Online lending through fintech different from borrowing in general, fintech involves the Information Technology-Based Borrowing and Lending Service Provider (PLPMUBT). PLPMUBT acts as a marketplace unite lenders and loan recipients. When a loan recipient makes a money loan, an agreement occurs between the lender and the loan recipient (Article 18 letter b POJK Number 77/POJK.01/2016) it is valid because made based on POJK Number 77/POJK.01/2016. PLPMUBT is an institution that has obtained a permit from the Service Authority. At present, many PLPMUBT are not registered in OJK are doing activities in the fintech sector. The problem is loan agreement between the loan recipient and the lender is carried out through an unregistered PLPMUBT. The purpose of this study is to analyze the validity of the loan agreement made through unregistered PLPMUBT so that it is necessary to study the validity of the agreement between the loan recipient and the lender in order to meet legal certainty, especially in the agreement. The research method used is normative juridical, which examines the application of the norms in positive law. The results of this study are the agreement between the lender and the recipient of the loan is valid even though it is made through an unregistered LPMUBT operator.Bahasa Indonesia Abstrak: Praktik fintech (financial technology) sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 77/POJK.01/2016 disebut sebagai Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBT). Para pihak yang terlibat adalah Penerima pinjaman, Pemberi pinjaman, dan Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Pinjam meminjam secara online melalui fintech memiliki perbedaan dengan pinjam meminjam umumnya, pada fintech melibatkan Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (PLPMUBT). PLPMUBT berperan sebagai marketplace yang mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman. Pada saat penerima pinjaman melakukan pinjaman uang, terjadilah perjanjian antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman (Pasal 18 huruf b POJK Nomor 77/POJK.01/2016). Perjanjian antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman sah bila dilakukan berdasarkan POJK Nomor 77/POJK.01/2016. Pada kondisi demikian, PLPMUBT adalah lembaga yang telah mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan. Pada saat ini, banyak PLPMUBT yang tidak terdaftar di OJK melakukan kegiatan di bidang fintech. Masyarakat (penerima pinjaman) seringkali tidak mengetahui legalitas PLPMUBT dan melakukan pinjaman uang. Perjanjian pinjam meminjam yang dilakukan melalui PLPMUBT terdaftar, jelas adalah suatu perjanjian yang sah. Permasalahan yang muncul adalah pada perjanjian pinjam meminjam antara penerima pinjaman dengan pemberi pinjaman dilakukan melalui PLPMUBT tidak terdaftar. Tujuan penelitian ini adalah menganalisa keabsahan perjanjian pinjaman yang dilakukan melalui PLPMUBT tidak terdaftar, sehingga perlu dikaji keabsahan perjanjian antara penerima pinjaman dan pemberi pinjaman dalam rangka memenuhi kepastian hukum khususnya dalam perjanjian. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Hasil penelitian ini perjanjian antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman adalah sah walaupun dilakukan melalui penyelenggara LPMUBT tidak terdaftar.
SKEMA DESENTRALISASI ASIMETRIS PASCA BERLAKUNYA UU CIPTA KERJA [The Decentralization Scheme after the Implementation of the Omnibus Law] Fradhana Putra Disantara; Azzahra Ayu Sabilla; Raraniken Ayuning Bintari
Law Review Volume XXI, No. 2 - November 2021
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pelita Harapan | Lippo Village, Tangerang 15811 - Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19166/lr.v0i2.3936

