cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Erie Hariyanto
Contact Email
erie@iainmadura.ac.id
Phone
+62817311445
Journal Mail Official
alihkam@iainmadura.ac.id
Editorial Address
Office Faculty of Sharia IAIN Madura Institut Agama Islam Negeri Madura Jl. Raya Panglegur km 04 Tlanakan, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, Indonesia 69371
Location
Kab. pamekasan,
Jawa timur
INDONESIA
Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial
Published by Institut Agama Islam Negeri Madura
ISSN : 1907591X     EISSN : 24423084     DOI : https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v15i2.2734
Core Subject : Religion, Humanities, Social,
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial is a high-quality open- access peer-reviewed research journal published by the Faculty of Sharia, Institut Agama Islam Negeri Madura, Pamekasan, East Java, Indonesia. The focus is to provide readers with a better understanding of Islamic Jurisprudence and Law concerning plurality and living values in Indonesian and Southeast Asian society by publishing articles and research reports. Al-Ihkam specializes in Islamic Jurisprudence and Indonesian and Southeast Asian Islamic Law and aims to communicate original research and relevant current issues. This journal warmly welcomes contributions from scholars of related disciplines. It aims primarily to facilitate scholarly and professional discussion over current developments on Islamic Jurisprudence and Law concerning Indonesian and Southeast Asian plurality and living values. Publishing articles exclusively in English or Arabic since 2018, the journal seeks to expand boundaries of Indonesian Islamic Law discourses to access broader English or Arabic speaking contributors and readers worldwide. Hence, it welcomes contributions from international legal scholars, professionals, representatives of the courts, executive authorities, researchers, and students. Al-Ihkam basically contains topics concerning Jurisprudence and Indonesian and Southeast Asian Islamic Law society. Novelty and recency of issues, however, are the priority in publishing. The range of contents covers established Jurisprudence, Indonesian and Southeast Asian Islamic Law society, local culture, to various approaches on legal studies such as comparative Islamic law, political Islamic Law, and sociology of Islamic law and the likes.
Arjuna Subject : Seni dan Humaniora - Studi Agama
Articles 386 Documents
 21   22   23   24   25 
IJTIHÂD DENGAN PENDEKATAN AL-RA’Y (Menimbang Penggunaan Pendekatan Logika dalam Istinbâth al-Ahkâm) Abbadi Ishomuddin
AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial Vol. 3 No. 1 (2008)
Publisher : Faculty of Sharia IAIN Madura collaboration with The Islamic Law Researcher Association (APHI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/al-lhkam.v3i1.2595

Abstract

ليس الإجتهاد علم ولا فن ولا فلسفة فحسب وإنما منهج في الابداع والتجديد المنشود من أجل الارتقاء بمسؤلية الفرد التاريخية وبالشهود الحضاري لأمة المسلمين. إن قراءة النص في ضوء مفرداته وسياقاته تؤول إلى استنباط مقاصده وضوابطه العقدية والأخلاقية والتشريعية، وهو جهد منهجى عقلي الذي يهدف إلى إخراج دلالاتها لعموم التزيل حتى تتحول مادة للتهذيب والتربية النفسية والعقلية والاجتماعية. ولذلك فإن الاجتهاد بالرأي أصبح ضرورة ملحة، ينبغي أن يحدد على أساس من طبيعة التشريع نفسه، بما هو نصوص ذات دلالات ومفاهيم ومقاصد لا يكفي منطق اللغة وحده في تبيين إرادة الشارع منها، فهو بذل للجهد العقلي من أهله في النصوص، استثمارا لطاقات النص في كافة دلالاته على معانيه وأحكامه، وتحديدا لمراد الشارع، مما أدى إلى اكتشاف العلاقة المنهجية بين الوحي والكون.
PERSELISIHAN DAN PERTENGKARAN SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA Eka Susylawati
AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial Vol. 3 No. 1 (2008)
Publisher : Faculty of Sharia IAIN Madura collaboration with The Islamic Law Researcher Association (APHI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/al-lhkam.v3i1.2598