Abstract

The problems of implementing decentralization and principle of centralization cause emergence the concept of asymmetric decentralization. The concept of asymmetric decentralization is believed to be able to handle and overcome various conflicts between central government and local governments. However, in Indonesia the implementation of asymmetric decentralization experienced dynamics idea after the enactment of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation law (Omnibus Law). This type of research is legal research. This study uses a statutory and conceptual approach by using primary and secondary legal materials. The two legal materials are inventoried to obtain a prescriptive legal analysis, as well as providing a holistic conceptual study of legal issues discussed. This legal research aims to analyze the dynamics of decentralization as the cause of the birth of asymmetric decentralization and analyze the implementation of asymmetric decentralization in Indonesia after enactment of Job Creation Law. The results of this study stated that the idea of asymmetric decentralization was caused by failure of implementation of the key to success of decentralization. Furthermore, the implementation of asymmetric decentralization was reduced by the introduction of the Job Creation Law, because of the presence of various provisions in the Job Creation Law which tend to be oriented towards re-centralization. Suggestions that can be done is to conduct a material test on various provisions that include a “greater” authority of the central government in the asymmetrical decentralized regional autonomy circles.Bahasa Indonesia Abstrak: Problematika penerapan desentralisasi dan asas sentralisasi menyebabkan munculnya konsep desentralisasi asimetris. Konsep desentralisasi asimetris dipercaya dapat menangani dan menanggulangi berbagai konflik antarpemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Meskipun demikian, di Indonesia implementasi gagasan desentralisasi asimetris mengalami dinamika pasca berlakunya Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker) atau Ominbus Law. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual dengan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Kedua bahan hukum tersebut diinventarisasi untuk mendapatkan analisis hukum yang bersifat preskriptif, serta memberikan studi konseptual holistik tentang masalah hukum yang dibahas. Penelitian hukum ini bertujuan untuk menganalisis dinamika desentralisasi sebagai sebab lahirnya desentralisasi asimetris, serta menganalisis penerapan desentralisasi asimetris dalam otonomi daerah di Indonesia pasca berlakunya UU Ciptaker. Hasil penelitian menyatakan bahwa gagasan desentralisasi asimetris disebabkan kegagalan dari implementasi dari kunci keberhasilan desentralisasi. Selanjutnya, penerapan desentralisasi asimetris direduksi dengan hadirnya UU Ciptaker, oleh sebab hadirnya berbagai ketentuan dalam UU Ciptaker yang cenderung berorientasi pada resentralisasi. Saran yang dapat diberikan adalah melakukan uji materil mengenai berbagai ketentuan yang mencantumkan kewenangan pemerintah pusat secara “lebih besar” dalam pusaran otonomi daerah desentralisasi asimetris.
IMPLIKASI HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTIUSI NOMOR 16/PUU-XVIII/2020 TERHADAP NOTARIS SEBAGAI SAKSI DALAM KASUS PIDANA [Implications of Constitutional Court Decision Number 16/PUU-XVIII/2020 towards Notaries as Witnesses in Criminal Cases] Jamin Ginting; Helfinsi Raportina
Law Review Volume XXI, No. 2 - November 2021
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pelita Harapan | Lippo Village, Tangerang 15811 - Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19166/lr.v0i2.4152

Abstract

There have been a few times attempt to cancel article 66 paragraph (1) UUJN 2014 after previously Article 66 paragraph (1) UUJN 2004 was canceled by the Constitutional Court through Decision No. 49/PUU-X/2012. With similar redactional but changing the authority of the MPD to MKN, the petitioner argued that Article 66 paragraph (1) UUJN 2014 also violates Article 27 paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia where every citizen is equal before the law without exception, this principle is called equality before the law as well as Article 28D paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia which states that “everyone has the right to recognition, guarantee, protection, legal certainty and equal treatment before the law” as has been declared so for Article 66 paragraph (1) UUJN 2014. The existence of authentic deed and the appointment of a notary as a public official is the state’s effort to guarantee the constitutional rights of citizens of legal protection in document in the form of authentic deed. Notary as public officials have oaths and regulation to keep secret as regulated by laws while legal process often require notary as witness. Notaries as public officials are protected and under the care the Notary Honorary Council which established by laws and regulations to ensure that Notaries maintain the secrecy and dignity of their position. Notary shall always be in care and diligence corridor because criminal, civil, ethic sanction but above all, is morale.Bahasa Indonesia Abstrak: Pasal 66 ayat (1) UUJN 2014 telah diajukan permohonan pembatalan beberapa kali setelah sebelumnya Pasal 66 ayat (1) UUJN 2004 telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan No. 49/PUU-X/2012. Dengan redaksional yang hampir sama, namun mengganti kewenangan MPD menjadi MKN, maka Pemohon berargumen bahwa Pasal 66 ayat (1) UUJN 2014 juga melanggar Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, di mana setiap warga negara sama di muka hukum tanpa terkecuali, prinsip ini dinamakan equality before the law dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, di mana dinyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, sebagaimana telah ditetapkan demikian untuk Pasal 66 ayat (1) UUJN 2004. Adanya akta otentik dan penunjukkan Notaris sebagai pejabat umum untuk hal tersebut merupakan upaya negara dalam menjamin hak konstitusional warga negara untuk memberikan perlindungan hukum atas dokumen berupa akta otentik. Notaris sebagai pejabat publik memiliki sumpah dan aturan untuk menjaga rahasia jabatan sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan, sementara proses hukum kerapkali membutuhkan keterangan Notaris sebagai saksi. Notaris sebagai pejabat publik dilindungi dan dibina oleh Majelis Kehormatan Notaris yang dibentuk oleh peraturan perundang-undangan untuk memastikan bahwa Notaris menjaga rahasia dan martabat jabatan. Notaris dalam menjalankan jabatannya tetap harus dalam koridor kehati-hatian dengan sanksi pidana, perdata, kode etik, dan di atas itu semua adalah moral.
URGENSI PENEGAKAN HUKUM PERDAGANGAN KURA-KURA BRAZIL DENGAN JASA EKSPEDISI MELALUI SHOPEE [Urgency for Law Enforcement of the Trade in Brazilian Tortoises using Expedited Delivery Services through Shopee] Risa Gia Anjani; Rianda Dirkareshza
Law Review Volume XXI, No. 2 - November 2021
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pelita Harapan | Lippo Village, Tangerang 15811 - Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19166/lr.v0i2.3832

Abstract

The development of the times that affect the sophistication of technology makes people tend to choose to use online buying and selling facilities. The Brazilian Tortoise trade can be found easily on the Shopee e-commerce site and sent with the goods delivery service facility. The lack of firmness from the freight forwarder in re-examining the contents of the package to be sent is one of the factors causing the deviation. That often irregularities committed by individuals go unnoticed, sometimes law enforcement only focuses on the trade of protected animals. This research uses empirical juridical method with statute approach and analyzed by descriptive technique. In essence, the individual has violated the Traffic and Road Transport Act and the Livestock and Animal Health Law. In practice, people smuggle live animals by telling the expedition officer that the contents of the package are souvenirs or toys. This endangers the condition of the animals because the packaging and shipping processes are not in accordance with the procedures. This deviation can be stopped if the expedition service inspects the goods on the package submitted by the consumer. In response to this phenomenon, Shopee has issued a policy against sellers who use Shopee's services regarding the provision of delivery services for the sale of traded live animals. Bahasa Indonesia Abstrak: Perkembangan zaman yang memengaruhi canggihnya teknologi membuat masyarakat cenderung memilih untuk menggunakan fasilitas jual beli online. Bahwa perdagangan Kura-Kura Brazil dapat ditemukan dengan mudah di laman e-commerce Shopee dan dikirimkan dengan fasilitas jasa pengiriman barang. Kurangnya ketegasan dari pihak jasa pengiriman barang dalam memeriksa kembali isi paket yang akan dikirimkan, menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya penyimpangan tersebut. Bahwa seringkali penyimpangan yang dilakukan oknum luput dari perhatian, terkadang penegakan hukum hanya tertuju pada perdagangan satwa yang dilindungi. Penelitian dalam artikel ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan statute approach dan dianalisis dengan teknik deskriptif. Pada hakikatnya, oknum telah melanggar Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Dalam praktiknya, oknum menyelundupkan satwa hidup dengan mengatakan pada petugas ekspedisi bahwa isi paket berupa souvenir atau mainan. Hal ini membahayakan kondisi satwa karena proses pengemasan dan pengiriman yang tidak sesuai prosedur. Penyimpangan ini dapat dihentikan jika pihak jasa ekspedisi melakukan pemeriksaan barang terhadap paket yang diserahkan oleh konsumen. Dalam penyikapi fenomena ini, pihak Shopee telah menerbitkan kebijakan terhadap penjual yang menggunakan layanan Shopee mengenai ketentuan jasa pengiriman atas penjualan satwa hidup yang diperdagangkan.
PROSPEK KECERDASAN BUATAN SEBAGAI SUBJEK HUKUM PERDATA DI INDONESIA [Prospects of Artificial Intelligence As a Subject of Civil Law in Indonesia] FL. Yudhi Priyo Amboro; Khusuf Komarhana
Law Review Volume XXI, No. 2 - November 2021
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pelita Harapan | Lippo Village, Tangerang 15811 - Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19166/lr.v0i2.3513