Abstract

Salah satu alasan yang sering dijadikan dalil oleh suami dan/atau isteri ketika mengajukan perceraian adalah bahwa antara keduanya terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Hal ini disebabkan ketika suami dan/atau isteri berkeinginan untuk bercerai, tetapi tidak memiliki dalil yang cukup, maka alasan perselisihan dan pertengkaran selalu dapat dipergunakan. Di pengadilan agama, alasan tersebut lazim disebut dengan syiqâq. Dalam Pasal 76 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dinyatakan bahwa dalam perkara syiqâq sebelum hakim memutuskan perkara perceraian, haruslah terlebih dahulu mendengar keterangan dari keluarga atau orang-orang terdekat dan dapat pula mengangkat hakam yang bertindak sebagai arbitrator. Praktik di pengadilan agama, pengangkatan hakam jarang dilakukan, karena pengadilan lebih sering  mencukupkan pada kesaksian dari keluarga atau kerabat terdekat. Alasan lain adalah  bahwa dengan kehadiran hakam, biasanya akan membuat proses penyelesaian perkara memerlukan waktu yang relatif lama, jika dibandingkan dengan tidak adanya hakam.
PERGESERAN RELASI ORANG TUA DAN ANAK DALAM PERKARA HUKUM WALI ADLAL Siti Musawwamah
AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial Vol. 3 No. 1 (2008)
Publisher : Faculty of Sharia IAIN Madura collaboration with The Islamic Law Researcher Association (APHI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/al-lhkam.v3i1.2599

Abstract

Artikel ini merupakan hasil penelitian tentang problema relasional orangtua dan anak dalam perkara-hukum wali adlal. Problema yang bernuansa kekeluargaan ini menjadi dilematik karena kedua pihak saling bersikukuh untuk memertahankan kehendaknya masing-masing yang diklaim sebagai hak asasinya. Orangtua “merasa” memiliki otoritas dalam menentukan jodoh untuk anaknya karena diyakini hak ijbar ada padanya. Sedangkan anak juga merasa memiki hak pilih dan/atau hak menentukan jodoh untuk dirinya yang diyakini sebagai hak dasarnya. Persoalan itu seringkali berlanjut menjadi perkara-hukum yang kemudian harus diselesaikan melalui pengadilan agama. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan mengeksplanasi latar belakang pengajuan perkara-hukum wali adlal, pelaksanaan persidangan perkara-hukum wali adlal, dan putusan majelis hakim tentang perkara-hukum wali adlal di pengadilan agama. Dengan menggunakan pendekatan hukum normatif dan teknik evaluative ex-post facto, penelitian ini menghasilkan temuan berupa proposisi empirik sebagai dasar perumusan teori substantif, yaitu pengajuan perkara-hukum wali adlal merupakan problema yuridis formal pergeseran relasional orangtua dan anak.
PERLINDUNGAN PASIEN (Meneropong Perjanjian Pelayanan Medik menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen) Elvie Wahyuni
AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial Vol. 3 No. 1 (2008)
Publisher : Faculty of Sharia IAIN Madura collaboration with The Islamic Law Researcher Association (APHI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/al-lhkam.v3i1.2600

Abstract

Dalam hubungan antara pasien dan dokter, terdapat hubungan yang bersifat perdata dan pidana yang biasa diawali oleh perjanjian atau kontrak untuk mendapat palayanan medik. Dalam hubungan tersebut masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban. Namun, hingga saat ini belum adanya undang-undang yang memberikan perlindungan atas hak-hak pasien, sehingga masih sering terjadi malpraktik di Indonesia. Karenanya, tulisan ini mengkaji sejauhmana Undang-undang No. 9 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan perlindungan terhadap hak-hak pasien yang juga merupakan konsumen dalam perjanjian medik yang diberikan oleh dokter. Menurut UU tersebut, pelayanan medik bisa dikategorikan sebagai pelayanan jasa, beberapa pasal dalam UU tersebut dapat dijadikan acuan, khususnya yang mengatur masalah hak dan kewajiban para pihak, yakni pasien, yang kedudukannya seperti konsumen jasa, dan dokter, yang kedudukannya seperti produsen dalam hal pelayanan jasa
KEBIJAKAN TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN DESA Umi Supraptiningsih
AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial Vol. 3 No. 1 (2008)
Publisher : Faculty of Sharia IAIN Madura collaboration with The Islamic Law Researcher Association (APHI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/al-lhkam.v3i1.2601