Abstract

AI is a technology that refers to the simulation of human intelligence programmed into an electronic medium to think and act like a human. It is necessary to know the status and position of artificial intelligence in law, especially in the civil field. It can be thought of as an object. But, AI moves autonomously like humans. Of course, this becomes a problem of identifying its status. This study will discuss on the existence of AI and its regulations, also the prospects for AI as legal subject of civil law in Indonesia. This is juridical-normative research with comparative law, legal history, and legislation approaches. The data used is secondary data. The qualitative method is used to analyze and describe the data descriptively. From the research results, it is known that AI is now growing, however it is still having many perspectives of regulations. The way of thinking on legal entity theory could be the measure to regulate the AI. AI can be seen as legal subject, but it will be a problem when AI cannot be held accountable independently. AI can be valued as an object; thus, AI will be attached to the responsibility of its owner. AI can also be considered as legal subject that has partial legal capacity as the doctrine of in loco parentis, which means it is judged as a child. Whatever the choice, it is time for Indonesia to have a legal concept to be the basis for regulations related to AI.Bahasa Indonesia Abstrak: Kecerdasan buatan merupakan teknologi yang mengacu pada simulasi kecerdasan manusia yang diprogram ke dalam suatu media elektronik untuk berpikir layaknya manusia dan meniru tindakan manusia. Karenanya perlu diketahui status dan kedudukan kecerdasan buatan di dalam hukum, terutama dalam bidang perdata. Di satu sisi, ia dapat dianggap sebagai benda. Namun di sisi lain ia bergerak secara otonom layaknya manusia. Tentunya hal ini menjadi sebuah permasalahan identifikasi statusnya. Oleh sebab itu, dalam penelitian ini akan dibahas terkait eksistensi kecerdasan buatan dan pengaturannya, serta prospek kecerdasan buatan sebagai subjek hukum perdata di Indonesia. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan perbandingan hukum, sejarah hukum, dan perundang-undangan. Data yang digunakan adalah data sekunder. Metode kualitatif digunakan untuk menganalisa dan memaparkan data secara deskriptif. Dari hasil penelitian, diketahui bahwa kecerdasan buatan kini kian berkembang, tetapi pengaturannya masih beragam. Kecerdasan buatan bisa dipandang sebagai subjek hukum, tetapi akan menjadi permasalahan ketika kecerdasan buatan tersebut tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban mandiri. Kecerdasan buatan dapat dinilai sebagai benda, dengan demikian kecerdasan buatan akan melekat dengan pertanggungjawaban pemiliknya sebagaimana hukum kebendaan. Kecerdasan buatan dapat juga dianggap sebagai subjek hukum yang mempunyai legal capacity parsial sebagaimana doktrin in loco parentis, yang berarti dinilai seperti anak. Apapun pilihannya, sudah waktunya Indonesia memiliki konsep hukum untuk menjadi landasan dalam pengaturan terkait kecerdasan buatan.
HARMONIZATION OF COMMERCIAL TRANSACTION LAW IN THE ASEAN REGION: THE IMPORTANCE, POSSIBILITIES AND CHALLENGES Jovanka Lingkanaya
Law Review Volume XXI, No. 2 - November 2021
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pelita Harapan | Lippo Village, Tangerang 15811 - Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19166/lr.v0i2.3823

Abstract

The Southeast Asian region is viewed as a united block that is ASEAN. The ASEAN roots from a diverse economic system, culture, ethnic, technical, and educational system. In the modern-day globalization, economic globalization continues to develop as well. This economic globalization pushes the importance of having an integrated commercial transaction law of the ASEAN member states. The idea of integration that stems from a rapidly growing economic globalization results in an unavoidable demand for harmonization of commercial transaction law within the ASEAN region. As a united region that is the ASEAN, having different regulations to govern matters of cross border commercial transactions inter-ASEAN would hinder the effectiveness of each country’s law itself. Yet, the importance of having a harmonized commercial transaction law within the ASEAN region is still questioned. This paper will analyze on the importance of having a harmonized commercial law among the ASEAN member states, the possibility and challenges of developing such a harmonization and if possible, how the ASEAN Economic Community (AEC) is planning to develop a form of harmonization in its commercial transaction law.
KAJIAN GOOD GOVERNANCE SINGAPURA DAN INDONESIA: STUDI PEMBERANTASAN KORUPSI [Singapore and Indonesia's Good Governance Review: An Anticorruption Study] Andreas Sulardi; Anna Erliyana
Law Review Volume XXI, No. 2 - November 2021
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pelita Harapan | Lippo Village, Tangerang 15811 - Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19166/lr.v0i2.3950

Abstract

Eradication of Corruption in Indonesia in 2015-2019 in a row did not experience significant progress. In contrast to Indonesia, in 2019 Singapore actually occupied the number two position for the Asia Pacific region and number one in the ASEAN region in eradicating corruption. How to compare the eradication of corruption in the two countries? This article will explore the eradication of corruption in Singapore and Indonesia with a Good Governance approach and analysis of data reading from the two countries’ corruption eradication institutions. The results show that there are three key pillars in eradicating corruption in Singapore which consist of political will, independence, and effectiveness of corruption eradication institutions, and the application of good administrative services. The results of the next study explained that the eradication of corruption in the 2015-2019 period in Indonesia was deemed not optimal due to three things: political patronym and the power of investors that hindered the eradication of corruption, the ineffectiveness of taking action against the KPK, and the vision of Jokowi’s leadership that was too focused on the development and economic growth but did not pay attention to it. bureaucratic reform agenda. The benefits of this paper are primarily intended to assist Indonesia in optimizing the eradication of corruption by learning from Singapore. It is hoped that good and corruption-free governance can be implemented in Indonesia.Bahasa Indonesia Abstrak: Pemberantasan Korupsi di Indonesia pada 2015-2019 secara berturut-turut tidak mengalami kemajuan yang berarti. Berbeda dengan Indonesia, pada 2019 Singapura justru menduduki posisi nomor dua untuk wilayah Asia Pasifik dan nomor satu di wilayah ASEAN dalam pemberantasan korupsi. Bagaimana membandingkan pemberantasan korupsi pada kedua negara tersebut? Artikel ini hendak mengupas pemberantasan korupsi Singapura dan Indonesia dengan pendekatan Good Governance dan analisa pembacaan data dari kedua lembaga pemberantasan korupsi negara tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat tiga pilar kunci dalam pemberantasan korupsi di Singapura yang terdiri dari political will, independesi dan efektivitas lembaga pemberantasan korupsi, dan penerapan pelayanan administrasi yang baik. Hasil penelitian berikutnya memaparkan bahwa pemberantasan korupsi pada kurun 2015-2019 di Indonesia dirasa tidak optimal karena tiga hal: patronisme politik dan kuasa pemodal yang menghambat pemberantasan korupsi, ketidakefektifan penindakan KPK, dan visi kepemimpinan Jokowi yang terlalu fokus pada pembangunan dan pertumbuhan ekonomi namun kurang memperhatikan agenda pembaharuan birokrasi. Manfaat penulisan ini terutama ditujukan untuk membantu Indonesia dalam optimalisasi pemberantasan korupsi dengan belajar dari Singapura. Harapannya kepemerintahan yang baik dan bebas korupsi dapat terselenggara di Indonesia.
PEMBAHARUAN HUKUM TERHADAP KEBIJAKAN PENGELOLAAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN [Law Restoration and Policy Management of Correctional Institutions] Agus Budianto; Afdhal Mahatta Piliang
Law Review Volume XXI, No. 3 - March 2022
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pelita Harapan | Lippo Village, Tangerang 15811 - Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19166/lr.v0i3.4773