Abstract

Penertiban administrasi desa merupakan langkah awal menuju perlindungan dan kepastian hukum. Tindakan harus dilakukan oleh kepala desa atau kepala kelurahan dengan melakukan pencatatan atas bidang-bidang tanah, bilamana terjadi peralihan atau pembebanan hak atas tanah. Penerapan berbagai peraturan merupakan tindakan preventif dalam menjaga dan melindungi hak warganya serta tanah aset desa (tanah kas desa) tersebut. Berkenaan dengan tanah kas desa, perlu dilakukan pendaftaran tanah, sehingga ada kepastian hukum. Tidak dilakukan peralihan dan pembebanan hak atas tanah kas desa kecuali untuk kepentingan umum, begitu pula hasil pembayaran ganti ruginya harus dibelikan tanah kas desa lagi yang kualitasnya sama atau lebih bagus.
PENCARIAN DANA MASJID DI JALAN RAYA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLÂM Moch Cholid Wardi
AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial Vol. 3 No. 2 (2008)
Publisher : Faculty of Sharia IAIN Madura collaboration with The Islamic Law Researcher Association (APHI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/al-lhkam.v3i2.2602

Abstract

This article aims to describe the activity of street organizing donation (an activity of organizing a donation done on the street or highway) from Islamic law perspective. This activity arises a contradiction, there has been a side support it but another side that reject it. They argue to each other to defend their own opinion. As a result, an Islamic law perspective looks urgent to ensure whether that activity is legal. The Islamic law enforcement against the argue must regard some basic grounds including geographic, social-cultural, economic motives as well as certain vertical ones. Moreover, it has to anticipate its impact on Islamic society generally and the priority of advantages better than its mafsadat. In fact, street organizing donation could come up madlarah as  it looks the act of begging that is forbidden in Islam, universally  decrease Muslims dignity, unclear law of share on the money gained. Last but not least, the concept of mosque building is not categorized dlarûrah. 
MULTI LEVEL MARKETING (MLM) CNI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLÂM Abd. Wahed
AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial Vol. 3 No. 2 (2008)
Publisher : Faculty of Sharia IAIN Madura collaboration with The Islamic Law Researcher Association (APHI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/al-lhkam.v3i2.2603

Abstract

The current development of business affair demands the Muslim thinkers to purpose a respond about how it should be from the view of Islamic economy. Commercial business with the leveling method which is known as Multi Level Marketing (MLM) like CNI appears elements of bay’, an Islamic economic system of buy and sell. However, a further study , using  Islamic law establishment method, proves that there are obvious distinctions between the system of multi level marketing and Islamic economic system. This effects the differentiation of both systems in the perspective of Islamic law. Through the method of al-mashlahah , it is proved that Multi Level Marketing is greater in terms of its mafsadah than its usefulness. This argument leads to a conclusion that multi level marketing is considered illegal or haram.
DEKADENSI MORAL PEBISNIS Sakinah Sakinah
AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial Vol. 3 No. 2 (2008)
Publisher : Faculty of Sharia IAIN Madura collaboration with The Islamic Law Researcher Association (APHI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/al-lhkam.v3i2.2604

Abstract

Business realm is a field that promise the doer a large profit. Even so, it is commonly recognized that most of business  persons commit the dishonest and unfair actions. They are even careless of norm-ethic and business regulation to gain an utmost profit but provide smallest amount capital. This secular concept emerges counterfeit or fake such as unauthorized copying, reproduction, hiring, lending etc. The act of fake could be indentified in the following cases, counterfeiting cosmetic products, medical-traditional herbs mixing with white cement, illegal expiring food, gelatinized milk. These gives negative impact to the costumers economically and healthily.  Then, this article is about to discuss the moral decadence of business person, Islamic view on business, business ethic, the essence of illegal transaction in order to avoid a prohibited syara’. It includes al-akl bi al-bâthil, ribâ, gharar , al-Quran terminologies, to explain an illegal business that it is an action ofstripping anyone else’s rights by consuming an authorized (haram)things.
PROSPEK BISNIS WEALTH MANAGEMENT BERBASIS SYARÎ’AH Sri Handayani
AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial Vol. 3 No. 2 (2008)
Publisher : Faculty of Sharia IAIN Madura collaboration with The Islamic Law Researcher Association (APHI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/al-lhkam.v3i2.2605