Abstract

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) are places to carry out guidance for inmates who have obtained permanent legal force to receive guidance. The presence of this institution is due to the fact that the inmates cannot be separated from their essence, namely humans who have to work to fulfill their daily needs. However, there are many incidents that indicate deficiencies in the management of prisons so far. In this case, the effort that must be made is to improve and strengthen the role and function of the Correctional System in Indonesia. The purpose of this paper is to look for management policy problems, both in terms of the existence of institutions, organizations and implementing management for reform of prison management. The writing of this article is designed using a mix method in the form of quantitative to support qualitative research with a case study approach. However, the type of research is prioritized in the form of qualitative, namely testing legal norms qualitatively. The National Penitentiary Agency as an independent institution to independently manage the implementation of the correctional system is an alternative idea for renewal and improvement.Bahasa Indonesia Abstrak: Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan terhadap warga binaan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk mendapatkan pembinaan. Hadirnya lembaga ini disebabkan warga binaan juga tidak dapat lepas dari hakikatnya yaitu manusia yang harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan kehidupannya. Namun demikian, banyak sekali kejadian yang mengindikasi kekurangan dalam pengelolaan Lapas selama ini. Dalam hal ini, upaya yang harus dilakukan adalah meningkatkan dan menguatkan peran dan fungsi Sistem Pemasyarakatan di Indonesia seperti pemberian sarana fasilitas yang memadai. Tujuan dari penulisan ini adalah mencari permasalahan kebijakan pengelolaan, baik dari sisi keberadaan kelembagaan, organisasi dan menejemen pelaksana untuk pembaharuan pengelolaan Lapas. Penulisan artikel ini didesain secara mix method berupa kuantitatif untuk mendukung penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Namun demikian, jenis penelitian diutamakan berupa kualitatif, yaitu menguji norma hukum secara kualitatif. Badan Pemasyarakatan Nasional sebagai lembaga yang mandiri dan independen untuk melakukan pengelolaan dalam penyelenggaraan sistem pemasyarakatan menjadi ide alternatif untuk pembaharuan dan perbaikan.
ARTI PENTING COMMON HERITAGE OF MANKIND DALAM REZIM PENGATURAN AREA DAN PERKEMBANGANNYA [The Importance of the Common Heritage of Mankind Principle in the Regulation of the Area Regime and Its Development] Agustina Merdekawati; Marsudi Triatmodjo; Irkham Afnan Trisandi Hasibuan; Vivin Purnamawati; Nahda Anisa Rahma
Law Review Volume XXI, No. 3 - March 2022
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pelita Harapan | Lippo Village, Tangerang 15811 - Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19166/lr.v0i3.4198