Abstract

At the moment the growth of HNWI (High Net Worth Individual) is significantly developed. HNWI is a group of rich people having no idea in managing the properties. As a matter of course, this becomes a new prospective field on wealth management business for banking. In fact, banks dominate money market mainly in Indonesia. in accordance to this issue, this article tries to portray  the following subject matters---the importance wealth management as a service product for banks customers, the factors supporting the wealth management business in Indonesia, the criteria and characteristics of HNWI, the requirements of Islamic economic principles in applying wealth management syarî’ah base, and the challenge of organizing wealth management syarî’ah -base. From public view, the existence of wealth management syarî’ah base remains significant therefore it has a huge prospect considering the decrease of loan rate. It accelerates public to invent an alternate way instead of saving. On the other hand, there is a challenge of professional profit-share, unavailability of large amount of fresh money from investor, the minimum number of people understanding the proper syarî’ah finance management, and the existence of false assumption among publics that the current syarî’ah finance system has been only symbols interchange from conventional system to Islamic ones.
MORAL HAZARD DAN AGENCY COST (Pencederaan Kontrak Bisnis dalam Perspektif Ekonomi Syarî’ah) wadhan wadhan
AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial Vol. 3 No. 2 (2008)
Publisher : Faculty of Sharia IAIN Madura collaboration with The Islamic Law Researcher Association (APHI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/al-lhkam.v3i2.2606

Abstract

A contract for business organization or production process may generally involve Principal- agent problems due to information asymetry. Islâmic business contracts has manifold avenues and modalities to be implemented as according to the suitability of time, place and environment.The essential benefits of the Islâmic business contracts is to ensure the benefit of the both partners in the contract. Since the contract for business organization or production process embodies some sort of problems like principal- agent problem due to information asymetry and moral hazard, this also be easily minimised in an Islâmic contract. Therefore, it may  be said that if in an Islâmic economy, Islâmic firm implements  the business contract  as designed and approved by the shariah, then principal- agent problem will be minimised and society  will be more benefited from the welfare motive of the producer and other market agents.

Page 23 of 39 | Total Record : 386

 21   22   23   24   25 

Filter by Year

2006 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 20 No. 2 (2025) Vol. 20 No. 1 (2025) Vol. 19 No. 2 (2024) Vol. 19 No. 1 (2024) Vol. 18 No. 2 (2023) Vol 18 No 1 (2023) Vol. 18 No. 1 (2023) Vol 17 No 2 (2022) Vol. 17 No. 1 (2022) Vol 17 No 1 (2022) Vol. 16 No. 2 (2021) Vol 16 No 2 (2021) Vol. 16 No. 1 (2021) Vol. 15 No. 2 (2020) Vol. 15 No. 1 (2020) Vol. 14 No. 2 (2019) Vol 14 No 2 (2019) Vol. 14 No. 1 (2019) Vol. 13 No. 2 (2018) Vol. 13 No. 1 (2018) Vol. 12 No. 2 (2017) Vol. 12 No. 1 (2017) Vol. 11 No. 2 (2016) Vol. 11 No. 1 (2016) Vol. 10 No. 2 (2015) Vol. 10 No. 1 (2015) Vol. 9 No. 2 (2014) Vol. 9 No. 1 (2014) Vol. 8 No. 2 (2013) Vol. 8 No. 1 (2013) Vol. 7 No. 2 (2012) Vol. 7 No. 1 (2012) Vol. 6 No. 2 (2011) Vol. 6 No. 1 (2011) Vol. 5 No. 2 (2010) Vol. 5 No. 1 (2010) Vol. 4 No. 2 (2009) Vol. 4 No. 1 (2009) Vol. 3 No. 2 (2008) Vol. 3 No. 1 (2008) Vol. 2 No. 2 (2007) Vol. 2 No. 1 (2007) Vol. 1 No. 2 (2006) Vol. 1 No. 1 (2006) More Issue