Abstract

UNCLOS 1982 adopted the Common Heritage of Mankind (CHM) principle for the newly established Area regime. The Area regime governs the utilization of the minerals in the deep seabed and ocean floor and the subsoil thereof beyond the limits of national jurisdiction. The CHM principle requires the utilization of the Area to be carried out for the benefit of all mankind. There is no universally agreed-upon definition and scope of the CHM principle, even within the law of the sea sector. The utilization activities in the Area will soon expand to the use of genetic resources, which poses the question on whether the CHM principle should also apply. This research attempted to find the core philosophy of the CHM principle, independent from the UNCLOS 1982 provisions, to better understand its scope and meaning, and how it may impact our understanding of the Area regime. This study is normative legal research and utilized secondary data. The study concluded that the CHM principle has its roots from the res communis, adopted in response to the inability of the latter to ensure fair access to natural resources. The principle has its own independent character outside of UNCLOS 1982 and may be applied to govern the utilization of genetic resources outside states’ jurisdiction under a dedicated international legal instrument. Bahasa Indonesia Abstrak: Kehadiran UNCLOS 1982 membawa pembaharuan dalam hukum laut internasional dengan mengadopsi prinsip Common Heritage of Mankind (CHM) dalam rezim pengaturan baru untuk Area. Rezim pengaturan Area berlaku terhadap pemanfaatan sumber daya mineral pada dasar laut dan lapisan tanah di bawahnya yang berada di luar batas-batas wilayah yurisdiksi negara. Prinsip CHM mengatur bahwa aktivitas pemanfaatan harus membawa kemanfaatan bagi seluruh umat manusia. Masih terdapat perbedaan pendapat mengenai definsi dan lingkup prinsip CHM bahkan dalam konteks hukum laut. Perkembangan pemanfaatan Area mencakup sumber daya genetik menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana sumber daya dapat disebut suatu CHM. Penelitian ini mengkaji filosofi dari prinsip CHM di luar konteks UNCLOS 1982 untuk memperdalam pemahaman atas prinsip tersebut dan dampaknya terhadap pemahaman pengaturan Area. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan menggunakan data sekunder. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa prinsip CHM berakar dari konsep res communis yang didorong oleh keinginan untuk menciptakan keadilan akses terhadap sumber daya alam. Sebagai konsep yang independen dari UNCLOS 1982, prinsip CHM dapat diterapkan terhadap sumber daya genetik di luar yurisdiksi negara di bawah instrumen hukum internasional tersendiri.

Page 16 of 23 | Total Record : 226

 14   15   16   17   18 

Filter by Year

2001 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Volume 25 Issue 1 (March 2025) Volume 24 Issue 2 (November 2024) Volume 24 Issue 1 (March 2024) Volume 23 No. 2 (November 2023) Volume 23 Issue 2 (November 2023) Volume XXII, No. 3 - March 2023 Volume XXIII, No. 1 - July 2023 Volume XXI, No. 3 - March 2022 Volume XXII, No. 2 - November 2022 Volume XXII, No. 1 - July 2022 Volume XX, No. 3 - March 2021 Volume XXI, No. 2 - November 2021 Volume XXI, No. 1 - July 2021 Volume XIX, No. 3 - March 2020 Volume XX, No. 2 - November 2020 Volume XX, No. 1 - July 2020 Volume XVIII, No. 3 - March 2019 Volume XIX, No. 2 - November 2019 Volume XIX, No. 1 - July 2019 Volume XVII, No. 3 - March 2018 Volume XVIII, No. 2 - November 2018 Volume XVIII, No. 1 - July 2018 Vol 11, No 2 (2011) Vol 11, No 1 (2011) Vol 6, No 2 (2006) Vol 6, No 1 (2006) Vol 5, No 3 (2006) Vol 5, No 2 (2005) Vol 5, No 1 (2005) Vol 4, No 3 (2005) Vol 4, No 2 (2004) Vol 4, No 1 (2004) Vol 3, No 3 (2004) Vol 2, No 3 (2003) Vol 2, No 2 (2002) Vol 2, No 1 (2002) Vol 1, No 3 (2002) Vol 1, No 2 (2001) Vol 1, No 1 (2001) More Issue